Sekretaris Jenderal LPHLH, Hamzah, mempertanyakan kondisi tersebut. Menurutnya, klaim ketersediaan stok dan kuota BBM harus dapat dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.

“Jika stok dan kuota dikatakan aman, mengapa rakyat tetap harus mengantre berjam-jam? Akar masalahnya di mana?” tegas Hamzah.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Yang lebih penting adalah memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Bukan Sekadar Persoalan Stok

LPHLH menilai antrean berulang perlu menjadi bahan evaluasi serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan.

Waktu produktif masyarakat terbuang, aktivitas ekonomi terganggu, biaya operasional meningkat, sementara antrean panjang juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan keselamatan lalu lintas.

Karena itu, sejumlah faktor dinilai perlu dibedah, mulai dari kemungkinan pergeseran konsumen ke BBM subsidi akibat perbedaan harga, dugaan penyalahgunaan, pembelian berulang, penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai peruntukan.

Di sisi lain, kualitas pelayanan SPBU juga perlu diperiksa, termasuk jumlah nozzle yang beroperasi, jam pelayanan, jumlah petugas serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi.

Jika Ada Penyimpangan, Telusuri Sampai Akar

Hamzah menegaskan, subsidi negara harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, menurut dia, penanganannya tidak cukup berhenti pada pemblokiran barcode atau teguran administratif.

“Jangan cuma blokir barcode atau tegur administratif. Telusuri siapa, bagaimana modusnya, berapa volumenya, dan ke mana BBM itu mengalir,” ujarnya.

LPHLH mendorong agar setiap indikasi penyalahgunaan ditelusuri berdasarkan fakta dan data sehingga penanganannya tidak berhenti pada persoalan di permukaan.

Pengawasan Dipertanyakan

Persoalan lain yang menjadi perhatian LPHLH adalah efektivitas pengawasan. Hamzah mempertanyakan apakah sistem pengawasan selama ini telah mampu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum persoalan berkembang menjadi antrean panjang dan keresahan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan seharusnya bekerja secara preventif, bukan baru bergerak setelah keluhan masyarakat meluas atau antrean menjadi perhatian publik.

“Kalau indikasi pelanggaran baru muncul setelah antrean viral, di mana pengawasan selama ini?” kata Hamzah.

Ia menilai perlu ada pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Antrean Panjang Punya Dampak Berantai

LPHLH menilai antrean BBM tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana antara konsumen dan SPBU.

Kendaraan yang berhenti dalam antrean panjang berpotensi menambah emisi dan polusi udara. Antrean yang meluber hingga badan jalan juga dapat meningkatkan risiko gangguan lalu lintas dan kecelakaan.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi memicu gesekan antar-pengguna ketika masyarakat sama-sama berupaya mendapatkan BBM setelah menunggu dalam waktu lama.

“Antrean bukan sekadar soal terlambat mendapatkan BBM. Ada waktu produktif yang hilang, biaya yang bertambah, potensi konflik, polusi, dan risiko keselamatan di jalan,” ujar Hamzah.

LPHLH Dorong Tujuh Langkah

Untuk mengurai persoalan tersebut, LPHLH mendorong tujuh langkah konkret.

Pertama, membuka informasi secara transparan mengenai kuota, stok, penyaluran dan kebutuhan BBM.

Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap SPBU yang mengalami antrean panjang secara berulang.

Ketiga, menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi apabila terbukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, memperbaiki sistem barcode dan transaksi digital agar penggunaannya tepat sasaran.

Kelima, memastikan seluruh fasilitas dan perangkat pelayanan SPBU beroperasi secara optimal.

Keenam, memperkuat pengawasan terpadu antara pemerintah, Pertamina dan aparat terkait.

Ketujuh, memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas ketika terjadi perubahan maupun kendala dalam distribusi BBM agar tidak muncul kepanikan dan informasi simpang siur.

Stok Aman Harus Terlihat di Lapangan

Hamzah menegaskan, persoalan antrean BBM harus dilihat dari seluruh rantai distribusi, bukan hanya dari angka stok yang tersedia.

