Jakarta, Arena Berita – 

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, rencana pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur akan digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN) melalui ID Food.

Amran mengatakan, rencana tersebut telah dibicarakan dengan COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.

Ia menyebut pembangunan pabrik tepung telur menjadi salah satu solusi jangka panjang pemerintah untuk membantu penyerapan produksi peternak ayam petelur, yang saat ini menghadapi tekanan harga dan kelebihan pasokan.

“(Pabrik tepung telur akan digarap) BUMN, kami sudah bicara dengan Pak Dony langsung. Nanti mungkin melalui ID Food,” kata Amran dalam konferensi pers usai audiensi dengan peternak di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Selain pembangunan pabrik, pemerintah menyiapkan dua langkah lain untuk membantu peternak, yakni mendorong penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta Bulog dan ID Food melakukan penyerapan darurat.

“Pertama MBG menyerap, kami sudah bicara dengan Kepala BGN. Yang kedua adalah jangka panjang itu membangun pabrik pengolahan telur, tepung telur. Yang ketiga adalah untuk darurat kami minta ID Food dengan Bulog menyerap. Nilainya, Rp30 miliar, itu nggak masalah. Bulog sanggup dengan ID Food. Jadi kami minta bergerak mulai sekarang,” ujarnya.

Langkah tersebut disiapkan untuk mengatasi persoalan penyerapan telur di tengah tekanan yang dialami peternak. Sebelumnya, peternak mengeluhkan harga jual telur yang berada di bawah biaya produksi, sehingga mereka terus mengalami kerugian.

Sekretaris Koperasi Produsen Peternak Sumedang Raya, Ikhwan, mengatakan peternak telah merugi selama tujuh bulan terakhir. Kerugian tersebut dipicu harga jual telur yang berada di bawah biaya pokok produksi, sehingga pendapatan dari penjualan telur belum mampu menutup ongkos usaha.

Ia menyebut harga pokok produksi (HPP) telur saat ini berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Sementara itu, harga jual di tingkat peternak di Jawa Barat hanya sekitar Rp20.000 per kilogram.

“Betul. Sudah 7 bulan kita rugi hampir kurang lebih Rp4.000 (per kilogram),” ujar Ikhwan saat ditemui di Kantor Kementan.

Sumber: CNBC Indonesia

r

Arena Berita –

Produsen biskuit legendaris Lee Biscuits dikabarkan akan resmi menutup pabriknya di Pontian, Johor, Malaysia, pada akhir Oktober 2026. Keputusan ini mengakhiri perjalanan produksi perusahaan yang telah berlangsung selama 92 tahun dan dikenal melalui produk biskuit Marie.

Menurut laman New Strait Times, Minggu (25/10/2026), penutupan pabrik tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi grup induk Lee Biscuits. Grup tersebut dilaporkan akan keluar dari bisnis manufaktur makanan ringan untuk mengonsolidasikan aset dan berfokus pada bisnis inti, termasuk perkebunan karet dan kelapa sawit.

Pemasok dan pelanggan mulai menerima pemberitahuan penghentian produksi sejak September lalu. Penutupan pabrik juga akan berdampak pada para pekerjanya.

Media Malaysia lain, China Press, melaporkan sekitar 300 karyawan masih akan bekerja hingga akhir Oktober. Mereka terutama bertugas membersihkan dan menangani pekerjaan terkait di area pabrik.

Manajemen senior pabrik mengatakan kepada China Press bahwa perusahaan telah menggelar penjualan penghabisan stok selama dua pekan terakhir setelah memutuskan menghentikan operasional. Seluruh persediaan biskuit dilaporkan telah terjual habis.

Laman Singapura CNA juga melaporkan bahwa situs resmi perusahaan sudah tidak dapat diakses pada Jumat. Sementara halaman media sosialnya juga tidak tersedia.

