Akademisi Cirebon Prof Dr H Adang Djumhur Salikin meminta persoalan mis manajemen di RSD Gunungjati Cirebon perlu dilihat secara komprehensif dan serius untuk segera dicarikan solusinya.

“Ini bukan semata-mata persoalan kekurangan obat atau persoalan keuangan, tetapi sudah menyentuh aspek tata kelola rumah sakit, keberlangsungan pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak tenaga kesehatan serta karyawan,” ujarnya, Kamis (10/9/2026).

Dalam keterangannya, Prof Adang Djumhur berharap ada verifikasi dan data yang objektif menganai total utang yang sebenarnya.

Kepada siapa saja, bagaimana struktur utangnya, kondisi arus kas, berapa piutang yang belum tertagih, serta apa penyebab terjadinya kekurangan obat. “Apabila benar terjadi pemotongan gaji secara sepihak, perlu dijelaskan dasar kebijakan dan mekanismenya,” kata Prof Adang Djumhur.

Ia menilai jangan sampai persoalan manajemen, justru dibebankan kepada karyawan, tanpa proses yang transparan dan berkeadilan. “Saya kira sudah waktunya dilakukan evaluasi dan audit tata kelola secara menyeluruh, disertai keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,” katanya.

Prinsipnya sederhana, yakni pelayanan pasien harus tetap terjamin, hak karyawan harus dilindungi, dan keuangan rumah sakit harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut dia,jJangan sampai, manajemen berkembang menjadi krisis pelayanan dan akhirnya masyarakat serta karyawan yang menjadi korban. Dirinya berharap, semoga persoalan ini segera mendapat solusi terbaik.

“Ya, bila perlu segera dibentuk Pansus (di DPRD Kota Cirebon, red), agar bisa dikaji secara lebih komprehensif,” tegasnya.

Kasus mis manajemen Tata Kelola RSD Gunungjati Cirebon, Jawa Barat berawal dari informasi seorang pasien. Salah seorang pasien mengaku mengalami kesulitan mendapatkan obat tertentu saat menjalani pelayanan di RSD Gunung Jati.

Menurutnya, ketersediaan obat menjadi salah satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau obat sampai tidak tersedia (kosong), tentu pasien yang paling dirugikan. Kami berharap rumah sakit memastikan obat-obatan yang dibutuhkan pasien tersedia,” ujar salah seorang pasien yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sementara itu, informasi yang beredar di lingkungan RSD Gunung Jati menyebut, terdapat berbagai persoalan lain yang melatari kertersedian obat. Yakni dugaan adanya pemotongan gaji pegawai yang dikaitkan dengan daftar kehadiran (absensi) yang tidak jelas dasarnya dengan tidak memberikan print out kehadirannya.

Menurut informasi yang beredar tersebut, mekanisme pemotongan gaji melalui pencatatan kehadiran perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.

Persoalan tersebut diharapkan dapat diperiksa dan dipastikan apakah telah sesuai dengan aturan serta mekanisme kepegawaian yang berlaku atau hanya sepihak dari manajemen semata.

Selain persoalan kelangkaan obat dan potongan gaji pegawai, informasi yang menjadi sorotan serius juga menyinggung kondisi keuangan RSD Gunung Jati. Disebutkan, bahwa rumah sakit tersebut, memiliki beban utang yang nilainya lebih dari Rp100 miliar.

“Persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan keuangan kemudian berdampak terhadap kelangkaan obat, alat kesehatan maupun pelayanan kepada pasien,” menurut sumber dilingkungan RSD Gunung Jati.

Karena itu, publik berharap, persoalan tersebut dapat segera diklarifikasi secara terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi sekaligus memastikan pelayanan kesehatan di RSD Gunung Jati tetap berjalan optimal. (Surya)

Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam webinar “Pentingkah Industri Semikonduktor untuk Indonesia?”, Jumat, 11 September 2026, yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-71 FMIPA UGM oleh FMIPA UGM bersama KAMIPAGAMA dan Masyarakat Informatika Sosial Indonesia (MISI).

Isu semikonduktor saat ini jauh lebih besar daripada sekadar urusan industri elektronik. Chip telah berubah menjadi komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kecerdasan buatan, kendaraan listrik, pusat data, telekomunikasi, kesehatan, industri pertahanan hingga keamanan nasional.

Karena itu, perebutan teknologi chip antara Washington dan Beijing pada dasarnya adalah bagian dari perebutan kekuatan ekonomi, teknologi dan geopolitik abad ke-21.

Amerika Serikat bahkan telah memperlakukan semikonduktor sebagai isu keamanan nasional. Pada Januari 2026, pemerintahan AS menyatakan impor semikonduktor dan peralatan pembuatannya dapat mengancam keamanan nasional dan menerapkan tarif 25 persen terhadap sejumlah chip komputasi canggih tertentu, sembari mendorong peningkatan produksi domestik.

Di sisi lain, pembatasan ekspor teknologi canggih yang diberlakukan AS dan sekutunya terhadap Tiongkok justru mendorong Beijing mempercepat agenda kemandirian semikonduktor. Analisis CSIS menyebut kontrol ekspor tersebut ikut mempercepat upaya Tiongkok melokalisasi desain chip, manufaktur dan peralatan produksi semikonduktor.

Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan ekspor teknologi tinggi Tiongkok terus meningkat. Pada Agustus 2026, ekspor teknologi tinggi Tiongkok melonjak 42,9 persen secara nilai, dengan ekspor semikonduktor dan kendaraan ikut mengalami peningkatan.

Perang Chip Bukan Lagi Perang Dagang

Dalam pertarungan tersebut, chip bukan sekadar barang yang diperjualbelikan. Siapa yang menguasai teknologi semikonduktor memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan arah perkembangan AI, superkomputer, otomotif, robotika, industri pertahanan dan berbagai teknologi masa depan.

Karena itu pula, perusahaan dan negara yang menguasai teknologi kunci semikonduktor menjadi bagian penting dari peta kekuatan global.

AS berusaha mempertahankan keunggulan teknologi melalui pembatasan akses Tiongkok terhadap chip canggih dan peralatan manufaktur. Tiongkok merespons dengan memperkuat industri domestiknya dan mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing.

Huawei, misalnya, kini menjadi salah satu motor penting dalam upaya Tiongkok membangun ekosistem peralatan pembuatan chip sendiri. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang mengembangkan teknologi litografi DUV domestik meskipun masih menghadapi kesenjangan teknologi dibandingkan perusahaan seperti ASML dari Belanda.

Situasi tersebut memperlihatkan satu hal penting: negara-negara besar tidak ingin masa depan teknologi mereka ditentukan oleh negara lain. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, kebutuhan digital yang terus meningkat, sumber daya mineral strategis dan populasi dengan jumlah besar. Namun, memiliki pasar tidak otomatis berarti memiliki kekuatan teknologi.