“Kalau stok aman tapi antrean tetap panjang, periksa seluruh rantai distribusi. Periksa transaksi, kendaraan, pelayanan, dan pengawasannya. Jalan raya bukan tempat antrean BBM. Negara harus hadir memberi kepastian,” tutup Hamzah, Sekretaris Jenderal LPHLH.

The post LPHLH Soroti Antrean BBM di Sulsel: Stok Diklaim Aman, Mengapa Rakyat Tetap Mengantre? first appeared on The Celebest Times.

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros Komisariat Kecamatan Camba meminta pihak terkait tidak hanya memastikan ketersediaan stok di tingkat pasokan, tetapi juga menjamin BBM benar-benar dapat diakses masyarakat secara mudah, wajar, dan tepat sasaran.

Ketua Umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Faried Wajdy Arifay, mengatakan masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa stok BBM tersedia. Menurutnya, kondisi di lapangan harus menjadi ukuran utama dalam melihat efektivitas distribusi.

“Bagi masyarakat, yang paling penting bukan hanya mendengar bahwa stok tersedia, tetapi memastikan BBM itu benar-benar bisa diperoleh dengan mudah dan wajar,” ujar Faried, Kamis (10/9/2026).

Stok Disebut Aman, Lalu Mengapa Antrean Masih Terjadi?

Faried mempertanyakan persoalan yang menyebabkan antrean masih terjadi apabila pasokan BBM dinyatakan tersedia.

Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka apakah antrean disebabkan oleh distribusi, penyaluran, kuota, meningkatnya permintaan, atau faktor lain yang belum diketahui publik.

“Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tentu ada persoalan yang perlu dilihat. Kita perlu mengetahui apakah masalahnya berada pada distribusi, penyaluran, atau faktor lainnya,” katanya.

Menurut Faried, HPPMI Camba tidak ingin terburu-buru menunjuk atau menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu. Namun, kondisi antrean yang berulang dinilai cukup menjadi alasan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Jangan sampai informasi soal stok tersedia berhenti di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan masih harus antre panjang untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

HPPMI Minta Mekanisme Distribusi Dibuka

Senada dengan Faried, Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Syahrul Ramadhan, meminta pihak terkait membuka informasi mengenai mekanisme distribusi BBM.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana BBM didistribusikan, termasuk persoalan kuota, penyaluran hingga pengawasan di lapangan.

“Kalau stok memang aman, harus ada penjelasan mengapa antrean masih terjadi. Publik perlu mengetahui bagaimana proses penyaluran dari sisi distribusi, kuota, sampai pengawasan di lapangan,” tegas Syahrul.

Ia menilai persoalan BBM tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah stok yang tersedia. Sebab, stok yang cukup tidak otomatis berarti kebutuhan masyarakat telah terpenuhi apabila distribusinya mengalami hambatan.

“Jangan hanya melihat berapa jumlah stok yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana stok tersebut disalurkan dan apakah penyalurannya sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Syahrul mendorong evaluasi dilakukan apabila antrean terus berulang. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menemukan akar persoalan sekaligus mencegah masyarakat terus menghadapi kondisi yang sama.

Antrean BBM Bukan Sekadar Persoalan Menunggu

Kabid Humas dan Media HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Fikram Pratama, menyoroti sisi lain dari persoalan tersebut, yakni keterbukaan informasi.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas apabila terdapat gangguan atau perubahan dalam distribusi BBM. Minimnya informasi berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ketika ada perubahan atau kendala dalam distribusi, masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi yang simpang siur,” ujar Fikram.

Ia menegaskan antrean panjang bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha, antrean BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas dan pendapatan.

“Antrean bukan hanya persoalan menunggu. Ada aktivitas masyarakat yang tertunda dan ada kemungkinan munculnya biaya tambahan ketika akses terhadap BBM menjadi sulit,” katanya.

Pertamina dan Pemda Didorong Segera Evaluasi

HPPMI Camba selanjutnya mendorong Pertamina bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengevaluasi distribusi BBM di wilayah Maros.

Evaluasi diminta mencakup seluruh mata rantai, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi, penyaluran, kuota hingga pengawasan di lapangan.

