Penguatan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat desa, menjadi salah satu langkah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan, penurunan stunting merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen serta kerja nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting mendukung percepatan penurunan stunting.

Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan gizi, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

“Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa-desa wilayah Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkelanjutan, berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menjadi bahan perbaikan menentukan langkah selanjutnya.

“Dengan penguatan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang,” tutup Riza Patria. (MRF/RIW/EYN)

Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kamis (5/11).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, Pokdarwis merupakan ujung tombak pengembangan destinasi wisata.

Sebab, kelompok inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi penggerak berbagai aktivitas di kawasan wisata.

Menurutnya, penguatan Pokdarwis harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kapasitas kelembagaan.

Ia berharap, setiap Pokdarwis tidak hanya bertumpu pada peran ketua, tetapi mampu mengoptimalkan seluruh struktur organisasi agar setiap anggota terlibat aktif dalam pengembangan destinasi.

“Penguatan kelembagaan dinilai penting agar program dan kegiatan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Iwan menyampaikan, Pokdarwis didorong membangun pendekatan dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar destinasi.

Dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap potensi wisata daerah.

Untuk memperkaya wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni pengelola Kampung Wisata Heritage
Kajwoetangan Malang, Kota Malang, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, serta perwakilan Dinas Pariwisata.

“Berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan destinasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pokdarwis di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan potensi wisata lokal dengan mengedepankan kreativitas, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pokdarwis semakin profesional, solid, dan inovatif mengelola daya tarik wisata.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan kapasitas para penggerak pariwisata di daerah.

“Dengan demikian, destinasi wisata Banua tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Kabid Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran jenis ikan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan, keseimbangan ekosistem perairan, serta keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan Plt Kepala DKP3 Ignasius Rizki Perdana Salan, agar pelestarian ikan dilakukan,” ungkap Fikri.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

“Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, maupun kesehatan manusia,” jelas Fikri lebih lanjut.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut, tim menemukan ikan jenis Alligator Gar (ikan aligator) sebanyak 17 ekor di salah satu toko ikan hias.

“Ikan Alligator Gar termasuk jenis ikan predator yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan karena memiliki potensi memangsa ikan spesies lain sehingga mengancam populasi ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem perairan apabila terlepas ke perairan umum,” tutur Fikri.

Atas temuan tersebut, lanjutnya, dilakukan tindakan penanganan berupa pemusnahan 17 ekor ikan aligator dengan koordinasi bersama petugas PSDKP sesuai prosedur berlaku.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha ikan hias serta masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun memelihara jenis ikan yang dilarang dan berbahaya,” ucap Fikri.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Kota Banjarmasin dapat terus terjaga.

Pelanggaran Hukum
Perbuatan yang Dilanggar (Larangan) :

• Melakukan kegiatan memasukkan, membuat, mengadakan, mengedarkan, atau menebarkan jenis ikan yang merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagameimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman Sanksi Hukum :

• Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ketentuan:
  Pidana Penjara: Paling lama 6 (enam) tahun; dan
  Denda: Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah ditetapkan UNESCO.

Sosok pahlawan nasional tersebut dikenal tidak hanya melalui perjuangannya di Indonesia, tetapi juga kiprah dan pengaruhnya hingga ke tingkat global, termasuk di Cape Town, Afrika Selatan.

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Kementerian Kebudayaan, Ishak Octovianus Manafe mengatakan, temu narasi bertujuan memperkenalkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai ketokohan Syekh Yusuf agar terus dikenal dan menjadi sumber pembelajaran masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin nilai-nilai ketokohan beliau terus dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi basis informasi dan teladan dalam kehidupan, baik untuk mengawal ajaran keislaman maupun membangun kehidupan sosial,” ujarnya.

Menurut Ishak, salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari Syekh Yusuf adalah semangat persatuan di tengah keberagaman.