Risikonya justru sangat jelas. Indonesia dapat menjadi konsumen smartphone, kendaraan listrik, pusat data, perangkat AI dan berbagai produk elektronik berteknologi tinggi, tetapi nilai tambah terbesar dari teknologi tersebut tetap dinikmati negara yang menguasai desain, material, mesin, manufaktur dan intellectual property.

Jika kondisi tersebut tidak berubah, Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar besar dalam perang teknologi yang dimainkan negara lain.

Indonesia Harus Menentukan Posisi

Webinar UGM menjadi relevan karena persoalan yang dibahas bukan hanya bagaimana Indonesia membangun pabrik chip, tetapi bagaimana membangun ekosistem yang memungkinkan Indonesia masuk ke rantai nilai industri semikonduktor.

FMIPA UGM sendiri telah menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan ekosistem tersebut. Pada Juni 2026, FMIPA UGM menerima kunjungan PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron untuk menjajaki kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi semikonduktor, termasuk material semikonduktor, chip dan teknologi display beresolusi tinggi.

Artinya, fondasi akademik dan riset sebenarnya mulai bergerak. Tantangannya adalah bagaimana langkah tersebut berkembang menjadi kebijakan industri nasional yang serius.

Indonesia tidak harus langsung bermimpi menjadi produsen chip tercanggih dunia. Tetapi Indonesia harus menentukan bagian strategis dari rantai semikonduktor yang mampu dikuasai.

Mulai dari pendidikan dan talenta, riset material, desain chip, perangkat lunak, packaging dan testing, hingga pengembangan industri pendukung. Semuanya membutuhkan keterhubungan antara perguruan tinggi, BRIN, industri, pemerintah dan mitra internasional. Yang juga tidak kalah penting adalah diplomasi teknologi.

Kehadiran Laurentius Amrih Jinangkung, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, dalam webinar ini menarik karena Belanda memiliki posisi sangat penting dalam ekosistem semikonduktor global. Begitu pula kehadiran Timothy Siahaan, Ph.D. dari ASML Netherlands, yang dapat memberikan perspektif langsung mengenai perkembangan industri semikonduktor dari salah satu pusat teknologi penting dunia.

Selain mereka, webinar menghadirkan Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si., Dekan FMIPA UGM; Prof. David Marpaung dari University of Twente; Joegianto dari Advisory Board ICDEC; Demas Aji, S.Si., Ph.D. dari BRIN; Daniel Oscar Baskoro, S.Kom., M.Sc., Ketua KAMIPAGAMA dan Ketua Bidang 2 PP KAGAMA; serta Drs. Bambang Nurcahyo Prastowo, M.Sc. dari MISI.

Komposisi pembicara tersebut memperlihatkan bahwa semikonduktor harus dilihat dari berbagai perspektif: diplomasi, pendidikan, riset, industri, teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Jangan Sampai Terjebak Menjadi Penonton

Persaingan AS dan Tiongkok seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia. Dunia sedang bergerak menuju fragmentasi rantai pasok teknologi. Negara-negara besar mulai mencari cara untuk mengamankan chip, bahan baku, mesin produksi, tenaga ahli dan teknologi strategis mereka sendiri.

Bahkan Taiwan kini menggunakan kekuatan industrinya sebagai instrumen diplomasi teknologi, sementara Amerika Serikat mendorong perluasan produksi chip di dalam negeri dan negara-negara lain berusaha mengamankan posisi mereka dalam rantai pasok global.

Indonesia tidak boleh hanya menunggu investor datang membawa teknologi, membuka pabrik, mempekerjakan tenaga kerja dan kemudian mengirimkan keuntungan ke luar negeri.

Pertanyaan strategisnya harus lebih jauh: berapa banyak pengetahuan yang tinggal di Indonesia? Berapa banyak teknologi yang dapat dikuasai anak bangsa? Berapa besar nilai tambah yang masuk ke ekonomi nasional? Dan apakah Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan teknologi yang digunakan dalam industri strategisnya sendiri?

Semikonduktor pada akhirnya bukan sekadar soal membuat chip. Ini soal siapa yang menguasai masa depan.

Karena itu, webinar “Pentingkah Industri Semikonduktor untuk Indonesia?” yang berlangsung Jumat, 11 September 2026, pukul 19.00–20.30 WIB menjadi momentum penting untuk menguji keberanian Indonesia melihat semikonduktor bukan sekadar peluang bisnis, tetapi sebagai bagian dari strategi kedaulatan teknologi.

Acara digelar secara daring melalui Zoom. Peserta dapat bergabung melalui ugm.id/webinarsemikonduktor, Meeting ID 927 1445 7166, passcode MIPA.

Pertarungan AS dan Tiongkok mungkin terjadi jauh di luar wilayah Indonesia. Tetapi dampaknya akan menentukan teknologi yang kita gunakan, produk yang kita konsumsi, industri yang kita bangun dan pekerjaan yang tersedia bagi generasi mendatang.

Maka pilihannya semakin jelas: Indonesia mau ikut masuk ke arena perang teknologi itu sebagai pemain, atau selamanya menjadi pasar yang membeli produk dari para pemenang? (Fadjar)

YOGYAKARTA, ADILNEWS– Hak untuk belajar dan mendalami ilmu keagamaan secara mandiri merupakan milik setiap insan, tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas netra. Semangat inklusivitas inilah yang mendorong Arif Prasetyo, seorang lulusan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, mendirikan Komunitas Braillient Indonesia.

Melalui gerakan sosial ini, pemuda asal Gunung Kidul tersebut mendedikasikan diri untuk  ‘buku Iqro’ dan Al-Qur’an Braille bagi anak-anak disabilitas netra di berbagai penjuru nusantara.

​Di balik keberhasilan program yang kini telah merambah hingga luar Pulau Jawa tersebut, tersimpan kisah perjuangan yang mengharukan.

Pada awal perintisan, Arif tidak langsung mendapatkan sokongan dana dari para donatur. Berbekal tekad baja, ia membangun fondasi komunitas menggunakan keringat dan biaya pribadinya sendiri. Harga Al-Qur’an Braille yang tergolong sangat mahal di pasaran tidak menyurutkan langkahnya. Demi mewujudkan cita-cita mulia tersebut, Arif rela menjual laptop kesayangannya, berjualan buku, hingga bekerja magang demi mengumpulkan modal pengadaan bahan ajar.

​Pengorbanan besar tersebut berbuah manis. Bukti nyata dampak program yang dirintisnya berhasil menarik perhatian dan kepercayaan luas, mulai dari komunitas lokal, relawan, hingga para donatur dermawan dari dalam maupun luar negeri—bahkan turut menggandeng relawan disabilitas netra asal Amerika Serikat.

