Next Page: 10000

          Takes on the World: Jeff Blankfort:News/Op:Yemen, Iran Sanctions, Corbyn Caves, Segment 1      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
I begin with comment on USG and mainstream media minimizing Yemeni casualties while accepting unconfirmed Syrian death stats reported only by the Syrian Observatory on Human Rights, a one man anti-Syrian government operation run by a Syrian clothing store owner in Coventry, England, I then speak about the US re impositions of sanctions on Iran and secondary sanctions of any company or country that continues do business with Iran and the likely failure of the Europeans who oppose the sanctions to resist US threats and pressure. I note that Trump's bullying tactics reflect the way the US operates in the world and quote from a letter from Sen. Ted Cruz and 9 fellow Republican senators to the embassies of Britain, France and Germany, warning them against going against the wishes of the US Congress. I add a segment about the sanctions impact on SWIFT, the key outfit that facilitates global finance and note that its member banks have been warned that they, too, will be punished if they don't comply with US demands. I finish with a report on how the British Jewish establishment has been hounding Jeremy Corbyn over his and the Labour Party's alleged antisemitism and how, rather than stand and fight the allegations, Corbyn has caved.

          Comment on termati by Harlan      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
I'd like to send this to <a href="http://www.devis-services.fr/aix-en-provence/#forgive" rel="nofollow">how early can i take viagra</a> Experts from the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), supported by the United Nations, aim to oversee destruction of the Syria's chemical weapons production and mixing equipment by November 1, and deal with all chemical weapons materials by the end of June 2014.
          The Captain's AMERICA Third Watch For August 9...      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
itunes pic
Enjoy our Thursday Podcast of "The Captain's AMERICA Third Watch" hosted by Retired Captain Matt Bruce heard LIVE 2-6 AM ET broadcasting across America from Tampa, FL.... "The Captain's AMERICA Third Watch" is on the Radio with Breaking News from across America & around the World as it happens! ***Tomorrow's News, TONIGHT!*** Where it's ALL about America & WE the PEOPLE with 'The Captain' LIVE Thursday August 9th from 2-6 AM ET broadcasting from Tampa, FL in the #MausNissan Studio of our Salem Media Group Flagship Radio Station #am860theanswer in the #19 Radio Market of America. Our Radio Show is also heard on the #TalkAmericaRadio Network. The Radio Show is heard in over 130 Countries around the World via our Digital Internet Streams. We proudly support our Nations Active Duty Military, Veterans, EMT's, Firefighters, Police & ALL First Responders... Our Guests Tonight Are: Kyle Warren - The Professor of Politics, Ms Rosemary - Prayer Intercessor, Denise Simon - Founders Code, Ron Edwards - The Edwards Notebook, Boe Browning - National Aviation Academy & Veterans News along with the Truckers 'National Highway Report' every hour. We're also happy to take your phone calls on the air LIVE at 1-877-969-8600... We are currently heard on 80 radio affiliates in 28 States & more new affiliates coming in 2018! Atlanta, you hear us on our Salem Radio Affiliate AM 920 The Answer. Orlando, we're on AM 660 & FM 105.5 The Answer. We are also heard on our Salem Media Group Tampa Sister Stations: 930 The Answer Sarasota, FM 103.1 Bradenton, FM 93.7 Bayshore Gardens & 1380 The Biz in St Petersburg FL. Talk America Radio Network Stations 92.1 WDDQ FM in Valdosta GA, Talk 107.5 WJHC in Jasper FL, & AM 1330 WLBB in Carrollton GA. Seattle you hear us on #Megatalk 920 KGTK AM and 1400 KITZ AM in Seattle-Olympia-Tacoma-Bremerton WA. You can also hear the show on the Internet via these websites: The Captain's AMERICA Third Watch, Cowboy Logic Radio, Freedom In America Radio, iHeart Radio, IPBN-FM, iTunes, KTalk Radio, Radioways in Germany, ROKU, Talk Stream Live, Top Talk Radio & TuneIn... Download our FREE app for your iPad, iPhone, Laptop or Personal Computer by going to the AM 860 The Answer website. Find Out Why We Are The FASTEST Growing Overnight News Talk Radio Show On Your Radio Dial!!!!! #America #Afghanistan #Border #Congress #Conservative #DonaldTrump #EchoInRamadi #Economy #Guns #Iran #Iraq #Israel #Immigration #Military #Mueller #NATO #News #Korea #Politics #Russia #Socialism #Syria #Terrorism #Truckers #Veterans #walkaway
          Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama - Di Kalangan Masyarakat Awam Asal usul Putri duyung menjadi Menjadi sebuah mitologi tersendiri, Tidak sedikit Film maupun drama Yang menceritakan segala pertunjukan yang berkaitan dengan makhluk laut yang memiliki bentuk fisik menyerupai manusia ini.

Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama
Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama
Sebuah mitologi yang secara ilmiah masih menjadi rahasia, manusia setengah ikan ini dianggap ada dan diakui oleh para ilmuwan. Banyak Negara di dunia ini yang memiliki ceritanya masing-masing mengenai makhluk setengah ikan yang berfisik manusia ini.

Di Indonesia, makhluk ini disebut Putri Duyung. Sampai-sampai dalam dunia kartun, sosok putri duyung sangat digemari oleh anak-anak dan remaja putri khususnya. Penasaran kan dengan cerita lebih jauh tentang asal usul Putri Duyung?

Bagaimana kacamata ilmuwan dan juga pandangan Islam mengenai makhluk bernama Putri Duyung ini? Lalu, mitologi masyarakat Indonesia mengenai Putri Duyung seperti apa ya? Mari baca terus penjelasan kami di bawah ini!

Asal-Usul Putri Duyung sebagai putri yang Terkutuk

Asal-usul Putri Duyung menurut sejarah pertama kali ditemukan dalam sebuah naskah kuno, dan peninggalan-peninggalan dari kebudayaan Assyria yang diperkirakan ada sejak tahun 1000 SM. Seorang arkeolog menemukan adanya kebudayaan Assyria yang kala itu percaya dengan adanya putri duyung sebagai seorang putri Raja yang dikutuk oleh alam. Kutukan ini diperolehnya karena putri duyung membunuh suaminya sendiri, lalu ia menceburkan dirinya ke dalam laut dan berubah wujud menjadi seekor ikan yang bertubuh manusia. Hanya bagian kaki saja yang berubah menjadi ikan, bagian badannya masih tetap dalam wujud manusia.

Asal-usul Putri Duyung sebagai Pengawal Dewa dan Dewi Laut

Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama
Sebuah Mitologi Asal Usul Putri Duyung Menurut Kaca Mata Ilmuwan Serta Agama
Mitologi Assyria berbeda dengan mitologi bangsa Yunani dan Romawi yang menganggap putri duyung adalah pengawal Dewa dan Dewi yang ada di laut. Putri Duyung sengaja diciptakan untuk mengawal Dewa dan Dewi dalam laut seperti Posein, Neptune dan Triton. Pengawal kerajaan dan menemani para Dewa dan Dewi dalam perjalanan mengelilingi laut menjadi tujuan diciptakannya putri duyung.

Dalam mitologi Yunani, putri duyung tidak mengenal jenis kelamin karena menurut mereka putri duyung itu bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Mereka juga meyakini bahwa putri duyung memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.

Asal-Usul Putri Duyung sebagai seorang Nelayan yang dikutuk

Mitologi Jepang menjelaskan bahwa putri duyung sebenarnya adalah seorang nelayan laut yang dikutuk. Mereka mengaitkan cerita mitologi putri duyung dengan kisah seorang nelayan yang dikutuk oleh karena dirinya yang melanggar perjanjian. Alkisah menceritakan, nelayan berjanji pada gurunya untuk tidak memakan makanan yang sumbernya dari hewan, namun nelayan itu mengingakrinya. Justru membunuh banyak hewan-hewan dan diambil dagingnya lalu ia makan. Pengingkaran ini membuat gurunya geram dan akhirnya ia dikutuk menjadi seekor ikan yang menghilang ditelan laut. Jadilah ia manusia setengah ikan di laut.
Fakta tentang Putri Duyung menurut Kajian Ilmiah

Meskipun cerita asal usul dan bukti-bukti fosil banyak ditemukan diberbagai belahan dunia, hingga kini putri duyung masih tetap menjadi misteri. Mengenai benar atau tidaknya keberadaan manusia setengah ikan ini di laut dunia, hingga sekarang masih belum dapat dibuktikan, bahkan setelah para ahli biologi yang tergabung dalam WAB (World Association Biological) melakukan penelitian panjang.

Hasil penelitian yang menghabiskan dana hingga 3,2 juta US itu hanya membuahkan penemuan-penemuan hewan laut langka yang memang secara fisik memiliki kemiripan dengan ciri fisik putri duyung dalam mitologi dunia. Ya, sedikitnya ada 3 hewan tersebut. Dugong, Manatee, dan Sea cow, itulah namanya.

Dugong adalah mamalia laut yang ditemukan di perairan dangkal pantai India hingga Australia. Warnanya coklat kelabu, tubuhnya panjang sekitar 2,7 meter, dan hidup hingga usia 70 tahun.

Mantee adalah ikan sepanjang 2 meter dengan bentuk tubuh bagian atas mirip seperti wanita. Memiliki rambut panang dan hidup di perairan karibia hingga Amerika Selatan persis sama dengan Jenglot dalam bentuk raksasa.

Sea Cow (Sapi Laut) adalah mamalia laut bertubuh besar dengan panjang 7,6 meter. Bentuknya seperti sapi hanya saja kaki belakangnya tidak ada. Bagian tubuh belakangnya sama seperti ikan pada umumnya, memiliki sirip dan bersisik.

Nah, itulah beberapa hal yang saya dapat ceritakan seputar Asal Usul Putri Duyung. Terimakasih sudah menyempatkan waktu anda membaca artikel ini, semoga bermanfaat.

          8/10/2018: World: Assad’s wife Asma is being treated for breast cancer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The British-born wife of President Bashar alAssad of Syria is being treated for breast cancer, the government has said. A photograph of Asma Assad hooked up to a drip in a hospital room was shared on the Syrian government’s official Twitter and...
          Re: Israel And Hamas Are On The Verge Of WAR As More Than 150 Rockets Rain Down On The Holy Land Overnight      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Hezbollah in Lebanon is a much worse threat to Israel; more rockets, more missiles, more fighters and they're dug in deep. Neither are they surrounded like Hamas in Gaza. Lots of money and support from Iran, including Iranian fighters inside Hezbollah.
Lebanon is a state held hostage by Hezbollah, and the Lebanese Army is as useless as the UN soldiers on the border; they're all afraid of Hezbollah, plus the population of south Lebanon is very supportive of Hezbollah.
There may be a combined attack on Israel from both Hamas and Hezbollah. I'd be watching my northern border and calling up reserves If I were Prime Minister. Israel will have to crush both of them militarily for good, and it will be a bloody and costly business. There is no negotiating with them, they're fanatics, a death cult. Prosperity for their people is not a priority. Revenge, murder and genocide is their agenda, just like ISIL. Ask them, they'll tell you.
Better for this to remain a frozen conflict, because if they keep shooting, it's going to all out war, and I'm a bit nervous as to what the Russians might do, especially their air power in Syria.


          Re: Israel And Hamas Are On The Verge Of WAR As More Than 150 Rockets Rain Down On The Holy Land Overnight      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Some years ago, there was a split between Hamas and Iran. What you are seeing is Hamas, trying to earn its: way back. Iran desires constant chaos in the middle east. They have lost a fair amount in men and supplies, in Syria. While they replace these loses. They seek to keep Israel occupied elsewhere.


          Australia strips citizenship from 5 Islamic State supporters      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Under a 2015 law, anyone with dual citizenship can lose their Australian citizenship for such acts as terrorism Five former dual nationals have been stripped of their Australian citizenship because of their involvement with the Islamic State group overseas, a government minister said Thursday. A total of six people have now lost their Australian citizenship since the law was changed in 2015 to enable dual nationals to lose their citizenship rights for actions contrary to their allegiance to Australia, Home Affairs Minister Peter Dutton said. “I can confirm that five more individuals have ceased to be Australian citizens because of their involvement with Islamic State offshore,” Dutton said in a statement. Three men, two women Dutton did not identify the five. The Daily Telegraph newspaper in Sydney said they were three men and two women who had flown to Syria and Iraq to join Islamic State group fighters. It is not clear when they traveled to the Middle East and when they lost their citizenship. Australia Broadcasting Corp. said they were in their 20s and 30s and might not be aware that they were no longer Australian. Intelligence agencies began investigating them last year, the ABC said. “We’ve arrived at a position now where it’s clear through their own conduct these people have renounced their Australian citizenship. They don’t deserve to be Australian citizens and in our judgment they would pose a great threat if they were to return to Australia,” Dutton told ABC. First to lose citizenship The first person to lose Australian citizenship under the law was Sydney-born convicted terrorist Khaled Sharrouf. Sharrouf, 36, slipped out of Australia in 2013 on his brother’s passport because his own had been canceled because of his conviction for his part in a thwarted terrorist attack plot. He was left with Lebanese citizenship after his Australian citizenship was canceled in January last year. Sharrouf horrified the world in 2014 when he posted on social media a photograph of his young son clutching the severed head of a Syrian soldier. Then-U.S. Secretary of State John Kerry described that image as “one of the most disturbing, stomach-turning, grotesque photographs ever displayed.” Under section 35 of the Australian Citizenship Act, a dual national’s Australian citizenship automatically ceases if they act contrary to their allegiance to Australia by engaging in terrorism-related conduct. This includes those who fight for or who are in the service of a declared terrorist organization overseas. The Islamic State group was declared a terrorist organization for these purposes since May 2016.
          The First Year of Herod the Great’s Reign      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

A Quick Review

We will begin this article with a brief review of the major points laid out in the previous one (“John 2:12–21 and Herodian Chronology,” http://www.biblearchaeology.org/post/2018/06/29/John-212e2809321-and-Herodian-Chronology.aspx), and then go into a detailed analysis of some arguments offered against its conclusion that the reign of Herod the Great should be dated to 37 BC, per the reasons laid out by Emil Schürer in A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ.

Josephus Started the Year from Nisan

In the linked article we saw how Josephus’ own words demonstrated that he regarded the month of Nisan as the first month of the Jewish year, hence in Antiquities he followed the ecclesiastical calendar rather than the civil calendar starting in Tishri (emphasis and bracketed comments added; except where noted, the Whiston translation of Antiquities is used throughout this article):

Antiquities 1.3.3 – “But Moses appointed that Nisanshould be the first month…although he preserved the original order of the months [where Nisan, as counted from Rosh Hashanah in Tishri, was taken as the seventh month] as to selling and buying, and other ordinary affairs.”

Antiquities 3.10.5 – “Nisanis the beginning of our year.”

Antiquities 11.4.8 – “the first month; which according to the Macedonians is called Xanthicus; but according to us, Nisan.

It could perhaps be argued that calling Nisan "the first month" is purely a label, and does not entail actually counting years from it. But the fact remains that during the Second Temple period after the Babylonian exile, the Jews themselves, as reflected in both Antiquities 3.10.5 and the Mishnah, regarded Nisan rather than Tishri as "the beginning of our year," and counted their rulers' reigns from it. For our purposes, with a focus on the reign of Herod as a Jewish ruler, that is what matters.

Josephus Used Inclusive Reckoning

In addition it was established, from several examples, that the uncomplicated, plain sense of Antiquities indicates Josephus mainly followed inclusive reckoning. We know that inclusive reckoning was a normal convention in the Bible and in the Roman and Jewish worlds generally, this is not in dispute. The story of Cornelius in Acts 10 was given as a biblical example, while we observed that a straightforward reading of Josephus indicates he followed this convention in the way he handled the time spanned by several pairs of independent, unrelated events: the 27 years from Pompey’s taking of Jerusalem in 63 BC to the start of Herod’s de facto (“in fact”) reign in 37 BC following the siege of Jerusalem, the 107 years from the start of Herod’s reign in 37 BC until the Temple fell to Titus in AD 70, and the seventh year of Herod’s reign matching up with the year of the Battle of Actium on September 2, 31 BC, thus requiring his first year to have been in 37 BC. Since these three examples are obviously discussed in Antiquities—in 14.16.4, 20.10.1, and 15.5.2 respectively, with the last one also addressed in Wars 1.19.3—what Andrew E. Steinmann (“When Did Herod the Great Reign?” Novum Testamentum 51 [2009]: 1–29) states in his note 8 (p. 2) is not borne out by the evidence:

Schürer claimed that Josephus used inclusive reckoning (1896 edition 1.200–201, Vermes and Millar edition, Schürer, History 326–327). If Josephus used inclusive reckoning to arrive at thirty-seven and thirty-four years [the first giving the time from Herod’s Roman appointment to his death, the second from his siege victory to his death, Ant. 17.8.1] (i.e., the years 40–4 BCE inclusive totals thirty-seven), such inclusive reckoning is not indicated elsewhere in Josephus (emphasis and bracketed comment added).

The cited instances do indicate Josephus used inclusive reckoning elsewhere. They should predispose us to view the 37 and 34-year time spans the same way. With one small, but as we shall see, significant correction: Josephus does does not refer to the "siege victory" in Antiquities 17.8.1, but to the death of Antigonus: "When he had done these things, he died...having reigned since he had procured Antigonus to be slain thirty four years." It is an important difference.

Josephus Sometimes Gave Time Durations

The few exceptions to inclusive reckoning in Josephus’ writings were seen to reflect elapsed time, or rather, time durations of single events that covered a period of time from start to completion. Such was the case where Herod's 18th year was said to mark the start of the 46 years the Temple was “a-building,” and with the 126 years that had elapsed since the Hasmonean dynasty was first set up until its last king died. Whereas time spans between two different events were reckoned inclusively as expected, the duration of what were essentially single events having a defined start and end point were dealt with differently. They were treated like birthdays; the first example looked at when the Temple became 46 years old, the second at when the Hasmonean dynasty became 126 years old. Since it is self-evident that one would never say a month-old infant was reckoned as being one year of age, exceptions like these to the normal inclusive reckoning approach are to be expected. But in saying this, we must insist that such exceptions to accommodate the duration of an event do not set aside the general principle of inclusive reckoning, nor reckoning specifically from Nisan in the case of the post-exilic (Second Temple) Judean kings.

I initially thought it would be sufficient to press these three simple, positive evidences upon the reader, deeming them adequate in themselves to powerfully call into question the validity of any chronological approaches that began the de facto reign of Herod in 36 rather than 37 BC. But the more I reflected on the matter, the more I realized that it was the very complexity of the arguments put forth by W.E. Filmer (“The Chronology of the Reign of Herod the Great,” Journal of Theological Studies 17.2 [1966], pp. 283–298) and Steinmann that might cause some readers to be swayed by them. Some people are impressed by cleverness, while for others it is far easier to simply accept these scholars’ judgments on authority than to analyze their arguments. Still others may feel a certain loyalty to particular scholars for other reasons, such as Steinmann’s reputation as a conservative scholar with a significant book on biblical chronology to his credit.

But in the end, none of those factors should influence our evaluation of their arguments, only the strength of the logic and data they present to make their cases. Therefore, before turning to consider the death date of Herod, it is necessary to offer some specific rebuttals to the Filmer/Steinmann contention that Herod’s reign must be dated from his appointment by the Romans, supposedly in 39 BC.

The Attacks on the “Schürer Consensus”

The approaches of Filmer and Steinmann involve attacking what Steinmann dubs the “Schürer consensus.” Their arguments primarily involve seeking ways to get around the manifest appearance of non-accession (inclusive) dating of reigns from Nisan seen in Josephus. But when we closely examine the evidence, we see this effort is built on a framework of assumptions, questionable interpretations, and outright accusations of error leveled against Josephus. In what follows we will attempt to demonstrate the existence of this shaky framework, and call for a return to a solid structure based on accepting the fundamental reliability of Josephus as an historian, with his work interpreted in a straightforward manner.

An Insistence on Non-Inclusive Dating

The fundamental way the Filmerians reinterpret Josephus is by insisting that he consistently used non-inclusive dating in Antiquities, with the month of Tishri (September/October) viewed as the first month of the year. In this approach, the year an event occurred in is not included in the counting. This means that in the case of reign lengths of rulers, where this approach is known as accession-year reckoning, counting began with the first of Tishri after the start of a king’s reign, while with other matters actual reckoning (as we count things today) was used, with the first year counted on the first anniversary after the event.

The problem is, the records of the Jews themselves indicate non-inclusive, accession-year, Tishri-based dating was not followed after the return from the Babylonian exile. The Mishnah, the third century AD rabbinic compilation of Jewish oral tradition, clearly supports inclusive, non-accession reckoning from Nisan during the Second Temple era that included Herod’s reign:

On the first of Nissan is the [cut off date for the] New Year regarding [the count of the reigns of the Jewish] kings [which was used to date legal documents. If a king began his reign in Adar even if was only for one day that is considered his first year, and from the first of Nissan is considered his second year…] On the first of Tishrei is the New Year for [the counting of] years [of non-Jewish kings], for the Shemittah and the Yoveil count...” (http://www.emishnah.com/moed2/Rosh_HaShanah/1.pdf; brackets with summarized Gemara commentary original, emphasis added).

This tells us there were two main calendars (there were minor ones as well, but they can be ignored for our purposes). One began in Tishri and applied to counting years dealing with civil affairs, specifically in regard to kings of foreign nations, sabbatical (shemittah) years, and jubilee (yoveil) counts; the other began in Nisan and applied to Jewish kings and religious festivals. In emphasizing the primacy of Nisan dating for Josephus and for Herodian chronology in particular, we do not deny that Tishri accession-year dating applied to kings’ reigns during the First Temple period, as well as to the reigns of the Babylonian and Persian rulers over the Jews during the Babylonian captivity. But we must insist, on the basis of the Mishnah and the testimony of Josephus, that such reckoning did not apply to Second Temple, post-exilic kings of the Jews like Herod. The evidence clearly indicates that the Jews reckoned Nisan as the first month of their year as far back as the Babylonian exile. We see this unambiguously stated in Esther 3:7 (NASB):

In the first month, which is the month Nisan, in the twelfth year of King Ahasuerus, Pur, that is the lot, was cast before Haman from day to day and from month to month, until the twelfth month, that is the month Adar.