Ketua Umum HPPMI Maros Komisariat Kecamatan Camba, Faried Wajdy Arifay, mengatakan pihaknya terbuka terhadap penjelasan dari pihak terkait mengenai kondisi distribusi BBM yang terjadi.

“Kami berharap ada penjelasan yang terbuka sekaligus langkah konkret apabila memang terdapat persoalan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diperoleh secara wajar,” pungkasnya.

HPPMI Camba menegaskan akan terus memantau kondisi tersebut. Bagi mereka, ukuran keberhasilan distribusi BBM bukan semata-mata terletak pada pernyataan bahwa stok tersedia, melainkan pada kemampuan masyarakat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean berkepanjangan secara berulang.

Persoalan ini pun dinilai perlu segera dijawab dengan data dan penjelasan resmi agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setiap kali membutuhkan BBM.

The post Antrean BBM Masih Terjadi, HPPMI Camba Desak Evaluasi Distribusi dan Buka Data first appeared on The Celebest Times.

Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat. Gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga mulai mengganggu kegiatan pelaku usaha, UMKM, pelayanan publik hingga aktivitas pendidikan.

Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai gangguan teknis kelistrikan. Menurut organisasi kepemudaan tersebut, pemadaman berulang selama berhari-hari menyangkut kualitas pelayanan sekaligus hak masyarakat sebagai konsumen.

Kepala Bidang Aksi dan Advokasi HPPMI Maros, Agung MaharU, mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab PLN terhadap masyarakat yang terdampak pemadaman.

“Kami tidak mempersoalkan kalau PLN melakukan pemeliharaan. Tapi kalau masyarakat sudah seminggu mengalami pemadaman bergilir, bahkan sampai berjam-jam, jangan cuma minta masyarakat memahami. Pertanyaannya sederhana: bagaimana dengan hak masyarakat sebagai konsumen?” ujar Agung.

Desak PLN Buka Data Pemadaman

HPPMI Maros meminta PLN tidak berhenti pada penjelasan bahwa pemadaman terjadi karena pemeliharaan atau persoalan teknis. Mereka mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan di Maros, termasuk data pemadaman selama satu pekan terakhir.

Data yang diminta meliputi wilayah yang terdampak, frekuensi pemadaman, durasi setiap pemadaman hingga penyebab gangguan.

Menurut Agung, data tersebut penting untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diterima masyarakat masih berada dalam standar yang ditetapkan atau justru telah melampaui batas yang diperbolehkan.

“Kami minta datanya dibuka. Berapa kali masyarakat Maros dipadamkan dalam satu minggu ini? Berapa total durasinya? Wilayah mana saja yang paling banyak terdampak? Dan yang paling penting, apakah pemadaman ini masuk dalam perhitungan Tingkat Mutu Pelayanan?” tegasnya.

HPPMI juga mempertanyakan mekanisme kompensasi apabila pelayanan listrik yang diterima konsumen tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada aturan soal kompensasi ketika pelayanan tidak memenuhi standar, PLN harus jelaskan. Jangan masyarakat hanya tahu kapan listrik mati dan kapan menyala kembali, tetapi tidak pernah diberi tahu apakah mereka punya hak atas kompensasi,” katanya.

Empat Jam Bukan Waktu yang Singkat

HPPMI Maros menilai dampak pemadaman tidak dapat diukur semata dari sisi teknis sistem kelistrikan. Durasi pemadaman hingga empat jam dinilai cukup signifikan bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada pasokan listrik.

Pedagang dan pelaku UMKM, misalnya, dapat kehilangan waktu produksi. Usaha yang menggunakan freezer atau peralatan listrik lainnya juga berpotensi mengalami gangguan operasional. Begitu pula mahasiswa, pekerja yang bekerja dari rumah serta masyarakat yang membutuhkan listrik untuk aktivitas sehari-hari.

“Empat jam itu bukan waktu yang sebentar. Ada pedagang yang kehilangan waktu produksi, ada usaha yang bergantung pada freezer, ada mahasiswa yang belajar, ada masyarakat yang bekerja dari rumah. Semua terdampak,” ujarnya.

Karena itu, Agung meminta PLN tidak hanya menjelaskan persoalan dari perspektif teknis seperti kapasitas daya, jaringan maupun pemeliharaan.