​Langkah mulia ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap minimnya akses pendidikan keagamaan yang setara bagi anak disabilitas netra. Tingginya harga media pembelajaran Braille disebabkan oleh terbatasnya bahan baku serta minimnya mesin cetak khusus di Indonesia.

Selain itu, program serupa kerap salah sasaran akibat kurangnya pelibatan langsung para penyandang disabilitas netra dalam pengelolaan lembaga. Akibatnya, bantuan sering kali menumpuk pada anak yang sama, sementara anak lainnya belum tersentuh.

​Melalui Komunitas Braillient Indonesia, penyaluran bantuan dirancang jauh lebih tepat sasaran. Berkat kegigihan ini pula, Arif dianugerahi penghargaan dalam ajang Kalijaga Changemaker 2025. Inisiatif ini dinilai selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mencakup aspek pendidikan berkualitas (Tujuan 4), pengurangan ketimpangan (Tujuan 10), kesejahteraan (Tujuan 3), serta pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas diri.

Hingga kini, program tersebut telah sukses menjangkau 587 anak penyandang disabilitas netra berusia 5 hingga 16 tahun di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Lampung.

Uniknya, penyerahan bantuan Al-Qur’an Braille selalu dilaksanakan secara bergilir di berbagai masjid. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; selain untuk mengenalkan aktivitas disabilitas di ruang publik, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang uji aksesibilitas masjid bagi para tunanetra.

Keberlanjutan program juga didukung oleh sistem pengajaran yang terstruktur. Arif bersama timnya menggandeng tenaga pengajar profesional yang juga merupakan penyandang disabilitas netra di sekitar lokasi anak-anak tinggal. Para tutor ini mendapatkan dukungan kafalah agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

​Berkat perluasan jaringan dan dukungan donatur yang solid, frekuensi penyaluran yang mulanya hanya dilakukan sebulan sekali kini meningkat menjadi dua hingga tiga kali setiap bulannya. Melalui ketulusan dan kerja keras seorang Arif Prasetyo, keterbatasan fisik dan ekonomi bukan lagi halangan untuk menebar cahaya Al-Qur’an hingga ke tangan anak-anak tunanetra di seluruh nusantara. (Ypr)

MAKI berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan terhadap dua tersangka Anggota DPR, Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) yang sebelumnya mangkir.

“Ya segera jadwalkan ulang pemeriksaan terhadap tersangka. Kita minta KPK segera menuntaskan kasus CSR BI. Ini sudah terlalu lama kasusnya dibiarkan tanpa ada kepastian hukum,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, Selasa (8/9/2026).

Boyamin menilai dua Anggota DPR yang menjadi tersangka bisa dijemput paksa jika nantinya tidak menghadiri panggilan kedua KPK.

Menurut dia , penjemputan paksa terhadap seorang tersangka yang telah dipanggil dua kali tetapi tidak datang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau tidak hadir dua kali, maka satu-satunya hukum yang diberikan oleh KUHAP kita, perundang-undangan kita adalah upaya paksa, yaitu diterbitkan surat perintah membawa,” ujar Boyamin.

MAKI berharap KPK tidak menerus melakukan buying time atau mengulur-ngulur waktu, serta menebar janji terus akan menahan dua tersangka korupsi CSR BI.

“Proses hukum tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada kepastian hukum. Tahan tersangka dan segera limpahkan ke tahap selanjutnya agar perkaranya bisa segera disidangkan,” katanya.

Ia berpandangan, bahwa kasus CSR BI bisa segera dituntaskan, karena KPK telah mengumpulkan bukti yang dinilai cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.

Bahkan KPK disebut juga telah menyita sejumlah aset milik kedua tersangka selama penyidikan berlangsung.

“Jadi, dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, KPK itu sudah pegang lima alat bukti, yaitu saksi, dokumen, petunjuk, ahli, dan alat bukti elektronik. Apalagi yang ditunggu,” katanya.

KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Satori dan Heri Gunawan tak kunjung ditahan, meskipun penetapan tersangka keduanya sudah lebih dari satu tahun.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK. Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026. (Surya)

SUBANG, ADILNEWS.COM — Peresmian fasilitas produksi kendaraan listrik BYD di Subang, Jawa Barat, pada 3 September 2026 disambut pemerintah sebagai tonggak penting bagi masa depan industri kendaraan listrik Indonesia. Namun di balik seremoni investasi perusahaan otomotif asal Tiongkok itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa besar sebenarnya nilai tambah yang akan tinggal di Indonesia?

Pertanyaan tersebut penting karena investasi asing di sektor strategis tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, luas pabrik, kapasitas produksi, atau jumlah mobil yang keluar dari lini perakitan. Ukuran yang jauh lebih menentukan adalah seberapa jauh investasi tersebut mampu membangun industri nasional, menciptakan rantai pasok domestik, mentransfer teknologi, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap komponen dan teknologi dari negara asal investor.

BYD resmi mengoperasikan fasilitas manufakturnya di Subang Smartpolitan Industrial Park dengan kapasitas hingga 150.000 unit kendaraan per tahun. Nilai investasi BYD di Indonesia, termasuk pabrik dan infrastruktur pendukung, disebut mencapai sekitar Rp16 triliun.

Angka tersebut memang besar. Tetapi justru karena besar, pemerintah perlu memastikan investasi itu tidak berhenti pada “Made in Indonesia” secara administratif, sementara komponen strategis, teknologi, desain, baterai, dan sebagian besar rantai nilai tetap dikendalikan dari Tiongkok.

Dari Mobil Impor Menjadi Produksi Lokal

Masuknya BYD ke Indonesia sebenarnya bukan cerita baru. Selama lebih dari dua tahun, perusahaan tersebut mengandalkan mobil impor utuh atau Completely Built Up (CBU) untuk memasuki pasar Indonesia. Kini, setelah memiliki pabrik sendiri, strategi tersebut berubah.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan memastikan perusahaan akan menghentikan impor mobil utuh dan beralih sepenuhnya ke produksi domestik. Mobil yang masih berasal dari stok impor akan tetap dijual sampai persediaannya habis.

BYD saat ini bahkan mampu mencapai realisasi produksi sekitar 10.000 unit per bulan, meski komposisi model dapat berubah mengikuti permintaan pasar. Kapasitas maksimal fasilitas tersebut mencapai 150.000 unit per tahun.

Sekilas, perubahan ini terlihat sebagai kemenangan kebijakan industrialisasi Indonesia. Tetapi ada persoalan yang tidak boleh diabaikan: produksi lokal tidak otomatis berarti industri lokal.