If the first month was Nisan and the twelfth was Adar for Queen Esther, a loyal Jew, the ecclesiastical calendar’s ordering of the months was obviously normative in Jewish minds by that time. There is no clear biblical evidence that the Jews thereafter ever viewed Tishri as the first month of the year for reckoning the reigns of their own rulers.

Preoccupation with Herod’s Roman Appointment

This brings up an important point about Steinmann’s approach to Herod’s reign. He consistently refuses to treat it as beginning with the deposing of Antigonus (Ant. 17.8.1) following the siege of Jerusalem, but insists it began with the Roman appointment. But why must we suppose that, just because the Romans had something to do with his getting the position, their involvement somehow made Herod a non-Jewish, foreign king to whom Tishri dating applied? Antigonus was likewise made king of Judea by the intervention of a foreign power, in his case the Parthians, yet no one tries to represent him as a foreign king. What makes one a foreign king with his reign reckoned from Tishri is ruling over a country other than Judea. This was not the case with Herod. It has to do with a uniform approach to record keeping in affairs of state.

Moreover, Steinmann’s proposal that Herod dated his reign from when the Romans granted him the throne of Judea is beside the point. For our purposes it ultimately does not matter how Herod may have viewed the start of his reign, but how Josephus did and recorded it in his histories. For argument’s sake, the strongest indicator that Herod may have personally placed priority on his Roman appointment could be seen in his coins. Steinmann cites numismatic evidence in support of Herod using Rome-based dating of his reign on page 27:

Herod’s first coins, issued to replace Hasmonean currency, are also the first dated Jewish coins. They are dated to “year three.”

Pictures of these coins, derived from David Hendin’s authoritative Guide to Biblical Coins, can be found at http://www.coinsoftime.com/Articles/The_Coins_of_Herod_the_Great.html. Then he continues:

Clearly, Herod counted the year he first reigned in Jerusalem as the third year of his reign. This means that he counted his first regnal year as beginning no later than Tishri 38 BCE and issued his first coinage shortly after conquering Jerusalem in 36 BCE (emphasis added).

We may regard the supposition that “Herod counted the year he first reigned in Jerusalem as the third year of his reign” as likely, since there are no known Herodian coins bearing year one or two (or any) dates. But the emphasized statement following it depends on first assuming the Filmerian view that Herod was named king by the Romans in 39 BC with non-inclusive accession-year dating applied (39 BC up to the end of Elul being his accession year), followed by the taking of Jerusalem in the fall of 36 BC. The coinsoftime.com website disagrees, saying the coin’s date refers to Herod’s capture of Judea in 37 BC. Steinmann has obviously allowed his assumptions to lead his arguments here.

It should also be observed that Steinmann deals with coin matters very carefully, pointing to the “year three” notation as evidence Herod dated his reign from his Roman appointment, yet in the case of Herod’s son Antipas going to great pains to argue against the numismatic evidence:

Antipas lost the tetrarchy of Galilee and Perea in the second year of Gaius (38/39 CE) and the latest coins minted under his authority are dated to his forty-third year. This means that he claimed to have begun his reign in 5/4 BCE. Why would Archelaus and Antipas claim to have reigned from 4 BCE if Herod did not die in that year? Is this not proof that Herod must have died in 4 BCE and not 1 BCE? (p. 20).

It would seem so on the surface, but Steinmann then goes on to argue at length (devoting five pages to this), on a conjectural basis with considerable reading between the lines, that Herod actually did not die in 4 BC, and the evidence of the coins is misleading in this case. This is a discussion that must be tabled for now. My only point in bringing it up is to show that Steinmann is willing to reinterpret the apparent sense of the evidence when doing so will further his argument.

Let us return to our main point, that Herod’s possible view of the start of his reign is less important than how Josephus viewed it. As we saw earlier when discussing the evidence for inclusive reckoning in Josephus, the examples of Pompey’s 27 years, the Temple’s fall after 107 years, and the Battle of Actium assigned to Herod’s seventh year, all rely on dating from 37 BC. So, too, does the rebuilding of the Temple in Herod’s eighteenth year. None of these figures work with Josephus’ own time spans if they are counted from the Roman appointment three years previously. In presenting the synchronisms as he did, it is clear that, so far as Josephus was concerned, the taking of the city and deposing of Antigonus took priority over the Roman appointment for dating purposes. So, if our goal is to understand Josephus rather than read our own preferences onto his records, that is the basis we likewise should prefer for dating.

At this juncture I wish to mention an insight Ed Rickard shared on his The Moorings website, https://www.themoorings.org/Jesus/birth/Herodian_chronology.html. He proposes that the more detailed information in Antiquities was due to Josephus uncovering additional sources of authoritative, reliable information for dating the reign of Herod after Wars was written. Filmer had pointed out (pp. 286–287) that Josephus included nothing in Wars about the consular year and Olympiad synchronizations Antiquities gives for the 40 and 37 BC regnal start dates. Filmer, filtering this observation through his presuppositions, concludes that Josephus devised his own date synchronizations and introduced dating errors into Antiquities in the process.

There is another way of looking at it, however, that does not require demeaning Josephus: to posit that the additional information sources were official Roman records not known to him until after Wars was written, plus what might be called, as Ralph Marcus and Allen Wikgren translate it in the Loeb version of Antiquities 15.6.3, “Herod’s Memoirs.” This idea is attractive. It is highly probable that official records would have reflected consular dating, while information written by Herod himself would also likely have been from a Roman perspective, given how much he owed them for his exalted position. But even if it was, the question remains: did Josephus himself embrace that perspective in the way he wrote Antiquities? For most Herodian events it makes no substantive difference whether Josephus’ records reflect a January or Nisan first month, but it does matter when we consider exactly when Herod died. That is a matter for future consideration.

It is also worth noting that, notwithstanding the evidence of the coins which, as legal tender of the realm, would naturally have reflected Roman preferences, Herod expended great effort to have the Jews regard him as one of their own rather than a Roman pawn. This is particularly clearly illustrated in the remarks he made in Antiquities 15.11.1 before undertaking the building of the Temple:

I think I need not speak to you, my countreymenOur Fathers indeed, when they were returned from Babylon, built this temple to God Almighty… And it hath been by reason of the subjection of those fathers of ours… I will do my endeavour to correct that imperfection, which hath arisen from the necessity of our affairs, and the slavery we have been under formerly…(emphasis added).

Such self-evident intent to foster an identification of himself with the Jews and gain their loyalty is inconsistent with Steinmann’s insistence that only Roman views mattered to Herod:

Since Herod was appointed by a Gentile power, he probably [assuming a 39 BC appointment as king] began to count his official regnal years as beginning on the following Tishri (September/October) of 38 BCE (since the Jewish civil year began on Tishri). He may have counted his years as beginning in Nisan (March/April) of 38, but this is less likely, since this was the beginning of the religious year, and it would have been unwise to count a Gentile appointment from a sacred Jewish date….This also implies, however, that in Antiquities Josephus numbered Herod’s regnal years from his appointment by the Romans (p. 27, emphasis and bracketed comments added).

All of that is pure conjecture; notice the words “probably,” and “may have.” Consider as well, that apart from being the start of a month—sharing certain prescribed rites with other first days of months (Num. 10:10, 28:11–15), including the first of Tishri—there was nothing especially “sacred” about the first day of Nisan. It was primarily a starting reference point, the first month of the year, from which the Jewish feasts and fasts mandated by the Torah were ordered. It carried with it none of the special “sacredness” that characterized those dates and the weekly Sabbath (Lev. 23).

To wrap up this phase of the discussion, the Mishnah’s stipulations regarding the Tishri dating of kings were for record keeping purposes relative to other countries, not how kings reigning over the Jews from Jerusalem started their rule. Tishri dating therefore does not apply to Herod as a king of Judea. Yet, despite the united testimony of Scripture, Josephus and the Mishnah in favor of inclusive reckoning from Nisan from the time of Esther onwards for Judean kings, Filmer and Steinmann argue against that evidence, asserting that Josephus used accession-year, non-inclusive reckoning from Tishri. They then use this conjecture as the basis for a frontal attack on the plain sense of Josephus’ records. Filmer was the first modern scholar to take this tack, citing Edwin Thiele to claim that the reigns from Solomon to Zedekiah (pre-exilic rulers of the united monarchy, it should be noted) were reckoned from Tishri (p. 294), and then extrapolating from that to Herod. But surely the knowledgeable rabbis who put the Mishnah together had their own post-exilic history and the dating norms that arose from it down pat, which Josephus’ focus on Nisan dating indicates he likewise followed. Arguing against it appears to be flouting the evidence.

An Insistence on Factual Reckoning: The Actium Issue

Nevertheless, Steinmann chose to align himself closely with Filmer on this and many other matters. One is the Actium issue. He deals with it briefly on pages 5–6 in the context of critiquing the work of P.M. Bernegger, “Affirmation of Herod’s Death in 4 BCE,” Journal of Theological Studies 34 (1983), 526–531. What his objections boil down to is an insistence on looking at Josephus’ data through the lens of factual (date-specific), non-inclusive reckoning from September 2, 31 BC. For example, Bernegger (p. 529) cites Josephus’ discussion about the Roman tax registration in Syria during AD 6:

Josephus stated that the registration was completed in the thirty-seventh year after Actium. The battle of Actium took place in 31 B.C., thirty-six factual years before the completion of the Syrian registration. In this instance, Josephus counted inclusively, and without any ambiguity.

Steinmann protests, “However, Bernegger’s reasoning only works if one forgets about the date of the Battle of Actium, September 2, 31 BCE.” This reveals his Filmerian assumptions. Shelve the idea that factual, to-the-day dating matters, together with the presumption of non-inclusive year counts, and the problem vanishes. Steinmann also projects his own bias onto Bernegger when he writes, “Years after Actium commenced on September 3, not on the following January 1, as Bernegger’s calculations assume.” But as a follower of Schürer’s approach that adhered to Jewish and Roman inclusive dating conventions, Bernegger’s year count would have been inclusive, making the first year “after Actium” begin in 31 BC, not the following January. This makes 30 BC the second year after Actium, and so on until the 37th year in AD 6. Whether Bernegger used a January-to-December Julian calendar or Nisan to Adar, the inclusive approach still makes September 2 part of 31 BC rather than 30 BC. Thus, we see that Steinmann has here criticized a misrepresentation of Bernegger’s position. His so-called “Schürer consensus” increasingly resembles a convenient straw man for him to attack. It bears only passing resemblance to the actual positions of Emile Schürer and those who followed him.

The problems posed by the Battle of Actium against Filmer and Steinmann’s interpretation get worse. For example, Steinmann claimed in note 83 of his article:

The Battle of Actium [September 2, 31 BC] would have taken place at the very end of Herod’s seventh year, since Tishri can begin no earlier than September 20 and no later than October 19. In 31 BCE the Babylonians counted September 21 as the first day of Tishri (Richard A. Parker and Waldo H. Dubberstein, Babylonian Chronology 626 BCE–AD 75 [Brown University Studies 19, Providence: Brown University, 1956] 43). This confirms that Herod started his regnal years in Tishri, not Nisan (emphasis and bracketed comment added).

But this is circular reasoning. All this statement proves is that the Battle of Actium took place in the sixth month, Elul, just before Tishri started. It does not indicate that Actium was at the very end of Herod’s seventh year, or of any year. To claim that means first assuming a Tishri-based year—the very thing Filmer and Steinmann must prove—as well as factual dating. If Nisan-based inclusive dating was used instead, Actium would still have occurred just before Tishri, but would have fallen in the middle of Herod’s seventh year. Not only does this logic fail, the claim again flies in the face of Josephus’ testimony in Antiquities that his historical records for the Jews revolved around the Nisan-based ecclesiastical calendar, not the civil calendar using a Tishri New Year. We should place priority on the source material’s own interpretation of itself, not on a modern scholar’s reinterpretation of it. If it makes good sense as written, there is no real reason to reject it.

Further to this, at http://www.nowoezone.com/NTC04.html, Kenneth Frank Doig observed:

Andrew E. Steinmann...claims that the Battle of Actium in Herod’s 7th year on September 2, 31 BCE establishes Josephus “confirms that Herod started his regnal years in Tishri, not Nisan.” However, the dating is such that it was Herod’s 7th year reckoned from either Nisan or Tishri. Because of using dating from Tishri Steinmann elsewhere says Josephus “contradicts” himself.

My own independent analysis, put into a spreadsheet long before I read Steinmann’s article, agrees with Doig’s conclusions. Whether Nisan (March/April) or Tishri (September/October) reckoning is used for the start of the year, both of these possible New Year’s dates fall squarely into the January-to-December year of 31 BC.

In the end, what “Alexander” wrote (https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/herods-death-jesus-birth-and-a-lunar-eclipse/), quoted in my last article, still applies:

Despite any counting methods that may be employed by various authors, whether Nisan to Nisan, Tishri to Tishri, or even January to January, it holds true nonetheless that if the spring of 31 BCE is his seventh year, then the spring of 32 BCE is his sixth year, the spring of 33 BCE is his fifth year, and so on, making the spring of 37 BCE his first year (emphasis added; the argument would remain true if all instances of “spring” read “fall” instead).

The Filmerian Reinterpretation of Josephus

We will now undertake a point-by-point analysis of Steinmann’s case against the “Schürer consensus.” As observed above, he repeatedly emphasizes the significance of the de jure (in law) date of Herod’s Roman appointment over the de facto (in fact) date of taking Jerusalem. This is intimated as early as page 2, right after summarizing the main points favoring the 37 BC consensus for the start of Herod’s reign:

Despite this widely held opinion that Herod reigned from 40 (37) to 4 BCE, this was neither the consensus before Schürer nor has it gone unchallenged in the last half century. Most disturbingly, the Schürer consensus assigns only thirty-six years to Herod’s reign, thirty-three of them in Jerusalem, whereas Josephus reports the figures as thirty-seven and thirty-four respectively. All early Christian sources place the birth of Jesus after Passover in 4 BCE, with most of them placing it in sometime in late 3 or early 2 BCE (emphasis added).

Concerning these comments, three observations can be made:

First, we need to be clear: Herod did not in fact reign over the Jews from 40 BC on (or 39 BC, if one follows the Filmerian reinterpretation of Josephus), but from 37 BC (36 BC per Filmer and Steinmann). The “widely held opinion”—the “Schürer consensus”—views him in 40 BC merely as king-designate, and in Roman eyes only, until the city was actually taken and placed under his control. Antigonus, as we shall see, was the king of the Jews in every measure of the word—title (including on his coins, which bore the inscription BACILE?C ANTIΓONOY (of King Antigonus), see http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=1063), government control, residence in Jerusalem, and acceptance as king by those he ruled—from 40 BC until Herod’s siege removed him and led to his death in 37 BC. This is surely a common sense observation, but it must unfortunately be specifically pointed out, lest the complex arguments put forth by Filmer and Steinmann obscure it.

Second, Steinmann asserts that the “disturbing” Schürer consensus contradicts the figures given by Josephus for the 37 and 34 years of his reign as measured from the Roman appointment and the taking of the city respectively. Actually, what is disturbing is this misrepresentation, for no conflict with Josephus can be found. Schürer himself wrote, in his note 165:

Herod died shortly before a Passover (Antiq. xvii.9.3; Wars of the Jews, ii.1.3), therefore in March or April. Since Josephus says that he reigned thirty-seven years from the date of his appointment, thirty-four years from his conquest of Jerusalem (Antiq. xvii.8.1; Wars of the Jews, i.33.8), it would seem as if, counting thirty-seven years from the year B.C. 40, he must have died in B.C. 3. But we know that Josephus elsewhere counts a year too much, according to our reckoning…The reason of this is that he counts portions of a year as a year [i.e., he counts inclusively]; and, indeed, he probably, according to the example of the Mishna, reckons the years of the king’s reign from Nisan to Nisan. If this be so, the thirty-fourth year of Herod would begin on the 1st Nisan of the year B.C. 4, and Herod must in that case have died between 1st and 14th Nisan, since his death occurred before the Passover. That this is indeed the correct reckoning is confirmed by astronomical date, and by the chronology of the successors of Herod (bracketed comment added).

Since at this time we will not discuss the death of Herod, we will skip over the last two lines (although we agree with them), and just note that there is nothing in what Schürer wrote to conclude that he disagreed with Josephus’ 37 and 34-year figures. His reasoning is actually predicated around accepting them as written. Neither did he accuse Josephus of error, as Steinmann does (“ Thus, Josephus is in error,” p. 7) in reference to his matchup of consular and Olympiad dates. (See also page 28, “Josephus made mistakes in Antiquities 14.389, 487 when reporting the consular and Olympian dating of the beginning of Herod’s reign.” The supposition that there was a direct conflict between Josephus’ equating the consular year of Calvinus and Pollio with the 184th Olympiad is addressed under “A Closer Look at the Consular Years,” below.) On the contrary, Schürer fully accepted those numbers and sought to understand them as Josephus and the Jews did, rather than imposing modern non-inclusive dating conventions upon them. The only contradiction is not with Josephus, but with the ultimately unsupported insistence of Filmer and Steinmann on using non-inclusive rather than inclusive reckoning, and that from Tishri rather than Nisan.

Third, he states that early Christian sources place the birth of Christ after 4 BC, generally in late 3 or early 2 BC. It should be pointed out, however, that those sources are not unanimous about a specific year, which indicates they reflect not accurate records but tradition (i.e., early Church hearsay). Jack Finegan’s Handbook of Biblical Chronology (p. 291) gives several dates suggested by early sources. Although it is true that a majority are listed as 3/2 BC, it should not escape our notice that these give a date range, and there are a number of outliers. To take these reports as authoritative is to depend on unproven tradition rather than a single well-attested year. If Luke, arguably the most historically picky of the New Testament writers, did not pinpoint the year for us, nor did any of the other inspired apostles who knew Him (and His mother Mary) best, we have no objective criterion for dating Christ’s birth, only old theologians’ tales. We must conclude, therefore, that early Church tradition gives us no clear year for the Savior’s birth, and therefore no conclusive help in pinpointing the year of Herod’s death.

Reinterpreting Three Incontestable Points

Beginning on page 8 of his article, Steinmann raises several critiques against 37 BC as the start of Herod’s de facto reign. He begins by presenting three incontestable points from Antiquities 14:

- Herod’s siege of Jerusalem ended during the consular year of Agrippa and Gallus, which coincided with the 185th Olympiad, “on the third month, on the solemnity of the fast”

- The city fell 27 years after it had under Pompey, on the same day

- The last Hasmonean, Antigonus, was put to death by Antony 126 years after the Hasmonean dynasty was first set up

Steinmann first admits (p. 9) that “the consular year and Olympiad given by Josephus indicates that Herod took Jerusalem in 37 BCE.” This is objective fact. But then he immediately makes two assertions with no such firm basis: “It was the Day of Atonement (“the fast”) on 10 Tishri in the Jewish calendar, but the third month (September) in the Greek calendar” (parentheses original, emphasis added). In what Josephus wrote there is no discernible indication that Greek months entered into the picture at all, nor reason to pivot from Greek months to Jewish days: “This destruction befel the city of Jerusalem when Marcus Agrippa and Caninius Gallus were consuls of Rome; on the hundred eighty and fifth olympiad; on the third month; on the solemnity of the fast” (Ant. 14.16.4). In the post-exilic era several Jewish months, including the third, were routinely designated by their order in the calendar rather than their Jewish names. Scripture itself demonstrates this in Esther 8:9, “in the third month (that is, the month Sivan),” where the parenthetical clarification is part of the verse, and in Ezekiel 31:1, “in the third month.” We can confidently expect Josephus followed that post-exilic convention. The parenthetical explanation in Esther 8:9 also demonstrates the standardized inclusive counting the Filmer camp denies, for Tammuz, not Sivan, would have been specified as the third month if the Jews had used actual, non-inclusive reckoning.

Steinmann’s assertions about the day and month of Jerusalem’s fall appear to arise not from what Josephus wrote, but from the Filmerian preoccupation with Tishri dating. There is no reason to suppose that Josephus, a Romanized Jew whom we already know—from his own words, no less—viewed Nisan as the first month of the year, would refer to a Greek month out of the blue, particularly without also naming it for his readers unfamiliar with Greek conventions (recall how he explained Xanthicus earlier). It also makes little sense that Josephus would flip-flop with his calendars, giving the month in Greek terms, but the day in Jewish terms. The odds are overwhelmingly against it. A straightforward understanding of the passage indicates the Jewish month of Sivan, the third month of the ecclesiastical calendar, was meant. This means “the fast” is impossible to assign to the Day of Atonement in Tishri, the seventh month. “The fast” has another more likely meaning, to be discussed later.

Steinmann then (p. 9) presents two other considerations which, he claims, “contradict” the 37 BC date indicated by both consular year and Olympiad reckoning. First, he says, the 27 years that passed after Pompey takes one to 36 BC, not 37 BC. Two problems exist here: first, he again assumes without supporting evidence that it was the Day of Atonement in Tishri, and second, he makes the further undemonstrated assumption that non-inclusive, actual dating was used. In short, he is using his (and Filmer’s) assumptions as the basis for claiming Josephus was in error, instead of trying to understand the data as Josephus understood it.

As for the second “contradiction,” Steinmann says that there is no evidence of any government by the Hasmoneans until 162 BC, therefore the 126 years had to be reckoned from 36 BC, not 37 BC. But as discussed in the previous article of this series, this overlooks the detail that Antiochus IV Epiphanes died in 163 BC, vacating the Syrian kingship over the Jews and defaulting to leaving the Hasmoneans in power. By recognizing this we can say that the Hasmonean dynasty endured for 126 years.

Three Considerations Favoring Actual, Non-Inclusive Years?

At this point in his article, it is apparent that Steinmann feels the pressure of the “Schürer consensus” against the Filmerian position he has staked out: “Nonetheless, the Schürer consensus could hold that the data given by Josephus here were reckoned by inclusive reckoning, making no conflict” (p. 10). Indeed, it not only could, but it does. But then he adds, “However, that Josephus was not using inclusive reckoning and that these data should be seen as reporting actual years is demonstrated by three more considerations” (p. 10). What are these considerations?

