Kegiatan pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, serta perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru dalam memastikan kesiapan pelaksanaan ujian bagi para siswa.
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan bagian penting dalam upaya mengukur capaian kompetensi siswa sekaligus sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan di daerah. Untuk itu Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan TKA, baik dari sisi kesiapan infrastruktur maupun teknis pelaksanaan ujian.
Pemerintah Kabupaten Buru berharap, melalui pelaksanaan TKA ini, kualitas pendidikan di daerah dapat terus meningkat serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong penguatan serta pengembangan sektor UMKM, khususnya di wilayah kepulauan. Kehadiran Sekretaris Kementerian UMKM RI di Car Free Day Namlea dalam rangka peninjauan langsung aktivitas pelaku UMKM serta identifikasi potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Bapak Sekretaris Kementerian UMKM RI didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Azis Tomia, S.STP, M.A.P, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru, Ny. Mohra Ikram Umasugi.
Selama peninjauan, Sekretaris Kementerian UMKM RI berkesempatan mengunjungi sejumlah stan pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam CFD. Beliau juga mencicipi berbagai produk kuliner lokal yang dipasarkan oleh para pelaku usaha. Dalam interaksinya, beliau memberikan sejumlah masukan dan saran strategis guna meningkatkan kualitas produk, mulai dari aspek rasa, kemasan, hingga daya saing di pasar yang lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Buru menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM di daerah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pelaku UMKM di Kabupaten Buru dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas usaha serta mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Buru Ikram Umasugi, S.E, Wakil Bupati Buru H. Sudarmo, S.P, M.Si , Sekretaris Daerah, staf Ahli dan Asisyen sekda, para pimpinan OPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah lomba mobil hias malam takbiran oleh Bupati Buru bersama Wakil Bupati Buru kepada para pemenang lomba.
Dalam sambutannya, Bupati Buru, Ikram Umasugi, S.E., mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan keberkahan yang diberikan, khususnya setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan.
Bupati juga menyampaikan bahwa pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan dirinya bersama jamaah melaksanakan itikaf di Masjid Al-Buruj, yang menurutnya merupakan pengalaman spiritual yang luar biasa dan penuh keberkahan. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Halal Bihalal merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta saling memaafkan setelah menjalani ibadah Ramadhan.
“Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, kita dipertemukan untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Nilai-nilai yang kita peroleh selama Ramadhan diharapkan dapat terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga Ramadhan berikutnya,” ujar Bupati. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat rasa kekeluargaan serta kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiyah Islami yang disampaikan oleh Ustaz Iskandar. Dalam tausiyahnya, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama Halal Bihalal sejalan dengan tema kegiatan, yaitu untuk mempererat silaturahmi. Ia menekankan bahwa silaturahmi hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, sehingga dapat membawa keberkahan dan memperkuat hubungan persaudaraan di tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan Halal Bihalal tersebut ditutup dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru bersama Bupati Buru, Wakil Bupati Buru, serta jajaran pimpinan daerah sebagai wujud mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan.
Apel dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Azis Tomia, S.STP., M.AP selaku pembina apel dan diikuti pimpinan OPD serta ASN lingkup Pemkab Buru.
Dalam arahannya, Pj. Sekda menyampaikan beberapa hal penting, di antaranya penyesuaian hari kerja mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi dan penghematan BBM, serta penyesuaian pakaian dinas ASN mengikuti perubahan tersebut. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa implementasi Aplikasi SRIKANDI sebagai sistem persuratan paperless berbasis e-Government akan mulai diterapkan pada April mendatang.
Pimpinan OPD juga diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, termasuk memastikan kehadiran staf dalam kegiatan Apel Bersama.
Usai apel, seluruh peserta diarahkan untuk mengikuti kegiatan Halal Bihalal di Aula Kantor Bupati Buru.
Kegiatan pelantikan berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati Buru, Kabupaten Buru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buru Sudarmo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buru, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Buru menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses manajemen aparatur yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna memastikan pejabat yang dilantik memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran pejabat pimpinan tinggi dalam mendorong transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan integritas dalam setiap kebijakan serta program pembangunan.
Selain itu, Bupati mengingatkan agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara bijak, efisien, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui momentum pelantikan ini, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga nilai moral serta etika jabatan, serta menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Buru yang Berbudaya, Sejahtera, dan Religius.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Buru, Ikram Umasugi, S.E., Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily, S.E., M.Pd., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Anggota DPD RI Dapil Maluku, Novita Annakota, S.H., M.H., Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kota Ambon, Aryo Budiwidarto, S.E., M.Si, , Analis Kebijakan Ahli Madya pada kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Rizki Rahmawati Lubis, S.IP, M.Si, Hadir pula Forkopimda Kabupaten Buru, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, pimpinan OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Buru.
Dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, workshop ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab sebagai fondasi utama pembangunan yang berdaya dan berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Muhamad Afandi Rahman. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Ahmad Sigit El Mayzar, A.K., M.Si., sebelum memasuki sesi inti.
Rangkaian workshop meliputi diskusi panel interaktif bersama para narasumber yang membawakan empat topik utama, yaitu:
1. Novita Annakotta, S.H., M.H. – Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU, APBN, dan Kebijakan Pemerintah Terkait Desa;
2. Kementerian Desa dan PDTT – Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa;
3. Kepala KPPN Provinsi Maluku – Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa;
4. Pimpinan BPKP – Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
Diskusi dipandu oleh moderator Nawawi I. Tinggapy, S.Sos., M.M., selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buru Selatan menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan juga di Namrole. Menurutnya, workshop ini merupakan media refleksi dan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola desa secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjauhkan praktik-praktik KKN dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Bupati Buru dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan dan integritas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Beliau menegaskan bahwa:
1. Tidak boleh ada satu rupiah pun dana desa atau ADD yang disalahgunakan;
2. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu;
3. Pemerintah Kabupaten Buru mendukung sepenuhnya upaya pencegahan korupsi hingga ke tingkat desa;
4. Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya diminta aktif dan tegas dalam pembinaan serta pengawasan.
Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk memanfaatkan keberadaan tenaga pendamping profesional desa sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Maluku atas pelaksanaan workshop ini dan mengajak seluruh peserta menjadikannya sebagai ruang pembelajaran bersama, sekaligus momentum evaluasi demi membangun tata kelola desa yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel akan menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Acara dilanjutkan dengan pembukaan resmi kegiatan oleh Bupati Buru dan penyerahan plakat kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi.
Berdasarkan penjelasan Head of Telkom Daerah Ambon, Ajid Lukman, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat gangguan ini. Kabel laut SMPCS yang terputus berada pada kedalaman 2.200 meter di dasar laut, dengan panjang kabel yang bermasalah mencapai 1.700 meter. Penyebab pasti dari kerusakan kabel tersebut hingga saat ini belum diketahui, namun diduga kuat akibat faktor alam.
Sejak 8 Maret 2025, Telkom telah memulai proses perbaikan dengan mengerahkan kapal perbaikan khusus, CS PNX, yang bertugas menuju lokasi gangguan. Proses perbaikan ini telah memasuki tahap persiapan, yang mencakup pengangkutan kabel cadangan dan perlengkapan perbaikan di pelabuhan Makassar, serta koordinasi dengan otoritas terkait dan pengurusan perizinan yang diperlukan. Estimasi waktu penyelesaian perbaikan ini diperkirakan hingga 30 Maret 2025, setelah seluruh prosedur persiapan dan perbaikan selesai dilakukan.
Untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat, Telkom telah meningkatkan kapasitas backup link dengan Radio IP sebesar 2,4 Gbps, dan berencana untuk terus meningkatkan kapasitasnya agar masyarakat dapat tetap menikmati layanan telekomunikasi meskipun dalam kondisi terbatas.
Gangguan jaringan ini juga berdampak pada layanan Telkomsel dan Indihome. Menyikapi hal tersebut, Telkom mengeluarkan kebijakan Pro Rata terkait pembayaran tagihan Indihome. Kebijakan ini memungkinkan pelanggan untuk membayar tagihan sesuai dengan pemakaiannya, bukan satu bulan penuh.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru akan terus melakukan koordinasi dengan Telkom Daerah Ambon dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses perbaikan serta memantau perkembangan terkini dan untuk terus memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, agar warga dapat tetap mendapatkan pembaruan terkait status layanan telekomunikasi di Kabupaten Buru.
Di tengah kemeriahan, momen haru terjadi saat Syarif Hidayat menitikkan air mata saat menyanyikan “Yalal Wathan” bersama peserta. Ia mengenang perjuangannya membesarkan NU di Maluku, mengungkapkan bahwa berkumpulnya ribuan warga dalam satu acara adalah impian yang kini terwujud.
Sebagai mantan Ketua PWNU Maluku, ia menegaskan pentingnya kaderisasi untuk memastikan NU tetap berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Kader NU harus siap berperan aktif untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, menekankan bahwa NU tetap kuat berkat empat faktor utama: ikatan keilmuan berbasis ulama, paham keagamaan moderat, komitmen kebangsaan, serta kekompakan organisasi. Kehadiran ribuan warga dalam acara ini, menurutnya, membuktikan NU sebagai rumah besar umat Islam.
Ketua PWNU Maluku, Dr. H. Yamin, menutup dengan harapan agar momentum ini menjadi pendorong kemajuan NU di Maluku, menjadikannya pilar Islam yang terus menebar kebaikan.
