Bantuan yang diberikan kepada masing-masing desa, didasarkan atas hasil asesmen potensi aktivitas ekonomi kelompok masyarakatnya, yang dilakukan oleh Belantara Foundation sebelumnya, di desa-desa yang kawasannya didominasi ekosistem mangrove tersebut.

Belantara Foundation memberikan bantuan berupa alat dan modal usaha untuk pengembangan usaha kerupuk udang kepada KUPS Pakan Makmur di Desa Sungai Bela. Sedangkan untuk KUPS Bina Keluarga, di Desa Panglima Raja untuk pengembangan usaha kerupuk amplang.

Selain itu, Belantara Foundation juga memberikan bantuan alat dan modal usaha kepada KUPS Kepiting Alam Berkah, di Desa Concong Dalam dan KUPS Kepiting Lestari, di Desa Concong Tengah, masing-masing untuk pengembangan usaha budi daya kepiting (ketam), sedangkan KUPS Nipah Pesisir, Desa Kampung Baru untuk pengembangan usaha pucuk dan lidi nipah.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, saat memberikan sambutan pada acara serah terima bantuan secara simbolis mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan masyarakat agar pada satu saat akan mampu mengelola hutan desa secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi laju deforestasi, memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi, meningkatkan manfaat jasa ekosistem, serta memperkuat mata pencaharian masyarakat.

Program ini juga mendorong upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan beserta biodiversitas, yang merupakan fondasi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mendukung FOLU Net Sink 2030, serta tujuan pembanguan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Sejak 2023, Belantara telah menjalankan program pengelolaan hutan desa berkelanjutan, yang merupakan wujud komitmen Belantara dalam mendukung target Perhutanan Sosial pemerintah melalui penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat, khususnya pada enam hutan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Dalam implementasi kegiatan yang telah berjalan sekitar 3 tahun ini, Belantara berhasil memfasilitasi pengusulan hingga mendapat Surat Keputusan (SK) hutan desa di enam desa di Indragiri Hilir, Riau. Enam desa tersebut yaitu Desa Concong Dalam, Desa Panglima Raja, Desa Kuala Gaung, Desa Kampung Baru, Desa Concong Tengah, dan Desa Sungai Bela dengan total kawasan seluas 10.087 hektar. Saat ini, Belantara juga masih membantu memfasilitasi pengusulan hutan desa baru di Desa Sungai Bela.

Lebih dari itu, Belantara telah memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari pembentukan enam pengelola hutan desa dengan melibatkan 124 anggota masyarakat, menyusun rencana pengelolaannya, memberikan peningkatan kapasitas pengelola hutan desa, hingga pembentukan enam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan melibatkan 74 anggota masyarakat.
Tak kalah penting, Belantara bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di enam desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ini juga telah mengumpulkan data dasar biodiversitas, sosial, dan ekonomi, serta membantu pengembangan bisnis ekonomi masyarakat bersama KUPS di masing-masing desa.

“Saat ini, program pengelolaan hutan desa berkelanjutan berfokus untuk mendukung target SDGs ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, target SDGs ke 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem, serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami akan terus mendorong dan mengajak para pihak yang lebih luas lagi, seperti pemerintah, sektor swasta, dan media, untuk bahu-membahu dan berkontribusi pada program pengelolaan hutan desa berkelanjutan. Kami berharap program ini dapat memperkuat program perhutanan sosial yang sedang digalakkan pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau,” tandas Dolly.

Pada waktu yang sama, Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi program yang dijalankan Belantara dan para mitra dalam upaya memperkuat program perhutanan sosial yang telah dijalankan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan hutan desa berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. “Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong sinergi antara pelestarian kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Syamsi.

Lebih lanjut, Syamsi menegaskan pengelolaan hutan yang efektif tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan Belantara diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan desa yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan serta mendukung berbagai kebijakan pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Concong Tengah, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, M. Asikin, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas dukungan Belantara dalam memperkuat pengelolaan desa berkelanjutan di wilayah nya. Pendampingan ini menjadi peluang yang sangat baik bagi desa untuk meningkatkan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan M. Asikin, S.Sos., Kepala Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Erwandi, S.H., mengatakan sebagai desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, pihaknya menyadari bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis lingkungan.

Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, H. Haliar, mengucapkan terima kasih atas hadirnya Belantara Foundation yang memberikan pendampingan pada LPHD dan KUPS di desanya. Ia juga berharap potensi wisata mangrove di desanya dapat dibantu untuk dikembangkan.

Ketua KUPS Bina Keluarga, Desa Panglima Raja, Yusnizar mengungkapkan melalui dukungan Belantara, kami berharap dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan juga para anggota KUPS.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KUPS Nipah Pesisir, Zuraida mengatakan pendampingan dari Belantara Foundation bukan hanya memberikan penguatan kelompok ibu-ibu, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha yang lestari.

(RWN)

Posting Penguatan Program Perhutanan Sosial Indragiri Hilir ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna mengatakan bahwa restorasi ekosistem merupakan salah satu isu global yang sangat penting dan mendesak saat ini. Sidang Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan the UN Decade on Ecosystem Restoration untuk menyinergikan upaya restorasi ekosistem secara masif pada ekosistem yang terdegradasi pada periode 2021-2030. Dunia telah menargetkan pemulihan seluas 1,5 miliar hektar lahan terdegradasi pada 2030. Restorasi ekosistem dianggap sebagai salah satu langkah strategis dan efektif untuk memitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga suplai air, serta melindungi biodiversitas.

Dengan tema “Rangelands: Recognize. Respect. Restore” atau “Padang Rumput: Kenali. Hormati. Pulihkan”, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang jatuh pada 17 Juni ini menjadi momentum penting guna membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat global untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Lebih dari itu, peringatan ini bisa menjadi kesempatan bagi semua elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan lahan yang terdegradasi.

Tujuan utama penanaman simbolis ini adalah untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pada program restorasi hutan yang terdegradasi untuk mendukung beberapa Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melestarikan jenis pohon lokal terancam punah serta mengurangi dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut, Dolly, yang juga merupakan pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menegaskan bahwa kegiatan seremonial penanaman bibit pohon bersama mitra sektor swasta Jepang ini merupakan bagian dari program “Forest Restoration Project: SDGs Together!” yang dijalankan sejak 2020 lalu. Program ini merupakan program pemulihan hutan yang terdegradasi yang diharapkan dapat membantu upaya mengembalikan fungsi iklim mikro dan pengaturan tata air pada ekosistem hutan, mengurangi resiko kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dan erosi, tercemarnya sumber air, turunnya muka air tanah, kebakaran lahan, serta polusi udara. Selain itu, restorasi hutan terdegradasi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk kualitas udara, kualitas air, pohon, tanah, dan populasi satwa liar beserta habitat alaminya. Tidak hanya mendukung restorasi hutan terdegradasi, program ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan sosial-ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

“Sesuai dengan misi dari United Nation Sustainable Development Goals (UN SDGs) atau Persatuan Bangsa-Bangsa atau yaitu no one left behind dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kami menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak, salah satunya dengan menggandeng sektor swasta dari Jepang untuk mendukung gerakan restorasi hutan terdegradasi di Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Riau,” tegas Dolly yang juga​ anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

Pada kesempatan yang sama, Representative Director APP Japan Ltd., Tan Ui Sian mengatakan bahwa pihaknya akan lebih gencar mengajak multi-stakeholders di Jepang untuk mendukung Forest Restoration Project: SDGs Together ini. Saat ini, program tersebut berfokus untuk mendukung SDGs ke 12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, target SDGs ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan target SDGs ke 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

“Bagi kami kerja sama dengan KPHP Minas Tahura ini telah memberikan nilai tambah lebih besar untuk mengembangkan program dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Jepang. Kami berharap dapat mengajak multi-stakeholders dari mancanegara lebih luas lagi untuk mendukung program Forest Restoration Project: SDGs Together,” tandas Tan.