Biskuit Marie

Lee Biscuits berkantor pusat di Pontian dan didirikan oleh pengusaha sekaligus filantropis Lee Kong Chian. Merek ini dikenal melalui sejumlah produk, antara lain biskuit Marie, biskuit asin atau saltine crackers, biskuit berlapis gula warna-warni atau iced gem, serta biskuit sandwich lemon.

Merek tersebut berasal dari Singapura sebelum produksinya dipindahkan ke Tampoi, Johor Bahru, pada 1995. Operasional kemudian dipindahkan ke Pontian pada 2005.

Penutupan pabrik biskuit ini bukan kali pertama grup induknya menghentikan bisnis manufaktur makanan. Pada 2023, grup tersebut menutup pabrik pengalengan nanas yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Skudai, seiring pergeseran fokus ke budidaya kelapa sawit.

Sumber: CNBC Indonesia

Jakarta, Arena Berita –

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan harga singkong naik hingga menyentuh Rp 3.000 per kg berkat ditutupnya impor. Menurutnya kenaikan harga ini menguntungkan petani singkong dan membuka peluang Indonesia melakukan ekspor ke luar negeri.

Amran mengatakan kenaikan harga itu terjadi setelah pemerintah menutup impor komoditas. Ia menyebut petani singkong menyambut kenaikan harga di tingkat lapangan.

“Sekarang setelah kita tutup impor, harganya di lapangan kemarin, ini disambut oleh petani singkong, Rp 3.000 per kilo,” ungkap Amran dalam konferensi pers usai Rakor Menko Pangan: Keamanan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Ia menambahkan pemerintah bahkan menargetkan ekspor singkong ke luar negeri dalam waktu dekat.

“Bayangkan impor menjadi ekspor dalam waktu singkat. Jadi kesimpulannya, petani diuntungkan, mereka berproduksi, kita swasembada,” pungkasnya.

Stok beras Indonesia Cukup Hingga 10 Bulan ke Depan

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga memaparkan perkembangan ketahanan pangan Indonesia, khususnya komoditas beras.

Ia menyebut total ketersediaan beras mencapai sekitar 25 juta ton, yang terdiri dari 10 juta ton standing crop, 10 juta ton untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, rumah tangga, dan sektor lainnya, serta 4,5 juta ton stok di Bulog.

Dengan kebutuhan beras sekitar 2,5 juta ton per bulan, Amran memperkirakan ketersediaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar Juli atau Agustus 2027.

“Kami sampaikan bahwasanya pangan kita khususnya beras, yang menjadi pangan strategis, itu 2 tahun pemerintahan saat ini, swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman,” kata Amran.

Upaya Pemerintah Tekan Biaya Produksi Peternak

Selain beras dan singkong, Amran juga memaparkan upaya pemerintah menjaga harga telur ayam melalui penyediaan bahan baku pakan bagi peternak. Ia mengatakan pemerintah menyalurkan kedelai (soybean) langsung kepada peternak dengan harga lebih rendah dibandingkan harga dari pihak swasta.

“Solusi yang kami lakukan, yang jangka pendek kepada peternak, pertama SPHP, kemudian pemerintah yang membeli pakan: soybean itu langsung ke peternak harganya Rp 8.630 per kilo, sedangkan swasta Rp 10.000, Rp 11.000, Rp 12.000,” ujar Amran

Menurutnya kebijakan tersebut dapat membantu menekan biaya produksi peternak karena pemerintah mengimpor kedelai untuk kemudian disalurkan dengan harga lebih rendah.

Selain kedelai, pemerintah juga menyalurkan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk peternak kecil. Jagung tersebut diberikan dengan subsidi pemerintah agar dapat membantu meringankan biaya pakan.

“Ada juga SPHP dari Bulog, sudah dibagikan, yaitu jagung yang diberikan kepada peternak kecil, dengan disubsidi pemerintah,” katanya.

Amran turut menyampaikan rencana pembangunan pabrik untuk memproduksi tepung telur di dalam negeri bersama badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor telur dan tepung telur dari negara lain.

