Dalam siaran pers yang diterima media, Minggu (20/7/2026), Koordinator GHURE Fadjar Pratikto mengatakan penganiayaan terhadap Falun Gong telah berlangsung hampir tiga dekade dan menjadi salah satu tragedi hak asasi manusia terpanjang di abad ke-21.

“Selama 27 tahun, jutaan praktisi Falun Gong dilaporkan mengalami penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, pencucian otak, hingga dugaan pengambilan organ tubuh secara paksa. Dunia tidak boleh lagi diam ketika martabat manusia diinjak-injak,” kata Fadjar.

Menurut GHURE, sedikitnya 5.359 praktisi Falun Gong telah terkonfirmasi meninggal dunia akibat penganiayaan. Namun organisasi tersebut menilai jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena pemerintah Tiongkok sangat membatasi akses informasi mengenai kasus-kasus tersebut.

Selain korban jiwa, lebih dari 100.000 praktisi dilaporkan pernah dikirim ke kamp kerja paksa. Puluhan ribu lainnya mengalami penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan fisik dan psikologis, pencucian otak, hingga penempatan paksa di rumah sakit jiwa.

“Penganiayaan ini tidak hanya merenggut kebebasan, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga para korban dan menciptakan iklim ketakutan yang berlangsung selama puluhan tahun,” ujarnya.

Dugaan Pengambilan Organ Menjadi Sorotan Dunia

GHURE menilai dugaan pengambilan organ tubuh secara paksa terhadap tahanan hati nurani kini semakin mendapat perhatian internasional.

Organisasi tersebut mengutip laporan investigasi Bloody Harvest yang disusun mantan Menteri Luar Negeri Kanada untuk Asia Pasifik David Kilgour bersama pengacara HAM David Matas, yang menyimpulkan adanya bukti bahwa praktisi Falun Gong diduga menjadi korban utama pengambilan organ dalam industri transplantasi di Tiongkok.

Temuan tersebut diperkuat oleh putusan China Tribunal di London pada 2019 yang menyatakan bahwa pengambilan organ paksa telah berlangsung selama bertahun-tahun dan praktisi Falun Gong merupakan sumber utama organ dalam praktik tersebut.

GHURE juga menyoroti buku investigasi terbaru Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry & the True Nature of America’s Biggest Adversary karya jurnalis investigasi Jan Jekielek.

Dalam wawancaranya dengan Voice of America pada Februari 2026, Jekielek menjelaskan bahwa bukunya merupakan hasil hampir 20 tahun penelitian yang menggabungkan kesaksian saksi, kajian medis, analisis statistik transplantasi, dan investigasi lintas negara.

Menurut Jekielek, apabila berbagai bukti tersebut benar, praktik pengambilan organ bukanlah tindakan oknum, melainkan diduga merupakan sistem yang terorganisasi dan melibatkan berbagai institusi negara. Ia menggunakan istilah “killed to order” atau “dibunuh sesuai pesanan” untuk menggambarkan dugaan bahwa tahanan hati nurani dibunuh ketika ada permintaan transplantasi organ.

“Jika benar, praktik ini merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan paling mengerikan di abad ke-21,” kata Fadjar mengutip hasil penelitian tersebut.

Resolusi Senat AS Dinilai Menjadi Titik Balik

GHURE menilai tahun 2026 menjadi momentum penting karena perhatian dunia terhadap isu ini semakin menguat.

Pada 16 Juni 2026, Senat Amerika Serikat secara bulat mengesahkan Resolusi Senat 444 yang mengecam pemimpin PKT, Xi Jinping, dan menyoroti berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di bawah kepemimpinannya.

Sehari kemudian, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS meloloskan Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act, rancangan undang-undang bipartisan yang diajukan Senator Ted Cruz dan Senator Jeff Merkley. RUU tersebut mengusulkan sanksi terhadap individu yang diduga terlibat dalam pengambilan organ paksa sekaligus memerintahkan penyelidikan resmi terhadap sistem transplantasi organ di Tiongkok.

Menurut GHURE, kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa dugaan pengambilan organ paksa kini telah menjadi perhatian serius negara-negara demokrasi.

Dalam momentum peringatan 27 tahun penganiayaan Falun Gong, GHURE mendesak Pemerintah Indonesia mendukung penyelidikan internasional yang independen terhadap dugaan pengambilan organ paksa di Tiongkok serta terus memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam berbagai forum internasional.

GHURE juga menyerukan kepada otoritas Tiongkok agar menghentikan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, membebaskan seluruh tahanan hati nurani, membuka akses bagi penyelidik internasional untuk memeriksa sistem transplantasi organ, serta memastikan seluruh praktik transplantasi dilakukan sesuai standar etika medis internasional.

“Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan fondasi peradaban. Selama dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan belum diusut secara transparan dan para korban belum memperoleh keadilan, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan kebenaran,” tegas Fadjar. (Rismawati)

Lebih dari sekadar pembukaan pameran, acara itu menjadi ajang temu kangen para seniman, penyair, budayawan, akademisi, hingga mantan aktivis gerakan mahasiswa Yogyakarta. Banyak wajah lama yang pernah bersama Afnan dalam berbagai gerakan sosial dan kebudayaan tampak hadir memberikan dukungan.

Pameran yang menampilkan lebih dari 25 lukisan abstrak ini diselenggarakan oleh Sastra Bulan Purnama (SBP) dengan dukungan PT PLN (Persero) dan Abidin Fikri Pandjialam Foundation. Kehadiran PLN sebagai salah satu sponsor seolah menemukan relevansinya dengan tema pameran, “Energi Rupa”. Namun energi yang dimaksud bukan sekadar energi listrik, melainkan energi kreativitas, daya juang, dan semangat hidup yang terus menyala dalam diri seorang seniman.

Acara pembukaan diawali dengan pembacaan puisi oleh Sonia Prabowo, Nunung Rieta, dan Jasmine Azahra. Suasana semakin syahdu ketika Luwi Darto membawakan musikalisasi puisi yang mengiringi sore itu. Seluruh rangkaian acara dipandu dengan hangat oleh Sawitri Damayanti sebagai pembawa acara.