Sementara itu, Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, S.Sos., M.Si., menuturkan bahwa kawasan Tahura SSH merupakan kawasan konservasi alam yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1999. Tahura SSH memiliki luas kawasan lebih dari 6.000 hektar. Sayangnya, saat ini sebagian besar wilayah tersebut telah mengalami deforestasi dan degradasi akibat aktivitas ilegal seperti perambahan lahan, pembalakan liar dan lain sebagainya.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pemulihan fungsi kawasan Tahura SSH melalui program perlindungan dan restorasi hutan yang terdegradasi. Upaya ini tidak bisa kami lakukan sendiri, namun perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya, pada pertengahan 2022 lalu, kami bersama Belantara Foundation dan pemangku kepentingan di Jepang menggagas program yaitu Forest Restoration Project: SDGs Together. Program ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi agar dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendukung pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Provinsi Riau,” pungkas Sri.

(RWN)

Posting PULIHKAN HUTAN YANG TERDEGRADASI ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki nilai akademik yang lebih baik, daya ingat yang lebih tajam, serta keterampilan sosial yang lebih berkembang.

Olahraga panahan horsebow merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati masyarakat Indonesia saat ini. Bagi para pelajar panahan horsebow menjadi salah satu jalan mereka meraih prestasi yang diperlombakan di tingkat daerah maupun nasional.

Untuk mendukung masyarakat meraih prestasi sarana latihan menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Di Provinsi DKI Jakarta terlebih di Jakarta Pusat mendapatkan tempat latihan memanah bukan suatu hal yang mudah. Adalah suatu hal yang patut disyukuri dan diapresiasi ada tempat yang sangat representatif bagi para pelajar berjuang meraih prestasi lewat olahraga panahan horsebow yaitu Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Taman Guntur yang beralamat di Jalan Batur Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Di RPTRA Taman Guntur ini puluhan anak berlatih memanah setiap hari Sabtu pagi hingga siang. Dengan sarana latihan panahan di RPTRA Taman Guntur ini telah menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan tidak hanya bagi atlet tetapi juga bagi sekolah, masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta.

Foto: Wagub DKI Jakarta Rano Karno Saat Pelepasan Kontingen DKI Jakarta Menuju FORNAS NTB 2025.

Helmi Slamet, pelatih panahan 7 Archery Club menyampaikan, “Penghargaan dan apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir dengan adanya sarana latihan bagi anak-anak meraih prestasi dan cita-cita mereka di masa depan. Semoga akan terus lahir pretasi demi prestasi yang membanggakan bagi Jakarta dan Indonesia,” tutur Helmi yang ditemui saat melatih di RPTRA Taman Guntur pada Sabtu (6/6/2026).

Foto: Pelepasan Kontingen DKI Jakarta Menuju FORNAS 2025 Di NTB.

Berikut ini daftar sebagian prestasi yang diraih para pemanah yang berlatih di RPTRA Taman Guntur Benhil Jakarta Pusat. (Prestasi tingkat daerah dan nasional).

1. Juara 1 dan Juara 2 Kategori U9, Juara 1 Kategori U12 KEJURDA FESPATI DKI Jakarta di lapangan panahan Al Azhar Kebayoran Baru Jaksel 29/6/2024).

2. Juara 1 Piala Bupati Sukabumi Kategori 1-3 SD (25/12/2022).

3. Juara 1 The Hub Horsebow National Open Competition Kategori U-12 (19/5/2024).

4. Juara 3 Kategori Putra 10 Meter Piala Kementerian Kebudayaan (10/5/2025).

5. Juara 1 Kualifikasi Kategori Putra 10 Meter dan Juara 1 Kategori Putri 5 Meter Piala Kemenpora (6/9/2025).

6. Mengirimkan belasan atlet mewakili DKI Jakarta dalam ajang FORNAS Palembang 2022, FORNAS Bandung 2023, FORNAS NTB 2025.

(RWN)

Posting RPTRA TAMAN GUNTUR DAN PRESTASI PANAHAN JAKARTA ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

BLS Eps.15 secara luring dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, sedangkan daring melalui aplikasi Zoom dan live streaming Youtube Belantara Foundation. Sebanyak 968 peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut.