“Rencana kita, karena ada impor. Impor tepung telur dari negara lain, insyaallah kita akan bangun satu tahun, kami bersama BUMN, itu kita akan bangun, dan tidak terlalu mahal pabriknya, itu satu tahun sudah selesai, impornya nanti kita kurangi,” tutup Amran.

Sumber: kumparan

Arena Berita –

BNPB mengungkap karhutla di Riau banyak berkurang usai hujan turun. Penanganan kini difokuskan di wilayah lain yang wilayah karhutlanya masih luas.

“Kami perlu menyampaikan bahwa perhatian kami terhadap Riau saat ini sudah beralih atau tidak lagi, karena memang curah hujan alami di sana sudah relatif banyak dan sudah memadamkan banyak lahan-lahan yang kebakaran,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (26/10).

Hujan tidak hanya turun di Riau. Berton menyebut dua dari empat provinsi sasaran operasi modifikasi cuaca (OMC) juga sudah diguyur hujan.

“Untuk dua dari empat provinsi terjadi hujan, yaitu di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurut Berton, hujan di dua provinsi itu sangat membantu penanganan karhutla. BNPB juga terus mengoptimalkan penanganan karhutla lewat OMC dengan menebar garam (NaCl) agar hujan terarah ke titik-titik api dan asap.

BNPB juga terus melakukan OMC di wilayah lain yang belum turun hujan, seperti di Kalimantan Tengah. OMC tidak hanya dengan menaburkan NaCl atau menggunakan dry ice.

“Belum turun hujan di sana, namun kami sudah melaksanakan OMC, di mana kami menyebarkan 2.000 kilogram NaCl maupun 5.200 kilogram dry ice, itu untuk Kalimantan Tengah,” kata Berton.

Secara total, bahan OMC yang disebar di Kalimantan Tengah mencapai 7.200 kilogram dalam 8 sorti. Di Sumatera Selatan, OMC menyebar dry ice dan NaCl sebanyak 7.100 kilogram dalam 7 sorti. Berton menyebut jarak pandang naik di dua provinsi tersebut. Ia berharap jarak pandang makin baik sehingga water bombing bisa dilaksanakan dengan baik.

Situasi Karhutla di Sumatera dan Kalimantan

BNPB kini memusatkan penanganan karhutla pada Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, khususnya Taman Nasional Way Kambas.

BNPB mencatat karhutla di Sumatera seluas sekitar 990 hektare. Sumatera Selatan mendominasi dengan 889 hektare. Jambi tercatat 89 hektare dan Lampung 12 hektare.

Di Kalimantan, per 25 Oktober 2026, sekitar 3.392 hektare lahan masih dalam penanganan. Rinciannya, Kalimantan Tengah 2.456 hektare, Kalimantan Selatan 52 hektare, dan Kalimantan Barat 884 hektare.

Perhatian BNPB di Kalimantan tertuju terutama pada Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, fokusnya ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

“Kita senantiasa berharap, berdoa, untuk provinsi-provinsi lain terjadi hujan dengan konsistensi yang tinggi, sehingga penanganan karhutla ini bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara untuk karhutla di Jawa Timur, Berton menyampaikan BNPB telah melakukan berbagai upaya untuk menangani karhutla di kawasan Gunung Arjuno-Welirang. Per 25 Oktober 2026 terdapat 1.090 hektare yang terbakar dengan 11 titik api.

“Unsur-unsur yang terlibat tentu BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan semua masyarakat yang terlibat juga bisa kami sampaikan sudah melakukan upaya-upaya yang signifikan. Tentu kita berharap juga agar angin tidak memengaruhi lagi pekerjaan ini, dan juga hujan bisa turun dengan segera untuk dapat membantu pemadaman ini,” tuturnya.

Sumber: kumparan

Madiun, Arena Berita –

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tiga lokasi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan dan mutilasi Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4), yang diduga dilakukan oleh Dwi Bagus Martono, suami siri Dini sekaligus ayah tiri AGF.