Persahabatan Sejak Gerakan Mahasiswa

Dalam sambutannya, Koordinator Sastra Bulan Purnama Ons Untoro mengatakan bahwa Afnan Malay selama ini dikenal sebagai penyair yang aktif menghidupkan berbagai forum sastra di Yogyakarta. Menurutnya, pameran ini menjadi bukti bahwa puisi dan seni rupa sesungguhnya dapat saling melengkapi sebagai medium ekspresi.

“Selama ini Afnan dikenal melalui puisi-puisinya. Hari ini kita melihat sisi lain dirinya melalui bahasa visual yang tidak kalah kuat. Sastra Bulan Purnama memang selalu membuka ruang dialog antara sastra dan seni rupa,” ujar Ons.

Suasana kemudian berubah cair ketika Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan sambutannya. Ia mengaku hadir bukan semata-mata karena kapasitasnya sebagai pejabat negara, melainkan karena hubungan persahabatannya yang panjang dengan Afnan Malay.

(

Faisol bercerita, persahabatan mereka bermula sejak sama-sama aktif dalam gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Hubungan itu terus terjalin dalam berbagai aktivitas sosial dan politik, termasuk ketika keduanya berada dalam satu tim pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 yang akhirnya harus menerima kekalahan.

“Dalam perjalanan persahabatan saya dengan Afnan, banyak yang gagal,” kata Faisol sambil tersenyum, yang langsung disambut tawa para tamu undangan.

Dengan gaya khas yang santai, ia kemudian menghubungkan pengalaman tersebut dengan karya-karya abstrak Afnan.

“Lukisannya yang abstrak kayaknya banyak bicara soal kegagalan. Jangan-jangan yang dipikirkan dengan yang dituangkan ke kanvas juga tidak selalu nyambung,” ujarnya berseloroh.

Candaan itu memancing gelak tawa hadirin. Namun Faisol segera menegaskan bahwa di balik gurauan tersebut tersimpan rasa hormat yang besar kepada sahabatnya.

Menurutnya, Afnan adalah sosok yang tidak pernah kehilangan semangat untuk berkarya. Meski pernah mengalami stroke, ia tetap produktif menulis puisi sekaligus melahirkan karya-karya lukis yang menunjukkan vitalitas dan daya cipta yang luar biasa.

“Energi” yang Lahir dari Daya Hidup

Kurator pameran, Rain Rosidi, dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, menjelaskan bahwa tema “Energi Rupa” dipilih bukan semata-mata karena karakter visual lukisan-lukisan Afnan yang penuh ledakan warna dan sapuan gestur ekspresif.

Menurut Rain, energi dalam pameran ini merupakan simbol dari kekuatan hidup seorang seniman yang terus mencipta meskipun tubuhnya mengalami perubahan akibat stroke.

“Energi dalam pameran ini bukan hanya tampak pada warna-warna yang memenuhi kanvas. Energi adalah daya yang memungkinkan praktik berkesenian terus berlangsung. Ia hadir sebagai tenaga fisik, dorongan batin, sekaligus energi visual yang lahir dari hubungan antara gestur, warna, dan material,” ujar Rain.

Ia menilai seluruh karya Afnan memperlihatkan perjalanan seorang penyair yang menemukan medium baru untuk berbicara. Bila selama ini kata-kata menjadi ruang ekspresinya, kini kanvas menjadi tempat gagasan, ingatan, dan pengalaman hidup diterjemahkan dalam bahasa warna.

Menurut Rain, justru latar belakang Afnan sebagai penyair membuat karya-karya abstraknya memiliki kekuatan emosional yang khas. Penonton diajak merasakan pengalaman, bukan sekadar melihat bentuk.

Dari Puisi Menuju Kanvas

Selama ini Afnan Malay dikenal sebagai penyair yang aktif membacakan karya-karyanya di berbagai kota di Indonesia. Namun pengalaman hidup sebagai penyintas stroke justru membuka ruang kreatif baru baginya.

Lebih dari 25 karya dipamerkan dalam “Energi Rupa”, di antaranya “Parangtritis”, “Erupsi Merapi”, “Telaga Kecil”, dan “Tertidur”. Melalui sapuan warna yang berani, garis-garis yang spontan, dan komposisi yang bebas, Afnan menghadirkan perjalanan batin yang tidak selalu dapat diucapkan melalui puisi.

Pameran yang berlangsung hingga 27 Juli 2026 ini bukan hanya menampilkan karya seni rupa, tetapi juga menjadi penanda bahwa kreativitas mampu melampaui keterbatasan fisik. Di balik setiap kanvas, tersimpan kisah seorang mantan aktivis gerakan mahasiswa, penyair, sekaligus penyintas stroke yang memilih terus bergerak, berkarya, dan menghidupkan harapan melalui seni.

Seperti tema yang diusungnya, “Energi Rupa” menjadi simbol bahwa energi terbesar seorang seniman bukan hanya terletak pada kekuatan tubuhnya, melainkan pada semangat yang tak pernah padam untuk terus mencipta. (Fadjar)

Peresmian dilakukan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebanyak 80 unit Bekalista yang merupakan karya pelajar SMK Negeri 3 Yogyakarta disiapkan menjadi ikon baru transportasi wisata Kota Yogyakarta yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi Jogja Kita.

Sebelum menghadiri acara, Menteri Keuangan dan Sri Sultan menempuh perjalanan menggunakan Bus Jogja Heritage Track (JHT) dari Kompleks Kepatihan menuju Alun-alun Kidul, melintasi kawasan Malioboro dan Pasar Ngasem. Perjalanan tersebut menjadi simbol perpaduan antara pelestarian warisan budaya dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi semangat program Bekalista.