Sebuah kendaraan dapat dirakit di Indonesia dengan tingkat kandungan domestik tertentu, tetapi teknologi inti dan komponen bernilai tinggi tetap berasal dari luar negeri. Dalam industri kendaraan listrik, persoalan itu menjadi semakin penting karena baterai, sistem manajemen baterai, motor listrik, perangkat lunak, elektronika daya, serta teknologi kendali merupakan bagian penting dari nilai sebuah kendaraan.

Karena itu, tantangan sesungguhnya bukan sekadar membuat BYD memproduksi mobil di Subang. Tantangannya adalah membuat semakin banyak nilai ekonomi dan teknologi BYD berakar di Indonesia.

Baterai Menjadi Ujian Sesungguhnya

Salah satu indikator paling penting akan terlihat dari rencana BYD mengembangkan kegiatan perakitan baterai di Indonesia.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyatakan investasi perusahaan tidak berhenti pada fasilitas kendaraan. BYD juga merencanakan kegiatan perakitan yang berkaitan dengan manufaktur baterai untuk meningkatkan TKDN. Perusahaan menargetkan TKDN mencapai 60 persen mulai Januari 2027.

Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun pemerintah harus berhati-hati membedakan antara perakitan baterai dengan penguasaan teknologi baterai secara utuh.

Indonesia memiliki sumber daya mineral strategis yang menjadi bahan baku penting industri baterai. Negara ini bahkan berambisi membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki modal untuk membangun industri EV secara utuh, mulai dari pengolahan bahan baku, manufaktur baterai dan battery pack, manufaktur kendaraan, pasar domestik hingga daur ulang baterai.

Di sinilah kebijakan pemerintah akan diuji. Jangan sampai Indonesia menyediakan mineral, tenaga kerja, pasar, lahan, insentif dan infrastruktur, tetapi teknologi serta keuntungan terbesar tetap mengalir kembali ke negara asal investor.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa target TKDN tidak sekadar menjadi angka administratif. Jika kandungan lokal meningkat karena komponen berbiaya rendah, sementara komponen teknologi tinggi tetap didatangkan dari luar negeri, maka Indonesia tetap berada di posisi bawah dalam rantai nilai.

Hanya Menjadi Pasar dan Basis Produksi

Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyadari risiko tersebut. Agus menyatakan peta jalan kendaraan listrik menetapkan minimum TKDN sebesar 40 persen pada 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027-2029 dan 80 persen pada 2030. Kebijakan tersebut dirancang agar investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada kegiatan perakitan, tetapi mendorong tumbuhnya industri komponen dan rantai pasok nasional.

Masalahnya adalah bagaimana target tersebut diterjemahkan di lapangan. Pemerintah bahkan kini mengkaji insentif kendaraan listrik berbasis TKDN. Artinya, semakin tinggi kandungan lokal sebuah produk, semakin besar peluang mendapatkan dukungan kebijakan.

Kebijakan semacam ini harus dirancang sangat hati-hati. Jangan sampai insentif negara justru membuat Indonesia memberikan terlalu banyak keuntungan kepada investor asing tanpa memperoleh transfer teknologi yang sepadan.

Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkap bahwa keputusan mengundang BYD ke Indonesia bermula dari kunjungannya bersama Menteri Perindustrian ke fasilitas BYD di Shenzhen. Ia mengaku terkesan melihat tingkat otomatisasi pabrik BYD dan kemudian berupaya meyakinkan perusahaan tersebut agar berinvestasi di Indonesia.

Luhut juga mendorong agar investasi tersebut membuka ruang bagi industri pendukung lokal serta kerja sama dengan universitas, politeknik, sekolah, dan lembaga riset. Bahkan ia mengusulkan agar BYD merekrut peneliti Indonesia untuk bekerja dalam pusat riset perusahaan.

Gagasan itu sangat penting. Sebab transfer teknologi seharusnya tidak berhenti pada pelatihan pekerja untuk mengoperasikan mesin. Indonesia harus mendapatkan kesempatan memahami, mengembangkan, dan menciptakan teknologi sendiri.

BYD menyebut lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal kini telah bekerja dan jumlahnya ditargetkan berkembang menjadi 20.000 orang. Ratusan teknisi dan insinyur Indonesia juga disebut telah dikirim ke pusat R&D BYD di China untuk mempelajari teknologi perusahaan.

Tetapi pertanyaan berikutnya adalah: setelah para tenaga ahli itu belajar, apakah mereka diberi ruang untuk menciptakan teknologi baru di Indonesia? Inilah pembeda antara investasi yang sekadar memindahkan aktivitas produksi dengan investasi yang benar-benar membangun kemampuan industri nasional.

Jika BYD benar-benar ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kawasan, pemerintah harus berani menaikkan standar. Bukan hanya meminta jumlah pabrik dan tenaga kerja, tetapi juga pusat riset, pengembangan komponen lokal, paten, rekayasa, desain kendaraan, teknologi baterai dan pengembangan perangkat lunak.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan investasi BYD bukanlah berapa banyak mobil Tiongkok yang berhasil dibuat di Subang. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak kemampuan industri Indonesia yang tumbuh karena kehadiran BYD. Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi tempat mobil asing dirakit sebelum dikirim ke konsumen.

Jika pemerintah mampu memastikan rantai pasok, teknologi, riset, sumber daya manusia dan industri komponen tumbuh bersama investasi tersebut, maka pabrik BYD bisa menjadi pintu masuk menuju industrialisasi kendaraan listrik nasional.

Namun jika tidak, Indonesia berisiko mengulang pola lama: menyediakan pasar yang besar dan sumber daya yang melimpah, sementara teknologi serta kendali atas nilai tambah tetap berada di tangan investor asing.

Pabrik BYD di Subang karena itu bukan akhir dari cerita investasi kendaraan listrik Indonesia. Justru dari sinilah ujian sebenarnya dimulai. (Sang Fajar)

Bahkan rivalitas ini diprediksi akan menimbulkan perang dingin baru antara AS Vs Tiongkok yang diprediksi akan terjadi dalam rentang waktu 5 hingga 15 tahun. Hal ini dinilai memiliki efek domino global yang memengaruhi berbagai sektor vital.

Perang Dingin tersebut, adalah periode persaingan geopolitik, ketegangan, dan konfrontasi tanpa pertempuran militer langsung antara kedua negara.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk ‘Perang Supremasi AS vs Tiongkok: Skenario Konflik Geopolitik Global’, pada Jumat (4/9/2026) malam.

“Kita memprediksi dalam untuk rentang waktu 5 hingga 15 tahun ke depan antara AS vs Tiongkok akan terjadi perang dingin baru,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Menurut dia, selain terjadinya perang dingin baru, yakni fragmentasi ekonomi dan pemisahan teknologi global , juga ada skenario lain yang mengarah pada persaingan AS-Tiongkok secara geopolitik.