Kegiatan ini juga didukung oleh Teras Mitra, Perkumpulan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika (PPIDK Timtengka) serta menggandeng tujuh perguruan tinggi lainnya sebagai kolaborator yang mengadakan acara “Nonton dan Belajar Bareng” BLS Eps.15 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. Tujuh universitas tersebut yaitu Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Negeri Makassar, Universitas Antakusuma, Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Kuningan.

Kegiatan BLS Eps.15 secara khusus dilaksanakan dalam menyambut Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 yang jatuh pada 22 Mei setiap tahunnya. Tema yang diusung adalah “Acting Locally for Global Impact” atau “Bertindak di Tingkat Lokal untuk Dampak Global”, menyoroti pentingnya partisipasi aktif multi pihak dalam menghentikan dan membalikkan laju hilangnya keanekaragaman hayati serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut melalui bioprospeksi.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, dalam sambutannya menegaskan bahwa bioprospeksi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat lokal. Menurutnya, bioprospeksi berkelanjutan merupakan instrumen strategis yang mampu menjembatani konservasi lingkungan, inovasi teknologi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Bioprospeksi tidak hanya berbicara tentang eksplorasi potensi ekonomi dari kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana memastikan masyarakat lokal sebagai penjaga utama hutan dan ekosistem memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan,” ujar Dolly.

Dolly, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan, menambahkan bahwa Belantara Foundation secara konsisten mendorong penguatan pemahaman dan implementasi praktik bioprospeksi yang berwawasan lingkungan. Melalui berbagai program edukasi, penelitian, dan konservasi, Belantara Foundation mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari akademisi, pemerintah, sektor swasta, hingga generasi muda—untuk bersinergi dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati secara bijak dan bertanggung jawab.

“Transformasi menuju bioekonomi berkelanjutan membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta riset berbasis ilmu pengetahuan yang komprehensif. Belantara Foundation meyakini bahwa perpaduan antara riset, inovasi, dan kearifan lokal dapat melahirkan solusi bernilai ekonomi tinggi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Sudah saatnya kekayaan biodiversitas Indonesia menjadi lokomotif bioekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” tutup Dolly.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia harus dikelola secara bertanggung jawab melalui pendekatan yang terintegrasi dari konservasi hingga hilirisasi. Menurutnya, transformasi dari sekadar bioresources (sumber daya hayati) menuju bioeconomy (ekonomi berbasis hayati) memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat lokal dan adat, serta media sebagai bagian dari pendekatan pentahelix.

“Pengembangan bioekonomi bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat. Karena itu, pengembangan bioprospeksi harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari penguatan eksplorasi dan basis data biodiversitas, riset dan validasi senyawa bioaktif, konservasi berbasis daya dukung lingkungan, penerapan mekanisme akses dan pembagian manfaat (ABS) yang adil, hingga penguatan tata kelola dan pembiayaan inovatif,” jelas Deputi Teguh.

Lebih lanjut, Deputi Teguh menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut telah diarusutamakan dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 sebagai bagian dari agenda pembangunan hijau dan penguatan bioekonomi nasional. Pemerintah juga tengah mendorong pengembangan bioprospeksi sektoral melalui inisiatif seperti Peta Jalan Blue Economy Indonesia 2025–2045, Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025–2045, dan penguatan industri bioteknologi berbasis sumber daya hayati.

“Dengan memaksimalkan bioprospeksi secara berkelanjutan dan berkeadilan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih hijau, inovatif, kompetitif, dan tangguh menghadapi tantangan global, sekaligus memastikan kelestarian keanekaragaman hayati bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., dalam paparannya menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan bioprospeksi untuk mendukung bioekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui riset-riset berbasis biodiversitas lokal yang menghasilkan inovasi aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat serta dunia industri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berdampak yang tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi multipihak. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip konservasi, keberlanjutan, dan keadilan manfaat bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan kekayaan biodiversitas Indonesia sebagai fondasi pembangunan ekonomi masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada waktu yang sama, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, MS., menjelaskan bioprospeksi adalah penelusuran, klasifikasi, dan investigasi secara sistematik produk yang berguna seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein, serta informasi genetik lain untuk tujuan komersil dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keragaman hayati.