Dalam sambutannya, Sri Sultan mengatakan kehadiran Menteri Keuangan beserta jajaran di Yogyakarta menunjukkan bahwa kebijakan fiskal negara tidak hanya disusun di tingkat pusat, tetapi juga hadir langsung menyentuh masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh rombongan. Kehadiran Bapak Menteri meneguhkan bahwa kebijakan fiskal negara dapat hadir dekat dengan kehidupan masyarakat, menyentuh pelaku usaha kecil, serta menggerakkan ekonomi rakyat secara nyata,” ujar Sri Sultan.

Melestarikan Tradisi dengan Sentuhan Teknologi

Sri Sultan menegaskan peluncuran Bekalista bukan sekadar menghadirkan moda transportasi baru, melainkan menggabungkan tiga kepentingan penting, yakni menjaga identitas budaya Yogyakarta, meningkatkan kesejahteraan pengemudi becak, dan membangun sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, becak telah lama menjadi bagian dari identitas Kota Yogyakarta sekaligus sumber penghidupan ribuan keluarga. Namun pelestarian becak tidak boleh identik dengan mempertahankan beratnya beban fisik para pengemudi.

“Melestarikan becak tidak berarti melestarikan kelelahan para pengemudinya. Tradisi harus memperoleh dukungan teknologi agar tetap hidup, berdaya guna, dan memberi kehidupan yang lebih layak bagi manusia yang menjaganya,” tegas Sri Sultan.

Ia mengapresiasi kolaborasi antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemerintah DIY, dunia pendidikan, koperasi, pelaku usaha, dan komunitas pengemudi becak dalam membangun ekosistem Bekalista yang dilengkapi 12 stasiun pengisian daya, bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta, satu bengkel bergerak, serta delapan baterai cadangan.

Menurut Sultan, Bekalista diharapkan menjadi bagian dari sistem mobilitas kawasan pusaka yang menghubungkan destinasi wisata, pasar rakyat, sentra kerajinan, pusat kuliner, hingga kampung budaya sehingga setiap perjalanan wisata ikut menggerakkan roda ekonomi lokal.

Seluruh Ekosistem Dibangun oleh Tenaga Lokal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa program Bekalista merupakan bagian dari transformasi transportasi wisata berbasis ekonomi kerakyatan yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia menegaskan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan 100 persen tenaga lokal Yogyakarta, mulai dari pabrikasi, perakitan kendaraan, sistem kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

“Pembangunan melibatkan 100 persen tenaga lokal Yogyakarta. Mulai dari fabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga teaching factory di lingkungan pendidikan kejuruan,” kata Purbaya.

Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi. Dalam proses produksinya, PIP bekerja sama dengan sejumlah SMK di DIY sehingga para siswa memperoleh pengalaman langsung dalam manufaktur kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Purbaya bahkan membuka peluang dukungan pembiayaan bagi berbagai inovasi lain yang dikembangkan sekolah kejuruan. “Nanti kalau ada proyek yang lain, bisa diajukan. Panggil orang PIP. Kalau memang bisa dibantu, saya akan dorong mereka,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh fasilitas pendukung, terutama stasiun pengisian daya, dirawat dengan baik sehingga operasional Bekalista dapat berjalan optimal.

Malioboro Menuju Kawasan Transportasi Rendah Emisi

Program Bekalista juga mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, khususnya Malioboro, sebagai kawasan pedestrian dan low emission zone. Pada tahap awal, sebanyak 15 unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan aktif beroperasi di kawasan Malioboro.

Penyaluran hibah dilakukan melalui mekanisme scrapping, yakni setiap penerima Bekalista wajib menyerahkan satu unit becak motor yang dimiliki untuk ditarik dari operasional. Langkah ini diharapkan mempercepat migrasi menuju transportasi wisata yang lebih ramah lingkungan sehingga ke depan Malioboro hanya dilayani becak kayuh tradisional maupun becak kayuh dengan penguat tenaga listrik.

Sebelum bantuan diberikan, Dinas Perhubungan DIY bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan verifikasi terhadap calon penerima serta pemeriksaan teknis kendaraan agar seluruh unit memenuhi Keputusan Gubernur DIY Nomor 234 Tahun 2026 tentang Persyaratan Teknis Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.

(Foto-foto: Humas Jogja)

Pasar Rakyat UMi Dorong UMKM Naik Kelas

Selain meluncurkan Bekalista, Purbaya juga secara resmi membuka Pasar Rakyat UMi 2026 yang menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha ultra mikro. Selain bazar UMKM, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Kementerian Keuangan, Samsat, pajak daerah, paket sembako murah, berbagai perlombaan, hingga hiburan rakyat.

Purbaya mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM dengan membeli sekaligus mempromosikan produk lokal agar mampu berkembang dan menjadi fondasi ekonomi nasional.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh melalui akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta perluasan pasar sehingga masyarakat menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi.

“Tradisi bukan menghalangi kemajuan, tetapi memberi arah agar kemajuan tidak kehilangan jati diri,” ujar Purbaya.

Menutup sambutannya, ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada ketangguhan rakyat dan pelaku usaha kecil.

“Dari Yogyakarta, mari kita kirimkan pesan kepada Indonesia. Ekonomi yang kuat tumbuh dari rakyat. Hari ini yang kita elektrifikasi bukan sekadar becak. Yang kita nyalakan adalah peluang, harapan, dan masa depan.”

Usai peresmian, Purbaya bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X menjajal langsung Bekalista dengan berkeliling Alun-alun Kidul sambil menyapa masyarakat. Kehadiran armada becak listrik yang seluruh ekosistemnya dibangun oleh putra-putri Yogyakarta itu diharapkan menjadi ikon wisata baru sekaligus bukti bahwa inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Risma)

Dalam aksi ini, AFJ mendesak McDonald’s Indonesia untuk segera mempublikasikan roadmap (peta jalan) nasional transisi menuju penggunaan telur bebas sangkar (cage-free). Selain itu, mereka menuntut penguatan transparansi implementasi komitmen kesejahteraan hewan serta pembukaan ruang dialog yang konstruktif.

​Edukasi Publik Lewat Truk Mobitron LED

​Peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka secara kreatif melalui orasi, bentangan poster, serta iringan tabuhan drum. Menariknya, rangkaian aksi ini juga menghadirkan visualisasi kondisi sempit sistem kandang baterai menggunakan truk mobitron LED.