“Jangan ukur persoalan ini hanya dari berapa megawatt yang kurang atau jaringan yang sedang dipelihara. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Bukan Menolak Pemeliharaan

HPPMI Maros menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemeliharaan jaringan listrik.

Menurut mereka, pemeliharaan merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan sistem. Namun, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan dan komunikasi yang baik kepada konsumen serta tetap memperhatikan standar pelayanan.

“Kami tidak sedang meminta PLN berhenti melakukan pemeliharaan. Kami meminta PLN bertanggung jawab atas dampak pelayanan yang diterima masyarakat,” kata Agung.

Ia menegaskan hubungan antara konsumen dan penyedia layanan harus berjalan secara seimbang.

“Kalau masyarakat punya kewajiban membayar listrik tepat waktu, maka PLN juga punya kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar,” lanjutnya.

HPPMI Siapkan Data Keluhan Masyarakat

Sebagai langkah advokasi, HPPMI Maros menyatakan akan menghimpun laporan dari masyarakat terkait pemadaman yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Masyarakat akan diminta mencatat tanggal, waktu mulai pemadaman, waktu listrik kembali menyala, durasi serta frekuensi pemadaman. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk melihat pola gangguan dan menjadi bahan evaluasi pelayanan kelistrikan di Kabupaten Maros.

HPPMI Maros juga mendesak PLN UID Sulselrabar dan PLN ULP Maros segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan di Maros serta mengevaluasi pola pemadaman bergilir yang telah berlangsung sekitar satu pekan.

“Kalau memang memenuhi syarat kompensasi, berikan. Kalau tidak memenuhi, jelaskan dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat hanya dibebani dampaknya, sementara soal haknya tidak pernah dijelaskan,” tegas Agung.

Menurut HPPMI, persoalan pemadaman listrik tidak boleh berhenti pada pertanyaan kapan listrik kembali menyala. Yang lebih penting, kata Agung, adalah memastikan apakah pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar dan apakah hak konsumen telah dipenuhi.

“Kami akan kumpulkan laporan masyarakat. Kalau dari data itu ditemukan adanya persoalan terhadap pemenuhan standar pelayanan, kami akan minta PLN mempertanggungjawabkannya sesuai aturan. Ini bukan sekadar soal mati lampu. Ini soal hak masyarakat sebagai konsumen,” tutupnya.

The post Sepekan Listrik Padam Bergilir hingga 4 Jam, HPPMI Maros Desak PLN Buka Data dan Jelaskan Hak Konsumen first appeared on The Celebest Times.

Hal itu disampaikan Ervan Prakasa, Sekretaris Bidang DPD KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad Tauphan Ansar, yang menilai polemik tersebut tidak cukup dilihat hanya dari alasan adanya dugaan pelanggaran AD/ART.

Menurut Ervan, dalam situasi ketika terdapat lebih dari satu konfigurasi legitimasi KNPI di Sulawesi Selatan, setiap keputusan terhadap kepengurusan di tingkat kabupaten harus terlebih dahulu dapat menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang memiliki kewenangan, berdasarkan aturan apa, dan terhadap struktur yang mana kewenangan tersebut berlaku.

“Yang perlu diuji bukan hanya apakah ada pembekuan, tetapi siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan tersebut terhadap kepengurusan yang menjadi objek keputusan,” ujar Ervan.

RANTAI LEGITIMASI TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Ervan menjelaskan bahwa kepengurusan Gemilang memiliki sejarah pembentukan dan legitimasi organisasi tersendiri. Dalam perkembangan berikutnya, Gemilang juga berada dalam struktur DPD KNPI Sulsel di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad Tauphan Ansar.

Sementara itu, dalam dinamika Musda KNPI Sulsel 2025, terdapat konfigurasi lain yang melahirkan kepemimpinan Vonny Ameliani dengan basis legitimasi organisasi yang berbeda.

Karena itu, menurut Ervan, persoalan tersebut harus dibaca sebagai competing legitimacy, atau persaingan klaim legitimasi organisasi, bukan sebagai satu struktur yang secara otomatis dapat mengendalikan seluruh kepengurusan.

