Mewakili manajemen perusahaan, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, menyerahkan santunan dan bantuan TJSL yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas, sarana ibadah, serta pengelolaan sampah terpadu.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan bahwa keberhasilan Pelindo tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Melalui Program TJSL, Pelindo terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kelancaran operasional pelabuhan, serta keberkahan bagi seluruh insan Pelindo dan masyarakat.

Ke depan, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan berkomitmen terus menghadirkan program – program TJSL tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Pelindo-RIW/APR)

Keputusan itu disepakati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru dalam rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan kesiapsiagaan yang terkoordinasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

“Hari ini kita sepakat menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan di Kota Banjarbaru. Yang paling penting bukan hanya penetapan statusnya, tetapi bagaimana kita terus menjaga sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Lisa mengungkapkan, keputusan tersebut juga didasarkan pada hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan telah teridentifikasi tiga titik panas (hotspot) di wilayah Kota Banjarbaru.

Dari jumlah tersebut, Kecamatan Cempaka menjadi daerah yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banjarbaru segera menggelar apel kesiapsiagaan sekaligus mengaktifkan posko – posko terpadu sebagai pusat koordinasi penanganan apabila terjadi karhutla.

“Dari tiga hotspot yang terpantau saat ini, Kecamatan Cempaka menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan apel kesiapsiagaan serta menyiapkan posko – posko terpadu agar seluruh personel beserta peralatan siap bergerak kapan saja ketika dibutuhkan,” jelasnya.

Selain memperkuat kesiapan personel dan sarana pendukung, Pemerintah Kota Banjarbaru juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.

Wali Kota mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta memiliki konsekuensi hukum.

“Kami terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kesadaran masyarakat merupakan benteng pertama dalam mencegah karhutla. Mari kita bersama-sama menjaga Banjarbaru agar tetap aman, sehat, dan terbebas dari bencana asap,” tegas Lisa.

Melalui penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya mengedepankan langkah antisipatif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melindungi lingkungan, keselamatan warga, dan meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau. (BDR/RIW/APR)

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Asistensi Penyusunan dan Penyelarasan SOP Terintegrasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/7).

Peserta terdiri atas kepala maupun perwakilan OPD teknis yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri mengatakan, penyusunan SOP yang terintegrasi menjadi bagian penting mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap tahapan pelayanan, khususnya perizinan dan nonperizinan, memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

“Penyusunan SOP yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar setiap proses pelayanan memiliki alur kerja yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Endri berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD teknis dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun SOP yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan pelayanan saat ini.

“Dengan demikian, implementasi pelayanan terpadu dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dalam forum asistensi tersebut, seluruh OPD teknis juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat integrasi pelayanan. Salah satunya adalah melakukan penyelarasan batas waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan meninjau kembali waktu maksimal verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis di masing-masing instansi, untuk mendukung ketepatan proses pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

Selain itu, setiap OPD diberikan waktu untuk menyelesaikan finalisasi draf SOP internal yang telah terintegrasi dengan DPMPTSP. Dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh Biro Organisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. (SYA/RIW/APR)

Selain mengaktifkan posko, BPBD juga menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terpadu.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, dengan diaktifkannya posko tersebut, seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla akan menjalankan tugas sesuai fungsi masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Ronny, keberadaan posko menjadi pusat koordinasi, memantau perkembangan situasi di lapangan, menerima laporan dari daerah, serta mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan sejak tahap pencegahan hingga pemadaman,” ungkapnya.

Ronny menjelaskan, untuk memaksimalkan penanganan karhutla, BPBD Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kepentingan strategis wilayah.

Kawasan prioritas pertama berada di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor yang meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut.

“Kawasan ini menjadi perhatian utama karena keberadaan bandara merupakan objek vital nasional yang harus terlindungi dari dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu, kawasan prioritas kedua mencakup sebagian wilayah Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Kabupaten Tabalong.

Adapun kawasan prioritas ketiga meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru yang juga memiliki potensi kerawanan kebakaran saat musim kemarau.

Ronny menegaskan, pembagian kawasan prioritas tersebut bertujuan agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya lebih efektif sesuai tingkat kerawanan di masing – masing wilayah.

“Dengan strategi tersebut, setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” sahutnya.

Ia menambahkan, seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan terus memperkuat sinergi melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor selama musim kemarau berlangsung.

BPBD juga mengajak pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Melalui penguatan koordinasi, aktivasi posko kedaruratan, serta penetapan kawasan prioritas penanganan, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat berjalan lebih optimal,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Upaya tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Menaker Yassierli dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan dengan Republik India Mansukh Mandaviya di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas keberhasilan penyelenggaraan rangkaian BRICS Employment Working Group dan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk masa depan dunia kerja, transformasi digital, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan.