Truk tersebut dijadwalkan akan berkeliling di kawasan Jakarta selama sepekan penuh. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan kampanye sekaligus mengedukasi publik mengenai pentingnya transisi menuju penggunaan telur cage-free.

Di sela-sela aksi, perwakilan manajemen McDonald’s Indonesia menerima bingkisan simbolis dari AFJ. Bingkisan tersebut berisi dokumen rekapitulasi aksi dan dorongan publik kepada McDonald’s Indonesia sepanjang periode 2016–2025, sebuah jam dinding sebagai simbol waktu yang terus berjalan tanpa adanya komitmen cage-free di tingkat nasional, serta telur simbolis dan kartu pos berisi aspirasi masyarakat.

Namun, pihak AFJ menyayangkan sikap manajemen yang dinilai tidak memberikan tanggapan substantif atas penyerahan tersebut dan menolak melanjutkan komunikasi. Menurut AFJ, sikap tertutup ini menjadi hambatan besar bagi transparansi yang diharapkan oleh konsumen Indonesia.

​Soroti Kejamnya Kandang Baterai

​AFJ menyoroti bahwa McDonald’s Indonesia masih menggunakan telur dari sistem kandang baterai dalam rantai pasoknya. Sistem ini dinilai melanggar Five Freedoms (Lima Prinsip Kebebasan Hewan) yang menjadi acuan kesejahteraan hewan dari World Organisation for Animal Health (WOAH).

​Kondisi Kandang Baterai. Dalam sistem ini, dua hingga tiga individu ayam petelur dijejalkan dalam kandang sempit dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Akibatnya, mereka tidak dapat mengekspresikan perilaku alami seperti bertengger, mengepakkan sayap, bersarang, maupun mandi debu sepanjang hidupnya hingga tidak lagi produktif dan akhirnya disingkirkan.

​”Kami mengapresiasi langkah McDonald’s Indonesia yang telah menggunakan telur cage-free di beberapa gerai, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun hingga kini, belum ada roadmap maupun target implementasi secara nasional yang diumumkan kepada publik,” ujar Dwi Octavia, Manajer Kampanye Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan AFJ.

Dwi menegaskan bahwa aksi ini sama sekali tidak bertujuan untuk merugikan perusahaan, melainkan mendorong kolaborasi agar McDonald’s Indonesia dapat menyusun target yang jelas, terukur, dan dapat dipantau publik.

​Ketertinggalan dari Pasar Global dan Dukungan Publik

​Secara global, McDonald’s sebenarnya telah memperluas penggunaan telur cage-free. Beberapa negara seperti Australia, Prancis, dan Jerman bahkan sudah mencapai 100 persen rantai pasok bebas sangkar. Sementara itu, McDonald’s Ukraina juga telah mengumumkan penggunaan 100 persen telur cage-free di lebih dari 120 restorannya.

Di Indonesia sendiri, manajemen menyatakan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Namun, hingga saat ini belum ada komitmen publik yang disertai target waktu maupun roadmap transisi yang jelas. AFJ menilai pasokan telur cage-free di Indonesia sebenarnya sudah berkembang pesat dan tersedia di berbagai wilayah operasional utama, sehingga perubahan bertahap sudah sangat memungkinkan untuk dimulai.

Tuntutan ini juga mendapat respons besar dari masyarakat yang semakin peduli. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 62.197 orang telah menandatangani petisi daring yang mendesak McDonald’s Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata demi kesejahteraan ayam petelur.

Melalui aksi damai ini, AFJ menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu kesejahteraan hewan ini melalui dialog, edukasi, dan kampanye berkelanjutan sampai McDonald’s Indonesia menunjukkan langkah nyata dalam rantai pasoknya. (Ypr)

​Suasana aula yang awalnya kaku seketika mencair saat Eko Suwanto membuka sesi dengan memutar video seni budaya seperti klenengan Ayun-Ayun Gobyog, Warokan asal Temanggung dan Wonosobo, hingga penampilan Reog Ponorogo dan cuplikan limbukan wayang kulit almarhum Ki Seno Nugroho. Pemilihan konten ini rupanya menjadi cara Eko untuk memancing antusiasme mahasiswa yang hadir.

​“Apakah ada yang baru pertama kali mendengar dan melihat? Rasanya kok mayoritas ya? Tapi di sini ada yang masih suka campursari,” sapa Eko yang disambut tawa dan senyum para peserta.

​Diskusi pun mengalir dengan gayeng saat Eko menantang mahasiswa untuk membedah makna di balik tayangan tersebut. Sejumlah mahasiswa seperti Sevi dari Temanggung, Rosyid dari Wonosobo, dan Wafiq dari Ponorogo, aktif berbagi pandangan mengenai bagaimana seni tradisional yang dikemas secara modern—seperti perpaduan gamelan dengan alat musik organ—justru menjadi daya tarik luar biasa bagi anak muda di tengah gempuran tren konten luar negeri di TikTok.

​Merespons antusiasme tersebut, Eko Suwanto memberikan apresiasi tinggi atas wawasan seni budaya para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa tayangan kesenian tradisional yang viral di media sosial adalah cerminan wajah ideal dunia maya yang harmonis.

​“Sejatinya dari tayangan tadi, kita melihat wajah ideal sosial media. Ada alat musik yang berbeda, penari berbeda, ide gagasan berbeda, tapi menjadi satu harmoni yang menyenangkan dan membahagiakan. Di sana wajah menakutkan tidak ada,” papar Eko Suwanto.

​Eko menyoroti kontras kondisi media sosial saat ini yang menurutnya lebih banyak diwarnai disharmoni, mulai dari industri hoaks, penipuan online, hingga judi daring. Namun, ia optimistis bahwa kreativitas yang berbasis pada kekayaan budaya lokal mampu membendung dampak negatif tersebut. Sebagai bukti, ia mencontohkan konten Warokan yang mampu meraup hingga 2,4 juta tayangan, membuktikan bahwa produk budaya tradisional yang dikemas kekinian sangat diminati netizen.