“Ketika terdapat dua konfigurasi legitimasi, maka kita harus konsisten membedakan objek kewenangannya. Jangan sampai garis legitimasi digunakan secara selektif sesuai kebutuhan,” katanya.

“PELANGGARAN AD/ART HARUS DAPAT DIUJI”

Ervan juga menyoroti alasan pembekuan yang dikaitkan dengan pelanggaran AD/ART.

Menurutnya, penyebutan pelanggaran AD/ART merupakan sebuah klaim yang harus dapat diuji melalui dokumen dan mekanisme organisasi.

“Pasal berapa yang dilanggar? Perbuatan konkretnya apa? Siapa yang menyatakan itu sebagai pelanggaran? Apa mekanisme pemeriksaannya? Apakah ada teguran dan kesempatan klarifikasi? Semua itu penting,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa penjelasan tersebut, publik hanya mendapatkan kesimpulan akhir, sementara proses yang melahirkan keputusan tidak diketahui secara memadai.

“Kalau memang pelanggaran itu ada, tentu tidak sulit menunjukkan dasar normatif dan faktualnya. Justru keterbukaan akan membuat keputusan organisasi semakin kuat,” ujarnya.

LIMA PERTANYAAN UNTUK MENGUJI KEWENANGAN

Ervan kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang mengambil atau mendukung keputusan pembekuan.

Pertama, dari pasal AD/ART mana kewenangan membekukan kepengurusan KNPI Maros diperoleh?

Kedua, apakah kewenangan tersebut berlaku terhadap kepengurusan yang lahir dari konfigurasi legitimasi organisasi yang berbeda?

Ketiga, apa pelanggaran konkret yang dilakukan Gemilang dan kepengurusannya sehingga pembekuan menjadi tindakan yang dipilih?

Keempat, apakah standar yang digunakan untuk menilai Gemilang juga diterapkan secara konsisten kepada seluruh kepengurusan KNPI di bawah konfigurasi yang berbeda?

Kelima, dokumen apa yang menjadi dasar pengakuan dan kewenangan masing-masing pihak dalam menentukan kepengurusan KNPI Maros?

“Pertanyaan ini bukan untuk menyerang siapa pun. Justru ini adalah *authority test*. Kalau kewenangannya ada, tunjukkan sumbernya. Kalau pelanggarannya ada, tunjukkan buktinya,” kata Ervan.

VERSI GEMILANG DAN CHAERUL DI MAROS HARUS DITEMPATKAN SECARA PROPORSIONAL

Ervan menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpin Muhammad Gemilang Pagessa tidak dapat begitu saja disamakan dengan kepengurusan KNPI Maros yang dipimpin Chaerul Syahab.

Menurutnya, kedua kepengurusan tersebut memiliki jalur legitimasi dan sejarah organisasi yang berbeda.

“Gemilang harus dibaca dalam garis organisasi Fadel versi Ryano Pandjaitan, sedangkan Chaerul berada dalam garis organisasi yang berbeda ialah KNPI yang dipimpin oleh Haris Pratama selaku ketua DPP KNPI yang meligitimasi terpilihnya Vonny. Karena itu, tindakan terhadap keduanya harus diuji berdasarkan sumber legitimasi dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Ia menambahkan, posisi tersebut merupakan pandangan yang disampaikan dari kapasitasnya sebagai **Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi DPD KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad Tauphan Ansar**, sehingga publik perlu memahami bahwa pernyataannya merupakan sikap dari salah satu konfigurasi organisasi yang sedang berhadapan dalam polemik legitimasi.

BUKAN SOAL SIAPA PALING KUAT, TETAPI SIAPA MEMILIKI DASAR KEWENANGAN

Ervan menilai penyelesaian konflik KNPI seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara politik, melainkan oleh siapa yang mampu menunjukkan dasar organisasi yang paling jelas.

“legitimasi politik dan kewenangan organisatoris adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama dapat menjadi sumber dukungan, tetapi yang kedua harus dapat ditunjukkan melalui aturan dan dokumen organisasi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak membuka dokumen yang menjadi dasar masing-masing klaim.

“Buka AD/ART, SK, berita acara, dan dokumen yang menjadi dasar kewenangan. Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada siapa mengatakan apa, tetapi masuk pada siapa yang dapat membuktikan apa,” katanya.