Skenario tersebut, adalah pembagian area pengaruh secara pragmatis (koesistensi terpaksa, konflik militer langsung secara terbuka dengan titik rawan di Selat Taiwan).

“Lainnya adalah kelemahan domestik, dimana salah satu pihak melemah akibat krisis politik atau ekonomi internal,” katanya.

Mahfuz berharap Indonesia dihimbau tidak mengambil posisi dikotomis atau menutup diri. Karena Indonesia perlu berperan sebagai bridge builder (pembangun jembatan) hubuangan antara AS-Tiongkok.

Hal ini dilakukan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua pihak sambil tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

“Pendekatan realistis ini dinilai krusial agar Indonesia dapat memetik manfaat ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan serta kebebasan politik luar negeri bebas-aktif,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menilai posisi kawasan Indo-Pasifik yang berada di tengah pusaran persaingan ini menuntut kewaspadaan tinggi dari negara-negara Asia Tenggara.

“Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi ujian nyata terhadap konsistensi prinsip politik luar negeri bebas-aktif agar mampu menjaga stabilitas nasional serta tidak terkooptasi dalam blok kekuatan mana pun,” katanya.

Ia mengatakan, kekuatan Tiongkok sekarang dinilai mengancam dominasi kekuatan lama, karena menguasai teknologi canggih.

Selain itu, Tiongkok juga berani melawan ekonomi kapitalisme, serta menguasai jalur lintas laut vital seperti Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Mahfuz memaparkan bahwa eskalasi ketegangan antara kedua kekuatan besar tersebut merupakan bagian dari long-term strategic competition atau persaingan strategis jangka panjang.

Ia menguraikan ada empat faktor utama yang memicu tajamnya pergeseran kekuatan antara Washington dan Beijing dalam konflik supremasi global ini.

Yakni terjadinya pergeseran hegemoni dan thucydides trap, dominasi teknologi masa depan, benturan model ideologi, serta keamanan maritim dan chokepoint strategis seperti di Laut China Selatan.

“Konflik supremasi ini sekarang sudah terbukti berdampak langsung pada rantai pasok energi global, ketahanan pangan, hingga fragmentasi ekonomi dunia,” katanya.

AS sedang menjalankan strategi operasional kepada Tiongkok yang mencakup pengetatan pembatasan ekspor teknologi, penguatan penangkalan militer di jalur laut vital, pembentukan aliansi pragmatis seperti QUAD dan AUKUS, hingga kebijakan proteksionisme ekonomi yang ketat.

Namun, Tiongkok sendiri tidak berupaya bertarung secara frontal lewat strategi perang terbuka melainkan berfokus pada kemandirian internal dan penataan ulang ekonomi global.

utamanya meliputi pencapaian swasembada pangan dan energi, pengembangan pertahanan militer yang efisien, serta percepatan dedolarisasi dan perluasan infrastruktur global (belt and road initiative dan jalur silk road). (Surya)

Mulai dari status Siaga Level 3 Gunung Merapi, keberadaan sesar aktif seperti Sesar Opak, potensi megathrust di wilayah selatan, hingga ancaman anomali hidrometeorologi, semuanya merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan.

​Menanggapi kerentanan ini, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, secara tegas mendesak Pemda DIY untuk segera merombak dan meningkatkan kapasitas anggaran penanggulangan bencana secara signifikan. Pasalnya, alokasi anggaran yang dirancang untuk tahun 2027 dinilai sangat tidak memadai untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

​Soroti Anggaran “Menyedihkan” dan Target Mini

​Dalam analisis mendalam terhadap rancangan anggaran penanggulangan bencana DIY, Eko membeberkan sejumlah angka yang dinilai jauh dari kata cukup. Untuk tahun 2027, program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana tercatat hanya menargetkan 25 keluarga di kawasan risiko tinggi lintas kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sekitar Rp690 juta.

Sementara itu, penyediaan logistik evakuasi korban hanya dirancang untuk 500 orang dengan anggaran sekitar Rp537 juta. “Wong untuk beli tanah aja ada anggaran, masa keselamatan manusia enggak ada? Tak kasih spill dikit lah kira-kira. Disenggol-senggol dikit lah,” ujar Eko Suwanto menyindir alokasi anggaran yang minim.

​Menurutnya, terdapat lima catatan krusial dalam postur anggaran tersebut: mulai dari alokasi yang sangat kecil, minimnya dana untuk simulasi atau pelatihan, daya dukung peralatan dan logistik yang sangat terbatas, hingga lemahnya jejaring lintas instansi yang kerap terkendala saat mobilisasi darurat di lapangan.

​Komitmen “Nol Korban” dan Mitigasi Multi-Bencana

​Komisi A DPRD DIY menegaskan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas mutlak dalam kebijakan daerah, dengan komitmen utama menolkan korban jiwa maupun kerugian material. Sebagai langkah konkret, DPRD DIY saat ini tengah membahas Raperda Penanggulangan Bencana sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya guna memperkokoh payung hukum ketangguhan daerah.

Tak hanya mengandalkan pemerintah, Eko mendorong terbangunnya ekosistem mitigasi yang melibatkan lintas sektor:

​Partisipasi Sektor Swasta: Mendorong dunia usaha, khususnya hotel dan tempat wisata di Yogyakarta, untuk menyediakan fasilitas penanggulangan bencana serta menggelar pelatihan mandiri secara berkala.

​Pelibatan Akademisi & Kampus: Mengarahkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa melalui lembaga pengabdian masyarakat (seperti LPPM) agar berfokus pada kegiatan tematik kebencanaan dan gotong royong warga, seperti gerakan penghijauan.

​Pelatihan Simultan Multi-Bencana (2027): Untuk tahun anggaran 2027, Komisi A meminta Pemda menggelar pelatihan berbasis kalurahan/kemantren. Uniknya, simulasi tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan mensimulasikan beberapa ancaman sekaligus—misalnya erupsi Merapi, gempa bumi, dan megathrust terjadi secara bersamaan—mencakup kesiapan posko, jalur evakuasi, dapur umum, hingga pos komando.

​Keselamatan dan Pelatihan Wartawan: Mengingat pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat guna mencegah kepanikan (seperti berkaca dari kepanikan informasi tsunami tahun 2006 dan insiden 2010), Komisi A mendesak adanya fasilitasi dan pelatihan khusus liputan aman bencana bagi para jurnalis, termasuk standar perlengkapan pelindung diri.

​Penegakan Tata Ruang: Mendesak Pemda DIY untuk bersikap tegas menegakkan Perda Tata Ruang demi meminimalisir risiko dampak bencana akibat alih fungsi atau pelanggaran tata ruang.