Supposed Conflict of the High Priest Chronology with the Consular Years

The first he owes directly to Filmer (p. 287): “Josephus also contradicts his own consular year for Herod’s conquest of Jerusalem by his chronology of the high priests.” The main assumption behind this is that Josephus used factual, to-the-day dating for the reigns of high priests, similar to the way the Romans reckoned the reigns of their emperors. But another assumption is less obvious: that Josephus’ account of Hyrcanus II and Antigonus views their “reigns” only as those of high priests, not kings. We will discuss this matter in detail below.

The Alleged Passivity of Sosius

The second consideration arises from a conflict Steinmann, again following Filmer (p. 286), sees in Dio’s Roman History, which he claims “casts doubt on the Schürer consensus that the conquest of Jerusalem occurred in 37 BCE.” Here I quote his argument in full (p. 11):

Concerning 37 BCE Dio states (49.23.1–2):

…during the following year [37 BCE] the Romans accomplished nothing worthy of note in Syria. For Antony spent the entire year reaching Italy and returning again to the province, and Sossius [sic], because anything he did would be advancing Antony’s interests rather than his own, and he therefore dreaded his jealousy and anger, spent the time in devising means, not for achieving some success and incurring his enmity, but for pleasing him without engaging in any activity (emphasis and brackets added).

Thus, Sossius would not have helped Herod—a man favored by Antony—capture Jerusalem in 37.

Rather than teaching that Sosius was entirely passive during 37 BC, the Dio passage merely tells us, and quite specifically, that the Romans accomplished nothing of note in Syria. The sense is that, lest personal successes in Syria might inadvertently offend the uninvolved Antony, Sosius likewise did nothing there. This text does not address activities Sosius might have pursued in Judea at Antony’s specific behest, however. Making the assumption that Sosius’ fear of affronting Antony paralyzed him into inactivity everywhere is entirely unwarranted. Since Dio emphasizes Sosius’ desire to please Antony, if Antony wanted him to help Herod with the siege of Jerusalem, of course he would! That is exactly what the text says in Antiquities 14.16.1: “Sosius [was] sent by Antony, to assist Herod.” The supposed problem Filmer and Steinmann see is nonexistent. Consistent with this, in Wars 1.17.2 Josephus elaborates a little further:

For after the taking of Samosata [in 38 BC], and when Antony had set Sosius over the affairs of Syria, and had given him orders to assist Herod against Antigonus, he [Herod] departed into Egypt; but Sosius sent two legions before him into Judea, to assist Herod, and followed himself soon after with the rest of his army (emphasis and brackets added).

This information is in direct conflict with the idea that Sosius “would not have helped Herod” to capture Jerusalem in 37 BC. Therefore, we can dismiss the Dio “problem” as being nothing of the sort for the “Schürer consensus.”

The Sabbatical Years

The third consideration adduced by Steinmann against a 37 BC fall of Jerusalem is tied to the Jewish sabbatical years. The sabbatical years are brought up in two places in Antiquities in conjunction with the start of Herod’s reign. Describing the siege undertaken by Sosius and Herod, Josephus records:

Now the Jews that were inclosed within the walls of the city, fought against Herod with great alacrity and zeal...and making use of brutish courage, rather than of prudent valour, they persisted in this war to the very last. And this they did while a mighty army lay round about them; and while they were distressed by famine, and the want of necessaries: for this happened to be a sabbatick year (14.16.2, emphasis added)

He continues the story in the next chapter, observing:

Nor was there any end of the miseries he [Herod] brought upon them [the defeated Jews]: and this distress was in part occasioned by the covetousness of the prince regnant [Herod was confiscating silver and gold wherever he could find them]; who was still in want of more; and in part by the sabbatick year, which was still going on, and forced the countrey to lie still uncultivated: since we are forbidden to sow our land in that year (15.1.2, emphasis and bracketed comments added).

These details give us a way to determine the year that Herod took Jerusalem, but only if we can identify with confidence at least one other post-exilic sabbatical year to synchronize with it. Once again following Filmer’s lead (pp. 289–291), Steinmann presents this argument (p. 11):

Finally, it should be noted that Herod besieged Jerusalem at the end of a Sabbatical year when food supplies were running low. This was the same situation in mid-162 BCE near the end of a sabbatical year. Thus, Tishri 163–Elul 162 was a Sabbatical year. Since the summer of 162 BCE fell during a Sabbatical year, the summer of 37 BCE could not have been a Sabbatical year. Instead, Tishri 37 BCE–Elul 36 BCE was also a Sabbatical year. Since food supplies would have been adequate at the beginning of the Sabbatical year, Jerusalem could not have fallen to Herod in Tishri 37 BCE as the Schürer consensus holds. Instead, Jerusalem fell at the beginning of the following year (Tishri 36), with the siege taking place during the summer of the Sabbatical year (summer of 36 BCE).

To begin with, I have no idea how Steinmann concluded that his “Schürer consensus” holds that Jerusalem fell to Herod in Tishri. None of the references I looked at that accept a 37 BC de facto start for the reign of Herod place the taking of Jerusalem in Tishri, but in early summer, generally the month of Sivan (June of 37 BC, cf. http://www.nowoezone.com/NTC04.html). This conclusion follows the logic that the “siege of five months” (Wars 1.18.2) began “after the rigor of winter was over” (Ant. 14.15.14) around February, and concluded in the “summer time” (Ant. 14.16.2), “in the third month” (Ant. 14.16.4) of the Nisan-based ecclesiastical calendar Josephus favors. No, those who follow Schürer do not think Jerusalem fell in Tishri.

Now, the validity of all of Steinmann’s sabbatical year reasoning, including the assertion that 163–162 BC was a sabbatical year, depends on first accepting the foundational premise of a Tishri-based, actual/accession-year/non-inclusive dating scheme, and then presuming on the accuracy of the sabbatical year determinations made by Ben Zion Wacholder (“The Calendar of Sabbatical Cycles During the Second Temple and the Early Rabbinic Period,” Hebrew Union College Annual 44 [1973], 153–193). Quite possibly under the influence of Filmer’s 1966 article, Wacholder decided to revisit the careful earlier study done by Benedict Zuckermann (Treatise on the Sabbatical Cycle and the Jubilee, translated by A. Löwy from the German original of 1856), and concluded Zuckermann’s dates for the sabbatical years were a year too early. Of particular note is that he concluded that 37-36 BC, Tishri through Elul, was a sabbatical year, aligning it with Filmer’s date for Herod taking Jerusalem.

So, which is more accurate for the post-exilic period, the sabbatical year determination of Wacholder, or the one by Zuckermann? A detailed discussion of the issues involved is given in a Wikipedia entry (https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Sabbatical_Years) that references the work of many acknowledged authorities, such as Parker and Dubberstein, Edwin Thiele, and Jack Finegan. It also draws on the work of ABR's Dr. Bryant Wood and several ABR Associates, including biblical chronologist Rodger Young and Dr. Douglas Petrovich. After acknowledging that the geonim (medieval Jewish scholars) and the modern state of Israel follow Zuckermann’s approach, this significant admission seems to be depreciated in favor of a sympathetic focus on Steinmann’s views favoring Wacholder. Arguments are also presented there based on the Seder Olam in support of Wacholder’s dates, but they are ultimately rendered indecisive by translation uncertainties. Their uncertainty is compounded by the fact that the Talmud demonstrates that even the leading rabbis could not agree on when the sabbatical years after the Second Temple should be observed (for example, see the convoluted discussion given in Mas Arachin 12a–12b, http://halakhah.com/pdf/kodoshim/Arachin.pdf). Without a solid, objective basis for translating its problem passages bearing on the sabbatical years, the Seder Olam provides no conclusive help in choosing between the approaches of Zuckermann and Wacholder. We must look elsewhere for a basis to make the choice.

I believe we find this basis in the detailed analysis of sabbatical year evidences of Wacholder and Zuckermann presented by Bob Pickle. The above-cited Wikipedia article is incomplete without considering the balanced treatment Pickle sets forth (as well as Blosser’s study, see below), which would help readers better appreciate why, as the Wikipedia article admits, “there are many prominent scholars who still maintain a cycle consistent with Zuckermann’s conclusion of a 38/37 BCE Sabbatical year.” Pickle’s two online articles, “When Were the Sabbatical Years?” (http://www.pickle-publishing.com/papers/sabbatical-years.htm) and “Which Years Were the Sabbatical Years?” (http://www.pickle-publishing.com/papers/sabbatical-years-more.htm), are of such high quality, they should have been published in a scholarly journal. Here we merely summarize some of their key points.

Wacholder had presented ten lines of evidence for his sabbatical year determinations, and Pickle bases his study on them. They are:

The Pledge of Nehemiah 10:31
Alexander’s Grant of Tax Exemption
Judah Maccabee’s Defeat at Beth-Zur
Simon’s Murder
Herod’s Conquest of Jerusalem
Herod Agrippa’s Reading of the Law
Note of Indebtedness from Nero’s Reign
Destruction of Second Temple
Land Contracts of Bar Kochba
Tombstones from Zoar

For each of these topics Pickle examines the data, contrasts how the Zuckermann and Wacholder approaches deal with it, and draws conclusions about which does a better job at explaining the data. In his Introduction he asks, “So which proposal is correct? First of all, why does it matter? It matters because this question is pertinent to a study of the 70 w

           Syria recorded 68,000 deaths in 2017: registry chief       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Syria's civil registries recorded 68,000 deaths in the war-torn country in 2017, pro-regime daily Al-Watan reported its head as saying Thursday."Last year,...
           Leaflets dropped over Syria's Idlib call for...       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
BEIRUT (AP) - Syrian military helicopters on Thursday dropped leaflets over parts of the rebel-held northwestern province of Idlib, calling on residents to...
           The Latest: UN says civil war has cost Syria $388B in...       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
BEIRUT (AP) - The Latest on developments in Syria (all times local):8:20 p.m.A United Nations agency says Syria's seven-year-long civil war has cost the...
          Israeli Aid to Syrians Offers Hope for Future Peace      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
On August 3, The Times of Israel reported that Israel has frozen its aid to Syrian citizens, dubbed “Operation Good Neighbor,” and has begun to dismantle its field clinic used to treat those wounded in the Syrian Civil War. These developments come in the wake...
          Mental health in Syrian children with a focus on post-traumatic stress: a cross-sectional study from Syrian schools - Perkins JD, Ajeeb M, Fadel L, Saleh G.       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
PURPOSE: Studies show that conflict can negatively affect psychological health. The Syrian crisis is 8 years old and yet little is known about the impact of the conflict on the well-being of Syrians who remain. This gap was addressed by conducting an empi...
          QRCS launches Eid Al Adha campaign      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Qatar Red Crescent Society (QRCS) on Wednesday launched the Adhahi campaign that involves slaughtering 'Udhiya' animals on behalf of the participating public and distributing them to those in need across the country and abroad on the occasion of Eid Al Adha.

Addressing a press conference at QRCS headquarters in Doha on Wednesday, QRCS Secretary-General Ali bin Hassan al Hammadi said that the project facilitates the observation of Islamic Udhiya sacrifice ritual as per Sharia requirements and specifications. Congratulating the Qatari people and the Muslim nations on the occasion of approaching Eid Al Adha festival, he added: "Today, we announce a new project that involves slaughtering 'Udhiya' animals on behalf of the participating public. All you have to do is to choose your animal, specify where it will be used, and pay the price. After that, we will undertake the entire process."

Hammadi explained that QRCS is collaborating with the local company Widam Food, which will provide and slaughter the animals within legal and health regulations in Qatar. QRCS has also entered into partnership with a Brazilian company, which will provide and slaughter the animals, then process and seal their meat in airtight containers for preservation. He noted that QRCS foreign offices will deliver the canned meat where it is much-needed especially for refugees who do not possess refrigerating tools. "This innovative product is useful as it provides a shelf-life of four years while still edible, and it is a perfect choice for refugees and displaced people, who typically have no cooking fuel or refrigerators," Hammadi explained. He added that the project was approved by QRCS' Sharia Committee as Sharia- compliant. 

Dr Mohamed Salah Ibrahim, executive director of Relief and International Development Division at QRCS, said that the project is estimated to serve up to 140,000 beneficiaries in 20 countries mostly situated in Africa, in addition to countries hosting refugees such as Syria, Turkey and Jordan. According to Ibrahim, QRCS' target budget is over QR8 million for this project. Mohamed Mubarak al Hajri, president of Public Resources Development, said that the prices of international Udhiya animals range from QR250 to QR750 while the price of local Udhiya animals has been fixed at QR550.

source: Qatar Tribune

Categories: 


          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          Four women icons of the Syrian revolution      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
One perished in a Syrian prison, two died in exile, the other is still missing. The personal histories of these four Syrian women challenge us to not to forget.
          A Bold Foreign Policy Platform for the New Wave of Left Lawmakers      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

ACROSS THE COUNTRY, A NEW COHORT OF PROGRESSIVES IS RUNNING FOR—AND WINNING—ELECTIONS. The stunning victory of democratic socialist Alexandria Ocasio-Cortez in the Democratic congressional primary in New York is perhaps the most well-known, but she is far from alone. Most of these candidates are young, more than usual are people of color, many are women, several are Muslims, at least one is a refugee, at least one is transgender—and all are unabashedly left. Most come to electoral politics after years of activism around issues like immigration, climate and racism. They come out of a wide range of social movements and support policy demands that reflect the principles of those movements: labor rights, immigrant and refugee rights, women’s and gender rights, equal access to housing and education, environmental justice, and opposition to police violence and racial profiling. Some, though certainly not all, identify not just with the policies of socialism but with the fundamental core values and indeed the name itself, usually in the form of democratic socialism.

Rashida Tlaib, a Palestinian-American woman in Detroit, just won the Democratic primary for the legendary Congressman John Conyers’ seat. Four women, two of them members of Democratic Socialists of America and all four endorsed by DSA, beat their male incumbent opponents in Pennsylvania state house primaries. Tahirah Amatul-Wadud is running an insurgent campaign for Congress against a longstanding incumbent in western Massachusetts, keeping her focus on Medicare-for-All and civil rights. Minnesota State Rep. Ilhan Omar, a former Somali refugee, won endorsement from the Democratic-Farmer-Labor Party, and is running for Keith Ellison’s former congressional seat as an “intersectional feminist.” And there are more.

Many highlight their movement experience in their campaigns; they are champions of immigrant rights, healthcare, student debt organizing and the fight for $15. Intersectionality has grown stronger, as the extremism of Trump’s right-wing racist assault creates significant new gains in linking separate movements focused on racism, women’s rights, immigrant rights, climate, poverty, labor rights and more.

But mostly, we’re not seeing progressive and socialist candidates clearly link domestic issues with efforts to challenge war, militarism and the war economy. There are a few exceptions: Congressional candidate and Hawaii State Rep. Kaniela Ing speaks powerfully about U.S. colonialism in Hawaii, and Virginia State Rep. Lee J. Carter has spoken strongly against U.S. bombing of Syria, linking current attacks with the legacy of U.S. military interventions. There may be more. But those are exceptions; most of the new left candidates focus on crucial issues of justice at home.

A progressive foreign policy must reject U.S. military and economic domination and instead be grounded in global cooperation, human rights, respect for international law and privileging diplomacy over war.

It’s not that progressive leaders don’t care about international issues, or that our movements are divided. Despite too many common assumptions, it is not political suicide for candidates or elected officials to stake out progressive anti-war, anti-militarism positions. Quite the contrary: Those positions actually have broad support within both our movements and public opinion. It’s just that it’s hard to figure out the strategies that work to connect internationally focused issues, anti-war efforts, or challenges to militarism, with the wide array of activists working on locally grounded issues. Some of those strategies seem like they should be easy—like talking about slashing the 53 cents of every discretionary federal dollar that now goes to the military as the easiest source to fund Medicare-for-all or free college education. It should be easy, but somehow it’s not: Too often, foreign policy feels remote from the urgency of domestic issues facing such crises. When our movements do figure out those strategies, candidates can easily follow suit.

Candidates coming out of our movements into elected office will need clear positions on foreign policy. Here are several core principles that should shape those positions.

A progressive foreign policy must reject U.S. military and economic domination and instead be grounded in global cooperation, human rights, respect for international law and privileging diplomacy over war. That does not mean isolationism, but instead a strategy of diplomatic engagement rather than—not as political cover for—destructive U.S. military interventions that have so often defined the U.S. role in the world.

Looking at the political pretexts for what the U.S. empire is doing around the world today, a principled foreign policy might start by recognizing that there is no military solution to terrorism and that the global war on terror must be ended.

More broadly, the militarization of foreign policy must be reversed and diplomacy must replace military action in every venue, with professional diplomats rather than the White House’s political appointees in charge. Aspiring and elected progressive and socialist office-holders should keep in mind the distinction between the successes and failures of Obama’s foreign policy. The victories were all diplomatic: moving towards normalization with Cuba, the Paris climate accord and especially the Iran nuclear deal. Obama’s greatest failures—in Libya, Syria, Iraq, Afghanistan and Yemen—all occurred because the administration chose military action over robust diplomacy.

Certainly, diplomacy has been a tool in the arsenal of empires, including the United States. But when we are talking about official policies governing relations between countries, diplomacy—meaning talking, negotiating and engaging across a table—is always, always better than engaging across a battlefield.

A principled foreign policy must recognize how the war economy has distorted our society at home—and commit to reverse it. The $717 billion of the military budget is desperately needed for jobs, healthcare and education here at home—and for a diplomatic surge and humanitarian and reconstruction assistance to people of countries devastated by U.S. wars and sanctions.

A principled foreign policy must acknowledge how U.S. actions—military, economic and climate-related—have been a driving force in displacing people around the world. We therefore have an enormous moral as well as legal obligation to take the lead in providing humanitarian support and refuge for those displaced—so immigration and refugee rights are central to foreign policy.

For too long the power of the U.S. empire has dominated international relations, led to the privileging of war over diplomacy on a global scale, and created a vast—and invasive—network of 800-plus military bases around the world.

Now, overall U.S. global domination is actually shrinking, and not only because of Trump’s actions. China’s economy is rapidly catching up, and its economic clout in Africa and elsewhere eclipses that of the United States. It’s a measure of the United States’ waning power that Europe, Russia and China are resisting U.S. efforts to impose new global sanctions on Iran. But the United States is still the world’s strongest military and economic power: Its military spending vastly surpasses that of the eight next strongest countries, it is sponsoring a dangerous anti-Iran alliance between Israel and the wealthy Gulf Arab states, it remains central to NATO decision-making, and powerful forces in Washington threaten new wars in North Korea and Iran. The United States remains dangerous.

Progressives in Congress have to navigate the tricky task of rejecting American exceptionalism. That means recognizing that it is often a good thing when U.S. global military and economic efforts fail, because they are generally aimed at maintaining domination and control. Without that U.S. domination, the possibility arises of a new kind of internationalism: to prevent and solve crises that arise from current and potential wars, to promote nuclear disarmament, to come up with climate solutions and to protect refugees.

That effort is increasingly important because of the rapid rise of right-wing xenophobic authoritarians seeking and winning power. Trump is now leading and enabling an informal global grouping of such leaders, from Egypt’s Abdel Fattah el-Sisi to Victor Orban in Hungary and others. Progressive elected officials in the United States can pose an important challenge to that authoritarian axis by building ties with their like-minded counterparts in parliaments and governments—possibilities include Jeremy Corbyn in the United Kingdom and Andrés Manuel López Obrador in Mexico, among others. And progressive and leftist members of Congress will need to be able to work together with social movements to build public pressure for diplomatic initiatives not grounded in the interests of U.S. empire.

In addition to these broad principles, candidates and elected officials need critical analyses of current U.S. engagement around the world, as well as nuanced prescriptions for how to de-escalate militarily, and ramp up a new commitment to serious diplomacy.

GEOPOLITICAL POWER PLAYS

RUSSIA: Relations with Russia will be a major challenge for the foreseeable future. With 90 percent of the world’s nuclear weapons in U.S. and Russian hands, and the two powers deploying military forces on opposite sides of active battlefronts in Syria, it is crucial that relations remain open—not least to derail potential escalations and ensure the ability to stand down from any accidental clash.

Progressives and leftists in Congress will need to promote a nuanced, careful approach to Russia policy. And they will face a daunting environment in which to do so. They will have to deal with loud cries from right-wing war-mongers, mainly Republicans, and from neo-con interventionists in both parties, demanding a one-sided anti-Russia policy focused on increased sanctions and potentially even military threats. But many moderate and liberal Democrats—and much of the media—are also joining the anti-Russia crusade. Some of those liberals and moderates have likely bought into the idea of American exceptionalism, accepting as legitimate or irrelevant the long history of U.S. election meddling around the world and viewing the Russian efforts as somehow reaching a whole different level of outrageousness. Others see the anti-Russia mobilization solely in the context of undermining Trump.

But at the same time, progressive Congress members should recognize that reports of Russian efforts to interfere with the 2016 and 2018 elections cannot be dismissed out of hand. They should continue to demand that more of the evidence be made public, and condemn the Russian meddling that has occurred, even while recognizing that the most serious threats to our elections come from voter suppression campaignsat home more than from Moscow. And they have to make clear that Trump’s opponents cannot be allowed to turn the president’s infatuation with Vladimir Putin into the basis for a new Cold War, simply to oppose Trump.

CHINA: The broad frame of a progressive approach should be to end Washington’s provocative military and economic moves and encourage deeper levels of diplomatic engagement. This means replacing military threats with diplomacy in response to Chinese moves in the South China Sea, as well as significant cuts in the ramped-up military ties with U.S. allies in the region, such as Vietnam. Progressive and socialist members of Congress and other elected officials will no doubt be aware that the rise of China’s economic dominance across Africa, and its increasing influence in parts of Latin America, could endanger the independence of countries in those parts of the Global South. But they will also need to recognize that any U.S. response to what looks like Chinese exploitation must be grounded in humility, acknowledging the long history of U.S. colonial and neocolonial domination throughout those same regions. Efforts to compete with Chinese economic assistance by increasing Washington’s own humanitarian and development aid should mean directing all funds through the UN, rather than through USAID or the Pentagon. That will make U.S. assistance far less likely to be perceived as—and to be—an entry point for exploitation.

NATO: A progressive position on NATO flies straight into the face of the partisan component of the anti-Trump resistance—the idea that if Trump is for it, we should be against it. For a host of bad reasons that have to do with personal enrichment and personal power, Trump sometimes takes positions that large parts of the U.S. and global anti-war and solidarity movements have long supported. One of those is NATO. During the Cold War, NATO was the European military face of U.S.-dominated Western anti-Communism and anti-Sovietism. With the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union, peace activists from around the world called for the dissolution of NATO as an anachronistic relic whose raison d’etre was now gone.

