Saat dimintai tanggapannya terkait maraknya berbagai aksi protes bahkan aksi demonstrasi yang ditujukan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara, HM menerangkan bahwa KSO yang yang telah ditunjuk oleh PT. Agrinas Palma Nusantara harus mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan, dan melalui proses verifikasi yang transparan dan akuntabel, yang mana proses ini diawasi ketat oleh pihak pihak yang berkompeten

“Lahan yang sudah disita oleh Negara, tidak menutup kembali untuk dikelola oleh pemilik lama, dengan catatan telah menyelesaikan denda atau sangsi administrasi oleh Negara, namun pemilik bukan sebagai pemilik lagi melainkan sebagai rekanan mitra dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Negara (PT. Agrinas)”, ujar HM

Selanjutnya kata HM, proses penunjukan pihak pengelola semuanya melalui proses seleksi tim seleksi/ Pokja KSO, dan pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO), sudah di atur oleh PT. Agrinas, salah satunya bagi hasil, 55 % ke KSO, 45 ke PT. Agrinas.

Sedangkan aset yang dikelola satgas PKH setelah berada di bawah penguasaan negara, kemudian dikelola oleh PT. Agrinas dan juga di mitrakan dengan pihak yang mampu mengelola lahan tersebut secara proporsional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, imbuh HM

Siapapun bisa mengelola lahan yang telah disita oleh satgas PKH asalkan sesuai dengan persyaratan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh PT. Agrinas, terangnya.

Kalau ada penyimpangan maka PT. Agrinas selalu membuka diri untuk semua pihak untuk melakukan pelaporan ke pihak penegak hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, tegas HM

HM juga menyebutkan bahwa PT. Agrinas selalu membuka ruang komunikasi kepada masyarakat untuk mempertanyakan setiap persoalan/ konflik yang ada di seluruh Indonesia dengan cara mendatangi langsung kantor Agrinas terdekat.

(Tim**)

The post Rekanan Mitra PT. Agrinas Palma Nusantara Berikan Penjelasan Regulasi SOP Pelaksana Agar Masyarakat Paham dan Tidak Diadu Domba appeared first on AGARA NEWS.

ACEH TENGAH — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya dipandang sebatas agenda distribusi makanan kepada masyarakat. Di balik satu porsi makanan yang sampai ke tangan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, maupun kelompok penerima manfaat lainnya, terdapat mandat besar negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dari pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

Secara normatif, arah kebijakan tersebut memiliki pijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menempatkan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia sekaligus bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas, keamanan, kandungan gizi, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pelayanannya.

Di tingkat daerah, tantangan tersebut menjadi jauh lebih konkret. Kebijakan nasional harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang berjalan setiap hari, dengan standar yang tidak boleh dikompromikan.

Rantai pasok menjadi salah satu titik krusial. Bahan pangan harus dipilih secara cermat, segar, aman, dan sedapat mungkin mengoptimalkan potensi pangan lokal. Pada saat yang sama, proses pengolahan membutuhkan disiplin sanitasi dan higienitas yang ketat. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi, memiliki konsekuensi langsung terhadap keamanan pangan penerima manfaat.

Dalam konteks inilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki posisi strategis. SPPG bukan sekadar unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan, melainkan salah satu simpul penting dalam memastikan standar program diterapkan di lapangan.

SPPG Aceh Tengah Bebesen Blang Kolak II di bawah naungan Yayasan Manunggal Kartika Jaya, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Lorong Asrama Kompi, Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berkomitmen menjalankan fungsi tersebut melalui penguatan kualitas pelayanan.

Optimalisasi tidak cukup berhenti pada kuantitas produksi. Ada sedikitnya tiga aspek yang harus menjadi perhatian: mutu bahan pangan, standar keamanan pengolahan, dan ketepatan distribusi.