​Belajar dari berbagai catatan sejarah pahit mulai dari gempa Yogyakarta 2006, erupsi Merapi 2010, Badai Cempaka, hingga pandemi Covid-19, Eko mengingatkan bahwa kesiapsiagaan dan kepastian informasi adalah kunci utama.

​”Kita tidak ingin terjadi, tapi berlatih itu menjadi bagian penting untuk tangguh. Maka tidak ada pilihan untuk kemudian kita sama-sama berlatih,” pungkasnya. (Ypr)

Kabar duka tersebut disampaikan oleh keluarga dan lingkungan akademik. Jenazah Prof. Djoko Suryo selanjutnya disemayamkan di rumah duka, Jalan Merpati, Gang Beo, RT 06/RW 50, Karangmojo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.

Upacara pelepasan jenazah di Balairung UGM dijadwalkan berlangsung pukul 14.000, sebelum jenazah dimakamkan di Pemakaman UGM Sawitsari pada pukul 15.00 WIB.

Kepergian Prof. Djoko Suryo bukan sekadar kehilangan bagi keluarga dan civitas akademika UGM. Ia merupakan salah satu sejarawan yang memiliki peran panjang dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia, khususnya dalam tradisi historiografi yang menempatkan masyarakat dan perubahan sosial sebagai bagian penting dalam membaca perjalanan sejarah bangsa.

Meneruskan Tradisi Sartono Kartodirdjo

Nama Prof. Djoko Suryo tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi sejarah sosial di UGM yang dirintis oleh sejarawan besar Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Dalam satu tradisi keilmuan yang panjang, Sartono Kartodirdjo membawa perubahan penting dalam historiografi Indonesia melalui pendekatan Indonesiasentris. Kajian sejarah tidak lagi semata-mata berpusat pada penguasa dan elite, tetapi juga memberi ruang besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk kaum tani dan kelompok sosial di tingkat bawah.

Dalam tradisi akademik tersebut, Djoko Suryo mengembangkan perhatian pada perubahan masyarakat akibat masuknya ekonomi modern dan berbagai modus kapitalisme.

Salah satu bidang kajiannya melihat bagaimana perkembangan ekonomi modern memengaruhi Semarang, termasuk perubahan penduduk serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Kajian tersebut memperlihatkan karakter penting pemikiran Djoko Suryo: sejarah tidak hanya berbicara mengenai tanggal, tokoh, dan peristiwa politik, tetapi juga mengenai perubahan struktur sosial, ekonomi, ruang hidup, serta hubungan manusia dengan perkembangan zaman.

Ia kemudian menjadi bagian dari mata rantai panjang tradisi sejarah agraria dan sejarah sosial di UGM bersama sejumlah sejarawan lainnya, antara lain Prof. Dr. Kuntowijoyo, Prof. Dr. Soegijanto Padmo, Prof. Dr. Suhartono, serta generasi penerus seperti Prof. Dr. Bambang Purwanto, Dr. Nur Aini Setyawati, Dr. Sri Margana dan Drs. Machmoed Effendhie, M.Hum.

Masing-masing mengembangkan perspektif berbeda terhadap persoalan agraria, masyarakat dan perubahan sosial. Perkembangan tersebut membuat tradisi ilmu sejarah di UGM semakin kaya, baik dari sisi tema, perspektif maupun pendekatan.

Pernah Memimpin Fakultas Sastra UGM

Kiprah Prof. Djoko Suryo tidak berhenti di ruang kuliah dan penelitian. Pada 1991, ia mendapat amanah menjadi Dekan Fakultas Sastra UGM. Ia memimpin fakultas tersebut selama dua periode hingga 1997. Menariknya, sejumlah wakil dekan yang bekerja bersamanya pada masa itu kemudian dipercaya menjadi dekan. Mereka adalah Prof. Dr. Chamamah Soeratno, Prof. Dr. Sjafri Sairin, dan Prof. Dr. Syamsul Hadi.

Pilihan tersebut memperlihatkan perhatian Djoko Suryo terhadap regenerasi kepemimpinan akademik. Ia dikenal memilih staf dengan mempertimbangkan jenjang usia dan generasi sehingga proses kaderisasi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Salah satu terobosan pada masa kepemimpinannya adalah dibukanya perkuliahan bahasa Korea pada 1995. Langkah itu memiliki landasan historis. Fakultas Sastra UGM sebelumnya telah memiliki hubungan dengan Hankuk University sejak 1966. Kerja sama tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan program studi Korea di UGM.

Setelah tidak lagi menjadi dekan, Djoko Suryo pada 1998 dipercaya menjadi Ketua Pusat Studi Korea UGM, lembaga yang turut didirikannya pada 1996.

Mengembangkan Humaniora di UGM

Sejak 2003, Djoko Suryo dipercaya sebagai Ketua Bidang Humaniora Pascasarjana UGM. Tanggung jawab tersebut membuatnya terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan mahasiswa jenjang magister dan doktor dalam berbagai disiplin humaniora, mulai sejarah, antropologi, arkeologi, linguistik, sastra dan filsafat hingga seni pertunjukan serta American Studies.

Di tingkat universitas, ia juga pernah dipercaya menjadi anggota Majelis Wali Amanah UGM pada masa perubahan status kelembagaan UGM menjadi Badan Hukum Milik Negara.

Masa transisi tersebut merupakan periode penting bagi UGM karena universitas dituntut semakin mandiri, tetapi pada saat bersamaan tetap mempertahankan visi sebagai universitas nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Salah satu kiprahnya dalam periode tersebut adalah menjadi ketua panitia seminar pelurusan reformasi.

Jejaknya dalam Pendidikan Sejarah Nasional

Pengaruh Prof. Djoko Suryo bahkan melampaui lingkungan UGM. Sejak dekade 1980-an hingga 1990-an, ia terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan nasional, termasuk kurikulum mata pelajaran sejarah untuk pendidikan dasar hingga sekolah menengah.

Ia turut bertanggung jawab dalam penyusunan Kurikulum 1994 untuk mata pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA. Ketika kurikulum pendidikan kembali mengalami penyempurnaan pada 2004, khususnya dalam bidang sejarah, Djoko Suryo kembali diminta terlibat.

Keterlibatannya menunjukkan bahwa sejarah bagi Djoko Suryo bukan sekadar disiplin akademik, tetapi juga bagian penting dari pembentukan cara sebuah generasi memahami bangsanya.

Untuk pendidikan tinggi, ia telah terlibat dalam konsorsium bidang sastra dan filsafat sejak 1988. Lembaga tersebut kemudian berkembang menjadi Dewan Disiplin Ilmu yang antara lain menangani persoalan kurikulum perguruan tinggi dalam bidang filsafat dan sejarah.