“Melalui komersialisasi bioprospeksi diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan, karena kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Dari sistem royalti yang dihasilkannya, bioprospeksi dapat menjadi dukungan finansial bagi kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan, termasuk perlindungan masyarakat hukum adat. Di samping itu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan devisa negara,” ujar Prof. Hadi S. Alikodra.

Dalam opening speech-nya, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Sri Setyaningsih, M.Si., berharap bahwa seminar/webinar nasional yang dikemas melalui BLS Eps.15 ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta gagasan baru, tentang bioprospeksi untuk bioekonomi berkelanjutan di Indonesia. “Kami berterima kasih kepada Belantara Foundation dan mitra lainnya, yang telah mendukung penuh acara ini sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga BLS Eps. 15 ini membawa manfaat besar bagi upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber yang memiliki pengalaman dalam bioprospeksi di Indonesia secara berturut-turut yaitu Ketua LPPM Universitas Pakuan, Dr. apt., Lusi Agus Setiani, M.Farm.; Heads Corporate Advance Research and Evaluation Centre Martha Tilaar Group, Maily, S.Si., M.Biomed.; dan Marketing Manager PT. Alam Siak Lestari, Fahmi Afdhi Zaky, Acara BLS Eps.15 ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi Majalah Trubus (2020-2023), Sardi Duryatmo.

(RWN)

Posting Potensi Bioprospeksi untuk Pembangunan Berkelanjutan ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Iwan duduk sebagai Chef Inspector di konsultan kontruksi ternama di Indonesia.

California Bearing Ratio (CBR) adalah metode pengujian untuk mengukur kekuatan dan daya dukung tanah dasar (subgrade) serta material perkerasan jalan.

Iwan menjelaskan, bahwa nilai CBR (California Bearing Ratio) itu logikanya

sederhana, “Angka yang nunjukin seberapa kuat tanah menahan beban dibanding batu pecah standar. Nilai CBR jadi dasar untuk menentukan tebal perkerasan jalan. CBR makin kecil, berarti lapis aspal atau beton dan pondasinya harus makin tebal biar nggak ambles,” ungkapnya.

Diumpamakan Iwan, bahwa jalan dengan CBR 3% bisa butuh total tebal perkerasan 70 cm. Kalau CBR 10%, cukup 40 cm. “Selisih biaya jadi gede banget,” jelas Iwan.

“Kami harus mengontrol seluruh proses pekerjaan agar kualitas proyek tetap terjaga, saya nggak mau kalau belum ada satu tahun tanah turun, jalan retak retak, wah, pasti berabe nantinya,” tutur Iwan.

Ditambahkan Iwan, “Yang saya tahu ada 2 jenis CBR yang dipakai di dunia konstruksi, yang pertama CBR laboratorium, jadi tanah diambil ke laboratorium , kemudian dipadatkan, direndam 4 hari. Ini yang jadi syarat desain. Kemudian yang berikutnya CBR lapangan, biasanya diuji langsung di lokasi pakai alat. Hal ini biasanya lebih cepat buat kontrol pelaksanaan di lapangan,” ungkap Iwan.

“Jadi ketika proyek berjalan saya menyarankan agar semua pihak harus tetap memperhatikan unsur kualitas dan mengutamakan keselamatan, karena nama baik kita yang dipertaruhkan,” tutup Iwan.

(Fadlik Al Iman)

Posting Komitmen Menjaga Kualitas Konstruksi Dalam Proyek ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialektika intelektual dan emosional antar kader IMM serta unsur lembaga kampus lainnya, guna mempererat relasi sosial, menyamakan visi gerakan, dan membangun solidaritas kemanusiaan dalam kerangka keilmuan dan nilai-nilai Islam berkemajuan.