Nilai tersebut relevan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Pertama, tentu kebinekaan melalui persatuan. Perjuangan apa pun, baik pada masa sebelum maupun setelah kemerdekaan, membutuhkan rasa bersatu untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Selain persatuan, Ishak menyoroti pentingnya semangat membangun dan menjaga sumber daya alam.

Menurutnya, perjuangan tokoh terdahulu menghadapi kolonialisme perlu dilanjutkan generasi sekarang melalui upaya menjaga serta melestarikan kekayaan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar keteladanan tokoh sejarah tidak berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kegiatan juga berkaitan dengan jejak penyebaran ajaran dan pengaruh Syekh Yusuf yang meluas hingga ke berbagai daerah.

Ishak menyebut hubungan tersebut turut terhubung dengan tokoh-tokoh keagamaan di Banua, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Ishak menjelaskan, kegiatan temu narasi tahun ini dilaksanakan di dua daerah, yakni Jawa Timur pada September lalu dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kedua.

“Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan juga melakukan survei di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menentukan lokasi kegiatan berikutnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, temu narasi menjadi ruang penting memperkenalkan tokoh-tokoh ulama dan sejarah Islam kepada masyarakat, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kekayaan sejarah daerah.

Ia secara khusus menyoroti sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar asal Kalimantan Selatan itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam perkembangan keislaman, salah satunya melalui karya-karya kitab yang diwariskan hingga saat ini.

Zainal berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap upaya pengusulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi wartawan untuk mengangkat sejarah dan kearifan lokal agar semakin dikenal masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu wartawan mengangkat kekayaan sejarah dan kearifan lokal agar lebih dikenal masyarakat,” ucapnya. (SYA/RIW/EYN)

Penerapan sistem ini turut didukung digitalisasi tujuh layanan kepelabuhanan melalui aplikasi PARAMA untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan kepada pengguna jasa.

TOS Nusantara merupakan sistem yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional terminal peti kemas secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan aktivitas operasional.

Penerapannya di TPK Banjarmasin diharapkan meningkatkan ketepatan informasi, memperkuat koordinasi operasional, serta mendukung kelancaran arus peti kemas.

Dari sisi pelayanan pelanggan, implementasi tersebut didukung aplikasi PARAMA yang pada tahap ini mencakup tujuh jenis layanan, yakni Receiving, Delivery, Perpanjangan Delivery, Behandle, Alih Kapal, Kurang Bayar, dan Batal Muat Delivery.

Melalui digitalisasi tersebut, proses administrasi pelayanan diharapkan menjadi lebih tertata dan mudah ditelusuri.

Pengguna jasa juga diharapkan memperoleh kejelasan proses layanan, sementara koordinasi antara pelanggan dan pengelola terminal dapat berlangsung lebih efektif.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pengoperasian TOS Nusantara menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperkuat keandalan operasional dan kualitas pelayanan terminal peti kemas.

Go Live TOS Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi TPK Banjarmasin. Proses implementasinya telah dipersiapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, infrastruktur, serta aspek operasional.

“Kami berharap sistem ini dapat semakin mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Sirin.

Persiapan penerapan sistem tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025, meliputi pelatihan sumber daya manusia, uji coba operasional, hingga penguatan infrastruktur fisik dan jaringan.

Seluruh tahapan dilakukan untuk mendukung kesiapan terminal dalam mengoperasikan sistem digital yang terintegrasi.

Sirin menambahkan, perusahaan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan setelah sistem dioperasikan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan seluruh pihak untuk beradaptasi dengan proses kerja yang baru.

Langkah digitalisasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pengguna jasa. Kepala Cabang PT Tanto Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra, menilai penerapan sistem digital menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan terminal.

“Kami berharap sistem ini dapat mendorong proses pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi pengguna jasa. Tentunya, sinergi dan koordinasi antara operator terminal dengan seluruh pengguna jasa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi sistem ini,” ungkap Rifqi.

Penerapan TOS Nusantara dan PARAMA menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat standardisasi dan digitalisasi layanan terminal peti kemas.