Instead, NATO used its 50th anniversary in 1999 to rebrand itself as defending a set of amorphous, ostensibly “Western” values such as democracy, rather than having any identifiable enemy—something like a military version of the EU, with the United States on board for clout. Unable to win UN Security Council support for war in Kosovo, the United States and its allies used NATO to provide so-called authorization for a major bombing campaign—in complete violation of international law—and began a rapid expansion of the NATO alliance right up to the borders of Russia. Anti-war forces across the world continued to rally around the call “No to NATO”—a call to dissolve the alliance altogether.

But when Trump, however falsely, claims to call for an end to the alliance, or shows disdain for NATO, anti-Trump politicians and media lead the way in embracing the military alliance as if it really did represent some version of human rights and international law. It doesn’t—and progressives in elected positions need to be willing to call out NATO as a militarized Cold War relic that shouldn’t be reconfigured to maintain U.S. domination in Europe or to mobilize against Russia or China or anyone else. It should be ended.

In fact, Trump’s claims to oppose NATO are belied by his actions. In his 2019 budget request he almost doubled the 2017 budget for the Pentagon’s “European Deterrence Initiative,” designed explicitly as a response to “threats from Russia.” There is a huge gap between Trump’s partisan base-pleasing condemnation of NATO and his administration&rdqou;s actual support for strengthening the military alliance. That contradiction should make it easier for progressive candidates and officeholders to move to cut NATO funding and reduce its power—not because Trump is against NATO but because the military alliance serves as a dangerous provocation toward war.

THE WAR ON TERROR

What George W. Bush first called “the global war on terror” is still raging almost 17 years later, though with different forms of killing and different casualty counts. Today’s reliance on airstrikes, drone attacks and a few thousand special forces has replaced the hundreds of thousands of U.S. and allied ground troops. And today hardly any U.S. troops are being killed, while civilian casualties are skyrocketing across the Middle East and Afghanistan. Officials from the Bush, Obama and Trump administrations have repeated the mantra that “there is no military solution” in Afghanistan, Syria, or Iraq or against terrorism, but their actions have belied those words. Progressive elected officials need to consistently remind the public and their counterparts that it is not possible to bomb terrorism out of existence. Bombs don’t hit “terrorism”; they hit cities, houses, wedding parties. And on those rare occasions when they hit the people actually named on the White House&rdqou;s unaccountable kill list, or “terrorist” list, the impact often creates more terrorists.

The overall progressive policy on this question means campaigning for diplomatic solutions and strategies instead of military ones. That also means joining the ongoing congressional efforts led by Rep. Barbara Lee (D-Calif.) and others  to challenge the continued reliance on the 2001 and 2002 Authorizations for the Use of Military Force (AUMF).

In general, privileging diplomatic over war strategies starts with withdrawing troops and halting the arms sales that flood the region with deadly weapons. Those weapons too often end up in the hands of killers on all sides, from bands of unaccountable militants to brutally repressive governments, with civilians paying the price. Congress members should demand an end of massive arms sales to Saudi Arabia, the UAE and other U.S. allies carrying out brutal wars across the Middle East, and they should call for an end to the practice of arming non-state proxies who kill even more people. They should call for a U.S. arms embargo on Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Iraq, Afghanistan, Egypt, Turkey, Pakistan, Jordan and Israel (which presents a whole other set of arms-related challenges), while urging Russia to stop its arms sales to Syria, Iran and Pakistan. Given the power of the arms industries in the United States, arms embargoes are the most difficult—but perhaps the most important—part of ending the expanding Middle East wars.

Progressives in Congress should demand real support for UN-sponsored and other international peace initiatives, staffing whole new diplomatic approaches whose goal is political solutions rather than military victories—and taking funds out of military budgets to cover the costs. The goal should be to end these endless wars—not try to “win&rdqou; them.

ISRAEL-PALESTINE: The most important thing for candidates to know is that there has been a massive shift in public opinion in recent years. It is no longer political suicide to criticize Israel. Yes, AIPAC and the rest of the right-wing Jewish, pro-Israel lobbies remain influential and have a lot of money to throw around. (The Christian Zionist lobbies are powerful too, but there is less political difficulty for progressives to challenge them.) But there are massive shifts underway in U.S. Jewish publicopinion on the conflict, and the lobbies cannot credibly claim to speak for the Jewish community as a whole.

Outside the Jewish community, the shift is even more dramatic, and has become far more partisan: Uncritical support for Israel is now overwhelmingly a Republican position. Among Democrats, particularly young Democrats, support for Israel has fallen dramatically; among Republicans, support for Israel’s far-right government is sky-high. The shift is particularly noticeable among Democrats of color, where recognition of the parallels between Israeli oppression of Palestinians and the legacies of Jim Crow segregation in the United States and apartheid in South Africa is rising rapidly.

U.S. policy, unfortunately, has not kept up with that changing discourse. But modest gains are evident even there. When nearly 60 members of the House and Senate openly skipped Benjamin Netanyahu’s speech when he came to lobby Congress to vote against President Obama’s nuclear deal with Iran, the sky didn’t fall. The snub to the Israeli prime minister was unprecedented, but no one lost their seat because of it. Rep. Betty McCollum’s bill to protect Palestinian children from Israel’s vicious military juvenile detention system (the only one in the world) now has 29 co-sponsors, and the sky still isn’t falling. Members of Congress are responding more frequently to Israeli assaults on Gaza and the killing of protesters, often because of powerful movements among their constituents. When Trump moved the U.S. embassy to Jerusalem, the Israeli daily Ha’aretz acknowledged the divide: “While members of the Republican Party overwhelmingly expressed support for the move, Democrats were split between those who congratulated Trump for it and those who called it a dangerous and irresponsible action.”

That creates space for candidates and newly elected officials to respond to the growing portion of their constituencies that supports Palestinian rights. Over time, they must establish a rights-based policy. That means acknowledging that the quarter-century-long U.S.-orchestrated “peace process” based on the never-serious pursuit of a solution, has failed. Instead, left and progressive political leaders can advocate for a policy that turns over real control of diplomacy to the UN, ends support for Israeli apartheid and occupation, and instead supports a policy based on international law, human rights and equality for all, without privileging Jews or discriminating against non-Jews.

To progress from cautiously urging that Israel abide by international law, to issuing a full-scale call to end or at least reduce the $3.8 billion per year that Congress sends straight to the Israeli military, might take some time. In the meantime, progressive candidates must prioritize powerful statements condemning the massacre of unarmed protesters in Gaza and massive Israeli settlement expansion, demands for real accountability for Israeli violations of human rights and international law (including reducing U.S. support in response), and calls for an end to the longstanding U.S. protection that keeps Israel from being held accountable in the UN.

The right consistently accuses supporters of Palestinian rights of holding Israel to a double standard. Progressives in Congress should turn that claim around on them and insist that U.S. policy towards Israel—Washington’s closest ally in the region and the recipient of billions of dollars in military aid every year—hold Israel to exactly the same standards that we want the United States to apply to every other country: human rights, adherence to international law and equality for all.

Many supporters of the new crop of progressive candidates, and many activists in the movements they come out of, are supporters of the increasingly powerful, Palestinian-led BDS (boycott, divestment and sanctions) movement, that aims to bring non-violent economic pressure to bear on Israel until it ends its violations of international law. This movement deserves credit for helping to mainstream key demands—to end the siege of Gaza and the killing of protesters, to support investigations of Israeli violations by the International Criminal Court, to oppose Israel’s new “nation-state’ law—that should all be on lawmakers’ immediate agenda.

AFGHANISTAN: More than 100,000 Afghans and 2,000 U.S. troops have been killed in a U.S. war that has raged for almost 17 years. Not-Yet-President Trump called for withdrawal from Afghanistan, but within just a few months after taking office he agreed instead to send additional troops, even though earlier deployments of more than 100,000 U.S. troops (and thousands more coalition soldiers) could not win a military victory over the Taliban. Corruption in the U.S.-backed and -funded Afghan government remains sky-high, and in just the past three years, the Pentagon has lost track of how $3.1 billion of its Afghanistan funds were spent. About 15,000 US troops are still deployed, with no hope of a military victory for the United States.

Progressive members of Congress should demand a safe withdrawal of all U.S. troops from Afghanistan, acting on the long-held recognition that military force simply won’t work to bring about the political solution all sides claim to want.

Several pending bills also would reclaim the centrality of Congress’ role in authorizing war in general and in Afghanistan in particular—including ending the 2001 AUMF. Funding for humanitarian aid, refugee support, and in the future compensation and reparations for the massive destruction the U.S.-led war has wrought across the country, should all be on Congress’ agenda, understanding that such funding will almost certainly fail while U.S. troops are deployed.

IRAN: With U.S. and Iranian military forces facing each other in Syria, the potential for an unintentional escalation is sky-high. Even a truly accidental clash between a few Iranian and U.S. troops, or an Iranian anti-aircraft system mistakenly locking on to a U.S. warplane plane even if it didn’t fire, could have catastrophic consequences without immediate military-to-military and quick political echelon discussions to defuse the crisis. And with tensions very high, those ties are not routinely available. Relations became very dangerous when Trump withdrew the United States from the multi-lateral nuclear deal in May. (At that time, a strong majority of people in the United States favored the deal, and less than one in three wanted to pull out of it.)

The United States continues to escalate threats against Iran. It is sponsoring a growing regional anti-Iran alliance, with Israel and Saudi Arabia now publicly allied and pushing strongly for military action. And Trump has surrounded himself with war-mongers for his top advisers, including John Bolton and Mike Pompeo, who have both supported regime change in Iran and urged military rather than diplomatic approaches to Iran.

Given all that, what progressive elected officials need to do is to keep fighting for diplomacy over war. That means challenging U.S. support for the anti-Iran alliance and opposing sanctions on Iran. It means developing direct ties with parliamentarians from the European and other signatories to the Iran nuclear deal, with the aim of collective opposition to new sanctions, re-legitimizing the nuclear deal in Washington and reestablishing diplomacy as the basis for U.S. relations with Iran.

It should also mean developing a congressional response to the weakening of international anti-nuclear norms caused by the pull-out from the Iran deal. That means not just supporting the nonproliferation goals of the Iran nuclear deal, but moving further towards real disarmament and ultimately the abolition of nuclear weapons. Progressives in and outside of Congress should make clear that nuclear nonproliferation (meaning no one else gets to have nukes) can’t work in the long run without nuclear disarmament (meaning that the existing nuclear weapons states have to give them up). That could start with a demand for full U.S. compliance with the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which calls for negotiations leading to “nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament.”

SYRIA: Progressive candidates and elected officials should support policies designed to end, not “win” the war. That means withdrawing troops, ceasing airstrikes and drone attacks, and calling for an arms embargo on all sides of the multiple proxy war. The civil war component of the multiple wars in Syria is winding down as the regime consolidates its control, but the sectarian, regional and global components of that war have not disappeared, so continuing a call for an arms embargo is still important. The first step is to permanently end the Pentagon’s and the CIA’s “arm and train” policies that have prolonged the war and empowered some of its most dangerous actors.

There will also need to be negotiations between the regional and global actors that have been waging their own wars in Syria, wars that have little to do with Syria itself, but with Syrians doing the bulk of the dying. That means support for the UN’s and other internationally-sponsored de-escalation efforts, and serious engagement with Russia towards a permanent ceasefire, as well as the arms embargo. U.S. policy should include absolute prohibitions on Washington’s regional allies—including Saudi Arabia and Turkey—sending U.S.-provided arms into Syria. And progressive supporters of diplomacy should also maintain pressure on the United States to back multi-lateral diplomatic processes organized by the UN and others—on humanitarian issues in Geneva, and political issues in Astana. Cutting the United States’ multi-billion dollar arms sales to Saudi Arabia, the UAE, Jordan, Turkey and other U.S. allies involved in the Syrian wars would also lend legitimacy to U.S. efforts within those diplomatic processes to press Russia to stop providing arms to the Assad regime.

IRAQ: Congress has largely abrogated its responsibilities even as the 15-year war initiated by the United States continues. Progressive policymakers would do well to join the existing efforts to end—not replace, but cancel—the 2002 Authorization for the Use of Military Force against Saddam Hussein's government in Iraq, and reopen congressional debate, with the goal of ending funding for war in Iraq once and for all. When President Obama withdrew the last troops from Iraq at the end of 2011, stating that “war in Iraq ends this month,” many assumed that the authorization ended as well. But it was never officially repealed and had no expiration date, and three years later Obama claimed that the then-12-year-old authorization justified the war against ISIS in Iraq. While Trump has relied primarily on the 2001 AUMF, the Iraq-specific authorization of 2002 remains in place and should be withdrawn. 

In the meantime, progressives in Congress should support many of the same policies for Iraq as for Syria: withdraw the troops and special forces, stop the assassination program that is the heart of Washington’s “counter-terrorism” campaign and cease sending arms. Congress should end funding to force the closure of the network of small “forward operating bases” and other U.S. military bases that may remain in U.S. hands in Iraq despite earlier agreements to turn them over to the Iraqi government. The U.S. must figure out new ways to provide financial compensation and support to the people whose country and society has been shredded by more than a dozen years of crippling U.S.-led economic sanctions bookended by two devastating wars (Desert Storm, starting in 1991, and the Iraq War, starting in 2003)—while somehow avoiding the further empowerment of corrupt and sectarian political and military leaders.

YEMEN AND SAUDI ARABIA: The ongoing Saudi-led war against Yemen reflects the most deadly front of Saudi Arabia’s competition with Iran for regional hegemony. The United States is providing indirect and direct support, including U.S. Air Force pilots providing in-air refueling so Saudi and UAE warplanes can bomb Yemen more efficiently, and Green Berets fighting alongside Saudi troops on the border, in what the New York Times called “a continuing escalation of America’s secret wars.”

The U.S.-backed Saudi war against Yemen has also created what the UN has declared the world’s most serious humanitarian crisis. Congress’ first action must be to immediately end all U.S. involvement in the war. Next, Congress must reject all approvals for arms sales to Saudi Arabia and the UAE as long as they continue to bomb and blockade Yemen.

Ending these arms sales may be a serious challenge, given the power of the arms manufacturers’ lobby, Israel’s strong support of Saudi Arabia against Iran and the fact that Saudi Arabia remains the top U.S. arms customer. But recent efforts and relatively close votes in both the House and Senate, while not successful, indicate that challenging the longstanding process of providing the Saudis with whatever weapons they want may be closer to reality than anticipated. The House called the U.S. military involvement in the Saudi war in Yemen “unauthorized.” Reps. Ro Khanna, Marc Pocan and others have introduced numerous House bills in recent months aimed at reducing U.S. arms sales and involvement in the Saudi-led assault. In the Senate, a March resolution to end U.S. military involvement in the Yemen war failed by only 11 votes, a much narrower margin than anticipated. Progressive candidates and new members of Congress should support all those efforts, and move further with a call for ending the longstanding U.S. alliance with Saudi Arabia, especially military sales and support for the Saudi-Israeli partnership against Iran.

A QUICK GLANCE AT SOME OTHER POLICY QUESTIONS

NORTH KOREA: Progressive elected officials will need to support Trump’s diplomatic initiatives, challenging mainstream Democrats willing to abandon diplomacy because Trump supports it (however tactically or temporarily). Progressives will also need to condemn U.S. military provocations that undermine that same diplomacy, and build public and congressional support for the inter-Korean diplomatic moves already underway. That should include pushing for exemptions in the U.S.-imposed sanctions that would allow inter-Korean economic and other initiatives to go forward. Progressives in Congress can also play a major role in supporting people-to-people diplomacy with North Korea, and they can lead the way in replacing the current armistice with a peace treaty finally ending the Korean War.

AFRICA: Across the continent, there is an urgent need to reverse the militarization of foreign policy, including reducing the size, breadth of responsibilities and theater of operations of AFRICOM.  The wide-ranging but unauthorized and largely secretive special operations and other military actions across the continent violate not only international law, but U.S. domestic law as well.

LATIN AMERICA: In Latin America, there is an urgent need for a new anti-interventionist policy, not least to stop the current attempts to take advantage of serious domestic crises in Venezuela, Nicaragua and elsewhere. Progressives will need to challenge the U.S. economic and foreign policies that create refugees from Central America in particular (including the consequences of the U.S. wars of the 1980s), even while fighting to protect those migrants seeking safety in the United States as a result of those earlier policies. Regarding Mexico, Congress needs to fight for a U.S. position in trade negotiations that is not based on economic nationalism, but rather on making sure that Mexican workers and U.S. workers are both equally lifted up. Left policymakers will also have the chance to play a leading role in forging a new relationship with Mexico’s just-elected progressive President Lopez-Obrador. 

All of the areas where U.S. wars are or were underway, as well as places where U.S. economic and climate policies have helped create crises threatening people’s lives, also become areas from which migrants are forced to flee their homes. U.S. policymakers must acknowledge that U.S. policies are direct causes of the refugee crises that exist in and around the war zones and climate crisis zones of the Middle East, Africa and elsewhere—and that the refugees seeking asylum in Europe, and the far fewer trying to come to the United States, are a consequence of those policies. So progressive candidates and policymakers should support massive expansion of funding for these victims of war, including humanitarian support in their home regions and acceptance of far greater numbers of refugees into the United States. They must directly challenge the xenophobic policies of the Trump administration that include the Muslim Ban, the separation of children from their families at the border and the vast reduction in refugees accepted into this country. In Congress, that might include introducing bills to cut funding for ICE or eliminate the institution altogether.

Finally, progressive candidates and elected officials will need to continue to craft policy proposals that recognize what happens when the U.S. wars come home. This requires more voices in Congress challenging the military budget because it’s used to kill people abroad and because the money is needed for jobs, health care and education at home. It means challenging Islamophobia rising across the United States because of how it threatens Muslims in the United States and because it is used to build support for wars against predominantly Muslim countries. It means exposing—on the floor of the House and beyond—the fact that the Muslim bans targeted primarily countries the United States was bombing, sanctioning or stationing soldiers in. And it means being clear that protecting refugees, asylum seekers and other migrants has to include ending the wars that create refugees in the first place.

Certainly, we shouldn’t expect every progressive or even every socialist running for national office to become an instant expert on every complicated piece of U.S. foreign policy. And for those running for state and local office, there may seem to be even less urgency. But we’ve seen how the Poor People’s Campaign, with its inclusion of militarism and the war economy as one of its four central targets (along with racism, poverty and environmental destruction), has demonstrated to all of our movements the importance of—and a model for—including an anti-war focus within multi-issue state and local mobilizations. The Movement for Black Lives has created one of the strongest internationalist and anti-war platforms we’ve seen in years—including calls for cutting the military budget, supporting Palestinian rights, stopping the Global War on Terror and the so-called War on Drugs, ending the militarized U.S. interventions across Africa, and linking U.S. military and economic policies with the rise in Haitian and other—predominantly Black—immigration.

Immigrant rights activists are linking movements for sanctuary (and against ICE) with opposition to the wars that create refugees. Campaignsare underway to reject the training of U.S. police by Israeli police and military forces. Battles are being waged to get local law enforcement agencies to refuse Pentagon offers of weapons and equipment left over from U.S. wars in Afghanistan and elsewhere. These campaigns all play out at the local and state level.

So especially for those running for Congress, but really for all candidates at every political level and venue in this country, there is a clear need for a strong, principled position on at least a few key foreign policy issues. And the key to making that happen still lies with our movements.


          Intelligence Testy      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
obama, obama jokes, political, humor, cartoon, conservative, hope n' change, hope and change, stilton jarlsberg, trump, intelligence, hacking, Russia, Putin, report
There are two related stories to discuss today, both on the subject of Intelligence. A word which, needless to say when referring to Washington, refers to "spying" instead of anything remotely like "smartness" or "proper brain function."

Specifically, President-elect Donald Trump has made it clear that he doesn't consider US intelligence agencies to be 100% reliable, especially when it comes to their consensus accusation that Vladimir Putin interfered with our election by disguising himself with a pair of Groucho glasses, then driving a schoolbus filled with Cossacks to various polling places in key electoral states.

But before Hope n' Change dives into the details of the "Russian hacking" story, let's look at Barack Obama's recent claim of advising Trump - strictly as a professional courtesy - that as President he should always trust the US intelligence community.

"There are going to be times," the miserable stain on the Oval Office said, "where the only way you can make a good decision is if you have confidence that the process is working, and the people that you put in charge are giving you their very best assessments."

Really, Barry? Is that how you've conducted your presidency? Not according to the Hope n' Change vault...






Let's review a few fun facts. As president, B. Hussein skipped the majority of his intelligence briefings including the one immediately following the debacle in Benghazi. Barry also had nothing but foreign policy failures, and repeatedly placed the blame on his intelligence agencies.

So why should Trump - or the rest of us - invest our trust in the intelligence agencies who failed to see the rise of Isis? Who missed nuclear weapons development by Iran during our negotiations? Who were unable to connect the dots preceding Putin's many successful aggressions - as well as those of China and North Korea.

These are the intelligence agencies whose keen insights helped bring about nightmare scenarios in Syria, Libya, and pretty much every other country which has mosques. Intelligence agencies which failed to flag September 11th as a potentially meaningful day for terrorists to attack in Benghazi.

Intelligence agencies which, at least according to the administration, found it "no big deal" that Hillary (as freaking Secretary of State) put all of our national secrets on an unguarded personal server just so she could dodge future Freedom of Information Act demands to see documents rightfully belonging to the American people.

All of which brings us back to the "Election hacking" story. The intelligence agencies have now offered up their (ahem) official report on this alleged election-changing, super-sophisticated act of cyber terror, and have found that (cue the shower-stabbing music from "Psycho") Vladimir Putin personally ordered a monumental campaign to undermine our election and put his personal buddy, Donald Trump, into office!

But there's one little problem. While the declassified report is happy to draw this apocalyptic conclusion, it offers virtually no proof. We're asked to accept this poppycock on sheer trust, which would be a lot easier if the Obama administration and intelligence agencies had even an iota of credibility anymore.

But let's look at a couple of important things the report says that we can agree with: there was no hacking or interference with any voting or vote-tallying machines, and the intelligence agencies do not assert that the alleged Russian campaign had any influence on voters or the election. Wow.