Hadir sebagai pemateri Dr. Purnawan D. Negara, SH, MH dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.

Diklat diselenggarakan bertempat di aula SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang, sebuah SMP yang berada di tengah permukiman padat penduduk yang setia mengabdi mencetak calon pemimpin bangsa sejak dini.

Dinamika kekuasaan saat ini tidak lepas dari peran partai politik. Memahami sistem politik tanpa memahami dinamika kekuasaan akan membuat kader IMM menjadi naif. Kader perlu tahu bahwa di balik aturan formal, ada kepentingan-kepentingan politik yang saling beradu.

Purnawan mengajukan pertanyaan pemantik: “Apakah partai politik saat ini masih menjadi jembatan aspirasi rakyat, atau hanya sekadar ‘rental kendaraan’ bagi tokoh yang punya modal besar?”

Purnawan mengajak Kader IMM membahas fenomena mahalnya biaya politik dan melemahnya ideologi partai. “Saat ini, kekuasaan tidak hanya di tangan pejabat formal (presiden/menteri), tapi juga dipengaruhi oleh pemilik modal (oligarki) dan pengendali opini (influencer/media).

“Sementara fenomena di mana partai-partai cenderung berkompromi demi kursi jabatan daripada memperjuangkan ideologi yang berbeda.

Banyak partai politik kontemporer terjebak menjadi “Partai Tangkap Semua” (catch-all party), di mana ideologi menjadi kabur demi meraih suara terbanyak dan akses ke sumber daya negara,” jelas Purnawan.

“Ada kecenderungan partai-partai politik bekerja sama (berkoalisi gemuk) untuk mengamankan kepentingan bersama, sehingga fungsi kontrol atau oposisi menjadi lemah. Ini menciptakan dinamika di mana kompetisi hanya terjadi di permukaan, sementara di balik layar terjadi bagi-bagi kekuasaan. Partai politik kini sering kali hanya menjadi “kendaraan” bagi sosok figur sentral. Dinamika kekuasaan di dalam partai pun sering kali tidak demokratis karena sangat bergantung pada restu tokoh kunci atau penyokong dana,” jelasnya.

Bahkan kekuasaan kini bekerja lewat algoritma, karena dunia politik telah mengalami pergeseran fokus, tutur pemateri yang akrab disapa Purnawan.

Ditambahkannya, jika dulu perubahan dimulai dari diskusi di koridor kampus atau parlemen, hari ini perubahan seringkali dimulai dari layar ponsel.

“Siapa yang menguasai data dan narasi di media sosial, dia yang mengendalikan persepsi publik. Dinamika hari ini melibatkan penggunaan big data untuk memetakan perilaku pemilih,” ungkap Purnawan.

“Kader harus tahu bahwa meskipun aturan mainnya ada di sistem, namun opini yang menekan lembaga-lembaga tersebut hari ini lahir dari ruang digital. Dalam sistem politik sekarang hardware-nya adalah lembaga negara, Gen Z dan aktivitasnya adalah software-nya,” jelas Purnawan.

“Siapa yang menguasai media sosial, dia memegang kendali atas persepsi masyarakat. Kader IMM harus masuk ke ruang ini agar kekuasaan digital tidak hanya dikuasai oleh mereka yang pragmatis,” tegasnya.

“Risiko terbesar bagi orang yang alergi politik adalah dikuasai oleh orang-orang yang tidak kompeten atau bahkan jahat, karena mereka membiarkan keputusan publik diambil tanpa pengawasan,” imbuh Purnawan.

“Mengutip kata-kata bijak yang populer dari Bertolt Brecht, buta yang terburuk adalah buta politik, di mana seseorang merasa bangga karena membenci politik tanpa menyadari bahwa biaya hidup, harga makanan, dan masa depannya sangat bergantung pada keputusan politik,” tutur Purnawan mengakhiri presentasinya.

(Fadlik Al Iman)

Posting Kesiapan Kader IMM Menghadapi Arus Politik Baru ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Menghadapi tantangan yang kian kompleks—dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi—PFI mendorong transformasi filantropi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak luas.