Menurut Ervan, transparansi menjadi penting agar keputusan organisasi tidak menimbulkan pertanyaan baru mengenai konsistensi penerapan aturan.

“Kalau keputusan itu benar secara organisatoris, justru dokumen dan dasar kewenangannya yang akan memperkuat keputusan tersebut. Karena itu, kami tidak meminta apa-apa selain aturan yang jelas, kewenangan yang jelas, dan proses yang transparan,” pungkas Ervan.

The post Pembekuan KNPI Maros Dipersoalkan, Ervan Prakasa: “Uji Dulu Rantai Legitimasi dan Kewenangannya” first appeared on The Celebest Times.

Pertemuan berlangsung di Ruang Tanjung Bira, Gedung Utama Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu siang (26/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Makassar Racing berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan serta Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan.

Pembahasan antara lain menyoroti kebutuhan sirkuit di Kota Makassar, termasuk kemungkinan penyediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Pendiri Makassar Racing, Tegas Kamal Losari, mengatakan pihaknya membawa sejumlah aspirasi dari komunitas otomotif dan pemuda Sulawesi Selatan yang selama ini mendorong adanya fasilitas sirkuit di Kota Makassar.

Menurutnya, aspirasi tersebut telah dituangkan dalam bentuk dokumen dan data sebagai bahan evaluasi mengenai kebutuhan pembangunan sirkuit di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Kadispora Sulawesi Selatan disebut menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Salah satu langkah yang akan dibahas adalah membangun koordinasi dan regulasi dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya terkait identifikasi lahan yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan sirkuit.

Tegas mengatakan pihaknya berharap pembahasan kali ini tidak berhenti pada tahap pertemuan dan penyampaian aspirasi, tetapi dapat berlanjut ke langkah konkret.

“Ruang yang sama, gedung yang sama, aspirasi yang sama, hanya orang-orangnya yang berbeda. Mudah-mudahan tahun ini ada langkah yang berbeda dan tidak kembali menjadi sekadar janji,” ujar Tegas.

Ia menilai keberadaan sirkuit di Makassar dibutuhkan sebagai wadah kegiatan otomotif yang lebih terarah sekaligus dapat mendukung aktivitas komunitas dan pembinaan generasi muda di bidang olahraga otomotif.

Makassar Racing menyatakan siap memberikan data dan masukan yang diperlukan pemerintah dalam proses pembahasan rencana tersebut.

Tegas berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian terhadap aspirasi pembangunan sirkuit serta menindaklanjutinya melalui kajian dan proses perencanaan sesuai ketentuan.

“Semoga apa yang diharapkan dapat terlaksana dan mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang,” katanya.

Pembahasan mengenai rencana pembangunan sirkuit tersebut selanjutnya diharapkan dapat berlanjut melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Makassar, serta komunitas otomotif dan pemangku kepentingan terkait.

Makassar Racing menegaskan kembali aspirasi yang mereka bawa: Makassar membutuhkan sirkuit.

The post Bahas Rencana Sirkuit Makassar, Makassar Racing Temui Kadispora dan Dishub Sulsel first appeared on The Celebest Times.

Terpilihnya Ervan menjadi bagian dari agenda regenerasi dan konsolidasi kepemimpinan LKBH Maros untuk periode tiga tahun ke depan. Mubes I tersebut sekaligus menjadi forum organisasi dalam menentukan arah dan program kerja lembaga.

Dalam sambutannya setelah ditetapkan sebagai Direktur Eksekutif, Ervan Prakasa Dirgahayu Putra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan LKBH Maros tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, memberikan pendampingan hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Ervan mengatakan, kepemimpinannya ke depan akan diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses bantuan hukum, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting agar LKBH Maros dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pendampingan hukum secara optimal, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum.

Mubes I LKBH Maros mengusung tema “Mengukuhkan Regenerasi, Meneguhkan Integritas, Mengabdi untuk Keadilan.” Tema tersebut menjadi landasan dalam proses regenerasi kepemimpinan sekaligus peneguhan komitmen organisasi terhadap penegakan hukum dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Ervan Prakasa Dirgahayu Putra sebagai Direktur Eksekutif periode 2026–2029, LKBH Maros memasuki periode kepemimpinan baru dengan agenda penguatan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Mubes I ini diharapkan menjadi pijakan bagi LKBH Maros untuk terus mengembangkan organisasi secara profesional, independen, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Maros.