Ia juga terlibat dalam penyusunan kembali buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV yang dikerjakan sejak 2003, baik sebagai editor maupun penulis.

Gelar Kehormatan dari Keraton Yogyakarta

Pengabdian panjang Prof. Djoko Suryo juga mendapat penghargaan dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menganugerahkan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusinya terhadap Keraton dan Yogyakarta. Ia mendapatkan nama paringan KRT Suryohadibroto.

Gelar tersebut menjadi salah satu penanda hubungan panjang Djoko Suryo dengan Yogyakarta, bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai intelektual yang ikut merawat pengetahuan, sejarah dan kebudayaan daerah.

Kepergiannya meninggalkan warisan yang jauh lebih panjang daripada jabatan-jabatan yang pernah diembannya.

Sebagai sejarawan, Prof. Djoko Suryo telah menjadi bagian dari perjalanan penting ilmu sejarah Indonesia—dari tradisi historiografi Indonesiasentris, sejarah sosial dan agraria, hingga pengembangan pendidikan sejarah serta humaniora di perguruan tinggi.

Kini, salah satu penjaga ingatan kolektif bangsa itu telah berpulang. Selamat jalan Prof. Dr. Djoko Suryo. Semoga seluruh pengabdian, ilmu dan keteladanan yang diwariskannya menjadi bagian dari perjalanan panjang generasi penerus dalam memahami sejarah Indonesia. (Fadjar Pratikto)

Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu (6/9) pukul 08.00 WIB, BMKG menemukan dua klaster sebaran abu vulkanik yang telah melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Pergerakan abu tersebut berbeda menurut ketinggiannya sehingga berpotensi memengaruhi sejumlah jalur penerbangan.

Abu Vulkanik Menjulang hingga 50.000 Kaki

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang langsung menerbitkan Significant Meteorological Information (SIGMET) setelah erupsi awal GAK pada Jumat (4/9) pukul 23.23 WIB.

Hingga Minggu (6/9), BMKG telah menerbitkan 50 SIGMET secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran navigasi udara.

“Pembaruan SIGMET terkini mencatat sebaran debu bergerak hingga ketinggian 20.000 kaki ke arah timur serta ketinggian 50.000 kaki ke arah barat,” kata Andri, Minggu (6/9).

Menurut dia, abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta perairan di sekitarnya.

Sementara itu, abu yang mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Wilayah yang terdampak pergerakan abu pada lapisan ini antara lain Banten, Lampung, Bengkulu, bagian selatan Selat Sunda hingga Samudra Hindia.

Kondisi tersebut membuat ruang udara di sekitar jalur sebaran abu vulkanik harus mendapatkan perhatian khusus karena material vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat maupun sistem penerbangan.

Empat Bandara Ditutup Sementara

Dampak erupsi GAK juga mulai terasa pada operasional sejumlah bandar udara. Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia pada Minggu (6/9), terdapat penutupan sementara operasional sejumlah bandara pada waktu yang berbeda.

Empat bandara yang terdampak adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, dan Budiarto.

BMKG menegaskan kondisi operasional penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik serta hasil evaluasi keselamatan penerbangan.

Keputusan menutup sementara operasional bandara bukan dilakukan secara sepihak. Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Otoritas Bandar Udara, BMKG, AirNav Indonesia, pengelola bandara, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), InJourney, otoritas setempat hingga TNI.

Penerbitan NOTAM menjadi instrumen penting untuk menyampaikan perubahan kondisi operasional dan potensi bahaya penerbangan secara cepat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut melengkapi Volcanic Ash Advisory dan SIGMET yang diterbitkan BMKG secara berkala. Dengan demikian, perubahan kondisi ruang udara akibat erupsi dapat direspons secara terukur dan terkoordinasi.

Belum Ada Anomali Tsunami, tetapi Fenomena Vulkanik Terpantau

Di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik, BMKG menyatakan pemantauan terhadap kemungkinan tsunami terus dilakukan, terutama mengingat posisi Gunung Anak Krakatau berada di kawasan Selat Sunda.

Plh. Deputi Bidang Geofisika BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, berdasarkan pemantauan terhadap 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga pukul 07.00 WIB, belum ditemukan adanya anomali muka air laut.

Analisis menggunakan teknologi High-Frequency (HF) Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung juga menunjukkan probabilitas tsunami pada saat itu berada pada tingkat rendah, yakni di bawah 40 persen. Tinggi gelombang laut masih terpantau sekitar satu meter.

Meski demikian, BMKG menemukan fenomena sekunder yang berkaitan dengan aktivitas erupsi, berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik.

Sensor di Lampung Selatan dan Serang mencatat gangguan geomagnetik yang selaras dengan meningkatnya sambaran petir vulkanik dalam 12 jam terakhir. Namun, intensitas gangguan tersebut disebut tidak sebesar yang terjadi ketika letusan awal.

BMKG kini mengoptimalkan pemantauan melalui sistem terpadu berbasis berbagai instrumen secara nonstop. Data tersebut kemudian dianalisis bersama PVMBG-Badan Geologi untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.

Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan bagaimana aktivitas gunung api tidak hanya menjadi ancaman bagi kawasan di sekitarnya, tetapi juga dapat memberikan dampak luas terhadap ruang udara, transportasi, dan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat erupsi.

BMKG mengimbau masyarakat, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang pesisir Selat Sunda, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa diliputi kepanikan.

Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Pembaruan mengenai kondisi erupsi, potensi tsunami, cuaca dan penerbangan sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi BMKG, Badan Geologi/PVMBG serta instansi pemerintah berwenang. (Onny Suryono)

Bukan hanya satu atau dua gunung yang “batuk”. Sedikitnya delapan gunung api tercatat mengalami erupsi atau peningkatan aktivitas dari akhir Agustus hingga awal September 2026.

Fenomena tersebut tentu mengundang pertanyaan besar: apakah letusan sejumlah gunung api yang terjadi hampir bersamaan merupakan tanda-tanda alam yang kebetulan?Jawabannya tidak sesederhana itu.

Secara ilmiah, erupsi yang terjadi bersamaan pada gunung api yang lokasinya berjauhan belum dapat langsung disebut sebagai satu rangkaian peristiwa atau bukti bahwa satu gunung memicu gunung lainnya. Setiap gunung mempunyai sistem magma dan kondisi geologi masing-masing.

Namun, dari perspektif mitigasi bencana, meningkatnya aktivitas di banyak gunung api tetap merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan.

Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, dengan ratusan gunung api dan puluhan di antaranya aktif. Ketika beberapa gunung menunjukkan aktivitas dalam periode yang berdekatan, masyarakat justru dituntut semakin waspada, bukan panik.