Rencana Strategis 2026 PFI difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub nasional, yang tidak hanya menghubungkan aktor, tetapi juga menyelaraskan arah dan mendorong aksi kolektif lintas sektor. Kedua, pengembangan ekosistem kolaborasi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan klaster tematik untuk mempercepat solusi bersama, khususnya dalam isu kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim. Ketiga, penguatan infrastruktur pengetahuan dan inovasi pendanaan sosial, termasuk pemanfaatan data, publikasi strategis, serta model pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi ketiga pilar tersebut, PFI juga mengembangkan platform strategis yang meliputi platform Philanthropy Directory, Impact, dan Learning. Platform directory akan menjadi basis data terintegrasi untuk memetakan aktor dan inisiatif filantropi di Indonesia guna memperkuat konektivitas dan kolaborasi, sementara platform impact difokuskan pada pengukuran dan pelaporan dampak agar praktik filantropi semakin akuntabel dan berbasis data. Adapun platform learning yang ditargetkan rampung pada 2026 akan melengkapi ekosistem platform ini sebagai ruang pembelajaran bersama bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas, berbagi praktik baik, serta mendorong adopsi inovasi. Kehadiran ketiga platform ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, efektivitas, dan kualitas kolaborasi dalam ekosistem filantropi nasional.

Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, PFI juga menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam membangun kolaborasi yang lebih terarah. Pengalaman anggota selama ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang difasilitasi PFI telah membuka peluang sinergi yang lebih luas.

“Kami tidak hanya belajar dari berbagai praktik baik, tetapi juga berkolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas jangkauan program,” ujar Dian A. Purbasari, Direktur Yayasan Bakti Barito .

Sementara itu, Ahmad Juwaini dari Dompet Dhuafa menambahkan, “Kami merasakan manfaat signifikan dalam memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas dan tata kelola lembaga.”

Ketua Badan Pengurus PFI, Rizal Algamar, menyampaikan bahwa arah strategis 2026 merupakan kelanjutan dari penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub yang telah dibangun sepanjang 2025. Fokus ke depan tidak hanya pada memperluas kolaborasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap inisiatif yang berkembang dapat terhubung dalam satu ekosistem. PFI juga mendorong agar kolaborasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi aksi kolektif yang lebih terarah, dengan dukungan infrastruktur pengetahuan, platform digital, serta penguatan peran anggota dalam co-creation solusi lintas sektor.

Berangkat dari capaian sepanjang tahun 2025, mulai dari pertumbuhan jumlah anggota, penyelenggaraan puluhan forum diskusi, penguatan chapter daerah, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif strategis seperti Filantropi Indonesia Festival, Piagam Budaya Filantropi, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF)—PFI menunjukkan peran yang semakin kuat tidak hanya sebagai ruang kolaborasi, tetapi juga sebagai penggerak arah, standar, dan praktik filantropi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelanjutan dari capaian tersebut, PFI akan memperkuat kemitraan lintas sektor—dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional—untuk memastikan bahwa praktik filantropi dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PFI meyakini bahwa masa depan filantropi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dihimpun, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola, menyelaraskan, dan mengarahkan sumber daya tersebut menjadi dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui RUA 2026, PFI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penggerak ekosistem dan pendorong budaya filantropi nasional, serta mempercepat transformasi menuju praktik filantropi yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak luas.

(RWN)

Posting PFI Tetapkan Arah Strategis Tahun 2026 ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

Dosen Universitas Widya Gama, Dr. Purnawan D. Negara, SH, MH yang akrab disapa Mas Pupung diundang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi nasional itu.

Mas Pupung yang juga sebagai anggota APHA (Asosiasi Pengajar hukum Adat) mengemukakan pokok-pokok pikirannya, bahwa hak kolektif bukan istilah baru dalam hukum Indonesia. “Terminologi ‘hak kolektif’ jarang muncul eksplisit dalam hukum nasional, tetapi konsepnya sudah lama hadir melalui pengakuan atas hak ulayat dan hak komunal masyarakat adat, substansinya tersebar dalam istilah lain: hak ulayat, hak komunal, hak masyarakat hukum adat, hak tradisional,” jelasnya.

“Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus menjadikan hak kolektif sebagai ” istilah payung” yang mengintegrasikan semua terminologi tersebut agar perlindungan hukum tidak parsial atau terfragmentasi,” tambahnya.

Hadir sebagai narasumber Devi Anggraini Ketua Umum Perempuan AMAN, Kurniawati Hastuti Dewi peneliti BRIN, Dahlia Madanih komisioner Komnas Perempuan.

(Fadlik Al Iman)

Posting Integrasi Hak Kolektif Dalam Hukum Nasional ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

“Kegiatan ini sering dilakukan Mapala Stacia UMJ sebagai langkah mempererat hubungan antar individu di lembaga ini,” ujar Indra yang biasa disapa Bule. Indra jauh-jauh datang dari Kuningan Jawa Barat karena menganggap acara ini penting sekali.

Bule menambahkan, “Kita mungkin sering khilaf, ada ucapan yang tak berkenan di grup WA mungkin, jadi disini kita bisa bermaafan serta bersilaturahmi,” tuturnya.

“Warga Stacia UMJ beragam, ada yang datang dari Sumatera, Kalimantan, bahkan Belanda,” ujar pembawa acara halal bihalal ini.

Beberapa anggota lain memohon maaf karena berhalangan hadir dengan menyampaikan langsung di grup WA Mapala Stacia UMJ.

“Silaturahmi, saling bermaaf-maafan, ajang koordinasi reuni, temu kangen, dan silaturahim ini semoga bisa terus jadi tradisi bagi Mapala Stacia UMJ,” ujar Budi Rahmad yang jauh dari Kabupaten Bogor datang ke Japri Coffee.

(Fadlik)

Posting Melepas Kangen Di Halal Bihalal STACIA UMJ ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.

BP, Jakarta — Bertempat di Warung Sunda Eceu Kokom Bendungan Hilir Jakarta Pusat, puluhan Alumni SMA Negeri 7 Jakarta jurusan Biologi angkatan 1996 gelar buka puasa bersama. “Sudah sekitar delapan tahun kita nggak bareng bareng kayak gini,” ingat Ridwan dalam kata pembuka jelang buka puasa.ingin

Kemudian dalam kata sambutannya Lokita Sandi Subekti mantan ketua kelas jurusan Biologi mengucapkan terima kasih kepada Elies, Ida dan sobat lainnya yang menginisiasi acara ini. Semua orang saling bicara tukar cerita melepas rindu. “Terakhir kita bertemu di rumah Bambang,” ujar Ridwan yang didaulat menjadi MC dan doa. “Pokoknya beliau spesialis borongan,” canda Kiki.

Selain itu acara bukber ini bertepatan dengan ulang tahun Elis yang jauh-jaih datang dari Swiss. Setelah berbuka puasa juga disempatkan untuk memotong kue sebagai simbul rasa syukur yang kemudian dibagikan kepada semua teman-teman yang hadir.

Peserta makin ramai, terakhir Anton datang bersama istri. “Makin rame deh acaranya,” ujar Ria yang juga sebagai seksi dokumentasi acara.

Dalam acara ini ikatan alumni SMA 7 Jakarta (Sevenist Club) lewat Divisi Humas mensosialisasikan pentingnya membuat kartu member (keanggotaan) Sevenist Club. Hal yang sangat penting bagi Sevenist, karena berfungsi sebagai alat pengikat loyalitas serta ragam manfaat lainnya.

Pada kesempatan bukber ini juga disampaikan rencana reuni 30 tahun alumni SMA 7 angkatan 1996. “Rencananya kita juga akan melakukan Reuni 30 tahun angkatan 1996, dengan melibatkan rekan dari jurusan Fisika dan Sosial,” tutup Ridwan.

(Fadlik Al Iman)

Posting Melepas Kangen Di Bukber Bio 7’96 ditampilkan lebih awal di Berita Persatuan.