The post AKLAMASI WARNAI MUBES I LKBH MAROS, ERVAN PRAKASA DIRGAHAYU PUTRA RESMI PIMPIN PERIODE 2026–2029 first appeared on The Celebest Times.

Penandatanganan kerja sama dihadiri Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M., beserta jajaran, dan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Sultoni, S.H.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Sultoni, mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan partisipatif guna mendukung tugas dan fungsi Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, kehadiran Pemuda LIRA diharapkan dapat memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemilu mengingat luasnya wilayah Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

“Infrastruktur kelembagaan DPP Pemuda LIRA yang telah terbentuk di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kekuatan dalam mendukung kerja sama ini hingga ke pelosok Tanah Air,” ujar Sultoni.

Ia menjelaskan, setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, DPP Pemuda LIRA akan segera melakukan konsolidasi internal sebagai tindak lanjut kerja sama. Langkah tersebut dilakukan agar jajaran organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Bawaslu di daerah masing-masing sehingga implementasi program berjalan secara berkesinambungan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan DPP Pemuda LIRA. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat dalam memperkuat pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu.

Rahmat Bagja menyampaikan bahwa Bawaslu RI akan meneruskan hasil kerja sama tersebut kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota agar membuka ruang kolaborasi dengan DPP Pemuda LIRA di daerah.

Ia berharap sinergi antara Bawaslu dan DPP Pemuda LIRA dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemilu serta mendorong terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.

SYUKRI

The post DPP PEMUDA LIRA GANDENG BAWASLU RI PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU first appeared on The Celebest Times.

Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu, kualitas, keamanan pangan, dan standar pelayanan tidak boleh dikompromikan. Kami mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN yang menutup SPPG yang tidak memenuhi standar agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tetap terjaga,” ujar Anshar dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Menurut Anshar, penutupan SPPG yang bermasalah menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan dibandingkan sekadar mengejar jumlah dapur yang beroperasi. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan program.

Ia menegaskan seluruh SPPG harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga pengelolaan limbah. Menurutnya, standar tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan tujuan Program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.

“Lebih baik jumlah dapur berkurang sementara, tetapi seluruhnya memenuhi standar, daripada mempertahankan dapur yang justru berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Program sebesar MBG harus dibangun di atas kualitas, bukan sekadar kuantitas,” katanya.

LOGIS 08 juga mengajak seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah menjadikan evaluasi yang dilakukan BGN sebagai momentum untuk meningkatkan tata kelola operasional. Organisasi tersebut berharap seluruh mitra pelaksana semakin disiplin dalam menerapkan standar keamanan pangan, kebersihan lingkungan, serta prosedur operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Anshar menilai langkah evaluasi dan penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar akan memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang.

“Keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan program ini menyediakan makanan yang sehat, aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat. Kami mendukung langkah BGN untuk memastikan tujuan program ini dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa sejumlah SPPG ditutup secara permanen karena tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi untuk menjaga mutu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

The post LOGIS 08 Dukung Langkah BGN Tutup SPPG yang Tidak Memenuhi Standar first appeared on The Celebest Times.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, suap, dan pemerasan yang disebut terjadi dalam pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Gowa selama kurang lebih dua tahun masa pemerintahan HT.

Direktur Lakindo Sulsel, Rafiuddin Maddo, mengatakan pihaknya secara resmi menyerahkan laporan kepada KPK disertai sejumlah informasi yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Kami datang ke Gedung KPK untuk melaporkan seorang bupati berinisial HT yang kami duga menyalahgunakan jabatannya dengan menerima sesuatu atau imbalan dari rekanan. Dugaan tersebut diduga melibatkan BK yang disebut sebagai konsultan politik sekaligus koleganya,” ujar Rafiuddin dalam keterangannya.