It is also noteworthy that the intelligence agencies were able to draw such detailed conclusions considering the DNC failed to cooperate with the investigation, and wouldn't grant the FBI access to their computers. And interestingly, the report fails to note that the sensitive emails eventually released by Wikileaks (again, without direct evidence of Russian involvement) weren't even obtained by "hacking," but rather by a simple "phishing" email sent to John Podesta, in which he revealed that his password (and the key to all of the DNC's documents) was..."password."

The report also states that Putin's evil plan to overthrow our election involved schemes like having Russian newscasts criticize Hillary Clinton more than Donald Trump. Which apparently made a huge impact on the many voters whose primary source of information was Russian newscasts.

We could go on and on (and already have!) but our point is this: thanks to the Obama administration our intelligence agencies no longer have a whit of credibility, nor does their preposterously politicized "Russian hacking" report.

Considering 8 years of wall-to-wall failures, it's not surprising that Americans have decided to turn their backs on alleged "Intelligence" in favor of Donald Trump's promise of common sense.


          08/09 Links Pt2: A homicidal Jew-hatred is going viral, again; Son of Imam Linked to WTC Bombing and Linda Sarsour, Ran Jihad Camp, Allegedly Trained Children to Shoot Up Schools      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
From Ian:

A homicidal Jew-hatred is going viral, again
The culture of suspicion against Jews circulates now in a country that had not participated in the Holocaust, , which did not have ghettos, but where today for a mixture of Thirdworldism, consistent Islamic electoral interests, anti-colonial madness out of maximum time and anti-Zionism practiced by the progressive elites, the English citizens of Jewish origin today no longer feel at ease.

The previous day there was the indictment of an imam of Copenhagen who in a sermon invited the faithful to kill the Jews. The day before there was the reconstruction of the history of the Imam of the Great Mosque in Toulouse, also guilty of having invited the faithful to get rid of the Jews.

Previously, there was a pan-European flotilla of solidarity to Hamas and Gaza which stopped in many Italian ports. Also a law in the Senate of Ireland which sanctions with prison those who import post-1967 Israeli goods.

And then the launch of hundreds of missiles on the Israeli houses in the south. And then the threats of elimination of the Jewish people coming from the spiritual father of Iran, Ali Khamenei.

And we do not stop here, since the last few weeks have seen nothing short of attacks on Jews in the cities of Germany and France.
Watchdog Group Sues US Government to Obtain Records of BDS Groups Under Obama Administration
A conservative watchdog group has filed a Freedom of Information Act (FOIA) lawsuit against the State Department, Department of Homeland Security and Department of Defense over Obama-era records pertaining to anti-Israel BDS groups.

Judicial Watch filed the FOIA lawsuit in order to obtain records from 2015 of groups affiliated with BDS movement, which lobbied “the Obama administration to adopt policies to harm companies doing business with Israel,” the group said in a statement.

The lawsuit occurred “after all three agencies failed to respond to nearly identical April 23, 2018, FOIA requests,” the organization explained.

“Americans deserve to know if the Obama-era agenda of supporting anti-Israel radicals in subverting US law is ongoing,” said Judicial Watch President Tom Fitton. “These entrenched bureaucrats of the Deep State clearly require lawsuits to compel observance of FOIA law.”

The lawsuit states, despite Obama signing the 2015 Trade Enforcement Act, “the Customs and Border Protection Bureau restated the West Bank Country of Origin Marking Requirement rules requiring labeling of goods as being from the ‘West Bank,’ despite the fact that it is not a sovereign country,” reported Judicial Watch.

The Endowment for Middle East Truth (EMET) applauded the move by Judicial Watch.
Israeli Air Force Gets First-Ever Female Squadron Commander
The Israeli Air Force has appointed the first female squadron commander in its 70-year history.

According to Israel’s Channel Two, the commander, who for security reasons is referred to only as “G.,” will be promoted to lieutenant colonel and put charge of the 122nd Squadron, known as “Nachshon.” The squadron is composed of planes specifically geared toward intelligence gathering.

The 34-year-old G. has been active in the Air Force since 2003, and has served in several command positions, including deputy commander of the “Nachshon” Squadron itself.

G. — currently a major — said that she was “happy with the appointment,” which she called “a great privilege alongside a great responsibility.”

“The real work is ahead of me,” she added. “I’m proud to serve in the Air Force.”



Son of Imam Linked to WTC Bombing Kept Children in 'Filthy' Compound, Allegedly Trained Them to Shoot Up Schools
Horrifying details emerged on Wednesday in the case of Siraj Ibn Wahhaj, the son of an imam linked to the 1993 World Trade Center bombing, who was arrested in New Mexico on charges of keeping 11 starving children in a filthy compound. According to court documents filed by prosecutors, Wahhaj was training the children to carry out school shootings.

Prosecutors asked the judge to hold Wahhaj without bond for felony child abuse. He is also the subject of an extradition warrant from Georgia on charges of kidnapping his own son from the state in December. His son was not among the starving children rescued from the compound. There are fears the remains of an as-yet unidentified child found at the compound could be Wahhaj’s son.

Prosecutors said on Wednesday that Wahhaj and four accomplices possessed an AR-15 rifle and four pistols with ample ammunition and were training the children to commit school shootings.

Wahhaj’s father, who was born under the name Jeffrey Kearse but now also uses the name “Siraj Wahhaj,” is an imam in New York who was an unindicted co-conspirator in the 1993 World Trade Center bombing. He served as a character witness in the trial of mastermind Sheikh Omar Abdel Rahman, also known as the “Blind Sheikh.”

The New York Post reported on Monday that the elder Wahhaj is currently the head of the Majid at-Taqwa mosque in Bedford-Stuyvesant. The other defendants in the compound case are the younger Siraj Wahhaj’s wife, his two sisters, and his brother-in-law.








Palestinians celebrate relative's victory in U.S. Congressional race
Sharing smiles and hugs, the extended family of Rashida Tlaib, who is set to become the first Muslim woman to join the US Congress, celebrated her election victory in the courtyard of their West Bank house on Wednesday.

The oldest of 14 children born to a family of Palestinian immigrants, Tlaib is a Detroit native. Her father worked at a Ford Motor Company plant in the city, home of the US car industry, and she became the first Muslim woman elected to the state legislature.

On Tuesday, she won her district's Democratic nomination for Michigan's 13th Congressional district, encompassing parts of Detroit and surrounding suburbs and home to one of the largest Muslim and Arab-American populations in the United States.

Since no one ran in the Republican primary, Tlaib is poised to win the seat.
Nick Cohen: The old left and the new anti-Semitism
Only the handful of Jews who have stuck with the far left believe that now. There are abundent examples of Labour members endorsing racism. The supernatural Jew of Nazi Europe has been reinvented by the left. The Jew is now ‘the Zionist’: the sinister force behind 9/11, the Iraq War, the banking crisis and attacks on the beloved leader.

This sounds like fascism. The convergence between the extremes should not hide the fact that the disgrace of the British Labour party flows from distinctly left-wing sources that threaten the German and wider European left.

The first is failure to come to terms with the crimes of communism. Corbyn was a regular writer for Britain’s communist newspaper, the Morning Star. His chief adviser, the upper-class socialist Seumas Milne, defended the old GDR. The racism on the British left, in its content and tone, dates back to Stalin’s almost forgotten ‘anti-Zionist campaigns,’ at the time of the Slansky trial and ‘doctors’ plot’. I have no doubt that if Corbyn and his allies were Germans, they would be in Die Linke.

There is a second factor. After the fall of communism, the dominant section of the British far left preferred to make common cause with radical Islam or the secular Middle Eastern dictatorships of Saddam Hussein, Muammar Gaddafi and Bashar al-Assad than to make their peace with liberal democracy. Anti-Semitic conspiracy theories did them no harm for decades. In Britain, as in Germany, Jews are a tiny minority. The far larger Muslim minority is a key part of Labour’s base now. Although it is a libel to say that all British Muslims are anti-Semitic, it is a statement of fact that the Islamist groups who back Corbyn are reactionary on all questions including Judaism. In any case, because Britain never experienced communism or fascism there is little understanding here about what anti-Semitism is and how dictatorial movements from the Tsarists to Islamic State have used it to attack liberal values.

Let me end with a warning. Labour under Corbyn has avoided the collapse in support that has afflicted social democratic parties across Europe. Corbyn’s acolytes are now telling German social democrats to follow his example. Let the shameful state of the once proudly anti-fascist Labour party stand as a warning to them. They may win more votes. But they will never produce a centre-left politics worth having.
Britain’s Labor Party Is Now the Party of Anti-Semitism
Since the hard-left parliamentarian Jeremy Corbyn became its leader in 2015, the UK’s Labor party has seen near-continuous anti-Semitic outbursts by its members and revelations of Corbyn’s own association with vicious Israel-haters, coupled with several ostensible attempts to set things right which proved to be shams. Most recently, the party has disciplined two MPs for complaining about anti-Semitism. Tamara Berens concludes that this is far more than a passing problem:

Many focus on the question of whether Jeremy Corbyn is an anti-Semite himself. He may or may not be. However, his deliberate actions to reject the Jewish community’s concerns, silence his moderate Labor detractors, and pedal anti-Zionism as central to his political image show that he is more than happy to utilize anti-Semitism for political purposes.

Anti-Zionism—and by extension, giving credence to anti-Semites—is fundamental to the worldview Corbyn has cultivated on his journey to political stardom. For most of his political career, Corbyn was a fringe socialist politician and supporter of the USSR, Syria’s Bashar al-Assad, the Iranian ayatollahs, and the Venezuela of Nicolas Maduro [and Hugo Chavez]. After becoming Labor leader, Jeremy Corbyn toned down some of this support for radical anti-Western groups. Nonetheless, he has consistently maintained his support for anti-Zionist causes. What’s undoubtable is that throughout his career, his ultimate goal has remained the same: rejecting Western values and embracing the alliance between radical socialists and Islamists in a strategic bid to normalize and implement socialism in the UK.

Politically, Corbyn’s strategy is working: according to a recent YouGov poll, 61 percent of the party believes Corbyn is handling accusations of anti-Semitism well. And 80 percent of the party deems him a good leader overall. The events of the past few weeks indicate that the Labor leadership has been able to build on their apparent success to . . . distance themselves from the overwhelmingly Zionist British-Jewish community. This perhaps became most apparent last Friday, when Jeremy Corbyn published another article in the Guardian disregarding his part in normalizing anti-Semitism in the party. The piece came out at 5:00pm, when the majority of Jews in the country were busy preparing for the Sabbath.


Jeremy Corbyn and the 9/11 Conspiracy Theories of a “Very Honoured Citizen”
In one of his bids to escape the antisemitism crisis engulfing the Labour party, last Friday Jeremy Corbyn offered this line in The Guardian:

Labour staff have seen examples of Holocaust denial, crude stereotypes of Jewish bankers, conspiracy theories blaming 9/11 on Israel, and even one individual who appeared to believe that Hitler had been misunderstood.

Mr Corbyn should know all about 9/11 conspiracy bunkum. He has been an enthusiastic champion of Raed Salah, one of the notable peddlers.

Raed Salah is the leader of the northern branch of the Islamic Movement in Israel. It is close to Hamas and the Muslim Brotherhood.

Salah visited the UK in 2011, planning to speak alongside MPs as part of his tour, including Mr Corbyn.
UK Labour MP under fire for accusing Israel of ‘genocide’ in Gaza in 2012
A senior lawmaker in the British Labour party has come under fire after a 2012 video surfaced that saw him claiming Israel was attempting to commit “genocide” against the Palestinians.

The opposition party, which has been mired in an ongoing anti-Semitism scandal, defended John McDonnell after the clip was published by the Daily Telegraph.

McDonnell is the UK’s shadow chancellor of the exchequer, having been appointed to the post in 2015 by Labour party leader Jeremy Corbyn, who has been repeatedly been accused of being soft on anti-Semitism among his party members.

In the video, taken in November 2012 during a round of violence between Israel and terror groups in the Gaza Strip known as Operation Pillar of Defense, McDonnell said: “Nobody can speak without expressing some form of solidarity with the people of Gaza … as the children are murdered and the bombs are flying from Israel.”

“I think it’s absolutely critical now that we use every platform we can to expose what’s going on, which is effectively an attempt at genocide against the Palestinians,” he charged at a far-left rally organized by the Unite the Resistance organization.
Extremist-Linked Assad Fan Lord Sheikh and His Zionist-Bashing Group
Sheikh is on the record publicly praising the controversial group the Al Muntada Trust. The group faced scrutiny after fears were raised that its funds had ended up with Boko Haram extremists. It has been linked to a series of anti-Semitic, homophobic and extremist preachers. In the video above, Lord Sheikh calls the group “marvellous”…

Then there is Lord Sheikh’s praise for the East London Mosque. Sheikh said:

“I would certainly commend the Mosque and Centre: not only do you provide a place of worship, but you provide a holistic service and more importantly the empowerment for women.”

Once again, the East London Mosque has well-known and established links to a series of misogynistic and homophobic speakers.

It gets worse. Lord Sheikh has links to the hugely controversial Interal charity, which was investigated by the Charity Commission over its links to Hamas.
Birthright co-founder: Don't criticize Israel on our nickel
Birthright Israel co-founder and billionaire philanthropist Charles Bronfman said on Wednesday that young Jews are free to criticize Israel, but not while enjoying a free trip, JTA reported.

“If people want to call Israel names and say bad things about the country, they certainly have the right to free speech. But they don’t have the right to do it on our nickel,” he was quoted as having told Haaretz in an interview.

His comments came after at least two groups of American Jews visiting Israel on the 10-day trip left the tour to join leftists groups on visits to Palestinian Arabs. The walk-offs reportedly were encouraged by the leftist American-Jewish group IfNotNow.

The young Jews who walked off the trip and some others who remain on them are critical of what they say is Birthright’s failure to deal with Israel’s alleged “occupation” of Judea and Samaria. Some have complained that maps handed out to participants do not draw a proper distinction between Israel and Judea and Samaria.

Bronfman said in his interview with Haaretz that participants on Birthright can extend their trip and join any kind of group they want or travel on their own to areas controlled by the Palestinian Authority.

“If they want to go to the West Bank or Gaza, they are certainly free to go,” he was quoted as having told Haaretz.

“What is not fair is making a big tzimmes while the trip is on. Frankly, I just don’t think that is fair to their fellow participants,” added Bronfman.
Another Jump the Shark Moment from JVP
The latest email from Jewish Voice for Peace's Deputy Directory Stefanie Fox may be a jump the shark moment for the anti-Israel group. The subject line reads "Why is the ADL training ICE in Israel?" Maybe Stefanie is secretly hoping you don't bother to read the rest of her offering. (Spoiler alert: they aren't)

Stephanie claims ICE has been learning techniques and tools from the Israeli military. She doesn't care if Peter Edge was in Israel studying cyber-security or attempting to learn from Israel's remarkable sucess at curtailing human trafficking. If it involves Israel, it must be made to be nefarious. Stefanie Fox spews typical JVP vitriole: "The real-world results of these trips have been Israeli & US officials sharing “worst practices” -- deportation and detention, shoot-to-kill policies, massive spying and surveillance -- that have become the go-to policies of agencies like ICE."

Why the hyperbole? Because 3 years ago, during the Obama administration the Deputy Associate Director of Homeland Security Investigations, one man, Peter Edge joined a delegation to Israel sponsored by the ADL.
American Association of University Professors: Don’t boycott the anti-Israel academic boycotters
But if you uphold the right to boycott, you necessarily need to uphold the right to counter-boycott.

The problem with this is that AAUP upholds the right to boycott, but only on one side. Substantively it opposes both the boycott and counter-boycott, but procedurally it upholds only the right of the boycotters.

AAUP also sent a letter to Israel regarding Israel’s denial of entry to Columbia Law Professor Katherine Franke, an academic boycott supporter.

Additionally, AAUP’s Committee A on Academic Freedom and Tenure sent a letter to the Israeli government in regard to the interrogation, subsequent expulsion, and apparent banning from Israel of Columbia Law School Professor Katherine Franke over her supporter of the “Boycott, Divestment, and Sanctions” (BDS) movement in April. The letter urges the government of Israel to “reconsider your immigration officer’s decision and to revoke any further ban on Professor Franke’s entry for purposes of collaborative academic and scholarly work in Israel.”

Again, AAUP upholds Professor Franke’s right to boycott Israel and Israelis, but does not uphold the reverse. It does not matter that it is the Israeli government boycotting Professor Franke, since the BDS movement regularly seeks to impose government boycotts of Israel. So governmental power is used by both sides.

By turning academia into war by other means, the anti-Israel academic boycotters invited relatiatory boycotts. By affirming the rights of the boycotters to boycott Israel, but rejecting the right of Israel and supporters of Israel to counter-boycott, AAUP is not consistent or principled.
Legal action taken against first BDS motion by Latin American municipality
An organization of Chilean-Israelis has filed a legal action against the municipal council of the Chilean city of Valdivia and its mayor, which recently approved the first municipal BDS motion in Latin America. BDS refers to the boycott, divestment and sanctions movement targeting Israel.

The Chilean Community of Israel (CCHIL) organization sent a letter on July 30 to the Chilean state comptroller arguing that the motion contravenes Chilean law, that a municipal council has no jurisdiction to take such actions and that the mayor has overstepped his legal authority by advancing and signing the motion.

In Spain, dozens of municipal authorities have adopted BDS motions against Israel prompted by the pro-Palestinian advocacy of the left-wing populist Podemos Party.

Anti-BDS activists are now concerned that this phenomenon could spread to Latin America, and the legal motion to the Chilean state comptroller is an effort to try and stop it in its tracks.

The ACOM organization in Spain has successfully sued 33 local municipal authorities out of at least 100 that approved BDS motions. It is hoped that the widespread adoption of such measures can be avoided in Chile and the broader region.

Indeed, the Valdivia municipal decree itself, passed in June, references the BDS motions in Spanish cities, saying that its own measure was following in those footsteps.
Anti-Semitism Soars on U.S. College Campuses
Anti-Semitic incidents on U.S. college campuses have continued to grow in 2018, with at least 384 recorded incidents in the first half of this year, according to a new report showing the number of genocidal expressions towards Jewish hit new highs on campuses across the United States.

A new report by released Wednesday by pro-Israel organization the AMCHA Initiative, a group that tracks anti-Israel and anti-Semitic activity on college campuses, shows that much of the anti-Semitism on U.S. campuses is the result of activity by anti-Israel activists who promote imagery such as swastikas and tropes calling for the destruction of the Jewish people, according to the report.

Genocidal expression, such as images and language promoting the killing of Jews and destruction of Israel, "rose dramatically" over the past years, with at least 75 percent of such incidents "involving classic anti-Semitism" and "genocidal expression," according to the report. The number of such incidents appear to have dropped slightly from 2017 to the first part of 2018, the report notes.

Most notably, according to the report, "Israel-related incidents were significantly more likely to contribute to a hostile campus," the report found.

The AMCHA report puts figures to a range of anecdotal and reported conflicts on college campuses across the United States, where anti-Israel and anti-Semitic activity continues to flourish. Pro-Palestinian campus activists continue to aggressively silence those in the Jewish community and foster an unsafe environment for many Jewish students.
Christian Science Monitor Highlights Benefits of Jewish Sovereignty
One underlying message that modern mass media offers about Israel is that Jewish power and sovereignty in the land of Israel is a threat or obstacle to the welfare of people living in the Middle East. This dishonest narrative, which fits the agenda of authoritarian regimes and de-stabilizing political movements that use anti-Zionism as a unifying political agenda, infects much, if not most of the media coverage of the Jewish state. This “blame-Israel” narrative is so ubiquitous that it comes as a shock when a news outlet gets it right and portrays Israel as a force for good in the Middle East. But it does happen.

It happened in an article published on July 11, 2018 in the online edition of The Christian Science Monitor and reprised in the July 30, 2018 issue of The Christian Science Monitor Weekly.

The article, titled “Syrian war comes to Israel’s doorstep, brings swirl of changing attitudes,” was written by Dina Kraft. In the article, Kraft recounts how 10,000 people fleeing from Syrian Civil War have come to rely on Israel for their welfare and safety. They have gathered near Syria’s border with Israel because of the protection the Jewish state affords them under “Operation Good Neighbor.” The program provides food, fuel, medical supplies and in some instances medical treatment to people living in villages near Israel. As a result of the program, “[s]ome 5,000 Syrians have been treated in Israeli hospitals,” Kraft reported.

These acts of kindness have changed how many Syrians view the Jewish state, the article indicates.
BBC double standards in reporting social media incitement evident again
In April of this year the BBC News website’s domestic pages reported the sentencing of a Salford man previously found guilty of “encouragement of terrorism”.

“Muslim convert Adam Wyatt, 48, admitted disseminating a terrorist publication that said “Britain must atone for its sins in Palestine” and posting on social media that jihad was an obligation for all Muslims.”

The following month the website reported the sentencing of a man from Sunderland who had previously pleaded guilty to similar offences.

“A shopkeeper who tweeted support for Islamic State (IS) and called for “death to Shias” has been jailed for four-and-a-half years.

Mohammed Zahir Khan, of Nora Street, Sunderland, had admitted encouraging terrorism, dissemination of a terror publication and stirring up religious hatred.”


Unsurprisingly, the BBC did not send a reporter to interview either of those men before they were sentenced. Neither did it promote the notion that they were put on trial because of their identity to millions of audience members or portray either of their cases as being about “free speech”.

However, when an Israeli-Arab woman was sentenced to five months in prison after having been convicted of incitement to violence in her poems and social media posts, the BBC News website amplified her claims of political persecution in a July 31st report titled “Dareen Tatour: Israeli Arab poet sentenced for incitement“.
Shocking documentary shows how Sweden’s ruling leftist party ‘helped’ Nazi Germany
A shocking documentary about Sweden’s ruling Social Democratic Party, shows how the leftist party ‘inspired and helped’ Nazi Germany.

The documentary, produced by the party’s right-wing opponent, the Sweden Democrats, was removed by YouTube yesterday in an act of censorship.

But after a backlash it is now visible again on the social media channel of broadcaster Samtiden Dokumentär.

Ironically the documentary starts with the leader of the leftist Social Democratic Party, Swedish prime minister Stefan Löfven, telling how the right-wing Social Democrats historically have Nazi roots.