Pemanfaatan bahan pangan lokal yang berkualitas juga memiliki dimensi ekonomi. Jika dikelola secara tepat, kebutuhan bahan baku program dapat menjadi ruang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta pemasok lokal untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi pangan daerah. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Namun, semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan. Pelaksanaan MBG harus membuka ruang evaluasi, pengawasan mutu, serta koordinasi lintas sektor agar potensi persoalan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sedini mungkin.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG di Aceh Tengah bukan semata-mata menjadi ukuran kinerja satu yayasan atau satu SPPG. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, masyarakat, pemasok, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebab, ukuran paling sederhana dari keberhasilan program ini bukan hanya berapa porsi makanan yang keluar dari dapur pelayanan, melainkan seberapa besar manfaat gizi, kesehatan, dan kualitas hidup yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Satu porsi makanan mungkin terlihat sederhana. Tetapi jika diberikan dengan standar gizi, keamanan, ketepatan sasaran, dan pelayanan yang benar, satu porsi tersebut dapat menjadi bagian dari investasi panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

The post MBG di Aceh Tengah: Bukan Sekadar Sepiring Makanan, tetapi Ujian Ketepatan Sasaran dan Mutu Pelayanan appeared first on AGARA NEWS.

Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan pengabdian Brimob Polda Aceh kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Pasukan Pelopor ke-67. Melalui kegiatan ini, personel Batalyon D Pelopor bersama masyarakat bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan untuk mendukung proses perehapan Masjid Ar-Rahman.

Selain membantu pembangunan sarana ibadah, kegiatan bhakti sosial ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui semangat gotong royong.
Kegiatan tersebut sejalan dengan semangat HUT Pasukan Pelopor ke-67 dengan tema “Pasukan Pelopor Presisi Siap Mengabdi untuk Masyarakat.” Semangat tersebut diwujudkan melalui kehadiran personel Brimob yang tidak hanya siap menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui momentum HUT Pasukan Pelopor ke-67 ini, kami ingin terus menumbuhkan semangat pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Semoga kegiatan bhakti sosial ini dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara Brimob dan masyarakat,” ungkap Danyon D.

Dengan semangat “Tangguh, Tanggon, Peduli”, Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Gayo Lues. (MUNANDAR S,P)

The post Brimob Polda Aceh Gelar Bhakti Sosial di Masjid Ar-Rahman dalam Rangka Menyambut HUT Pasukan Pelopor ke-67 appeared first on AGARA NEWS.

The post Kasus di Gayo Lues: Penggadai Geram, Mobil Disita Paksa Diduga Dilindungi Oknum Aparat appeared first on AGARA NEWS.

Sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil jalan pintas. Makanan yang lebih dekat ke sekolah belum tentu lebih aman dan lebih bergizi.

Mereka menilai perubahan skema MBG harus didasarkan pada kajian yang jelas, terutama menyangkut keamanan pangan, standar gizi, kapasitas produksi dan pengawasan.

Ketua salah satu organisasi Media di Aceh Timur Nana Supriatna atau yang lebih akrab disapa Nana Thama, mengatakan SPPG yang bermasalah seharusnya diperbaiki, bukan langsung ditinggalkan.

“Kalau ada kekurangan, evaluasi dan perbaiki. Jangan karena persoalan di beberapa tempat, seluruh sistem kemudian dianggap tidak efektif,” ujarnya.

Sementara Ketua Dpc.AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia)Nana Thama menilai kantin sekolah memang bisa dilibatkan, tetapi tidak boleh otomatis dianggap siap menggantikan SPPG.

“Harus ada standar yang jelas. Dapur, tenaga pengelola, bahan baku, kebersihan dan kandungan gizi semuanya harus diawasi,” katanya.

Mereka juga mengingatkan, jika titik pengolahan makanan diperbanyak, pengawasan justru berpotensi semakin rumit.

Karena itu, pemerintah diminta tidak sekadar mengejar efisiensi distribusi. MBG menyangkut makanan anak-anak dan uang negara. Standar keamanan, kualitas dan akuntabilitas tidak boleh menjadi korban perubahan skema.

SPPG boleh dievaluasi. Kantin sekolah boleh diberdayakan. Tetapi keputusan akhirnya harus berpijak pada satu hal: kepentingan penerima manfaat

The post MBG di Persimpangan: Efisiensi Jangan Kalahkan Keamanan Pangan appeared first on AGARA NEWS.

Dalam pesannya, Bupati menekankan bahwa momentum HAORNAS bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat penting untuk membangun kebiasaan hidup aktif dan bugar. Olahraga dinilai memiliki peran strategis dalam mempererat kebersamaan sosial sekaligus menumbuhkan semangat berprestasi di berbagai bidang.

“Olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang kesehatan, disiplin, sportivitas, persatuan, dan semangat untuk terus bergerak maju,” ujar Bupati Safriadi Oyon dalam rilis resminya.

Pemkab Aceh Singkil berharap perayaan HAORNAS ke-43 tahun 2026 ini dapat menjadi penguat komitmen kolektif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, tangguh, produktif, dan berprestasi. Melalui aktivitas fisik yang rutin, diharapkan kualitas sumber daya manusia Aceh Singkil semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman, SH, turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas olahraga, dan masyarakat umum dalam mempromosikan budaya olahraga. Ia mengingatkan bahwa manfaat olahraga melampaui aspek fisik semata, mencakup pula pembentukan karakter dan ketahanan mental.

Mengusung semangat “Olahraga Menyatukan Kita, Menuju Aceh Singkil Lebih Maju”, Pemkab Aceh Singkil berkomitmen menyediakan fasilitas dan dukungan bagi pengembangan potensi atlet lokal serta kegiatan olahraga rekreasi massal. Langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan jasmani dan rohani warganya.

Peringatan HAORNAS 2026 di Aceh Singkil diharapkan tidak berhenti pada euforia sesaat, melainkan berlanjut menjadi gerakan berkelanjutan yang menginspirasi generasi muda untuk mencintai aktivitas fisik sejak dini. (Redaksi)

The post Peringati HAORNAS ke-43 pada 9 September 2026, Bupati Aceh Singkil Ajak Warga Hidup Aktif dan Bugar appeared first on AGARA NEWS.

Hal tersebut disampaikan Arham, pengurus Yayasan Ar-Rahman Meulaboh. Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan pengelolaan, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan.

“Sekolah adalah tempat mendidik anak. Jangan sampai guru dan pihak sekolah justru disibukkan dengan urusan dapur, pengadaan bahan makanan, pengelolaan menu, dan persoalan logistik,” kata Arham.

Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Jika terlalu banyak tugas tambahan dibebankan kepada sekolah, dikhawatirkan konsentrasi tenaga pendidik terhadap kegiatan pembelajaran menjadi terganggu.

Arham menegaskan, MBG merupakan program pemenuhan gizi yang membutuhkan perencanaan dan pengawasan profesional.

Makanan yang diberikan kepada anak-anak, katanya, harus memperhatikan kandungan nutrisi, kebersihan, keamanan bahan pangan, proses pengolahan, serta kebutuhan tumbuh kembang peserta didik.

“MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Karena itu, pengelolaannya harus ditangani oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian,” ujarnya.

Ia menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta tenaga profesional yang memiliki kompetensi terkait merupakan bagian penting dalam memastikan standar tersebut dapat dipenuhi.

Menurut Arham, pembagian kewenangan yang jelas akan membuat pelaksanaan MBG lebih efektif. Pihak profesional menangani aspek pemenuhan gizi dan keamanan pangan, sedangkan sekolah tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan.

Arham menyebut keterlibatan sekolah tetap diperlukan, terutama dalam koordinasi dan memastikan makanan diterima peserta didik. Namun, hal tersebut berbeda dengan menjadikan sekolah sebagai pengelola utama seluruh proses MBG.

“Kalau guru harus memikirkan belanja bahan makanan, mencari pemasok, mengatur dapur, mengawasi proses memasak, sampai persoalan distribusi, kapan mereka punya waktu yang cukup untuk fokus mendidik anak?” katanya.

Ia menilai pembagian tugas berdasarkan kompetensi merupakan prinsip penting dalam menjalankan program berskala nasional.

“Guru punya keahlian mendidik. Ahli gizi punya keahlian dalam pemenuhan gizi. Pengelola pangan punya keahlian dalam penyediaan makanan. Semua harus bekerja sesuai bidangnya,” tambah Arham.

Selain persoalan pendidikan dan gizi, Arham melihat MBG memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila rantai pasoknya dikelola dengan baik.

Program tersebut, menurutnya, dapat membuka ruang bagi UMKM lokal, pedagang, petani, peternak, dan nelayan untuk menjadi bagian dari rantai penyediaan bahan pangan.