“Indonesia melihat India sebagai mitra penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai dua negara berkembang besar dengan perekonomian yang dinamis dan populasi usia muda yang besar, Indonesia dan India memiliki peluang untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman India membangun ekosistem digital yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, inovasi, dan investasi berbasis teknologi.

Menaker juga ingin mempelajari pengembangan pusat data, infrastruktur digital, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan AI yang melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan industri.

“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling dan upskilling menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, pertukaran pengalaman antara Indonesia dan India dapat diarahkan pada sejumlah bidang prioritas, antara lain peningkatan kapasitas instruktur pelatihan vokasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), AI, serta teknologi digital lainnya.

Selain penguatan talenta digital, Menaker juga memandang penting pemberdayaan pekerja informal melalui peningkatan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta jalur transisi menuju pekerjaan formal.

Pertukaran pengalaman mengenai pelindungan pekerja platform dan pekerja gig juga menjadi perhatian, khususnya terkait hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Menaker menegaskan, Indonesia membuka peluang memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui technical exchanges (pertukaran teknis), expert dialogues (dialog pakar), study visits (kunjungan studi), joint capacity-building programmes (program peningkatan kapasitas bersama), serta kemitraan kelembagaan antara kementerian dan institusi pelatihan kedua negara.

“Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan India, baik secara bilateral maupun dalam kerangka BRICS, untuk mendorong pekerjaan yang layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun institusi pasar kerja yang tangguh serta responsif terhadap transformasi teknologi,” ujar Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7).

Dalam forum tersebut, Menaker mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) menjadi sal ah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

Menurut Menaker, langkah tersebut penting untuk membantu negara – negara BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.

Menaker menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara – negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pusat tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.

“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south – south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara – negara anggota lainnya,” ujar Menaker.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.

Berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.

Keberhasilan program – program tersebut ditopang keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

Di bidang digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan.

Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker. (KemenakerRI-RIW/APR)

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang membahas rencana kerja perangkat daerah tahun 2027, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengungkapkan, bahwa seluruh SKPD yang telah memaparkan rencana kerjanya menyampaikan persoalan serupa, yakni keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan program yang telah disusun. Meski demikian, Suripno menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka.

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 belum memasuki tahap final sehingga setiap SKPD masih dapat mengusulkan tambahan anggaran, khususnya untuk mendukung program-program yang bersifat prioritas.

“Dari paparan yang mereka sampaikan, dari tiga SKPD yang telah kami lakukan dengar pendapat ini, semuanya mengeluh disebabkan anggaran yang diploting untuk mereka itu sangat jauh dari persiapan perencanaan pekerjaan mereka,” katanya.

Suripno menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah merevisi proyeksi pendapatan daerah karena dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan APBD 2027, agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk dengan mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program – program prioritas pemerintah daerah.

“Kemarin belum final bahwa di 2027 ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu kami anggap belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Anggaran sebelumnya kita meminta Dinas Pendapatan untuk merevisi usulan pendapatan yang direncanakan di tahun 2027,” ucapnya.

Suripno menilai salah satu potensi peningkatan PAD berasal dari optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas sehingga usulan program dari berbagai SKPD dapat diakomodasi secara lebih optimal dalam APBD 2027.

“Kalau pungutan itu bisa maksimal, maka kami yakin PAD 2027 itu paling tidak bisa sama dengan PAD di tahun 2024 atau mungkin lebih,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Ketua YKI Kota Banjarmasin, Siti Wasilah mengatakan kepengurusan yang baru berkomitmen menjalankan amanat YKI Pusat dan YKI Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta pendampingan bagi para penyintas dan penderita kanker di Kota Banjarmasin.

“Kami ingin memastikan upaya pencegahan dan advokasi kepada para penderita kanker di Kota Banjarmasin berjalan lebih optimal. Seluruh pengurus akan bekerja lebih baik dan terus bersinergi dengan YKI Provinsi,” ujar Siti Wasilah.

Menurut Siti Wasilah, perhatian utama masih tertuju pada kanker serviks dan kanker payudara yang hingga kini menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Banjarmasin.

Sementara pada laki-laki, kanker paru menjadi salah satu jenis kanker yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, kata Wasilah YKI juga menyoroti meningkatnya kewaspadaan terhadap kanker kolorektal atau kanker usus besar.

Mengingat kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi kawasan rawa dan sungai, ditambah pola konsumsi masyarakat, dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih.

“Masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola makan dan minum tertentu. Ketika mengalami gangguan pencernaan ringan sering kali dianggap hal biasa, padahal itu bisa menjadi faktor risiko kanker usus besar. Karena itu jangan menunda pemeriksaan jika ada keluhan yang berulang,” paparnya.

