Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD.

Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi.

Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional.

Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri.

Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola bank milik daerah sendiri.

Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah.

Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel.

Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.

Bank Kalsel melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.
Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD, memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya, Selasa (3/11).

Menurut Majid, tanpa langkah antisipasi tepat, penurunan kinerja dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD.

Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi.

Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan.

Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel.

Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. (ADV-RIW/APR)

Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2026 diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rohim, dalam acara penganugerahan di Jakarta, Jumat (6/11).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja bersama seluruh pihak dalam memajukan kebudayaan daerah.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pelestarian budaya Banua terus berkembang melalui penguatan ekosistem seni, ruang kreativitas, serta keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda.

Menurutnya, capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pelestarian budaya lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

“Pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan potensi seni dan budaya Banua, termasuk memberikan ruang lebih luas bagi para seniman, budayawan, komunitas, serta generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi, mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan seni dan budaya yang selama ini berkontribusi dalam menghidupkan aktivitas kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, Taman Budaya bukan sekadar tempat penyelenggaraan pertunjukan seni, melainkan juga menjadi ruang ekspresi, pembinaan, dan pengembangan kreativitas para pelaku seni.

“Berbagai kegiatan terus dilaksanakan, mulai dari pertunjukan seni tradisional, tari, musik, sastra, pameran, hingga kegiatan pembinaan komunitas seni,” jelas Rizal.

Lebih lanjut Rizal menambahkan, Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kualitas pengelolaan kebudayaan di Kalimantan Selatan, sekaligus memperluas kolaborasi antara pemerintah, komunitas, seniman, budayawan, dan masyarakat.

Dengan demikian, budaya Banua tidak hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga kekuatan identitas daerah yang terus tumbuh, beradaptasi, dan memiliki daya saing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kami berupaya ini menjadi bagian dari strategi memperkenalkan kekayaan budaya Banua sekaligus memastikan regenerasi pelaku seni terus berjalan,” pungkasnya.
(DISDIKBUD.KALSEL-NHF/RIW/APR)

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Banjarmasin meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan pihak terkait, mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Wali Kota, Muhammad Yamin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bersama agar para wajib pajak semakin tertib dalam memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Banjarmasin membutuhkan berbagai inovasi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk melalui pembenahan dan pemutakhiran basis data perpajakan.

“Kita berharap melalui kegiatan ini teman – teman pengusaha dan pihak terkait bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah. Kita ingin membangun pemahaman bersama mengenai kedisiplinan dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban pajak,” ujarnya.

Yamin menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.

Sebaliknya, pemerintah ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui penguatan dan pemutakhiran data agar pendataan objek pajak semakin akurat.

“Tentunya kita tidak ingin menaikkan pajaknya, tetapi bagaimana mengoptimalkan yang ada melalui pemutakhiran data dan sebagainya. Ini yang menjadi harapan kita agar potensi pendapatan daerah bisa tergali dengan lebih baik,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Yamin juga menyinggung pentingnya integrasi data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mempermudah proses administrasi pertanahan dan perpajakan, termasuk mendukung percepatan pelayanan sertifikasi tanah.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, PPAT, dan notaris dapat terus diperkuat agar integrasi serta sinkronisasi data NIB dan NOP dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

Penghargaan diberikan pada kategori PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Notaris, serta PBB-P2.

Yamin berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya untuk semakin tertib dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal pajak yang dibayarkan, tetapi juga dari kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak.

“Yang penting bukan hanya besarnya kontribusi, tetapi bagaimana wajib pajak itu tertib dan disiplin. Kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)

Reses yang dilaksanakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Setelah sebelumnya menyerap aspirasi warga Desa Bararawa dan Sapala pada hari pertama, Supian HK kembali menyambangi kawasan rawa Paminggir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kelanjutan pembangunan titian jalan dari Desa Rintisan menuju Pal Batu yang hingga kini belum tersambung.

Warga menyebut, masih terdapat sekitar tiga kilometer jalur yang perlu dituntaskan agar akses darat dapat terhubung secara menyeluruh.

Menurut Supian HK, aspirasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena penyambungan titian tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wilayah sekitarnya.

“Warga meminta titian yang masih terputus ini bisa dilanjutkan. Sedikit lagi, kurang lebih tiga kilometer kalau ini tersambung, dampaknya sangat besar,” ungkap Supian HK, saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (5/11).

Disampaikan Supian HK, selama ini, keterbatasan akses darat membuat mobilitas warga belum optimal. Masyarakat masih harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah wilayah.

Dengan tersambungnya titian Rintisan–Pal Batu, akses dari Desa Danau Panggang menuju Pal Batu diharapkan dapat dilalui melalui satu jalur darat yang berkesinambungan.

Supian HK menilai, penyelesaian pembangunan tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Ini bukan sekadar titian antar dua desa. Kalau titian Rintisan–Pal Batu ini tersambung, maka seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhirnya dapat dicapai melalui jalur darat. Ini adalah mimpi besar warga HSU yang harus kita wujudkan,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, aspirasi pada hari kedua ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bararawa dan Sapala yang sebelumnya juga mengharapkan kelanjutan pembangunan akses jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi hasil perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan warga.

Supian HK pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sudah mendengar langsung di hari pertama di Bararawa dan Sapala, dan hari kedua ini di Rintisan dan Pal Batu. Pesannya sama, masyarakat Paminggir ingin terkoneksi lewat darat. Kita perjuangkan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi, karena dengan jalan darat yang tersambung, perekonomian dan PAD antardesa akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Melalui reses ini, masyarakat berharap aspirasi pembangunan titian Rintisan–Pal Batu tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga konektivitas wilayah Paminggir semakin baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Penguatan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat desa, menjadi salah satu langkah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan, penurunan stunting merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen serta kerja nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting mendukung percepatan penurunan stunting.

Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan gizi, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

“Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa-desa wilayah Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkelanjutan, berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menjadi bahan perbaikan menentukan langkah selanjutnya.

“Dengan penguatan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang,” tutup Riza Patria. (MRF/RIW/EYN)

Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kamis (5/11).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, Pokdarwis merupakan ujung tombak pengembangan destinasi wisata.

Sebab, kelompok inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi penggerak berbagai aktivitas di kawasan wisata.

Menurutnya, penguatan Pokdarwis harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kapasitas kelembagaan.

Ia berharap, setiap Pokdarwis tidak hanya bertumpu pada peran ketua, tetapi mampu mengoptimalkan seluruh struktur organisasi agar setiap anggota terlibat aktif dalam pengembangan destinasi.

“Penguatan kelembagaan dinilai penting agar program dan kegiatan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Iwan menyampaikan, Pokdarwis didorong membangun pendekatan dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar destinasi.

Dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap potensi wisata daerah.

Untuk memperkaya wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni pengelola Kampung Wisata Heritage
Kajwoetangan Malang, Kota Malang, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, serta perwakilan Dinas Pariwisata.

“Berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan destinasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pokdarwis di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan potensi wisata lokal dengan mengedepankan kreativitas, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pokdarwis semakin profesional, solid, dan inovatif mengelola daya tarik wisata.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan kapasitas para penggerak pariwisata di daerah.

“Dengan demikian, destinasi wisata Banua tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Kabid Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran jenis ikan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan, keseimbangan ekosistem perairan, serta keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan Plt Kepala DKP3 Ignasius Rizki Perdana Salan, agar pelestarian ikan dilakukan,” ungkap Fikri.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

“Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, maupun kesehatan manusia,” jelas Fikri lebih lanjut.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut, tim menemukan ikan jenis Alligator Gar (ikan aligator) sebanyak 17 ekor di salah satu toko ikan hias.

“Ikan Alligator Gar termasuk jenis ikan predator yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan karena memiliki potensi memangsa ikan spesies lain sehingga mengancam populasi ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem perairan apabila terlepas ke perairan umum,” tutur Fikri.

Atas temuan tersebut, lanjutnya, dilakukan tindakan penanganan berupa pemusnahan 17 ekor ikan aligator dengan koordinasi bersama petugas PSDKP sesuai prosedur berlaku.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha ikan hias serta masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun memelihara jenis ikan yang dilarang dan berbahaya,” ucap Fikri.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Kota Banjarmasin dapat terus terjaga.

Pelanggaran Hukum
Perbuatan yang Dilanggar (Larangan) :

• Melakukan kegiatan memasukkan, membuat, mengadakan, mengedarkan, atau menebarkan jenis ikan yang merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagameimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman Sanksi Hukum :

• Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ketentuan:
  Pidana Penjara: Paling lama 6 (enam) tahun; dan
  Denda: Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah ditetapkan UNESCO.

Sosok pahlawan nasional tersebut dikenal tidak hanya melalui perjuangannya di Indonesia, tetapi juga kiprah dan pengaruhnya hingga ke tingkat global, termasuk di Cape Town, Afrika Selatan.

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Kementerian Kebudayaan, Ishak Octovianus Manafe mengatakan, temu narasi bertujuan memperkenalkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai ketokohan Syekh Yusuf agar terus dikenal dan menjadi sumber pembelajaran masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin nilai-nilai ketokohan beliau terus dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi basis informasi dan teladan dalam kehidupan, baik untuk mengawal ajaran keislaman maupun membangun kehidupan sosial,” ujarnya.

Menurut Ishak, salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari Syekh Yusuf adalah semangat persatuan di tengah keberagaman.

Nilai tersebut relevan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Pertama, tentu kebinekaan melalui persatuan. Perjuangan apa pun, baik pada masa sebelum maupun setelah kemerdekaan, membutuhkan rasa bersatu untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Selain persatuan, Ishak menyoroti pentingnya semangat membangun dan menjaga sumber daya alam.

Menurutnya, perjuangan tokoh terdahulu menghadapi kolonialisme perlu dilanjutkan generasi sekarang melalui upaya menjaga serta melestarikan kekayaan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar keteladanan tokoh sejarah tidak berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kegiatan juga berkaitan dengan jejak penyebaran ajaran dan pengaruh Syekh Yusuf yang meluas hingga ke berbagai daerah.

Ishak menyebut hubungan tersebut turut terhubung dengan tokoh-tokoh keagamaan di Banua, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Ishak menjelaskan, kegiatan temu narasi tahun ini dilaksanakan di dua daerah, yakni Jawa Timur pada September lalu dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kedua.

“Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan juga melakukan survei di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menentukan lokasi kegiatan berikutnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, temu narasi menjadi ruang penting memperkenalkan tokoh-tokoh ulama dan sejarah Islam kepada masyarakat, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kekayaan sejarah daerah.

Ia secara khusus menyoroti sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar asal Kalimantan Selatan itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam perkembangan keislaman, salah satunya melalui karya-karya kitab yang diwariskan hingga saat ini.

Zainal berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap upaya pengusulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi wartawan untuk mengangkat sejarah dan kearifan lokal agar semakin dikenal masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu wartawan mengangkat kekayaan sejarah dan kearifan lokal agar lebih dikenal masyarakat,” ucapnya. (SYA/RIW/EYN)