But now the Sweden Democrats are hitting back and have produced this documentary to tell the truth about their leftist opponents.

And it is revealing as it shows that the Swedish Social Democrats inspired Nazi Germany on the issue of Eugenics or “ethnic cleansing”.
Jewish couple in Belgium targeted with death threats
A Jewish woman living in Belgium said her family has been targeted with anti-Semitic abuse since one of their neighbors discovered they were Jews.

The woman, identified only as Nicole, 43, in an article published last month by the La Meuse regional daily about her ordeal, had been living for over two years in Marchienne-au-Pont, a suburb of Charleroi 30 miles south of Brussels, without incident, according to the report.

But this summer, the report said, she and her family have been targeted in a campaign of harassment that has featured written death threats stuffed into their mailbox and the scrawling of anti-Semitic graffiti on their front door.

“We are too afraid to leave our home since this started,” Nicole, a Chile native, was quoted as telling the newspaper. “Several people discovered we’re Jewish and ever since we’ve been getting death threats.” One letter addressed to Nicole called her a “dirty whore” and other insults.

The couple have filed several complaints with police but no suspects have been brought in.
Mayoral candidate: Questioning Holocaust isn't anti-Semitism
A self-proclaimed Holocaust revisionist is planning a run for mayor of Hilton Head, South Carolina, but says his beliefs will not impact his local anti-development platform.

Michael Santomauro, 59, filed papers to enter the race on Monday, according to the Island Packet.

Santomauro, who founded a roommate-matching service, made headlines in New York City in 2003 when subscribers to his service received a stream of emails spreading his beliefs denying historical accounts of the Holocaust.

In 2004, protesters surrounded his home and chanted “evict the Nazi.” He told the New York Post then that the Nazi label is “totally inaccurate.” He told the Island Packet this week that the protesters were “part of a domestic terrorism group.”

In 2011, Santomauro urged his child’s school on Manhattan’s Upper East Side to acquire the book “Debating the Holocaust: A New Look at Both Sides.” The book collects essays denying key aspects of Holocaust history, including the death toll, the accounts of survivors, the physical evidence found at death camps and the feasibility of the methods the Nazis used to carry out mass murder. Santomauro runs American operations for a publisher of e-books dedicated to Holocaust denial.
Germany lifts ban on Nazi symbols in video games
Computer and video games can include swastikas and other Nazi symbols, a German industry body said Thursday, after a heated debate over the “Wolfenstein” franchise in which gamers battle Third Reich forces.

The game was previously deemed to have fallen foul of the German criminal code, which bars any depiction of so-called “anti-constitutional” symbols, including Nazi swastikas.

Accordingly in “Wolfenstein II,” images of Adolf Hitler were doctored to remove his mustache and the swastika in the Nazi flag was replaced with a triangular symbol.

This sparked an uproar in the gaming community, prompting calls for games to be treated like films.

Because movies are deemed works of art, they are exempt from the ban, similar to material used in research, historical or scientific purposes.

Films set in the World War II-era, for instance, are allowed to be screened in Germany with Nazi symbols.
Curator of Elie Wiesel Museum Welcomes Global Outpouring of Support, as Romanian Police Arrest Vandalism Suspect
In the wake of this past weekend’s vandalism incident at the childhood home of the late Holocaust survivor and Nobel laureate Elie Wiesel in Romania, there has been an outpouring of solidarity from across the globe, the curator of the museum at the site told The Algemeiner on Wednesday.

Alina Marincean said the incident — in which antisemitic graffiti was scrawled on the home — came as a surprise to both museum staff members and local residents in the city of Sighetu Marmatiei, located in northwestern Romania near the border with Ukraine.

“Nothing of this sort ever happened to us and we are organizing yearly public events with a great impact on the local and regional community,” she noted.

Following the discovery of the graffiti on Saturday, Marincean recalled, “I spent the whole next day responding to emails and answering calls from friends, visitors, people I know from around the world from Finland to South America, Israel and the US, people who expressed their concern and also support.”

“There were also visits at the museum from politicians and intellectuals from Romania who wanted to point out the importance of this place that keeps Elie Wiesel’s work and memory alive, as well as the memory of all those 38,000 Jews who never returned to their homes after May 1944,” she added.
Patented Israeli Laser Technology Could be Used to Fight Forest Fires Across the World
Texas, Oregon, Florida, New Jersey, as well as Canada, Greece, India, Mexico, Portugal, Spain, Sweden and the UK are among other areas battling massive forest fires, a phenomenon experts expect will only increase due to climate change.

It was the massive forest fires in Israel over the past several years that gave electro-optics physicist Daniel Leigh the idea of using algorithm-controlled laser beams from helicopters or trucks to zap leaves, thin branches and pine needles off treetops in the path of fire. The flames are forced downward, where they can be more easily controlled by conventional methods.

Leigh explains that leafy treetops provide a highly combustible smorgasbord for hungry forest fires. Fanned by extreme wind and weather conditions, a forest fire that rises to the treetops spreads out of control in the blink of an eye.

When Leigh shared his idea with ecologist Zvika Avni, former chief of the Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) Forestry Department, Avni agreed to be the ecology and the wildfire fighting specialist for Leigh’s startup, Fighting Treetop Fire (FTF).
Swedish Christian Zionists to sail to Israel
Following Swedish pro-Hamas operatives’ failed attempt to reach Gaza by sea, a Christian supporter of Israel from Sweden announced he would take dozens of pro-Zionists to Israel on his yacht.

Stefan Abrahamsson today announced on Facebook that his yacht, Elida, will set sail from Sweden on Aug. 25 to Israel to show solidarity with the Jewish State and Middle East Christians.

“We want to break the silence of the severe persecution and cleansing of the Christian population that is taking place in this region,” he wrote. “As the only democracy in the Middle East amid ​​dictatorships, Israel welcomes us on this show of solidarity with human rights, freedom of expression, freedom of religion, and fundamental democratic values. In turn, we are taking a stand for the values ​​that Israel stands for.”

Abrahamsson wrote that on Aug. 24 he will organize a sendoff party at the Gothenburg marina from which his yacht, carrying about 40 activists, will set sail for Herzliya, Israel. The Elida is expected to reach Israel in October and dock there for several weeks. The sendoff will feature a discussion on “precisely these important issues,” he wrote. Lars Adaktusson, a lawmaker from Sweden in the European Parliament, is scheduled to speak at the event.
Israeli runner Lonah Chemtai Salpeter wins gold at European Championships
Israel’s Lonah Chemtai Salpeter won the women’s 10,000-meter run at the 2018 European Athletics Championships in Berlin Wednesday, completing the race in 31 minutes, 43.29 seconds.

Israeli-Kenyan Salpeter came 9 full seconds ahead of Susan Krumins of the Netherlands, winning the gold medal. Sweden’s Meraf Bahta came third.

The 29-year-old became the first Israeli to be crowned European champion.

“I still don’t believe it,” she said afterwards. “I’m really happy. I dreamed of this, but I didn’t believe it happened.”

Salpeter will receive a grant of NIS 40,000 (some $11,000) from Israeli sports authorities for her win.

Born in Kenya, she first came to Israel in 2008, working as a caretaker at Kenya’s embassy in Tel Aviv. While running at a Herzliya park, she was noticed by running coach Moti Mizrahi, who suggested she train professionally.
2.4 million tourists came to Israel so far in 2018, ministry says
Israel’s Ministry of Tourism has announced that 2.4 million tourists have visited Israel since the beginning of 2018, a 17% increase in tourists for the same period in 2017.

Citing findings from Israel’s Central Bureau of Statistics, the ministry said in a statement that the number of tourists is 46 percent more than in 2016, almost double the number of tourists that entered during the same period that year.

According to the ministry, 293,400 tourists entered Israel during July 2018 alone, which is around eight percent more tourists than in July 2017.

Over 250,000 tourists came by air, the release said, an 8.8% increase compared to July 2017. 26,200 of them came through land crossings into Israel, a 3.1% increase compared to that month the year before. (Israel only has land border crossings with Egypt and Jordan.)

“Month after month, we are witnessing new achievements and record highs in incoming tourism,” Minister of Tourism Yariv Levin (Likud) said in a statement. “I am pleased that, in the last month, we have also seen an impressive rise in incoming tourism... the tourism industry continues to be a significant factor in making exceptional impact and contributions to the Israeli economy and workforce.”

Levin also praised the ministry’s marketing initiatives and “innovative activities… Together with the incentives for airlines and investments in infrastructure,” for contributing to the rise in tourism.
2,200-Year-Old Earring Found in Jerusalem Excavation Sheds Light on Hellenistic Period in Judea
A 2,200-year-old golden earring was discovered at the City of David’s archaeological excavation just outside the walls of the Old City of Jerusalem, shedding light on life in the city after it was conquered by the Greeks.

The rare artifact depicts a finely-crafted head of a horned animal and delicate filigree work, and is believed to date back to the second or third century BCE, a period during which the Temple was the center of Jewish life, but the region was controlled by the Greeks and a significant percentage of the Jewish populace was influenced by Greek culture and beliefs.

During the time period the earring is believed to be connected to, Judea was a semi-autonomous Hellenistic vassal first under the rule of Ptolemaic Egypt from 301 to 198 BCE, and then under the Seleucid Empire, after Antiochus III conquered Jerusalem. Shortly afterwards, Jews who were not Hellenized ultimately took part in the Maccabean Revolt of 167 BCE, which is commemorated in the Hanukkah story.

According to Professor Yuval Gadot of Tel Aviv University, co-director of the Givati Parking Lot excavation, the find is the first earring discovered in Jerusalem from the Hellenistic period, found in an early-Hellenistic period building deep inside the dig.



We have lots of ideas, but we need more resources to be even more effective. Please donate today to help get the message out and to help defend Israel.
          Russian Air Defenses Destroy UAV Launched by Syrian Militants at Hmeymim Base      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
MOSCOW (Sputnik) - Russian air defenses at the Hmeymim airbase shot down on Thursday an aerial drone launched by militants operating in Syria's province of Latakia, the Russian Center for Syrian Reconciliation said.
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          August 9: Psalm 83; Psalm 145; Psalms 85–86; Judges 8:22–35; Acts 4:1–12; John 1:43–51       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Proper 13

First Psalm: Psalm 83; Psalm 145

Psalm 83 (Listen)

O God, Do Not Keep Silence

A Song. A Psalm of Asaph.

83   O God, do not keep silence;
    do not hold your peace or be still, O God!
  For behold, your enemies make an uproar;
    those who hate you have raised their heads.
  They lay crafty plans against your people;
    they consult together against your treasured ones.
  They say, “Come, let us wipe them out as a nation;
    let the name of Israel be remembered no more!”
  For they conspire with one accord;
    against you they make a covenant—
  the tents of Edom and the Ishmaelites,
    Moab and the Hagrites,
  Gebal and Ammon and Amalek,
    Philistia with the inhabitants of Tyre;
  Asshur also has joined them;
    they are the strong arm of the children of Lot. Selah
  Do to them as you did to Midian,
    as to Sisera and Jabin at the river Kishon,
10   who were destroyed at En-dor,
    who became dung for the ground.
11   Make their nobles like Oreb and Zeeb,
    all their princes like Zebah and Zalmunna,
12   who said, “Let us take possession for ourselves
    of the pastures of God.”
13   O my God, make them like whirling dust,1
    like chaff before the wind.
14   As fire consumes the forest,
    as the flame sets the mountains ablaze,
15   so may you pursue them with your tempest
    and terrify them with your hurricane!
16   Fill their faces with shame,
    that they may seek your name, O LORD.
17   Let them be put to shame and dismayed forever;
    let them perish in disgrace,
18   that they may know that you alone,
    whose name is the LORD,
    are the Most High over all the earth.

Footnotes

[1] 83:13 Or like a tumbleweed

(ESV)

Psalm 145 (Listen)

Great Is the Lord

A Song of Praise. Of David.

145   I will extol you, my God and King,
    and bless your name forever and ever.
  Every day I will bless you
    and praise your name forever and ever.
  Great is the LORD, and greatly to be praised,
    and his greatness is unsearchable.
  One generation shall commend your works to another,
    and shall declare your mighty acts.
  On the glorious splendor of your majesty,
    and on your wondrous works, I will meditate.
  They shall speak of the might of your awesome deeds,
    and I will declare your greatness.
  They shall pour forth the fame of your abundant goodness
    and shall sing aloud of your righteousness.
  The LORD is gracious and merciful,
    slow to anger and abounding in steadfast love.
  The LORD is good to all,
    and his mercy is over all that he has made.
10   All your works shall give thanks to you, O LORD,
    and all your saints shall bless you!
11   They shall speak of the glory of your kingdom
    and tell of your power,
12   to make known to the children of man your1 mighty deeds,
    and the glorious splendor of your kingdom.
13   Your kingdom is an everlasting kingdom,
    and your dominion endures throughout all generations.
  [The LORD is faithful in all his words
    and kind in all his works.]2
14   The LORD upholds all who are falling
    and raises up all who are bowed down.
15   The eyes of all look to you,
    and you give them their food in due season.
16   You open your hand;
    you satisfy the desire of every living thing.
17   The LORD is righteous in all his ways
    and kind in all his works.
18   The LORD is near to all who call on him,
    to all who call on him in truth.
19   He fulfills the desire of those who fear him;
    he also hears their cry and saves them.
20   The LORD preserves all who love him,
    but all the wicked he will destroy.
21   My mouth will speak the praise of the LORD,
    and let all flesh bless his holy name forever and ever.

Footnotes

[1] 145:12 Hebrew his; also next line
[2] 145:13 These two lines are supplied by one Hebrew manuscript, Septuagint, Syriac (compare Dead Sea Scroll)

(ESV)

Second Psalm: Psalms 85–86

Psalms 85–86 (Listen)

Revive Us Again

To the choirmaster. A Psalm of the Sons of Korah.

85   LORD, you were favorable to your land;
    you restored the fortunes of Jacob.
  You forgave the iniquity of your people;
    you covered all their sin. Selah
  You withdrew all your wrath;
    you turned from your hot anger.
  Restore us again, O God of our salvation,
    and put away your indignation toward us!
  Will you be angry with us forever?
    Will you prolong your anger to all generations?
  Will you not revive us again,
    that your people may rejoice in you?
  Show us your steadfast love, O LORD,
    and grant us your salvation.
  Let me hear what God the LORD will speak,
    for he will speak peace to his people, to his saints;
    but let them not turn back to folly.
  Surely his salvation is near to those who fear him,
    that glory may dwell in our land.
10   Steadfast love and faithfulness meet;
    righteousness and peace kiss each other.
11   Faithfulness springs up from the ground,
    and righteousness looks down from the sky.
12   Yes, the LORD will give what is good,
    and our land will yield its increase.
13   Righteousness will go before him
    and make his footsteps a way.

Great Is Your Steadfast Love

A Prayer of David.

86   Incline your ear, O LORD, and answer me,
    for I am poor and needy.
  Preserve my life, for I am godly;
    save your servant, who trusts in you—you are my God.
  Be gracious to me, O Lord,
    for to you do I cry all the day.
  Gladden the soul of your servant,
    for to you, O Lord, do I lift up my soul.
  For you, O Lord, are good and forgiving,
    abounding in steadfast love to all who call upon you.
  Give ear, O LORD, to my prayer;
    listen to my plea for grace.
  In the day of my trouble I call upon you,
    for you answer me.
  There is none like you among the gods, O Lord,
    nor are there any works like yours.
  All the nations you have made shall come
    and worship before you, O Lord,
    and shall glorify your name.
10   For you are great and do wondrous things;
    you alone are God.
11   Teach me your way, O LORD,
    that I may walk in your truth;
    unite my heart to fear your name.
12   I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart,
    and I will glorify your name forever.
13   For great is your steadfast love toward me;
    you have delivered my soul from the depths of Sheol.
14   O God, insolent men have risen up against me;
    a band of ruthless men seeks my life,
    and they do not set you before them.
15   But you, O Lord, are a God merciful and gracious,
    slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness.
16   Turn to me and be gracious to me;
    give your strength to your servant,
    and save the son of your maidservant.
17   Show me a sign of your favor,
    that those who hate me may see and be put to shame
    because you, LORD, have helped me and comforted me.

(ESV)

Old Testament: Judges 8:22–35

Judges 8:22–35 (Listen)

Gideon's Ephod

22 Then the men of Israel said to Gideon, “Rule over us, you and your son and your grandson also, for you have saved us from the hand of Midian.” 23 Gideon said to them, “I will not rule over you, and my son will not rule over you; the LORD will rule over you.” 24 And Gideon said to them, “Let me make a request of you: every one of you give me the earrings from his spoil.” (For they had golden earrings, because they were Ishmaelites.) 25 And they answered, “We will willingly give them.” And they spread a cloak, and every man threw in it the earrings of his spoil. 26 And the weight of the golden earrings that he requested was 1,700 shekels1 of gold, besides the crescent ornaments and the pendants and the purple garments worn by the kings of Midian, and besides the collars that were around the necks of their camels. 27 And Gideon made an ephod of it and put it in his city, in Ophrah. And all Israel whored after it there, and it became a snare to Gideon and to his family. 28 So Midian was subdued before the people of Israel, and they raised their heads no more. And the land had rest forty years in the days of Gideon.

The Death of Gideon

29 Jerubbaal the son of Joash went and lived in his own house. 30 Now Gideon had seventy sons, his own offspring,2 for he had many wives. 31 And his concubine who was in Shechem also bore him a son, and he called his name Abimelech. 32 And Gideon the son of Joash died in a good old age and was buried in the tomb of Joash his father, at Ophrah of the Abiezrites.

33 As soon as Gideon died, the people of Israel turned again and whored after the Baals and made Baal-berith their god. 34 And the people of Israel did not remember the LORD their God, who had delivered them from the hand of all their enemies on every side, 35 and they did not show steadfast love to the family of Jerubbaal (that is, Gideon) in return for all the good that he had done to Israel.

Footnotes

[1] 8:26 A shekel was about 2/5 ounce or 11 grams
[2] 8:30 Hebrew who came from his own loins

(ESV)

New Testament: Acts 4:1–12

Acts 4:1–12 (Listen)

Peter and John Before the Council

And as they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the word believed, and the number of the men came to about five thousand.

On the next day their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem, with Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of the high-priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, “By what power or by what name did you do this?” Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, “Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, 10 let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead—by him this man is standing before you well. 11 This Jesus1 is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone.2 12 And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men3 by which we must be saved.”

Footnotes

[1] 4:11 Greek This one
[2] 4:11 Greek the head of the corner
[3] 4:12 The Greek word anthropoi refers here to both men and women

(ESV)

Gospel: John 1:43–51

John 1:43–51 (Listen)

Jesus Calls Philip and Nathanael

43 The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, “Follow me.” 44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. 45 Philip found Nathanael and said to him, “We have found him of whom Moses in the Law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can anything good come out of Nazareth?” Philip said to him, “Come and see.” 47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!” 48 Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.” 49 Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Israel!” 50 Jesus answered him, “Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you believe? You will see greater things than these.” 51 And he said to him, “Truly, truly, I say to you,1 you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

Footnotes

[1] 1:51 The Greek for you is plural; twice in this verse

(ESV)


          Syria Needs to Be a Blueprint For Peacemaking      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          Comment on South Carolina: Syrian Muslim teen who plotted jihad on U.S. military base denied parole by South Carolina: Muslim Teen Convicted Again, for Attempting to Join ISIS Again | Creeping Sharia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
[…] He was actually denied parole at least once prior to being released: Syrian Muslim teen who plotted jihad on U.S. military base denied parole […]
          “Quả đấm thép” Syria tấn công đánh chiếm chốt tiền tiêu của IS      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Sweida cho biết, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP), lực lượng vũ trang địa phương NDF, tiếp tục tiến công đến vùng ngoại ô thị trấn Qaysoum và Bir Maselam. Các đơn vị quân đội Syria cũng tiến […]

The post “Quả đấm thép” Syria tấn công đánh chiếm chốt tiền tiêu của IS appeared first on Báo mới 24h, tin tức mới nhanh 24h qua.


          8/10/2018: Gulf/region: Idlib shelled ahead of regime offensive      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syrian regime forces shelled rebel positions in the northwestern province of Idlib yesterday, a monitor said, as reinforcements arrived ahead of an expected assault. The province is the largest piece of territory still in rebel hands, and President...
          Czechs negotiate release of two Europeans from Syrian jail      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          Leaflets dropped over Syria's Idlib call for 'reconciliation' as regime bombs rebels      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          Syrian criticism of 'fake hero' Ahed only empowers our oppressors      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          Kurdish artist fighting bombs with art in the midst of war-torn Syria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

He's using his talents to restore hope in communities that have suffered for years.

The post Kurdish artist fighting bombs with art in the midst of war-torn Syria appeared first on The Kurdish Project.


          Rituals without the right intent:      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The purpose of this article is to show that the Temple from the time of Nebuchadnezzar to 70 A.D. when it was destroyed by the Romans was of no value to God. Its only value lay in the stones and wood it had been constructed from. Therefore, the desecration of it by Atrocious in 12/16/ 167 B.C., made absolutely no difference except to an already fallen people.

King Nebuchadnezzar in 599 B.C. removed the sacred vessels from the Temple, and from that time forward, the Ark of the Covenant, the mercy seat and two gold covered Cherubim were never seen or heard from again?

The book of Amos was written between 767-740 B.C.
Amos 5:21, The LORD is speaking to the house of Israel, “I hate, I despise your feast days, and I will not smell (savor) in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.”

Jeremiah was written between 627-586 B.C. We read in,

Jeremiah 14:12, “When they fast, I will not hear their cry; and when they offer burnt offering and an oblation, I will not accept them: but I will consume them by the sword, and by the famine, and by the pestilence.”

The 10 Northern tribes of Israel went into captivity during the Assyrian siege. The Southern two tribes went into captivity in 589 B.C. when king Nebuchadnezzar invaded Israel in 598, the year before he had removed the sacred vessels from the Temple. The reason these foreign invasions were successful was because the Jews had been cursed by God for idolatry.
 