Melalui pengelolaan operasional yang semakin terintegrasi, TPK Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik dan distribusi barang di Kalimantan Selatan.
(Pelindo-RIW/EPS)

Salah satunya melalui Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru, Rabu (4/11).

Kegiatan yang diikuti seluruh Dinas Pertanian 13 kabupaten/kota tersebut, dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono.

Dalam sambutannya, Saptono menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting mengukur capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan urusan pertanian dan pangan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat daerah turut menentukan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

“Capaian kabupaten/kota turut menentukan kinerja Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Karena itu, peran aktif seluruh jajaran sangat diperlukan, termasuk dalam meningkatkan serapan anggaran APBN yang administrasi dan pelaksanaannya berada di kabupaten/kota,”; ujarnya.

Ia menambahkan, realisasi anggaran daerah juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.

Saptono turut memaparkan capaian sektor pertanian Kalsel. Pada 2025, produksi padi mencapai 1.179.338 ton atau berkontribusi sebesar 45,71 persen terhadap total produksi padi regional Kalimantan.

“Capaian tersebut menempatkan Kalsel pada peringkat pertama di regional Kalimantan,” lanjutnya.

Tiga daerah dengan produksi padi terbesar pada 2025 yakni Kabupaten Barito Kuala sebesar 323.182,92 ton, Kabupaten Banjar 166.000,89 ton, dan Kabupaten Tanah Laut 113.212,30 ton.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 159.092,75 ton yang menempatkan Kalsel pada posisi kedua di regional Kalimantan.

Namun, berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA), prediksi produksi padi Kalsel hingga November 2026 mencapai 1.168.020,98 ton.

“Penurunan produksi tersebut dipengaruhi kondisi kemarau yang berdampak terhadap luas tanam dan produktivitas padi,” sahut Saptono.

Kabupaten Barito Kuala menjadi penyumbang produksi tertinggi dengan prediksi 323.907,49 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi terendah berada di Kota Banjarbaru sebesar 3.019,48 ton GKG.

Adapun produksi sejumlah komoditas pertanian lainnya hingga September 2026 meliputi jagung 84.026,03 ton, kacang tanah 645,89 ton, cabai besar 10.963,15 ton, cabai rawit 12.545,08 ton, bawang merah 175,53 ton, serta jeruk 121.776,38 ton.

“Melalui rapat evaluasi tersebut, Saptono mengajak seluruh Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk semakin memperkuat sinergi dan koordinasi, baik dalam meningkatkan produksi maupun memastikan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berjalan sesuai target,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Rapat dipimpin Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Selamat Riadi, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait.

Selamat Riadi mengatakan, rapat koordinasi bertujuan memastikan kesiapan seluruh instansi yang terlibat, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun dukungan teknis di lapangan.

Koordinasi ini diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang, berlangsung tertib dan lancar.

Rapat melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI Angkatan Laut, Kodim, Korem Antasari, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kementerian Agama, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum Setda Provinsi Kalsel.

Selamat menjelaskan, ada dua agenda utama peringatan Hari Pahlawan tahun ini, yakni upacara bendera dan Ziarah Nasional.

Upacara bendera akan dilaksanakan di lapangan upacara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Bumi Kencana, Landasan Ulin.

“Kedua agenda tersebut menjadi bagian penting mengenang sekaligus menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap nya.

Ia menambahkan, persiapan pelaksanaan kedua kegiatan telah dikoordinasikan bersama seluruh instansi terkait, terlebih kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh pimpinan daerah.

Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinsos Kalsel akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK.

Pelibatan ini terutama menyasar sekolah – sekolah yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap, keterlibatan para pelajar dalam peringatan Hari Pahlawan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme sejak dini.

“Melalui pelibatan peserta didik ini, kita berharap rasa kepahlawanan dan semangat nasionalisme semakin tumbuh dalam diri generasi muda. Perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk bangsa dan negara harus terus kita hargai dan teladani,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kota Banjarmasin Tahun 2026, Rabu (4/11).

Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka langsung Wali Kota, Muhammad Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, bersama jajaran terkait.