Pantauan di lokasi, tempat pertama yang didatangi polisi adalah Hotel Mataram Baru, tempat Dini diduga dicekik hingga tewas. Hotel tersebut beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 2, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Setelah dari sana, polisi kemudian mendatangi rumah orang tua Dwi yang terletak di Gang Tentrem, Jalan Doho, serta rumah di Jalan Kunir Nomor 13. Di lokasi ini, Dwi diduga membunuh anak Dini dengan cara mencekiknya di dalam mobil Suzuki Karimun. Jasadnya kemudian dibakar bersama jasad ibunya. Menurut polisi, pelaku memutilasi jasad korban, membakarnya, lalu memasukkannya ke mesin penggiling.

Jasad Dini dan anaknya yang telah dihancurkan menggunakan mesin penggiling kemudian dibawa ke rumah Dwi yang ditempati bersama istri sahnya di Jalan Kunir Nomor 13, Kota Madiun. Di sana, Dwi diduga kembali membakar sisa jasad korban hingga menjadi abu di belakang rumahnya. 

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi mengatakan, pemeriksaan di lokasi tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Iya, termasuk pada tahap penyidikan,” kata Agus, Senin (26/10/2026).

Agus menjelaskan, mobil Karimun masih didalami sebagai barang bukti pendukung dalam kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi tersebut.

“Iya, mobil masih diduga sebagai alat. Masih didukung dan nanti faktanya kita koordinasi dengan Labfor. Hasil dari Labfor itu baru menentukan lebih benar apa,” ujarnya.

Lokasi Terakhir

Dwi, yang bekerja di bidang pelayaran, diduga membuang abu jasad korban ke Sungai Bengawan Madiun.

Polisi kemudian menemukan potongan sisa tubuh korban di dua rumah yang didatangi penyidik.

Berdasarkan informasi kronologi yang dihimpun, rangkaian peristiwa diduga bermula pada 19 September 2026. Dini disebut dijemput dari tempat kosnya di Ponorogo sebelum keberadaannya terekam kamera pengawas atau CCTV di Hotel Mataram.

Pada 20 September 2026, Dini diduga menjadi korban pembunuhan di hotel tersebut. Namun, polisi masih mendalami rangkaian kejadian untuk memastikan secara utuh peristiwa yang menewaskan ibu dan anak itu.

Pada hari yang sama, pelaku diduga membawa anak korban ke rumah di kawasan Gang Tentrem, RT 24/RW 7, Jalan Doho, Kota Madiun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anak korban diduga dibunuh dengan cara dicekik di dalam mobil Suzuki Karimun.

Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pada rentang waktu 21–22 September 2026, kedua korban diduga mengalami upaya pembakaran untuk menghilangkan jejak.

Sementara itu, informasi lain menyebutkan mesin pencacah rumput yang diduga digunakan untuk menangani jasad korban tiba dari Gresik pada 23 September 2026 setelah dibeli secara daring.

Dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut, jasad korban disebut dibakar, dicacah, lalu kembali dibakar. Sisa jasad korban juga diduga dibuang ke aliran Bengawan Solo.

Ketiga lokasi tersebut kini menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak di Madiun. Meski demikian, urutan kejadian dan peran masing-masing lokasi masih perlu dipastikan berdasarkan hasil penyidikan kepolisian.

Sumber: kumparan

Arena Berita –

Kabar duka datang dari satuan elite TNI AD, Kopassus. Salah satu perwira muda mereka, Letda Jihad Ahmad al-Rasyid meninggal dunia akibat insiden tembakan. 

Letda Jihad, merupakan anggota dari Grup 6 Kopassus. 

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Penerangan Kopassus, Kolonel Indra Mardianto. 

“Kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak. Murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan (semua terekam di CCTV),” ucap Indra, lewat keterangannya, Senin (26/10). 

Indra membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Jihad ditembak rekan sejawatnya, saat berada di Surakarta. 

“Tidak ada istilah penembakan ya, kalau penembakan jadi kesannya sengaja gitu,” kata Indra. 