“Kalau bahan baku diprioritaskan dari daerah sekitar, maka uang yang berputar dari program MBG juga dapat dirasakan masyarakat. Petani bisa menjual hasil pertanian, peternak mendapatkan pasar, nelayan memiliki pembeli, dan UMKM lokal ikut tumbuh,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap pengelolaan MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan bagaimana program tersebut dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Arham kembali menekankan pentingnya mengembalikan sekolah pada fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan.
Menurutnya, keberadaan program MBG seharusnya memperkuat kualitas generasi muda, bukan menambah beban administratif dan operasional sekolah.

“Tujuan kita sama, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik dan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, jangan mempertentangkan keduanya. Biarkan sekolah fokus mendidik, sementara urusan pemenuhan gizi ditangani oleh pihak yang memang ahli,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola MBG agar pelaksanaannya semakin profesional, transparan, aman, dan tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman, guru tetap fokus mengajar, dan masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat ekonomi. Kalau pembagian tugasnya tepat, semua pihak akan mendapatkan manfaat,” pungkas Arham.

The post Arham Soroti Tata Kelola MBG, Tenaga Profesional Harus Dilibatkan dan Sekolah Jangan Dibebani Urusan Teknis Pengelolaan Makanan appeared first on AGARA NEWS.

Dalam rilis resminya hari ini, Pemkab Aceh Singkil menekankan pentingnya penerapan langkah pencegahan sederhana namun efektif, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak atau merasakan dampak langsung dari hujan abu.

Pemerintah daerah menyarankan empat poin protokol kesehatan wajib yang harus dipatuhi masyarakat:

Wajib Menggunakan Masker: Gunakan masker standar saat berada di luar rumah untuk mencegah partikel halus masuk ke saluran pernapasan.

Lindungi Mata dan Kulit: Hindari paparan langsung abu vulkanik pada mata dan kulit terbuka guna mencegah iritasi serius.

Batasi Aktivitas Luar Ruangan: Kurangi kegiatan di luar ruangan apabila intensitas hujan abu sedang tinggi.

Segera Berobat: Jika mengalami sesak napas, batuk berat, atau iritasi mata yang tidak kunjung membaik, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain langkah fisik, Pemkab Aceh Singkil juga mengingatkan aspek psikologis dan informasi. Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada, serta memastikan seluruh informasi mengenai perkembangan aktivitas gunung api hanya merujuk pada sumber resmi.

“Masyarakat diminta untuk selalu mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah setempat,” bunyi himbauan tersebut.

Langkah antisipatif ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesehatan publik di tengah dinamika bencana alam. Pemkab Aceh Singkil berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mematuhi imbauan ini demi meminimalisir risiko kesehatan akibat erupsi Gunung Merapi. (Redaksi)

The post Pemkab Aceh Singkil Imbau Warga Waspada Dampak Abu Vulkanik Erupsi Gunung Merapi appeared first on AGARA NEWS.

BIREUEN | Polres Bireuen memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi dengan menggelar tausiah agama serta memberikan santunan kepada anak yatim dan santri. Kegiatan berlangsung khidmat di Aula Serba Guna Pesat Gatra 93 Mapolres Bireuen, Jumat 4 September 2026

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., S.Psi., M.I.K.,  para Pejabat Utama, Para Kapolsek, para personel dan Bhayangkari.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi keluarga besar Polres Bireuen untuk kembali mengenang perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW, sekaligus menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari

Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap personel dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, humanis dan bertanggung jawab

Dalam kegiatan tersebut, tausiah agama disampaikan oleh Tgk. Muhammad Yusuf Nasir, yang lebih dikenal dengan sebutan Abiya Jeunieb, selaku Pimpinan YPI Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziah Jeunieb, Kabupaten Bireuen.

Abiya Jeunieb hadir bersama para dewan guru serta sekitar 350 santri dari YPI Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziah dan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Kecamatan Jeunieb. Kehadiran para santri tersebut menambah suasana kebersamaan dan kekhidmatan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Polres Bireuen

Para santri dijemput anggota Polres Bireuen selepas salat Jumat menggunakan kendaraan yang disiapkan panitia. Setibanya di Mapolres, mereka mengikuti rangkaian Maulid mulai dari pembacaan Al-Qur’an, Shalawat Badar, tausiah, zikir dan doa.