Anak Krakatau Mengirim Abu hingga Jakarta

Salah satu aktivitas paling mencolok terjadi di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Gunung yang tumbuh dari sisa erupsi dahsyat Krakatau 1883 itu kembali menunjukkan aktivitas tinggi sejak Jumat (4/9/2026) malam. Erupsi disertai dentuman keras, suara gemuruh dan lontaran lava pijar yang terpantau dari Pos Gunung Api Pasauran, Serang.

Gempa letusan tercatat dengan amplitudo maksimum mencapai 70 milimeter dan durasi yang sangat panjang. Fenomena lava fountain atau semburan lava berbentuk air mancur juga teramati dari kawah aktif. Yang membuat situasi semakin serius adalah sebaran abu vulkanik yang tidak berhenti di sekitar Selat Sunda.

Abu terpantau bergerak menuju sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat hingga sebagian Jakarta. Kondisi ini bahkan berdampak pada operasional penerbangan.

Di Bandara Internasional Juanda, misalnya, sebanyak 16 penerbangan terdampak. Dari jumlah tersebut, 12 penerbangan dibatalkan, terdiri atas delapan penerbangan keberangkatan dan empat penerbangan kedatangan.

Artinya, letusan gunung api yang terjadi di satu titik dapat memberikan dampak domino terhadap aktivitas manusia yang berada ratusan kilometer dari sumber erupsi.

Semeru Menyusul, Ili Lewotolok Ikut Meletus

Ketika abu Anak Krakatau masih menjadi perhatian, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB.

Kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom berwarna putih hingga kelabu tersebut terlihat tebal dan bergerak ke arah timur. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan berlangsung selama 102 detik.

Beberapa jam sebelumnya, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, juga mengalami erupsi pada pukul 06.11 WITA dengan kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak.

Rangkaian ini membuat peta aktivitas vulkanik Indonesia kembali memerah.
Apalagi Semeru bukan satu-satunya gunung di Jawa yang sedang aktif.

Merapi Tak Kunjung Diam

Di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gunung Merapi juga belum menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya mereda. Sepanjang Jumat (5/9/2026), BPPTKG mencatat 22 kali guguran lava pijar yang meluncur ke sektor barat daya, menuju Kali Sat dan Kali Krasak. Jarak luncuran terjauh mencapai 2.000 meter dari puncak.

Aktivitas kegempaan Merapi juga masih tinggi. Dalam periode pengamatan 24 jam, tercatat 71 kali gempa guguran dan 51 kali gempa hybrid atau fase banyak. Selain itu, terekam satu gempa vulkanik dangkal dan satu gempa tektonik jauh.

Data tersebut menunjukkan aktivitas di tubuh Merapi masih berlangsung secara intensif dan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diminta tidak lengah.

Sektor selatan-barat daya, termasuk Kali Boyong, Bedog, Krasak dan Bebeng, menjadi kawasan yang harus diwaspadai karena berpotensi dilalui guguran lava maupun awanpanas guguran.

Ancaman juga datang dari sektor tenggara, khususnya Kali Woro dan Kali Gendol. Jika terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik dapat mencapai radius tiga kilometer dari puncak.

Dari Sinabung hingga Dukono, Gunung Api Terus “Bernapas”

Aktivitas vulkanik juga terjadi di Sumatera dan kawasan timur Indonesia.
Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tercatat mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026 dengan kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter. Statusnya dinaikkan menjadi Level III atau Siaga.

Di Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki juga mengalami erupsi pada 27 Agustus. Kolom abu mencapai sekitar 2.500 meter di atas puncak dan letusan disertai dentuman keras.

Sementara Gunung Ili Lewotolok menunjukkan aktivitas yang tidak kalah intens. Gunung di Lembata tersebut tercatat mengalami ratusan kali letusan dalam sehari, disertai semburan abu dan aliran lava baru.

Dari Maluku Utara, Gunung Ibu di Halmahera Barat mengalami erupsi pada Sabtu (5/9/2026) pukul 03.32 WIT. Kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas kawah dan bergerak ke arah barat laut.

Gunung Dukono di Halmahera Utara juga masih menunjukkan aktivitas erupsi. Pada periode tertentu, kolom abu bahkan dilaporkan mencapai sekitar 10 kilometer di atas puncak.

Jika seluruh aktivitas tersebut diletakkan dalam satu peta, terlihat sebuah gambaran yang mengesankan sekaligus mengkhawatirkan: dari Sumatera hingga Maluku, sejumlah gunung api sedang aktif pada periode yang berdekatan.

Tanda-Tanda Alam

Di sinilah pertanyaan yang krusial muncul. Apakah delapan gunung api yang aktif hampir bersamaan merupakan tanda-tanda alam yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia?

Untuk saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh erupsi tersebut merupakan satu fenomena yang saling terhubung.
Tetapi bukan berarti masyarakat boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele.

Erupsi gunung api dapat menimbulkan berbagai ancaman sekaligus: awan panas, lava pijar, lontaran batu, guguran material, lahar hujan, gas vulkanik dan abu yang dapat mengganggu kesehatan serta penerbangan.

Pengalaman Anak Krakatau menunjukkan bagaimana dampak erupsi tidak selalu berhenti di sekitar kawah. Abu dapat terbawa angin hingga wilayah yang jauh, sementara gangguan penerbangan dapat memengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

Merapi juga menunjukkan ancaman yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai-sungai berhulu di puncak harus mewaspadai lahar ketika hujan turun karena material vulkanik yang menumpuk dapat terbawa aliran air.

Karena itu, fenomena sejumlah gunung api yang aktif bersamaan lebih tepat dilihat sebagai peringatan keras untuk memperkuat kesiapsiagaan.

Bumi tidak sedang memberikan pesan yang dapat dibaca secara sederhana. Namun, ketika gunung-gunung api mulai menunjukkan aktivitasnya dari berbagai penjuru negeri, manusia seharusnya kembali menyadari satu hal: kehidupan di atas permukaan bumi sangat bergantung pada dinamika alam yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk mengendalikannya.

Indonesia tidak mungkin menghentikan gunung berapi untuk meletus. Yang dapat dilakukan adalah membaca tanda-tandanya, memperkuat sistem pemantauan, mematuhi radius bahaya, memastikan jalur evakuasi siap, dan tidak mengabaikan peringatan para ahli.

Sebab, bagi masyarakat yang tinggal di kaki gunung, “batuk” kecil dari perut bumi bukan sekadar suara alam. Dalam kondisi tertentu, ia dapat menjadi awal dari bencana besar.Versi ini sengaja memperkuat pertanyaan dan ketegangan naratif tanpa menyimpulkan bahwa delapan gunung tersebut pasti saling berhubungan. Itu membuat angle “tanda-tanda alam” tetap kuat tetapi lebih aman secara jurnalistik dan ilmiah. (Rismawati)