The LORD said to this people, I will give to you my law: I will have you purchase for me a piece of ground, I will let you build for me a Temple, a house of worship. I will give to you my terms and rituals for the remission of your sins. In this was the sacrificial system of the Jews established. The Levites, the tribe of priest was set aside; a system of animal sacrifices; Holy vessels, washing, burnt offerings and a specially woven curtain made, separating the Holy of Holies from a...
          Special Announcement! Team Human Live w/ Molly Crabapple and Jace Clayton August 16th at Civic Hall      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Special Announcement and Invitation! Free Show. Limited Tickets Remain.


Details and Tickets:

https://www.eventbrite.com/e/jace-clayton-and-molly-crabapple-with-douglas-rushkoff-team-human-live-tickets-48339958116?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=new_event_email&utm_term=viewmyevent_button


Next Thursday, August 16th, Douglas will be joined live on stage at Civic hall in New York City by two incredibly talented, powerful, and thoughtful human beings; artist, journalist, and author Molly Crabapple as well musician, artist and writer Jace Clayton, aka DJ /rupture.

Molly latest published work Brothers of the Gun is an illustrated collaboration with Syrian War journalist Marwan Hisham. 

Jace Clayton, whose work as DJ Rupture has received international acclaim, is the author of Uproot Travels in 21st Century Music and Digital Culture.

It’s sure to be an inspiring evening of conversation and audience Q&A with these boundary pushing artists.

Visit teamhuman.fm and click on live events for a link to the show. All are welcome to this live podcast recording. Team Human supporters on Drip and Patreon have access to reserved free seats. Join our support team for early access to shows like this, signed books, trading cards, totes bags and more. 

Team Human Live w/ Molly Crabapple and Jace Clayton, live at Civic Hall August 16th 2018.

Thanks for being on Team Human!


          Israel Murders Syrian Scientist in New Middle East Terror Wave      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Jews from the Israeli secret service Mossad have murdered yet another Syrian scientist in their ongoing campaign of terror and violence in the Middle East with the car-bombing death of Dr. Aziz Isber, head of the Center for Scientific Research in the western countryside of Hama, the Syrian Arab News Agency (SANA) has reported. According […]
          8/10/2018: World: Assad’s wife Asma is being treated for breast cancer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The British-born wife of President Bashar alAssad of Syria is being treated for breast cancer, the government has said. A photograph of Asma Assad hooked up to a drip in a hospital room was shared on the Syrian government’s official Twitter and...
          Four Years After ISIS Onslaught, Iraqi Assyrians Struggle to Rebuild      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
A Catholic church destroyed by Islamic State militants in Karamles, Iraq, is examined by a priest following the 2016 liberation of the predominantly Christian town.
          Kurds in Syria Shutdown Assyrian School for Refusing Kurdish Curriculum      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(AINA) -- Kurdish PKK authorities closed an Assyrian school in Derbiseye, Syria after Assyrian school officials refused to adopt a Kurdish teaching curriculum.
          Tajik officials look to battle terrorism - with an anti-IS play      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000
The Tajik capital of Dushanbe. Image: VargA under a CC licence

One of Tajikistan’s top politicians has unveiled the latest weapon in his country’s fight against terrorism: a self-penned play on the evils of extremism and the healing power of maternal love.  

Written by Interior Minister Ramazon Rahimzoda, The Heart of a Mother will premiere in Dushanbe later this month.

The theatrical foray comes just weeks after tourists were murdered travelling through the Tajik countryside. Four foreigners — two Americans, a Dutch and a Swiss citizen — died after being deliberately hit with a car as they cycled along a road 70 kilometres from the capital on a “once in a lifetime” trip across the world.

Terrorist group Islamic State (IS) claimed responsibility for the murders, although the Tajik government has sought to blame a banned opposition group, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT).

Rahimzoda's drama focuses on IS, following the tragic tale of a young Tajik student who wants to fight with the group in Syria. Before the curtain falls, the young man is overwhelmed by the error of his ways — but not before he takes the life of his own mother.

It’s not the first time that Rahimzoda has tapped his creative powers, with the minister reportedly writing some 120 books and monographs under the pseudonym Nihoni. Many include praise for Tajik President Emomali Rahmon, including the poem, You Are Worthy.

Sources: Eurasianet / Radio Free Europe/Radio Liberty


           UAV gắn thuốc nổ tấn công căn cứ không quân Hmeymim, Nga nổ súng bắn hạ      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
UAV gắn thuốc nổ tấn công căn cứ không quân Hmeymim, Nga nổ súng bắn hạ Lực lượng phòng không Nga chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim tại Syria lại bắn hạ máy bay không người lái được phiến quân sử dụng để tấn công căn cứ này.
          국제관계 장기화된 시리아 사태에 대하여      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
[국제관계사] 쿠바 미사일 사태[국제관계] 국제 분쟁과 평화에 대하여[국제경영] 장기화 되고 있는 리비아사태의 파급 효과[국제경영] 장기화 되고 있는 리비아사태의 파급 효과[중등교육 인문지리] 팔레스타인 분쟁 해결 수업 모형 - 시뮬레이션 게임로마의 스포츠교육사 <뉴스> 1) 사건에 대한 간략한 소개 2) 사건이 왜 중요한가? 3) 배후에 있는 구조와 의미는? 4) 국제관계의 개념이나 이론적 논의와 연계해 본다면? <참고문헌> <뉴스> One Million Syrian Refugees The exodus from Syria has accelerated dramatically in recent weeks.In early December some 20 months after the crisis began refugee figures stood at 500 000 .It has only taken three months for that number to double.As violence in Syria spirals out of control more than 7 000 people arrive in Jordan Lebanon Turkey and Iraq every single day. More and more Syrians see no other option than to become refugees.To reach safety they literally have to run for their lives many of them are shot at on their way to the border. The Syria crisis would be an enormous disaster anywhere in the world.But this conflict is taking place in a region so fragile that it risks being destabilized beyond control if the fighting spills across borders.What happens in Syria has a direct impact on the rising sectarian violence in Iraq. There are warnings of a potential civil war if the Syria conflict continues.Lebanon is increasingly threatened by instability with security incidents unsettling its borders.Jordan long a pillar of stability in the Middle East is facing a dramatic economic situation that could trigger social unrest.The Palestinian-Israeli conflict is looming nearby and the Strait of Hormuz one of the world s most sensitive places is just around the corner. - New York Times 기사 일부 발췌 시리아 내전으로 인한 난민의 수가 급격히 증가하고 있으며 시리아 피난민들이 내전은 물론이고 피난길에서 고통을 받고 있으며 이 심각한 사태가 시리아 뿐 아니라 주변국까지 영향을 주고 있음을 시사하고 있는 신문기사를 접하게 되었다. 이 기사를 읽고 시리아 사태에 대해서 다른 중동 국가인 리비아 튀니지와 달리 국제사회가 쉽사리 관여하지 못하고 있으며 수 많은 난민들이 고통받고 있음에도 불구하고 시리아 내전이2년이라는 기간동안 장기화 되고 있는가에 대해 궁금증을 갖게 되어 시리아 내전에 대해 알아보게 되었다. 뉴스http://www.nytimes.com/2013/03/06/opinion/global/one-million-syrian-refugees.html?_r=0 New York Times 내부갈등과 시리아 사태의 장기화 한국 이슬람학회 논총 서정민 시리아 내전의 원인과 전망 명지대학교 중동문제 연구소 책임연구원 박현도 중국의 대 이란-시리아 정책의 정치경제적 배경과 시사점 국립외교원 외교안보연구소 이지용 국제사회의 시리아 군사개입 딜레마 KIDA동북아 안보정세 분석 김진아 KIDA 세계분쟁 데이터 베이스 시리아 사태 2주년 ’피의 보복’ 악순환 연합뉴스 한상용 기자 세계는 지금 시리아 내전 2년 서방 반서방 강대강 대립 신냉전 세계일보 정선형 기자 세계각국 복잡한 속내 시리아 사태 해결 ‘지지부진’ JTBC 제1차 세계대전의 배경과 진행과정`아랍의 봄`이후 중동-이슬람식 민주주의의 전망프랑스 비시 정부와 비시 체제 고찰[세계의역사 아시아] 2013년 한 해 동안 동남아시아, 인도, 서아시아에서 일어난 사건이나 현상들 중 하나를 선택, 보도자료들을 근거로 비판중국의 동북공정과 일본의 역사왜곡에 대한 견해[레포트] 6도의 악몽미국의 ISIL에 대한 공습의 적법성 고찰[기초생활보장법]국민기초생활보장제도(국민기초생활보장법)의 제정배경, 제정의의, 국민기초생활보장제도(국민기초생활보장법)의 연혁, 내용, 급여, 국민기초생활보장제도(국민기초생활보장법)의 문제점, 개선방안[범죄] 범죄와 범죄이론, 범죄 관련 제도 및 교정 교육 심층 분석[레포트자료] 1차세계대전과 베르사유 체제[세계사, 역사, 인류의 발달] 테마로 읽는 세계사 산책 총정리과학과기술강의노트[Ⅰ]고대건축[세계지리 교과서] 세계지리 교과서 요약 및 개선점 지적 조회수:443회
          Comment on Software Development Freshers Jobs in Chennai by Jonathon      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
perfect design thanks <a href="http://www.gohardindaapaint.com/mrsa-bactrim-dosage-a165.pdf" rel="nofollow">bactrim for uti not working</a> And it’s clear the Syrian attack has never been about Syria, but about American credibility abroad. Most of the credibility that America has lost came when Obama first opened the matter up to Congress. It matters little to Iran whether Congress approves or rejects a Syrian strike, because the deliberations are so different from what we’ll see if Iran hurtles toward nuclear breakout capacity. Iran was most interested in whether Obama could summon allies, and then his own courage, to defend a red line that he personally set. He could not. If you’re Iran, the major lesson is that the Obama administration is weak when it’s trying to mount backing for military action. Whatever happens from here doesn’t change that. <a href="http://thecustomer.co.uk/sklepdrgmedtekpl-da7f.pdf" rel="nofollow">superpharmacy.com.au</a> A planned 3.2 percent rise in electricity bills for about 28million consumers under the new energy regime can only worsenthat hardship. Including this new increase, prices have surged 8percent since the centre-right government of Prime MinisterMariano Rajoy assumed power in late 2011. <a href="http://www.mypersiansong.com/tongkat-ali-male-enhancement-db5b.pdf#restaurant" rel="nofollow">50 1 tongkat ali</a> In 2007, coming off a 52-homer season that netted him a third AL MVP award, Rodriguez opted out of a 10-year, $252 million contract originally signed with the Texas Rangers. The Yankees nonetheless re-upped Rodriguez for 10 years and $275 million shortly thereafter. <a href="http://www.latenightstereo.com/homebox-xl-grow-box-3929.pdf" rel="nofollow">grow xl australia</a> But with regulators cracking down on banks, and plans to prosecute individuals as well as their employers currently being discussed in some countries, more money managers feel they have to invest some of their profits in trying to reduce their risks. <a href="http://www.mypersiansong.com/cristor-atlas-100-hd-startimes-db5b.pdf#cheers" rel="nofollow">cristor atlas 100 fail</a> Several of Nixon's fellow Democrats confirmed to The Associated Press that they would vote to override his veto when lawmakers convene in September, even while agreeing with the governor that the bill couldn't survive a court challenge. Many of them noted that in some parts of Missouri, a "no" vote on gun legislation could be career ending.
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          The C.O.W.S. Compensatory Call-In 11/21/15      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Context of White Supremacy hosts the weekly Compensatory Call-In. We encourage non-white listeners to dial in with their codified concepts, new terms, observations, research findings, workplace problems or triumphs, and/or suggestions on how best to Replace White Supremacy With Justice ASAP. We'll use these sessions to hone our use of words as tools to reveal truth, neutralize White people. We'll examine news reports from the past seven days and - hopefully - promote a constructive dialog. #ANTIBLACKNESS The reported terrorist attacks in Paris, France continue to saturate media outlets and, predictably, have encouraged a less refined, more public manifestation of White Supremacist conduct. An increasing number of Whites are unsatisfied with President Obama's alleged handling of ISIS and the conflict in Syria. While many Race Soldiers clamor for a merciless, violent response, black United States' citizens have militarized police units march through their residence for misplacing a house key. Black scholars across the states continue to challenge the Racial Terrorism they're forced to tolerate while seeking knowledge. The Racist backlash has been immediate, widespread, and tacky. Speaking of terrorists, the third week of the Daniel Holztclaw trial concluded on Wednesday with more black female victims testifying to being petrified and violated by a predator with a badge and gun. The OKC Artists for Justice managed a peaceful protest loud enough to be heard in the court room. #AnswersForMiriamCarey INVEST in The COWS - http://tiny.cc/ledjb CALL IN NUMBER: 641.715.3640 CODE 564943# The C.O.W.S. archives: http://tiny.cc/76f6p
          Russian servicemen in Syria shoot down drone near Hmeymim base      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
On Thursday, Russian servicemen in Syria downed an unmanned aerial vehicle (UAV) that was approaching Russia’s Hmeymim air base from the militant-controlled territory, a senior Russian military official said, TASS reported. …
          My First Priority: Catholic Relief Services      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
CRS Emergency Response
Dear Michele,
As I visit programs overseas, I’ve seen too many families who have had to flee their homes. I’ve seen too many children at risk. I can’t help but think of my own children–if I saw them in danger–they would be my first priority.

 
Help Now
Girls and boys have fled with their parents from Myanmar into Bangladesh. But, almost 3,000 of these children are without their parents. Whose priority are they? I can’t help but think, how can we help?
For the last 8 years, families have fled Syria–half of them children. As a father, as a Catholic, as a fellow human being–it doesn’t matter whether the children are next door or around the world. They need shelter, they need love, they need stability.
These children need to feel like kids again–to have someone look out for themto play, to laugh, to learn.
Give a gift today, and you help vulnerable children around the world receive counseling, have protected places to play, receive nourishing food, gain the chance to visit a doctor and thrive for years to come. By putting them first, you provide hope for their futures–and all of our futures.
Peace and light,


Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Help Now

P.S. How are we doing? As one of our loyal supporters, your feedback is important to us. Please take our short survey.
Photos by Christopher Reichert and Sam Tarling for CRS.
© 2018 Catholic Relief Services
228 W. Lexington St. Baltimore MD 21201-3443
877-435-7277

donorservices@crs.org

          The C.O.W.S. Compensatory Call-In 04/08/17      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Context of White Supremacy hosts the weekly Compensatory Call-In. We encourage non-white listeners to dial in with their codified concepts, new terms, observations, research findings, workplace problems or triumphs, and/or suggestions on how best to Replace White Supremacy With Justice ASAP. We'll use these sessions to hone our use of words as tools to reveal truth, neutralize White people. We'll examine news reports from the past seven days and - hopefully - promote a constructive dialog. #ANTIBLACKNESS It's reported the U.S. military launched a missile assault on Syria this week, which will likely produce immense harm for non-white people. Many observers characterize this attack as signifncant deviation from President Donald J. Trump's campaign promises about abstaining from international military adventures. Speaking of domestic terrorism, the Trump administration announced they would review the Department of Justice's meddling into local police departments charged with bogarting Black citizens. Atlanta, Georgia continues to suffer after a devastating interstate fire late last week. A black male is accused of being a homeless crack addict who caused the wreckage by setting fire to a chair and a shopping cart. #AnswersForMiriamCarey INVEST in The COWS - http://paypal.me/GusTRenegade CALL IN NUMBER: 641.715.3640 CODE 564943# The C.O.W.S. archives: http://tiny.cc/76f6p
          The C.O.W.S. Global Sunday Talk on Racism 04/23/17      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Context of White Supremacy hosts our monthly Global Sunday Talk On Racism. This program is uniquely crafted to encourage participation from Victims of Racism outside the United States and/or non-white people who are not able to join during our typical program time. Enforcement officials in Paris, France killed a non-white, non-black male. Chinese-French citizens protested and charge that the shooting was an act of Racism. Marine Le Pen remains Gus T.'s pick for the winner of the looming presidential election in France. Her campaign is a menagerie of gay Whites, conservative Whites and young Whites aligned to preserve White Power in France. We'll get our international listeners' views on the United States' military action in Syria as well the increased concern directed at North Korea. #AnswersForMiriamCarey INVEST in The COWS - http://paypal.me/GusTRenegade CALL IN NUMBER: 641.715.3640 CODE: 564943# The C.O.W.S. archives: http://tiny.cc/76f6p
          The C.O.W.S. Compensatory Call-In 04/14/18      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Context of White Supremacy hosts the weekly Compensatory Call-In. We encourage non-white listeners to dial in with their codified concepts, new terms, observations, research findings, workplace problems or triumphs, and/or suggestions on how best to Replace White Supremacy With Justice ASAP. We'll use these sessions to hone our use of words as tools to reveal truth, neutralize White people. We'll examine news reports from the past seven days and - hopefully - promote a constructive dialog. #ANTIBLACKNESS Days after Whites around the planet faked veneration for Dr. Martin Luther King Jr.'s philosophy of non-violence and loving the Racism out of Whites, President Donald J. Trump joined an international White posse including Britain and France in launching a military attack in Syria. The New York Times described the violent offensive as effort to "show Western (White) resolve." Speaking of brute White force, a black 14-year-old Michigan teen was nearly killed by a White man for missing the school bus. Brennan Walker knocked on retired firefighter Jeffrey Ziegler's door in hopes of getting directions to his school. Ziegler's wife allegedly accused the black teen of breaking into the house, and the former fireman grabbed a shotgun and began shooting at Walker. The teen was uninjured, and Ziegler was arrested and charged with attempted murder. In other court news, disgraced entertainment legend Bill Cosby began his retrial facing charges of sexual misconduct. Mimicking the dismantling of Cosby's reputation, Whites also invested a substantial chunk of the week besmirching the life and times of Winnie Madikizela-Mandela, who died last week at the age of 81. INVEST in The COWS - http://paypal.me/GusTRenegade CALL IN NUMBER: 641.715.3640 CODE 564943#
          Docs reveal SHOCKING damage in hotels housing Syrian refugees | Sheila Gunn Reid      Cache   Translate Page   Web Page Cache   


          Israël resumes assassinating scientists from the Middle East      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Israel has resumed its campaign of assassinations targeting scientists from the Middle East

Israel’s approach has been systematic. First it crossed off Iraqi military scientists, then it moved onto Iranian nuclear scientists. Now, the Hebrew State has sponsored the elimination of General Aziz Asber, one of Syria’s leading military scientists.


          Đệ nhất phu nhân Syria trải lòng về căn bệnh ung thư      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

          Jihadi Commander Blown to Pieces      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The terrorist field commander of the pro-Turkish illegal armed group "al-Wataniya Li-Tahrir" was blown up by a booby trapped Syrian flag placed by competitors from the "Hayat Tahrir al-sham" militant group. By tracing Abu al-Khalik's regular moves, and knowing his hatred for the Syrian government, Tahrir al-sham terrorists set the flag of the Syrian Arab Republic on the side of a road he frequented. The field commander furiously went to remove the flag, where he was literally blown to pieces in an explosion. Idlib as a whole is a place of inter-gang fights. Some groups are desperately doing whatever it takes to hang on to their power and resources, others are driven by radical Islamist ideologies. They are killing each other for the right to feed from the trough financed by the Western powers. The terrorist cauldron is being heated up by the self-styled global hegemon: the United States. The Syrian Arab Army is on the verge of descending upon the Idlib zone.
          New comment on Item for Geeklist "Frowning from their Promontories: The Castle Maps from the Cry Havoc Series"       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

by buxeria

Related Item: Ager Sanguinis

Keith, I used this castle as an inspiration for the adjacent buildings which I think make for an interesting (and original) game play. I didn't pretend to replicate the architecture of any of them, as I had to deal with the constraints of the map layout.
From an architectural standpoint, I got inspired by the castle of Sahyoun in Northern Syria.
I don't think I will ever try to do the 3-building arrangement.

On the flip side, check the upcoming Crac des Chevaliers which will be included in the Montgisard extension. I should have a final version to share in the coming days.

          Mỹ tăng ngân sách quốc phòng 2019 nhằm kìm hãm Trung Quốc      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Luật ngân sách quốc phòng Mỹ (NDAA) cho năm 2019, được Quốc Hội thông qua ngày 01/08/2018, đã tăng thêm hơn 10% so với tài khóa 2018 và đạt đến 716,3 tỉ đô la. Ngoài tăng cường một số hoạt động viễn chinh ở Afghanistan, Syria, Irak, Somalia, tăng lương cho quân nhân và hiện đại hóa lực lượng quân sự, Trung Quốc trở thành đối tượng chính bị nhắm đến trong Luật Ngân sách Quốc Phòng Mỹ, theo phân tích của nhà báo Bill Gert trên trang Washington Free Beacon ngày 08/08/2018.
          Russian servicemen in Syria shoot down drone near Hmeymim base      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Last month, Russian servicemen disabled more than 25 drones approaching the military facility
          About 1,000,000 refugees expected to return to Syria soon, says diplomat      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Russian Foreign Ministry spokeswoman says about one million Syrian refugees could return home in the coming months
          Russian top diplomat to visit Turkey on August 13-14      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Russian top diplomat is expected to discuss the Syrian conflict, peace settlement in the Middle East and bilateral relations with Turkey
          More than 6,300 refugees return to Syria from Lebanon over past three weeks      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The number of Syrian refugees who returned home from Lebanon since July 18, has exceeded 6,300 people
          Authorities provide accommodation to refugees in Syria’s Hama province      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Russian military continues to assist refugees as well
          August 10: Nehemiah 8–9; Ephesians 5:1–21; Psalm 37:1–22; Proverbs 21:8–10       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Old Testament: Nehemiah 8–9

Nehemiah 8–9 (Listen)

Ezra Reads the Law

And all the people gathered as one man into the square before the Water Gate. And they told Ezra the scribe to bring the Book of the Law of Moses that the LORD had commanded Israel. So Ezra the priest brought the Law before the assembly, both men and women and all who could understand what they heard, on the first day of the seventh month. And he read from it facing the square before the Water Gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the Book of the Law. And Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for the purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbaddanah, Zechariah, and Meshullam on his left hand. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and as he opened it all the people stood. And Ezra blessed the LORD, the great God, and all the people answered, “Amen, Amen,” lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the LORD with their faces to the ground. Also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, the Levites,1 helped the people to understand the Law, while the people remained in their places. They read from the book, from the Law of God, clearly,2 and they gave the sense, so that the people understood the reading.