Dalam tausiahnya, Abiya Jeunieb mengajak seluruh personel Polres Bireuen untuk menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri

Menurutnya, peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta meningkatkan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar kegiatan seremonial, namun menjadi momentum untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW dan mengimplementasikan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari,” pesan Abiya Jeunieb

Selain tausiah, kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada 350 anak yatim dan santri dari YPI Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziah dan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Kecamatan Jeunieb

Santunan tersebut merupakan wujud kepedulian dan perhatian Kapolres Bireuen bersama Ketua Bhayangkari Cabang Bireuen terhadap anak yatim dan para santri yang sedang menuntut ilmu agama

Sementara itu, Kapolres Bireuen dalam sambutannya mengajak para santri untuk terus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, disiplin dan tekun sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Kapolres Bireuen juga berpesan agar para santri agar meneladani akhlak Rasulullah Siddiq, Amanah, Fathonah, Tabliq, dan tidak mudah terpengaruh berbagai hal negatif, seperti judi online, narkotika dan kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan generasi muda serta merugikan diri sendiri, orang tua dan keluarga

“Pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh santri untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jangan terpengaruh dengan judi online, narkotika dan kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua dan keluarga. Santri-santri semua nantinya adalah generasi penerus yang akan menjadi penyiar ilmu agama di tengah-tengah masyarakat,” ucap Kapolres Bireuen

Kapolres menambahkan, generasi muda khususnya para santri memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai agama, moral dan persatuan di tengah masyarakat. Untuk itu, para santri diharapkan dapat terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama serta menjadi generasi yang berakhlak mulia

Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Polres Bireuen berkomitmen untuk terus memperkuat nilai-nilai keagamaan, meningkatkan kepedulian sosial serta membangun sinergi dan kedekatan dengan tokoh agama dan para santri.

Pemberian santunan berlangsung diiringi zikir dan musik religi. Para penerima terlihat antusias dan bahagia menerima santunan yang diberikan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa dan foto bersama antara jajaran Polres Bireuen, ulama, santri, anak yatim dan tamu undangan.

Bagi keluarga besar Polres Bireuen, peringatan Maulid tahun ini menjadi kesempatan untuk berbagi sekaligus mempererat silaturahmi dengan para santri, anak yatim dan masyarakat. (RED)

The post Polres Bireuen Peringati Maulid Nabi dengan Suasana Khidmat, Ratusan Santri Ikuti Seluruh Rangkaian Kegiatan Keagamaan appeared first on AGARA NEWS.

Dalam paparannya, Elisa mengungkapkan keprihatinannya mengenai minimnya kepemilikan lahan oleh penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar hutan dan lahan di Papua saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak dari luar daerah, termasuk kalangan konglomerat dan oknum yang memiliki latar belakang militer. Kondisi ini membuat masyarakat Papua seolah hanya menjadi penyewa atau “pengontrak” di atas tanah leluhurnya sendiri.

Elisa menyoroti fenomena ketimpangan ekonomi dan akses lahan yang terjadi saat pembangunan proyek maupun pengelolaan sumber daya alam. Ia memberikan contoh pada sektor pertambangan, di mana ketika dilakukan penelusuran kepemilikan, izin lahan justru banyak dipegang oleh pengusaha maupun jenderal dari Jakarta. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan hutan Papua yang dinilai kian terancam habis akibat eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melakukan perlindungan hukum yang lebih cepat bagi masyarakat adat terkait sengketa tanah. Elisa mendesak agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan mempercepat proses legalitas tanah masyarakat adat sehingga rakyat Papua memiliki ruang dan proteksi yang lebih jelas dalam menjaga hak atas tanah mereka.

Selain isu lahan, dalam forum tersebut Elisa juga sempat menyinggung dinamika hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya transparansi dan kejujuran dalam memandang realitas di daerah agar pembangunan bangsa dapat berjalan lebih maju dan adil bagi seluruh wilayah di Indonesia. (*)

The post Soroti Ketimpangan Lahan, Gubernur Papua Barat Daya: Tambang di Papua Banyak Milik Jenderal appeared first on AGARA NEWS.