Indra belum merinci siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Yang jelas, kasus ini segera dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) Surakarta untuk proses penyelidikan. 

“Rencana besok kasus mulai dilimpahkan ke Denpom Surakarta, sehingga nanti akan diperjelas penyidik denpom untuk kelanjutan kasusnya,” kata Indra.

Sementara itu, jenazah Jihad sudah tiba di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu siang (25/10). Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Kanal Victory sebelum dimakamkan di Taman Makam Bahagia Sorong.

Pengantaran jenazah dilakukan oleh Komandan Grup 2 Kopassus, Brigjen TNI Edwin Apria Candra, bersama istrinya. 

Kedatangan jenazah disambut keluarga, kerabat, dan jajaran TNI dalam suasana duka. Ayah Jihad, Mayor Inf Triyana, menjabat sebagai Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 181/PVT Sorong. 

Saat prosesi persemayaman jenazah, hadir pula Brigjen TNI Slamet Riadi, Komandan Korem 181/PVT Sorong dan Brigjen TNI Richard Arnold Y. Sangari, Komandan Grup 6 Kopassus.

Sumber: kumparan

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri sekaligus menyerahkan bantuan pangan berupa beras bagi keluarga kurang mampu Tahun Anggaran 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara maraton dengan mengunjungi beberapa lokasi secara bergantian, dimulai dari Halaman Kantor Kelurahan Tambangan, Jalan Intan, Senin (26/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Wali Kota juga menegaskan agar bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak mana pun.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak, ibu sekalian. Pastikan kualitasnya baik dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika ada yang diperjualbelikan, langsung di-blacklist dan tidak boleh lagi menjadi penerima manfaat,” tegas Wali Kota.

Wali Kota mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap warga kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Bagi warga yang tidak mendapat bantuan dari Kementrian Sosial, kita berikan dari pemerintah daerah. Artinya komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, ini juga tanggung jawab kami kepada bapak ibu,” tambah Wali Kota.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial, Tigahara Hasibuan, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa penyaluran ini didasarkan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 serta SK Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/1256 Tahun 2026.

Adapun rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kecamatan meliputi, Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2.220 KPM, Kecamatan Rambutan sebanyak 2.302 KPM, Kecamatan Bajenis sebanyak 2.044 KPM, Kecamatan Padang Hulu sebanyak 1.960 KPM, serta Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 1.474 KPM.

Tigahara menjelaskan, program penyaluran beras ini dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama telah disalurkan pada bulan Juli 2026 lalu ke seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Penyaluran hari ini dilanjutkan untuk tahap kedua dan ketiga sekaligus, dengan total keseluruhan penerima sebanyak 10.000 KPM. 

“Untuk alokasi tahap kedua dan ketiga ini, setiap KPM masing-masing menerima 5 kilogram beras per tahap, sehingga total yang diterima warga pada hari ini adalah 10 kilogram beras,” jelasnya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis dan berfoto bersama di Kelurahan Tambangan, Wali Kota beserta jajaran langsung melanjutkan agenda penyerahan bantuan pangan di Kantor Kelurahan Bandar Sono, Jalan Damai Nomor 8.

Adapun jumlah penerima penyaluran hari itu meliputi, Kelurahan Tambangan sebanyak 300 KPM dan Kelurahan Bandar Sono sebanyak 250 KPM. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Erwin Suheri Damanik, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti Harahap, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf Purba, Lurah Tambangan Genta Lutfi, Lurah Bandar Sono Yenli Saragih, para lurah atau perwakilan se-Kecamatan Padang Hilir dan Padang Hulu, warga penerima bantuan, serta tim peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

(QR)

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tebing Tinggi bergerak cepat mengamankan 4 (empat) orang pria pelaku penipuan online bermodus manipulasi data elektronik dan manipulasi identitas. Komplotan ini sukses memperdaya seorang korban wanita paruh baya hingga merugi puluhan juta rupiah dengan mencatut nama kerabat korban.