​Di akhir sesi, Eko Suwanto berpesan kepada para mahasiswa untuk terus memproduksi konten-konten positif yang berasal dari lingkungan sekitar, mulai dari kuliner hingga seni budaya. Ia mendorong generasi muda agar lebih kreatif dalam menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan kebaikan tanpa melukai pihak manapun.

​“Membangun konten positif bukan hal sulit karena bahannya ada di sekitar kita. Mari kita citrakan positif seni, makanan, dan hal-hal baik lainnya. Saya harap Kominfo terus mendorong orang untuk melahirkan konten-konten seperti ini,” pungkas Eko penuh harap. (Ypr)

​Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya penyamaan persepsi dan pemaduan kewenangan antara Pemda DIY dan Pemkab Bantul agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat hanya karena urusan administratif.

​Nur mencontohkan kondisi di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, di mana jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bantul berhimpitan dengan saluran drainase di bawah kewenangan Kabupaten Sleman.

“Kondisi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat. Jika masing-masing menunggu kewenangannya sendiri, masyarakat yang akan dirugikan,” ujar Nur.

​Dalam pertemuan tersebut, Komisi C turut mengapresiasi dukungan Pemkab Bantul terhadap sejumlah proyek strategis, seperti pembebasan lahan Jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pembangunan Kelok 23, serta proyek Pemda DIY lainnya seperti Rumah Sakit Respira dan Taman Budaya Pajangan.

​Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menambahkan bahwa sebagai kawasan penyangga utama aktivitas masyarakat DIY, kebutuhan infrastruktur di Bantul cukup mendesak. Salah satu perhatian utama adalah kondisi Jembatan Ngablak di Kalurahan Sitimulyo yang tanggul pelindungnya mulai mengalami longsor dan memerlukan penanganan segera demi keselamatan pengguna jalan.

​Selain itu, Komisi C menyoroti kebutuhan perbaikan jaringan irigasi di beberapa wilayah, serta mendorong efisiensi energi melalui konversi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Anggota Komisi C, Lilik Syaiful Ahmad, menyarankan agar LPJU yang masih menggunakan lampu merkuri segera diganti menjadi lampu LED secara bertahap guna menghemat biaya operasional hingga 80 persen.

​Menanggapi inisiatif tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut baik ruang kolaborasi yang dibuka oleh DPRD DIY. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan LPJU merupakan fondasi ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

​”Belanja modal seperti ini adalah fondasi pembangunan ekonomi. Kami sangat mengapresiasi komitmen DPRD DIY untuk bersama-sama menyelesaikan kebutuhan infrastruktur di Bantul,” tutur Halim.

​Halim menegaskan, hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten. Sinergi ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal. (Ypr)

​Dalam khazanah sepak bola dunia, Tim Nasional Inggris menempati posisi yang unik sekaligus ambigu. Di satu sisi, mereka kerap diposisikan oleh para pengamat, teoritikus bola, hingga rumah taruhan sebagai salah satu kandidat juara utama dalam setiap turnamen besar. Di sisi lain, sejarah sering kali menyajikan narasi yang jauh dari ekspektasi tersebut.

Fenomena ini menciptakan semacam paradoks: mengapa Inggris begitu “diunggulkan” meskipun performa mereka sering kali berujung pada kekecewaan, bahkan saat berhadapan dengan lawan tradisional seperti Argentina?

​Keunggulan Inggris di mata para teoritikus sepak bola sering kali berakar pada kualitas individu yang mengisi skuad mereka. Liga Premier Inggris, sebagai kompetisi domestik paling kompetitif dan bernilai komersial tertinggi di dunia, terus-menerus memproduksi atau mendatangkan talenta-talenta kelas dunia. Kedalaman skuad yang mewah—mulai dari penyerang tajam hingga gelandang kreatif—membuat Inggris secara “di atas kertas” terlihat tak terkalahkan.

Analisis berbasis data kerap menunjukkan bahwa Inggris memiliki statistik penguasaan bola, akurasi operan, dan produktivitas gol yang mumpuni selama babak kualifikasi.
​Namun, ada dimensi sosiologis yang menarik di sini. Inggris sering kali menjadi tim yang “dijagokan” oleh masyarakat atau negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar. Persepsi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dominasi media Inggris dalam narasi sepak bola global.

Liga Premier adalah produk ekspor budaya yang sangat kuat, sehingga keunggulan naratif tim nasionalnya menjadi bias yang melekat di pikiran banyak orang. Ini sangat kontras dengan Argentina. Jika Inggris dipandang sebagai “produk premium” yang mahal dan elegan, Argentina sering kali dilihat sebagai antitesisnya: sebuah tim yang mengandalkan determinasi, gairah, dan terkadang “kelicikan” khas Amerika Latin.

​Fakta menarik yang mengenai pertemuan terakhir melawan Argentina mempertegas celah antara ekspektasi dan realitas. Pada babak semifinal Piala Dunia 2026, Inggris harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 1-2. Kekalahan ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan potret pola permainan Inggris yang sering kali terjebak dalam pragmatisme berlebihan. Era Gareth Southgate, misalnya, dikenal dengan pendekatan yang sangat berfokus pada pengurangan risiko dan keseimbangan, yang justru terkadang mematikan kreativitas di momen-momen krusial.

​Pola permainan Inggris sering kali terlihat kaku ketika berhadapan dengan tim yang memiliki kecerdasan taktis tinggi seperti Argentina. Sementara Inggris cenderung mengandalkan skema yang terstruktur dan sangat bergantung pada momen individu,

Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni telah menunjukkan efisiensi taktis yang jauh lebih fleksibel. Mereka mampu beradaptasi dengan ritme permainan lawan, melakukan transisi cepat, dan yang terpenting, memiliki mentalitas pemenang yang tidak takut untuk “mengotori tangan” mereka demi hasil akhir.