Direktur Divisi Hukum Lakindo, Muhammad Arvandi Harris, SH, mengatakan pihaknya juga melaporkan BK karena diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana yang berasal dari sejumlah proyek pemerintah.

“Kami menduga terdapat aliran dana dari sejumlah rekanan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan kegiatan tertentu. Dugaan tersebut kami serahkan kepada KPK untuk ditelusuri lebih lanjut sesuai kewenangannya,” kata Arvandi.

Menurut Arvandi, HT juga diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sejumlah dana yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Sementara BK diduga menjadi pihak yang menerima atau menampung aliran dana dari sejumlah pekerjaan proyek yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.

Selain menyampaikan laporan, Lakindo juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa untuk menyampaikan informasi tersebut kepada KPK sebagai bahan pendalaman.

Sementara itu, Lakindo menduga HT menerima aliran dana dari rekanan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) melalui perantara BK. BK juga diduga menggunakan fasilitas negara serta berkaitan dengan pengelolaan fee dari sejumlah proyek bernilai besar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari HT maupun BK terkait laporan yang disampaikan Lakindo Sulsel ke KPK.

Belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut. Laporan yang disampaikan Lakindo masih merupakan pengaduan masyarakat dan akan melalui proses verifikasi serta telaah sesuai mekanisme yang berlaku di KPK.

Syukri

The post Lakindo Sulsel Laporkan Dugaan Gratifikasi dan Suap yang Libatkan Bupati Gowa ke KPK first appeared on The Celebest Times.

Laporan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum ahli waris, Iswan Ismail, S.H., melalui surat pengaduan tertanggal 15 Juli 2026. Dalam surat itu, Inspektorat Kota Makassar diminta melakukan pengawasan terhadap penanganan administrasi sekaligus memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan audiensi.

Menurut Iswan, pengaduan tersebut diajukan setelah permohonan musyawarah yang sebelumnya disampaikan kepada Camat Tamalate belum memperoleh tindak lanjut. Permohonan tersebut telah diajukan pada 26 Juni 2026 sebagai upaya mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa guna mencocokkan dokumen, menelusuri riwayat kepemilikan tanah, serta mengklarifikasi administrasi pertanahan secara terbuka.

“Kami telah menempuh jalur musyawarah sebagai bentuk iktikad baik. Harapan kami, semua pihak dapat duduk bersama untuk memperlihatkan dokumen masing-masing dan menjelaskan riwayat kepemilikan tanah secara terbuka. Namun hingga saat ini fasilitasi tersebut belum terlaksana,” ujar Iswan, Rabu (15/7).

Selain meminta agar musyawarah difasilitasi, pihaknya juga berharap Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap proses administrasi atas permohonan yang telah diajukan kepada Pemerintah Kecamatan Tamalate.

Iswan menilai penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana maupun perdata, tetapi juga menyangkut tata kelola administrasi pemerintahan. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator agar setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan dokumen maupun keterangan sebelum sengketa berkembang lebih jauh.

“Musyawarah merupakan salah satu langkah yang kami tempuh agar penyelesaian perkara dapat berlangsung secara objektif dan transparan. Kami berharap pemerintah menjalankan fungsi fasilitasi sesuai kewenangannya,” katanya.

Di sisi lain, Iswan menegaskan bahwa pengaduan ke Inspektorat tidak berkaitan dengan proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung di Satreskrim Polrestabes Makassar. Ia menyatakan kliennya tetap menghormati seluruh proses hukum dan siap memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan ataupun menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Sebelumnya, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar telah menerbitkan surat undangan klarifikasi kepada salah satu pihak sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyerobotan tanah.

Kuasa hukum ahli waris juga menyatakan masih mengkaji kemungkinan menempuh langkah hukum lain apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dinilai merugikan hak-hak kliennya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kecamatan Tamalate maupun Inspektorat Kota Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang diajukan kuasa hukum ahli waris tersebut.

Sementara itu, perkara dugaan penyerobotan tanah masih berada pada tahap penyelidikan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Belum ada penetapan tersangka maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

The post Sengketa Tanah di Tamalate Berlanjut, Kuasa Hukum Ahli Waris Adukan Administrasi Kecamatan ke Inspektorat Makassar first appeared on The Celebest Times.