Kapolres Tebing Tinggi, AKBP HOTMARTUA AMBARITA, S.H., S.I.K., M.H melalui Kasat Reskrim IPTU Dr. HERIKSON SIAHAAN, S.H., M.H, mengungkapkan bahwa penangkapan para pelaku didasari oleh laporan pengaduan korban atas nama Sakaria Tarigan (62), warga Bajenis, Kota Tebing Tinggi, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

“Tim Subnit Siber Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Kanit I Resum Ipda Romy Yudistira, S.H., berhasil melakukan penindakan dan mengamankan para pelaku di Kota Medan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Peristiwa bermula pada Sabtu (10/10) pagi, saat korban dihubungi via WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai keponakannya, J. E Tarigan. Pelaku menawarkan mobil lelang murah jenis Avanza Veloz dari Kejaksaan seharga Rp 90.000.000.

Untuk meyakinkan korban, sindikat ini berbagi peran secara rapi:

1. Salah satu pelaku menyamar sebagai pembeli fiktif (Candra Tan Wijaya) yang siap menampung mobil tersebut seharga Rp160.000.000 dan mengirimkan bukti transfer DP palsu sebesar Rp40.000.000 kepada korban.

2. Pelaku yang mengaku sebagai J. E Tarigan kemudian membujuk korban untuk menalangi sisa uang kekurangan agar mobil kejaksaan tersebut bisa segera ditebus melalui oknum fiktif bernama ‘Bagas’.

Akibat manipulasi psikologis dan bukti transfer palsu tersebut, korban mengirimkan sejumlah uang secara bertahap melalui Bank BNI, BRI Link, dan akun DANA ke berbagai rekening penampung dengan total kerugian mencapai Rp39.600.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan setelah menghubungi nomor telepon asli milik kerabatnya tersebut.

Dari tangan para pelaku, petugas menyita 4 unit handphone berbagai merek yang digunakan untuk melancarkan aksi penipuan, serta 1 buah buku tulis berisi catatan nomor rekening penampung. Dari hasil interogasi sementara, komplotan ini mengaku sudah dua kali beroperasi dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu pelaku lain berinisial RAMADHAN alias MADAN.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 35 Jo Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana atas dugaan tindak pidana manipulasi data elektronik, penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen secara materiel, dan penipuan. 

Para pelaku kini diamankan Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut ke pihak JPU.

Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan melakukan konfirmasi ulang (cross-check) secara langsung melalui telepon atau tatap muka apabila ada pihak yang menghubungi dan meminta transfer uang, meskipun pelaku menggunakan foto atau mengaku sebagai keluarga maupun aparat hukum.

(QR)

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Ambarita, S.H., S.I.K., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026, bertempat di Lapangan Apel Polres Tebing Tinggi, Senin (26/10/2026). Operasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan diwilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

Dalam amanatnya, Kapolres Tebing Tinggi menegaskan bahwa Operasi Patuh Toba 2026 membutuhkan kesiapan personel, sinergi lintas instansi, serta pendekatan yang profesional dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga meminta seluruh personel mengedepankan edukasi, sosialisasi, dan upaya pencegahan, disertai penegakan hukum yang tegas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan santun, transparan, dan bertanggung jawab. Hindari tindakan kontraproduktif yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegas Kapolres.

Kapolres mengingatkan pentingnya koordinasi antar instansi dalam memetakan titik rawan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada Polri saja, tetapi juga membutuhkan dukungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Operasi Patuh Toba 2026 turut menjadi bagian dari implementasi program Kapolda Sumatera Utara melalui Satu Hati Taat Berlalu Lintas (SAHATA LANTAS) serta penerapan prinsip SIHORAS, yakni Sinergi, Integritas, Humanis, Optimis, Responsif, Amanah, dan Sigap.

Melalui operasi tersebut, Polres Tebing Tinggi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan, mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama dalam berkendara.