​Bagi para pendukung Inggris, atau masyarakat yang terbiasa dengan narasi ” The Football Will Come Home – sepak bola akan pulang ke rumah”, kekalahan-kekalahan seperti melawan Argentina adalah pengingat bahwa sepak bola tidak dimainkan di atas kertas atau melalui proyeksi nilai pasar. Sepak bola adalah permainan tentang kemauan, adaptasi, dan keberanian untuk memenangkan pertempuran di atas rumput.

​Perbedaan “jagokan” ini juga mencerminkan persepsi kelas dalam sepak bola. Inggris dianggap sebagai tim yang “seharusnya” menang karena status, infrastruktur, dan kemapanan finansial mereka. Argentina, sebaliknya, mewakili semangat perlawanan dari pinggiran, di mana keberhasilan sering kali diraih melalui kerja keras yang melampaui logika ekonomi.

​Pada akhirnya, Inggris akan terus menjadi magnet bagi para teoritikus karena mereka adalah tim yang selalu menjanjikan potensi besar. Namun, selama mereka tidak mampu mengonversi keunggulan naratif dan kedalaman materi menjadi kematangan mental di panggung besar, “Tiga Singa” akan terus terjebak dalam siklus yang sama: diunggulkan sebelum turnamen, namun pulang dengan tangan hampa saat menghadapi lawan yang memiliki jiwa petarung yang lebih besar.

Bagi para teoritikus, Inggris mungkin adalah subjek analisis yang sempurna; namun bagi para penggemar yang mencari kejayaan nyata, Inggris masih harus membuktikan bahwa mereka bisa belajar dari kekalahan-kekalahan pahit, termasuk dari rival klasik mereka, Argentina. ***

“Kecerdasan artifisial telah mengubah pola kejahatan modern. AI kini mampu menghasilkan keputusan secara otonom sehingga berbagai konsep hukum pidana konvensional, seperti pelaku, kesalahan, hubungan kausalitas, hingga pertanggungjawaban pidana, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu Indonesia memerlukan konstruksi hukum baru yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat,” tegas Dwi Nugroho Marsudianto di Jakarta, Kamis (16/7/26).

Pernyataan itu disampaikan usai Dwi Nugroho dinyatakan lulus Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dengan judul “Konstruksi Hukum terhadap Tanggung Jawab dan Yurisdiksi Internasional dalam Tindak Pidana Berbasis Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) yang Berkeadilan”. Sidang tersebut menghadirkan penguji Prof. Dr. Rudi Bratamanggala, Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, Dr. Bambang Soesatyo, Promotor Dr. Ahmad Redi dan Ko-Promotor Dr. Muchlas Rowi.

Berdasarkan berbagai laporan yang ada, adopsi AI berkembang sangat cepat. Laporan Stanford AI Index 2026 menunjukkan penggunaan AI generatif meningkat pesat di sektor bisnis, kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga pelayanan publik. Sementara itu, Interpol dan Europol dalam berbagai kajian mengenai kejahatan siber juga mengingatkan bahwa AI dimanfaatkan untuk menghasilkan deepfake, penipuan digital, serangan phishing otomatis, pencurian identitas, manipulasi pasar, hingga membantu pengembangan malware yang semakin sulit dideteksi. Karakter kejahatan berbasis AI yang lintas negara membuat pelaku, pengembang, server, dan korban dapat berada di yurisdiksi yang berbeda sehingga memunculkan persoalan hukum yang semakin kompleks.

“Persoalan utama bukan sekadar siapa yang menciptakan AI, melainkan siapa yang harus bertanggung jawab ketika AI digunakan atau berkembang sedemikian rupa hingga menimbulkan tindak pidana. Dalam praktiknya, pengembang dapat berada di satu negara, pengguna di negara lain, server tersebar di berbagai wilayah, sementara korban berada di negara yang berbeda. Situasi seperti ini menuntut adanya pengaturan yurisdiksi internasional yang lebih jelas dan harmonis,” kata Dwi Nugroho.

Kriminolog Universitas Indonesia ini, mendorong pembentukan Undang-Undang Kecerdasan Artifisial Indonesia sebagai regulasi khusus yang mengatur kedudukan hukum AI, model pertanggungjawaban pidana, mekanisme pengawasan, hingga penyelesaian konflik yurisdiksi internasional. Salah satu kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam disertasi adalah konsep AI sebagai subjek hukum parsial. Konsep tersebut menempatkan AI pada posisi hukum yang berada di antara objek hukum dan subjek hukum penuh. AI tetap belum dapat dipidana karena tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, maupun mens rea, tetapi dapat dikenai berbagai tindakan hukum seperti audit algoritma, pembatasan fungsi, penghentian operasi, hingga pencabutan izin penggunaan.

“Saya menawarkan konsep subjek hukum parsial sebagai jalan tengah. AI belum layak diposisikan sebagai subjek hukum penuh sebagaimana manusia atau korporasi, tetapi juga sudah tidak tepat dipandang sekadar alat. Pendekatan ini memberikan dasar normatif agar hukum mampu mengendalikan AI sesuai tingkat otonomi dan risikonya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana,” jelas Dwi Nugroho.

Tenaga Ahli DPR RI ini juga memperkenalkan pendekatan Risk-Based Approach dengan membagi AI ke dalam empat kategori, yakni Low-Risk AI, Medium-Risk AI, High-Risk AI, dan Extreme-Risk AI. AI berisiko rendah mencakup aplikasi pemeriksa tata bahasa, chatbot layanan pelanggan, maupun sistem rekomendasi. AI berisiko menengah meliputi sistem rekrutmen tenaga kerja dan penilaian kredit. Sementara kendaraan otonom, diagnosis medis berbasis AI, teknologi biometrik, hingga pelayanan publik digital dikategorikan sebagai High-Risk AI. Adapun sistem senjata otonom, pengawasan massal, AI yang memengaruhi proses demokrasi, serta AI yang mengendalikan infrastruktur strategis negara ditempatkan dalam kategori Extreme-Risk AI sehingga membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang jauh lebih ketat.