Wasilah membeberkan, bahwa berdasarkan data tahun 2025, kasus kanker payudara menjadi yang tertinggi di Kota Banjarmasin dengan 42 kasus, disusul kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal sebanyak empat kasus. Setelah itu terdapat kasus kanker hati, kanker paru, dan kanker darah.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kanker.

“Kalau kanker bisa ditemukan sejak stadium awal, peluang pengobatannya jauh lebih besar. Khusus kanker leher rahim, apabila terdeteksi lebih dini, peluang untuk ditangani juga semakin baik. Yang berbahaya justru ketika pasien baru mengetahui saat sudah memasuki stadium lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Lestriani, mengajak seluruh pengurus YKI untuk tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker.

“Orang yang sedang berjuang melawan kanker tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga dukungan dan semangat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Itu sangat berarti bagi proses pemulihan mereka,” ujar Neli.

Ia juga menambahkan selain memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini, YKI Kota Banjarmasin juga akan memperkuat kegiatan sosial, termasuk penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan.

Selain pengukuhan, kegiatan tersebut juga diisi dengan seminar awam mengenai kanker, serta pemberian bantuan kepada penyintas kanker, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Ketua Darma Wanita Kota Banjarmasin, Farida Rachmawati, serta para penyintas kanker. (YKIBJM-SRI/RIW/APR)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Rapat Koordinasi Proof of Concept (POC) bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia untuk pengembangan Security Operations Center (SOC), di Banjarbaru, Selasa (14/7).

Rapat koordinasi dibuka Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri pejabat struktural Diskominfo Kalsel, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta narasumber dari Korea Selatan yang memaparkan standar keamanan siber internasional dan berbagai solusi penguatan sistem keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan SOC merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pertahanan siber yang lebih terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sistem keamanan siber melalui pengembangan Security Operations Center. Dalam pertemuan ini, kami mendapatkan berbagai masukan, rekomendasi, serta gambaran mengenai penerapan sistem keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia berharap, kehadiran SOC mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah mendeteksi, memantau, dan merespons potensi ancaman siber secara lebih cepat dan efektif.

“Ke depan kami ingin memiliki sistem yang tidak hanya mampu mencegah serangan siber, tetapi juga dapat mendeteksi lebih dini serta melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi gangguan terhadap sistem informasi pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT LS Ware Teknologi Indonesia, Kim Mansung, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang teknologi keamanan siber.

“Kami merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi keamanan siber. Melalui kolaborasi bersama PT LS Ware Teknologi Indonesia, ASKOMPSI, dan SCOPINDO, kami berharap dapat terus berbagi pengalaman, teknologi, serta memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun sistem keamanan siber yang andal,” ujar Kim Mansung.

Selain pengembangan teknologi, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan siber, pendampingan teknis, serta dukungan terhadap penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi ini, Diskominfo Kalsel berharap pengembangan Security Operations Center dapat menjadi fondasi dalam membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman dan terpercaya. (BDR/RIW/APR)

Didukung kawasan yang luas, asri, dan representatif, Kebun Raya Banua kini siap menjadi lokasi berbagai agenda pemerintah, komunitas, maupun masyarakat umum.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, kawasan Kebun Raya Banua memiliki sedikitnya 20 titik lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.

Masing-masing lokasi memiliki kapasitas berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

“Di Kebun Raya Banua tersedia sekitar 20 titik lokasi yang bisa dimanfaatkan. Kapasitasnya pun bervariasi, mulai dari sekitar 50 orang, 150 hingga 200 orang. Bahkan dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi kegiatan camping berskala besar dengan jumlah peserta diperkirakan lebih dari 500 orang,” ujar Rahmat, Selasa (15/7).

Menurutnya, seluruh fasilitas dan layanan terus dipersiapkan agar setiap kegiatan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa mengabaikan fungsi konservasi yang menjadi ciri utama Kebun Raya Banua.

“Kami terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi. Harapannya, setiap pengunjung bisa mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan Kebun Raya Banua,” katanya.

Rahmat menambahkan, pengembangan layanan yang dilakukan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga sebagai upaya memperluas fungsi Kebun Raya Banua sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin Kebun Raya Banua menjadi pilihan masyarakat untuk beristirahat, berekreasi, maupun menggelar berbagai kegiatan bersama keluarga dan komunitas. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh keluar daerah karena di sini sudah tersedia ruang hijau yang nyaman dengan suasana alam yang asri,” ungkapnya.

Selain menjadi pusat konservasi tumbuhan, Kebun Raya Banua diharapkan mampu menjadi ruang publik yang mendukung kegiatan edukasi, rekreasi, hingga aktivitas komunitas, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)