Dalam arahannya, Wali Kota, Muhammad Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor, termasuk jajaran dinas kesehatan, dalam menangani berbagai permasalahan penyakit di Kota Banjarmasin.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengoordinasikan dan menjaga sinergi, terutama kepala dinas kesehatan serta lintas sektor, agar koordinasi ini bisa menyamakan, menyelaraskan, dan saling berkoordinasi dalam mewujudkan ego sektoral yang positif,” ujar Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah kesehatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti tingginya angka kasus hipertensi.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama puskesmas sebagai garda terdepan harus memberikan perhatian serius melalui advokasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.

“Kita harus benar-benar serius memberikan advokasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pola-pola hidup sehat dan sebagainya. Kepala puskesmas adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan ini,” tambahnya.

Melalui Rapat Koordinasi P2P ini, Pemko Banjarmasin berharap program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lancar, sukses, serta mampu meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Komisi III menekankan pentingnya perencanaan matang, pengalokasian anggaran tepat, serta penentuan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal, melalui rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel beserta jajaran UPTD, Selasa (3/11).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembahasan difokuskan pada keberlanjutan sejumlah proyek strategis daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

“Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kotabaru, pembangunan rumah jabatan gubernur, serta kelanjutan renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin,” ucapnya.

Menurut Mustaqimah, pemerintah daerah perlu mengatur alokasi anggaran secara cermat agar program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat tetap terlaksana.

Mustaqimah
berharap seluruh perencanaan yang disusun Dinas PUPR dapat dilakukan terukur dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan pengawasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan diharapkan tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Laut tetap menjadi salah satu prioritas utama pada 2027.

Proyek penghubung Tanah Bumbu dan Kotabaru tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp750 miliar per tahun.

Namun, anggaran yang saat ini tersedia baru sekitar Rp580 miliar. Karena itu, pihaknya masih mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Selain jembatan, renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin juga menjadi perhatian untuk memenuhi standar verifikasi Liga 2.

Sejumlah pembenahan fasilitas, termasuk penambahan lampu dan perbaikan pagar pengaman, menjadi bagian dari rencana penyelesaian.

“Program pembangunan rumah jabatan Gubernur dan infrastruktur Kodam Tambun Bungai turut masuk dalam pembahasan prioritas pembangunan tahun mendatang,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Penetapan berlangsung setelah 21 DPD IWAPI dari seluruh Indonesia menyampaikan dukungan dan persetujuan secara bulat dalam forum Munas. Termasuk DPD IWAPI Kalsel, yang dipimpin langsung Ketua, Shinta Laksmi Dewi.

Rombongan DPD IWAPI Kalsel diperkuat 41 pengurus dan anggota. Yakni 31 pengurus dan anggota DPD Kalsel dan DPC Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Sisanya 8 orang dari IWAPI Kencana, yang dipimpin langsung Ketua, Titien Sumarni.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua DPD IWAPI Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, pihaknya mendukung penuh Tatyana Sentani Sutara menjalankan tugasnya sebagai ketua baru DPP IWAPI.

“Kami juga berharap program ke depan yang dirancang ketua dan pengurus baru, bermanfaat untuk kemandirian perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, saat membuka Munas X IWAPI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan, bahwa tingkat angkatan kerja perempuan hanya 56% dibandingkan Tingkat Angkatan Kerja laki-laki yang mencapai 82%.

“Oleh karena itu peningkatan kesempatan kerja perempuan, menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan. Di sinilah IWAPI berperan,” katanya.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga hadir saat pembukaan Munas X IWAPI, berharap, program-program IWAPI berikutnya bersifat pemberdayaan yang memberi kesempatan pertumbuhan ekonomi perempuan dan berujung pada kesejahteraan.

Pada Munas X IWAPI di Jakarta, DPD IWAPI Kalsel juga membawa produk UMKM andalan, kue Kelemben Jadul, yang langsung habis terjual di hari pertama Expo Munas X. (RIW/EPS)