“Semakin tinggi tingkat otonomi dan risiko AI, semakin besar pula kapasitas hukumnya sebagai subjek hukum parsial, semakin ketat pengawasannya, serta semakin kuat tanggung jawab yang dibebankan kepada pengembang, operator maupun korporasi yang memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Pendekatan berbasis risiko menciptakan regulasi yang proporsional dan mendukung inovasi secara bertanggung jawab,” ungkap Dwi Nugroho.

Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia ini memperkenalkan pula konsep Hybrid Liability, yaitu model pertanggungjawaban pidana yang mengombinasikan Fault-Based Liability dan Strict Liability. Model ini memungkinkan aparat penegak hukum tetap menggunakan prinsip kesalahan ketika unsur kesengajaan atau kelalaian masih dapat dibuktikan, seperti pada kasus penggunaan data ilegal, kegagalan desain sistem, atau penyalahgunaan AI untuk membuat deepfake. Sebaliknya, terhadap AI berisiko tinggi seperti kendaraan otonom, sistem diagnosis medis, pengendali infrastruktur vital, maupun sistem AI korporasi berskala besar, pendekatan Strict Liability dapat diterapkan ketika pembuktian unsur kesalahan menjadi sangat sulit akibat kompleksitas algoritma. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat tanpa menghambat inovasi teknologi.

“Hybrid Liability memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan kepentingan inovasi. Prinsip kesalahan tetap dihormati ketika dapat dibuktikan, sementara untuk AI berisiko tinggi yang algoritmanya sangat kompleks, penyelenggara sistem tetap dapat dimintai pertanggungjawaban demi melindungi kepentingan masyarakat,” urai Dwi Nugroho.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum, Sekjen Persatuan Robotika Seluruh Indonesia ini juga mengusulkan penerapan Regulatory Sandbox sebagai mekanisme pengujian AI sebelum digunakan secara luas. Melalui sistem ini, regulator dapat mengevaluasi keamanan, transparansi algoritma, potensi diskriminasi, tingkat otonomi, hingga risiko hukum sebelum suatu teknologi diterapkan kepada masyarakat. Selain itu, Dwi mengusulkan pembentukan Lembaga Pengawas AI Nasional yang memiliki kewenangan melakukan registrasi AI berisiko tinggi, sertifikasi, audit algoritma, pengawasan kepatuhan, pemberian sanksi administratif, serta mendukung aparat penegak hukum dalam menangani perkara AI yang membutuhkan analisis multidisipliner.

“Indonesia memerlukan Undang-Undang AI yang mengatur secara utuh kedudukan hukum AI, klasifikasi risiko, model Hybrid Liability, Regulatory Sandbox, pembentukan Lembaga Pengawas AI Nasional, serta mekanisme yurisdiksi internasional melalui ratifikasi regulasi dan Mutual Legal Assistance. Dengan konstruksi hukum tersebut, Indonesia akan memiliki sistem hukum yang lebih adaptif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, sekaligus melindungi masyarakat dari perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan artifisial,” tutup Dwi Nugroho. (Fajar)

Insinerator ini memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan panas pembakaran. Dengan teknologi tersebut, alat ini diklaim mampu menekan biaya operasional sekaligus mengurangi polusi udara yang umumnya dihasilkan dari proses pembakaran sampah konvensional.

Kapasitasnya pun mencapai 500 kilogram sampah per jam sehingga dinilai mampu menangani volume sampah yang tinggi di kawasan padat penduduk maupun area komersial.

Direktur Utama PT Tangguh Aman Daya, Dwi Krishna, S.T., mengatakan inovasi tersebut dikembangkan untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang cepat, efisien, sekaligus ramah lingkungan.

“Kami ingin membuktikan bahwa pemusnahan sampah dalam skala besar hingga 500 kilogram per jam dapat dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan sekitar. Dukungan hasil uji laboratorium serta keberhasilan operasional di sejumlah lokasi menjadi bukti bahwa teknologi hidrogen ini siap diadopsi lebih luas,” ujar Dwi Krishna.

Teknologi ini telah dioperasikan di sejumlah lokasi, antara lain Pasar Baru Bandung, Yonkav IV, Desa Padasuka, Pusdikif, Pusenif Cimahi, Ciwidey, Pasteur, dan Denpasar, Bali.

Penggunaan insinerator di berbagai titik tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya sehingga beban pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dapat ditekan.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung, insinerator hidrogen ini diklaim memperoleh predikat zero emisi atau bebas emisi udara serta tidak menimbulkan bau selama proses pembakaran.

Hasil pengujian tersebut telah dituangkan dalam Sertifikat Nomor 02851.25.05900 dan menjadi salah satu dasar bahwa teknologi ini berpotensi menjadi alternatif pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. (Budi)

Penyakit ini meliputi penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, stroke, aterosklerosis, gangguan irama jantung, hingga penyakit pembuluh darah lainnya. Faktor risikonya juga beragam, mulai dari pola makan yang buruk, obesitas, diabetes, merokok, kurang aktivitas fisik, stres kronis, hingga tingginya kadar gula darah dan gangguan metabolisme.

Di tengah meningkatnya beban penyakit tersebut, sebuah kajian komprehensif berjudul “Ketogenic Diet and Cardiovascular Diseases” yang diterbitkan di PubMed Central (PMC) menarik perhatian dunia medis. Setelah menganalisis berbagai uji klinis acak, meta-analisis, dan penelitian terbaru, para penulis menyimpulkan bahwa diet ketogenik memiliki potensi besar sebagai strategi nutrisi dalam pencegahan dan terapi pendamping penyakit kardiovaskular, meskipun bukti yang ada masih memerlukan konfirmasi melalui penelitian jangka panjang.

Memperbaiki Profil Metabolik dan Menekan Peradangan

Berbeda dengan pola makan konvensional yang menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, diet ketogenik membatasi asupan karbohidrat hingga sekitar 50 gram per hari sehingga tubuh memasuki kondisi ketosis, yaitu keadaan ketika lemak diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi.

Menurut kajian tersebut, perubahan metabolisme ini memberikan sejumlah manfaat yang saling berkaitan terhadap kesehatan jantung.