Tampak hadir dalam kegiatan perwakilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Kodim 0204/DS, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Wakapolres Tebing Tinggi Kompol M. Haris S., S.E., M.M., Danyon B Sat Brimob, Dansubdenpom I/1-1 Tebing Tinggi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Jasa Raharja, serta personel Polres Tebing Tinggi.

(QR)

Sikap Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tebingtinggi, Aipda Asmida Pinem, saat menanggapi konfirmasi wartawan terkait dugaan penganiayaan menuai sorotan. Pasalnya, upaya meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan polisi (LP) Nomor: LP/B/304VI/2026/Polres Tebing Tinggi justru mendapat jawaban singkat, “Terserah Abanglah.”

Kasus tersebut bermula dari dugaan penganiayaan yang melibatkan Denny Arianto (38), warga Jalan Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi. Denny mengaku menjadi korban pemukulan dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (15/6/2026), sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Ir H Juanda, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan.

Denny menjelaskan, persoalan bermula ketika lahan miliknya digunakan untuk meletakkan pengeras suara dan kursi tamu tanpa izin. Saat menegur, ia mengaku dipukul dan dipiting oleh Jefry Irwansyah hingga terjatuh serta mengalami luka pada tangan dan memar di wajah.

Atas kejadian itu, Denny mengaku telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Rambutan. Ia juga menyebut perkara yang dilaporkannya telah menetapkan Jefry Irwansyah dan Warni sebagai tersangka. Status tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian.

Di sisi lain, Denny juga menghadapi laporan balik di Unit PPA Polres Tebingtinggi. Ia membantah tuduhan penganiayaan terhadap Jefry dan menduga bukti yang dilampirkan pelapor tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Tuduhan tersebut belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dan keterangan resmi penyidik.

Untuk memperoleh kejelasan, wartawan menghubungi Aipda Asmida melalui WhatsApp pada Sabtu (24/10/2026). Wartawan meminta kesempatan bertemu guna mengonfirmasi perkembangan LP/B/304/VI/2026/Polres Tebing Tinggi, termasuk dasar penanganan perkara dan keterangan dari kedua belah pihak.

Namun, setelah wartawan menjelaskan perkara yang hendak dikonfirmasi dan kembali meminta waktu untuk bertemu, jawaban yang diterima justru nyeleneh, “Terserah Abanglah,”.

Sikap tersebut patut menjadi perhatian, apalagi Konfirmasi wartawan merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, terlebih menyangkut penanganan perkara yang berhubungan langsung dengan kepastian hukum masyarakat, seharusnya Polisi Dekat dengan Masyarakat, Bukan malah Menjauh.

Hal tersebut mendapat perhatian dari Praktisi hukum Saptha N Isa SH MH, dirinya menilai pimpinan Polres Tebingtinggi perlu mengevaluasi pola komunikasi pejabat yang menangani perkara masyarakat, termasuk di Unit PPA.

Menurutnya, pejabat kepolisian yang bertugas melayani masyarakat semestinya mengedepankan komunikasi yang baik, terbuka, dan profesional. Jika belum dapat memberikan keterangan, pejabat terkait setidaknya dapat menjelaskan mekanisme konfirmasi atau mengarahkan wartawan kepada pihak yang berwenang.

Ia juga meminta Kapolres Tebingtinggi, AKBP Hotmartua Ambarita, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar komunikasi antara kepolisian, masyarakat, dan pers tetap terjaga. Dan itu juga selaras dengan visi dan misi Bapak Kapolri yakni Polisi Bersama Masyarakat.

Prinsip polisi yang dekat dengan masyarakat seharusnya tercermin dalam pelayanan sehari-hari, termasuk ketika menerima pertanyaan dan pengaduan. Kedekatan itu tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap responsif, transparan, dan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan substantif dari Kanit PPA Polres Tebingtinggi mengenai perkembangan laporan, dasar penanganan perkara, maupun tanggapan atas keberatan Denny. Pihak kepolisian tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi guna memastikan pemberitaan yang berimbang.

Sumber: sumutpos.jawapos.com