Salah satunya adalah penurunan hemoglobin terglikasi (HbA1c), indikator yang mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama tiga bulan terakhir. HbA1c yang tinggi telah lama diketahui sebagai faktor risiko independen penyakit kardiovaskular, bahkan pada orang yang belum menderita diabetes.

Sejumlah meta-analisis yang dikaji menunjukkan bahwa pasien yang menjalani diet ketogenik mengalami penurunan HbA1c yang lebih besar dibandingkan kelompok yang menjalani diet standar. Selain itu, kadar trigliserida ikut menurun, sementara kolesterol HDL atau “kolesterol baik” meningkat.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pembatasan karbohidrat secara bertahap berhubungan dengan penurunan glukosa darah puasa, berat badan, tekanan darah, dan berbagai penanda inflamasi seperti C-reactive protein (CRP) dan TNF-α yang selama ini diketahui berperan dalam pembentukan plak aterosklerosis.

Efek antiinflamasi tersebut diperkirakan berasal dari beberapa mekanisme sekaligus, yaitu berkurangnya konsumsi gula sederhana, pembatasan karbohidrat total, terbentuknya badan keton yang memiliki sifat antiinflamasi, serta meningkatnya konsumsi lemak sehat, khususnya asam lemak omega-3 dari ikan berlemak yang umum dikonsumsi dalam pola makan ketogenik.

Kajian itu juga menemukan bahwa diet ketogenik mampu memperbaiki berbagai parameter profil lipid pada banyak penelitian, termasuk menurunkan kolesterol total dan trigliserida. Namun, hasil mengenai kolesterol LDL masih beragam. Pada sebagian penelitian LDL menurun, sedangkan pada penelitian lain meningkat. Karena itu, penulis mengingatkan bahwa perubahan profil lipid perlu dinilai secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan satu parameter.

Badan Keton Menjadi Energi Alternatif bagi Jantung

Temuan yang paling menarik dalam kajian tersebut adalah peran badan keton, khususnya beta-hidroksibutirat (BHB), terhadap metabolisme jantung.

Jantung merupakan organ dengan kebutuhan energi paling tinggi di dalam tubuh. Dalam kondisi normal, jantung terutama menggunakan asam lemak untuk menghasilkan energi. Namun ketika terjadi gagal jantung atau gangguan metabolisme, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sel-sel otot jantung meningkatkan penggunaan badan keton sebagai sumber energi alternatif.

Karena itu, para peneliti menyebut badan keton sebagai “bahan bakar penyelamat” (rescue fuel) bagi jantung yang mengalami gangguan.

Beberapa uji klinis menemukan bahwa peningkatan kadar badan keton mampu meningkatkan curah jantung, volume sekuncup, fraksi ejeksi ventrikel kiri, serta aliran darah ke otot jantung. Penelitian pada hewan juga menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan badan keton membantu mengurangi kerusakan jantung akibat stres metabolik.

Selain menjadi sumber energi, badan keton juga berperan menjaga kesehatan pembuluh darah. Penelitian menunjukkan BHB membantu memperbaiki fungsi endotel, yaitu lapisan tipis di bagian dalam pembuluh darah yang mengatur pelebaran pembuluh, aliran darah, serta proses peradangan.

Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa badan keton mampu memperlambat penuaan sel-sel pembuluh darah melalui berbagai mekanisme molekuler, meningkatkan produksi oksida nitrat yang berperan melebarkan pembuluh darah, serta membantu mengurangi stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab kerusakan sistem kardiovaskular.

Diet ketogenik juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah. Pada sejumlah uji klinis terhadap pasien obesitas maupun hipertensi, tekanan darah sistolik turun sekitar 8–9 mmHg dan tekanan diastolik sekitar 7 mmHg. Sebagian manfaat tersebut memang dipengaruhi oleh penurunan berat badan, tetapi penelitian menunjukkan terdapat pula mekanisme lain, termasuk penurunan kadar insulin, perbaikan fungsi endotel, dan perubahan metabolisme selama ketosis.

Belum Menjadi Terapi Utama

Kajian ini juga menyoroti bahwa manfaat diet ketogenik paling banyak terlihat pada pasien yang mengalami obesitas, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular. Pada kelompok tersebut, perubahan pola makan sering kali diikuti perbaikan berat badan, kadar gula darah, tekanan darah, profil lipid, dan penanda inflamasi secara bersamaan.

Sebaliknya, pada individu muda yang sehat dan aktif secara fisik, hasil penelitian tidak selalu menunjukkan manfaat yang sama. Bahkan, beberapa penelitian melaporkan peningkatan kadar kolesterol LDL tanpa disertai perubahan faktor risiko lain.

Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik peserta penelitian, jenis lemak yang dikonsumsi, komposisi diet, lama intervensi, serta apakah peserta mengalami penurunan berat badan atau tidak.

Karena itu, para penulis menegaskan bahwa diet ketogenik belum dapat direkomendasikan sebagai terapi tunggal bagi seluruh pasien penyakit jantung. Meski demikian, berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia saat ini, diet ini memiliki potensi sebagai strategi nutrisi yang mampu memengaruhi banyak faktor risiko penyakit kardiovaskular secara bersamaan, mulai dari pengendalian gula darah, penurunan HbA1c, pengurangan peradangan, perbaikan profil lipid, peningkatan fungsi pembuluh darah, penurunan tekanan darah, pengendalian berat badan, hingga penyediaan sumber energi alternatif bagi jantung yang mengalami gangguan.

Para peneliti menutup kajiannya dengan menyerukan perlunya uji klinis berskala besar dan jangka panjang untuk memastikan efektivitas serta keamanan diet ketogenik pada berbagai kelompok pasien. Namun, hasil penelitian yang ada saat ini memberikan optimisme baru bahwa pengaturan pola makan tidak hanya berperan dalam mencegah penyakit jantung, tetapi juga berpotensi menjadi bagian penting dari terapi pendamping di masa depan. (Fadjar)