This Day Is Holy

And Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, “This day is holy to the LORD your God; do not mourn or weep.” For all the people wept as they heard the words of the Law. 10 Then he said to them, “Go your way. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the LORD is your strength.” 11 So the Levites calmed all the people, saying, “Be quiet, for this day is holy; do not be grieved.” 12 And all the people went their way to eat and drink and to send portions and to make great rejoicing, because they had understood the words that were declared to them.

Feast of Booths Celebrated

13 On the second day the heads of fathers' houses of all the people, with the priests and the Levites, came together to Ezra the scribe in order to study the words of the Law. 14 And they found it written in the Law that the LORD had commanded by Moses that the people of Israel should dwell in booths3 during the feast of the seventh month, 15 and that they should proclaim it and publish it in all their towns and in Jerusalem, “Go out to the hills and bring branches of olive, wild olive, myrtle, palm, and other leafy trees to make booths, as it is written.” 16 So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his roof, and in their courts and in the courts of the house of God, and in the square at the Water Gate and in the square at the Gate of Ephraim. 17 And all the assembly of those who had returned from the captivity made booths and lived in the booths, for from the days of Jeshua the son of Nun to that day the people of Israel had not done so. And there was very great rejoicing. 18 And day by day, from the first day to the last day, he read from the Book of the Law of God. They kept the feast seven days, and on the eighth day there was a solemn assembly, according to the rule.

The People of Israel Confess Their Sin

Now on the twenty-fourth day of this month the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth, and with earth on their heads. And the Israelites4 separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read from the Book of the Law of the LORD their God for a quarter of the day; for another quarter of it they made confession and worshiped the LORD their God. On the stairs of the Levites stood Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani; and they cried with a loud voice to the LORD their God. Then the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah, said, “Stand up and bless the LORD your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise.

“You are the LORD, you alone. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them; and you preserve all of them; and the host of heaven worships you. You are the LORD, the God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. You found his heart faithful before you, and made with him the covenant to give to his offspring the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Jebusite, and the Girgashite. And you have kept your promise, for you are righteous.

“And you saw the affliction of our fathers in Egypt and heard their cry at the Red Sea, 10 and performed signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land, for you knew that they acted arrogantly against our fathers. And you made a name for yourself, as it is to this day. 11 And you divided the sea before them, so that they went through the midst of the sea on dry land, and you cast their pursuers into the depths, as a stone into mighty waters. 12 By a pillar of cloud you led them in the day, and by a pillar of fire in the night to light for them the way in which they should go. 13 You came down on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them right rules and true laws, good statutes and commandments, 14 and you made known to them your holy Sabbath and commanded them commandments and statutes and a law by Moses your servant. 15 You gave them bread from heaven for their hunger and brought water for them out of the rock for their thirst, and you told them to go in to possess the land that you had sworn to give them.

16 “But they and our fathers acted presumptuously and stiffened their neck and did not obey your commandments. 17 They refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them, but they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt.5 But you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them. 18 Even when they had made for themselves a golden6 calf and said, ‘This is your God who brought you up out of Egypt,’ and had committed great blasphemies, 19 you in your great mercies did not forsake them in the wilderness. The pillar of cloud to lead them in the way did not depart from them by day, nor the pillar of fire by night to light for them the way by which they should go. 20 You gave your good Spirit to instruct them and did not withhold your manna from their mouth and gave them water for their thirst. 21 Forty years you sustained them in the wilderness, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out and their feet did not swell.

22 “And you gave them kingdoms and peoples and allotted to them every corner. So they took possession of the land of Sihon king of Heshbon and the land of Og king of Bashan. 23 You multiplied their children as the stars of heaven, and you brought them into the land that you had told their fathers to enter and possess. 24 So the descendants went in and possessed the land, and you subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hand, with their kings and the peoples of the land, that they might do with them as they would. 25 And they captured fortified cities and a rich land, and took possession of houses full of all good things, cisterns already hewn, vineyards, olive orchards and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and became fat and delighted themselves in your great goodness.

26 “Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you and cast your law behind their back and killed your prophets, who had warned them in order to turn them back to you, and they committed great blasphemies. 27 Therefore you gave them into the hand of their enemies, who made them suffer. And in the time of their suffering they cried out to you and you heard them from heaven, and according to your great mercies you gave them saviors who saved them from the hand of their enemies. 28 But after they had rest they did evil again before you, and you abandoned them to the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet when they turned and cried to you, you heard from heaven, and many times you delivered them according to your mercies. 29 And you warned them in order to turn them back to your law. Yet they acted presumptuously and did not obey your commandments, but sinned against your rules, which if a person does them, he shall live by them, and they turned a stubborn shoulder and stiffened their neck and would not obey. 30 Many years you bore with them and warned them by your Spirit through your prophets. Yet they would not give ear. Therefore you gave them into the hand of the peoples of the lands. 31 Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.

32 “Now, therefore, our God, the great, the mighty, and the awesome God, who keeps covenant and steadfast love, let not all the hardship seem little to you that has come upon us, upon our kings, our princes, our priests, our prophets, our fathers, and all your people, since the time of the kings of Assyria until this day. 33 Yet you have been righteous in all that has come upon us, for you have dealt faithfully and we have acted wickedly. 34 Our kings, our princes, our priests, and our fathers have not kept your law or paid attention to your commandments and your warnings that you gave them. 35 Even in their own kingdom, and amid your great goodness that you gave them, and in the large and rich land that you set before them, they did not serve you or turn from their wicked works. 36 Behold, we are slaves this day; in the land that you gave to our fathers to enjoy its fruit and its good gifts, behold, we are slaves. 37 And its rich yield goes to the kings whom you have set over us because of our sins. They rule over our bodies and over our livestock as they please, and we are in great distress.

38 “Because of all this we make a firm covenant in writing; on the sealed document are the names of7 our princes, our Levites, and our priests.

Footnotes

[1] 8:7 Vulgate; Hebrew and the Levites
[2] 8:8 Or with interpretation, or paragraph by paragraph
[3] 8:14 Or temporary shelters
[4] 9:2 Hebrew the offspring of Israel
[5] 9:17 Some Hebrew manuscripts; many Hebrew manuscripts and in their rebellion appointed a leader to return to their slavery
[6] 9:18 Hebrew metal
[7] 9:38 Hebrew lacks the names of

(ESV)

New Testament: Ephesians 5:1–21

Ephesians 5:1–21 (Listen)

Walk in Love

Therefore be imitators of God, as beloved children. And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.

But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous (that is, an idolater), has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not become partners with them; for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light (for the fruit of light is found in all that is good and right and true), 10 and try to discern what is pleasing to the Lord. 11 Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. 12 For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. 13 But when anything is exposed by the light, it becomes visible, 14 for anything that becomes visible is light. Therefore it says,

  “Awake, O sleeper,
    and arise from the dead,
  and Christ will shine on you.”

15 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, 16 making the best use of the time, because the days are evil. 17 Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. 18 And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, 19 addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, 20 giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, 21 submitting to one another out of reverence for Christ.

(ESV)

Psalm: Psalm 37:1–22

Psalm 37:1–22 (Listen)

He Will Not Forsake His Saints

Of David.

37   Fret not yourself because of evildoers;
    be not envious of wrongdoers!
  For they will soon fade like the grass
    and wither like the green herb.
  Trust in the LORD, and do good;
    dwell in the land and befriend faithfulness.1
  Delight yourself in the LORD,
    and he will give you the desires of your heart.
  Commit your way to the LORD;
    trust in him, and he will act.
  He will bring forth your righteousness as the light,
    and your justice as the noonday.
  Be still before the LORD and wait patiently for him;
    fret not yourself over the one who prospers in his way,
    over the man who carries out evil devices!
  Refrain from anger, and forsake wrath!
    Fret not yourself; it tends only to evil.
  For the evildoers shall be cut off,
    but those who wait for the LORD shall inherit the land.
10   In just a little while, the wicked will be no more;
    though you look carefully at his place, he will not be there.
11   But the meek shall inherit the land
    and delight themselves in abundant peace.
12   The wicked plots against the righteous
    and gnashes his teeth at him,
13   but the Lord laughs at the wicked,
    for he sees that his day is coming.
14   The wicked draw the sword and bend their bows
    to bring down the poor and needy,
    to slay those whose way is upright;
15   their sword shall enter their own heart,
    and their bows shall be broken.
16   Better is the little that the righteous has
    than the abundance of many wicked.
17   For the arms of the wicked shall be broken,
    but the LORD upholds the righteous.
18   The LORD knows the days of the blameless,
    and their heritage will remain forever;
19   they are not put to shame in evil times;
    in the days of famine they have abundance.
20   But the wicked will perish;
    the enemies of the LORD are like the glory of the pastures;
    they vanish—like smoke they vanish away.
21   The wicked borrows but does not pay back,
    but the righteous is generous and gives;
22   for those blessed by the LORD2 shall inherit the land,
    but those cursed by him shall be cut off.

Footnotes

[1] 37:3 Or and feed on faithfulness, or and find safe pasture
[2] 37:22 Hebrew by him

(ESV)

Proverb: Proverbs 21:8–10

Proverbs 21:8–10 (Listen)

  The way of the guilty is crooked,
    but the conduct of the pure is upright.
  It is better to live in a corner of the housetop
    than in a house shared with a quarrelsome wife.
10   The soul of the wicked desires evil;
    his neighbor finds no mercy in his eyes.

(ESV)


          Mental health in Syrian children with a focus on post-traumatic stress: a cross-sectional study from Syrian schools - Perkins JD, Ajeeb M, Fadel L, Saleh G.       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
PURPOSE: Studies show that conflict can negatively affect psychological health. The Syrian crisis is 8 years old and yet little is known about the impact of the conflict on the well-being of Syrians who remain. This gap was addressed by conducting an empi...
          UFOs, ALCHEMY, SECRET SOCIETIES AND THE NEW WORLD ORDER      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Down through the centuries, very mysterious individuals have appeared at certain moments in human history and provided convincing demonstrations that "impossible" inventions are possible.

Click here to enlarge top photo.

A "respectable burgher of North Holland" appeared "modest and simple" to the alchemist Helvetius one day in 1666. It was the stranger’s incredible knowledge that startled and inspired the alchemists of Helvetius's day, and though these learned and determined men never did acquire the philosopher's stone that would transmute lead into gold, they did fashion the seeds of the science of chemistry that has accomplished so many transmutations of the human environment and the human condition in the last three hundred years.

Out of the smoky laboratories of the alchemists, Albert le Grand produced potassium lye; Raymond Lully prepared bicarbonate of potassium; Paracelsus described zinc and introduced chemical compounds in medicine; Blaise Vigenere discovered benzoic acid; Basil Valentine perfected sulfuric acid; and Johann Friedrich Boetticher be-came the first European to produce porcelain.

While each of the above is an important discovery, there are rumors that lying amidst the musty pages of certain ancient alchemical laboratories there are recorded experiments with photography, radio transmission, phonography, and aerial flight.

Throughout the Middle Ages and the Renaissance, there were many scholars who claimed that they had received late-night visits from mysterious members of a secret society that had accomplished the transmutation of metals, the means of prolonging life, the knowledge to see and to hear what was occurring in distant places, and the ability to travel across the heavens in heavier-than-air vehicles.

Numerous occult groups have been created around the belief that centuries ago a secret society achieved a high level of scientific knowledge that they carefully guarded from the rest of humanity. According to these occultists, certain men of genius in ancient Egypt and Persia were given access to the records of the advanced technologies of the antediluvian world of Atlantis. Many hundreds of years ago, these ancient masters learned to duplicate many of the feats of the Titans of the lost continent.

There are persistent legends in nearly every culture that tell of an Elder Race that populated the Earth millions of years ago. The Old Ones, who may originally have been of extraterrestrial origin or the survivors of highly advanced terrestrial civilization that was destroyed after the last Ice Age, were an immensely intelligent and scientifically sophisticated species who eventually chose to structure their own environment under the surface of the planet's soil and seas. The Old Ones usually remain aloof from the surface dwellers, but from time to time throughout history, they have been known to visit certain of Earth's more intelligent members in the guise of alchemist or mysterious scientists in order to offer constructive criticism and, in some cases, to give valuable advice in the material sciences.

The decision to form an ancient secret society may have been based on the members' highly developed moral sense and their recognition of the awesome position of responsibility that the discovery of such applications of ancient knowledge had placed upon them. They may have decided to keep their own counsel until the rest of the world had become enlightened enough to deal wisely with such a high degree of technical accomplishments.     

From time to time, the secret society may decide the time is propitious to make one of its discoveries known to the "outside world." Such intervention in the affairs of humankind is usually accomplished by carefully feeding certain fragments of research to "outside" scientists whose work and attitude have been judged particularly deserving. When these scientists accomplish the breakthroughs in their research, they credit the success of the experiments to their own diligence, and the secrecy the society prizes so highly is maintained.

On the other hand, the secret society may feel little or no responsibility of any kind to those humans outside of their group. They may be merely biding their time until they turn the great mass of humanity into their slaves.

By the 1840s, the legend of Agharta had already been widely circulated among the mystically minded in Germany. According to this ancient tradition, the Master of the World already controlled many of the kings and rulers of the surface world by exercising his occult powers. Soon this Master and his super race would launch an invasion of Earth and subjugate all humans to his will.

If certain master magicians, disciples of the Titans, individuals of exceptional intellect, power, and wealth, actually did achieve a high degree of technical accomplishment sev¬eral centuries ago, then they could very well be responsible for a good many of the strange and mysterious vehicles seen in our skies. And if alien life-forms apprehended their advanced technology at the end of the previous century, then they might have established an alliance with the society of humans that easily appeared to be the more advanced and worthy to receive the benefits of their extraterrestrial super science.

The year 1897 may have seemed an ideal time to show the “outsiders” just how far advanced the members of the ancient secret society really were.

The science of the outsiders seemed as though it had gone about as far as it could go, and it was poised confidently on the brink of the twentieth century. Many of the world's most learned men and women were filled with pride over a host of new technological accomplishments.

In 1893, Karl Benz and Henry Ford built their first four¬wheeled automobiles. Thomas Edison's Kinetoscope (1889) was among the first practical systems of cinematography, and in 1895, Louis and Auguste Lumiere presented the first commercial projection. In that same year, Wilhelm Roentgen dis¬covered X rays, Marconi invented radio telegraphy, and Konstantin Tsiolkovsky formulated the principle of rocket reaction propulsion. In 1896, William Ramsay isolated helium, Ernest Rutherford accomplished the magnetic detection of electrical waves, and Henri Becquerel discovered radioactivity. The Royal Automobile Club was founded in London in 1897, and cars were going faster every year.

However, with all of these scientific marvels about which to boast, there were as yet no heavier-than-air aerial vehicles to occupy the efforts and the interests of potential aviators; and a good number of brilliant scientists of great reputation had gone on record with their arguments that it was aerodynamically impossible to build such a flying machine. On the other hand, the future of balloon transport seemed promising, and gondolas could be attached to carry passengers. With all the other wonders of modern science, how could anyone bemoan the lack of heavier-than-air flying machines?

And yet, in March of 1897, a bizarre aircraft, often described as resembling a cone-shaped steamboat, was seen flying across the United States and later throughout the world.

The German Count Ferdinand von Zeppelin did not build his famous airship, a rigid dirigible, until 1898. Could some mysterious unknown inventors have beaten Count von Zeppelin to the drawing board with a much more impressive vehicle, a forerunner of the modern passenger plane? Or was a secret terrestrial society of master magicians once again displaying their superiority over the outsiders?

The flights of the enigmatic airship continued until August of 1897 when the craft was sighted off the coast of Norway and over Vancouver, British Columbia on the same day.

After a twelve-year absence, the airship reappeared over England in 1909. Within a matter of days, it was sighted over New Zealand, Arkansas, Massachusetts, Rhode Island, West Virginia, and Tennessee. Its final appearance seems to have been over Memphis on January 20, 1910.

In 1871, occultist Edward Bulwer-Lytton wrote The Coming Race, a novel about a small group of German mystics who had discovered a race of supermen living within the Earth’s interior. The super race had built a paradise based on The Vril Force, a form of energy so powerful that the older beings had outlawed its use as a potential weapon. The Vril, was derived from the Black Sun, a large ball of “Prima Materia” that provided light and radiation to the inhabitants of the inner Earth.

In 1919, Karl Haushofer founded the Brothers of the Light Society in Berlin, and soon changed its name to the Vril Society. As Haushofer’s Vril grew in prominence, it united three major occult societies, the Lords of the Black Stone, the Black Knights of the Thule Society, and the Black Sun and chose the swastika, the hooked cross, as its symbol of the worship of the Black Sun.     

As with many secret groups, there appears to have been more than one order--those who followed the Golden Sun and those who followed the Black Sun. The Black Sun, like the Swastika, is a very ancient symbol. While the Swastika represents the eternal fountain of creation, the Black Sun is even older, suggesting the very void of creation itself. The symbol on the Nazi flag is the Thule Sonnenrad (Sun Wheel), not a reversed good luck Swastika. The Black Sun can be seen in many ancient Babylonian and Assyrian places of worship.

While these societies borrowed some concepts and rites from various Hermetic groups, they placed special emphasis on the innate mystical powers of the Aryan race. The Vril and its fellow societies maintained that the Germanic/Nordic/ Teutonic people were of Aryan origin, and that Christianity had destroyed the power of the Teutonic civilization.     

The secret societies formed in Germany wanted desperately to prove themselves worthy of the super humans that lived beneath the surface of the planet and they wished to be able to control the incredibly powerful Vril force. This ancient force had been known among the alchemists and magicians as the Chi, the Odic force, the Orgone, the Astral Light, and they were well aware of its transformative powers to create supermen of ordinary mortals.

In 1921, Maria Orsic (Orsitch), a medium in the society, now renamed Vril Gesellschaft, began claiming spirit messages originating from Aryan aliens on Alpha Tauri in the Aldeberan star system. Orsic and another medium named Sigrun, learned that the aliens spoke of two classes of people on their world--the Aryan, or master race, and a subservient planetary race that had evolved through mutation and climate changes. A half billion years ago, the Aryans, also known as the Elohim or Elder Race, began to colonize our solar system. On Earth, the Aryans were identified as the Sumerians until they elected to carve out an empire for themselves in the hollow of the planet.

Students of the Vril Society also insist that extraterrestrials worked with Nazi scientists to create early models of flying saucers. According to some researchers, an alien tutor race secretly began cooperating with certain German scientists from the Thule, the Vril, and the Black Sun societies in the late 1920s. Working in underground bases with the alien intelligences, the Nazis mastered antigravity space flight, established space stations, accomplished time travel, an developed their spacecraft to warp speeds.

In 1922, members of Thule and Vril claim to have built the Jenseitsflugmaschine, the Other World Flight Machine, based on the psychic messages received from the Aldebaran aliens. W. O. Schulmann of the Technical University of Munich was in charge of the project until it was halted in 1924, and the craft was stored in Messerschmitt’s Augsburg. In 1937, after Hitler came into power, he authorized the construction of the Rund flugzeug, the round, or disk-shaped vehicle, for military use and for spaceflight.

In April, 1942, Nazi Germany sent out an expedition composed of a number of its most visionary scientists to seek a military vantage point in the hollow earth. Although the expedition of leading scientists left at a time when the Third Reich was putting maximum effort in their drive against the Allies, Goering, Himmler, and Hitler are said to have enthusiastically endorsed the project. Steeped in the more esoteric teachings of metaphysics, the Fuehrer had long been convinced that Earth was concave and that a master race lived on the inside of the planet.

The Nazi scientists who left for the island of Rugen had complete confidence in the validity of their quest. In their minds, such a coup as discovering the opening to the Inner World would not only provide them with a military advantage, but it would go a long way in convincing the Masters who lived there that the German people truly deserved to mix their blood with them in the creation of a hybrid master race to occupy the surface world, truly a New World Order.

In 1991when President George H.W. Bush began speaking about a New World Order to beef up his campaign for reelection, evangelist Pat Robertson, who was briefly a presidential candidate, passionately spoke out that "new world order" was actually a code for a secret group that sought to replace Christian society with a worldwide atheistic socialist dictatorship.

Bush, the conspiracy buffs charged, was a member of one of the world's most devilish and powerful secret societies: the Order of Skull and Bones. What was more, according to these same conspiracists, Bush was linked to the Bilderbergers and the Trilateral Commission, dangerous elitist organizations.

At about the same time that President Bush's alleged secret affiliations were being exposed, a number of fundamentalist evangelists began to take their first real notice of the UFO phenomenon and saw the mysterious aerial objects as the "signs in the skies" referred to in apocalyptic literature and in the book of Revelation. It was a short leap or many evangelists to begin to blend accounts of UFOs with the secret societies of top U.S. government officials, politicians, corporate chairmen, international bankers, and many others who sought to bring into being the dreaded "New World Order."

According to the proponents of this cosmic conspiracy, when President Ronald Reagan gave his famous "alien invasion" speech to the entire United Nations General Assembly in September of 1987, he had already secretly advised representatives of the 176 member nations that the leaders of their respective governments must meet the demands of the technologically superior extraterrestrials or be destroyed.

As Reagan said in his speech: "I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien threat already among us?"

Some UFO researchers have warned that highly placed members of an ancient secret society that can trace its origins beyond the temples of ancient Egypt to Atlantis have established a plan to create a carefully staged "alien invasion" that will convince the masses of the world that a real-life War of the Worlds alien attack is about to begin. People of all nations will believe their leaders who say that it has been learned that the aliens are a benevolent species and that unconditional surrender to them is for everyone's own good.

Immediately following the "surrender" to the aliens, the leaders of the ancient secret society will form a One World Government, a New World Order, thus fulfilling biblical prophecies about a return to the days of Babylon.

Concern over interference by secret societies in the affairs of government was considered very real long before our present-day paranoia. For hundreds of years, certain scholars have worried about global conspiracies being conducted in secret by such groups as the Knights Templar, the Vril, the Thule, the Black Sun, and the Illuminati--who may all be waiting until the pro¬pitious time to complete world domination.

In 1876, Benjamin Disraeli, British prime minister, warned: "The governments of the present day have to deal not merely with other governments, with emperors, kings, and ministers, but also with the secret societies which have everywhere their unscrupulous agents, and can at the last moment upset all the governments' plans."

For more information about conspiracies and the Conspiracies and Secret Societies: The Complete Dossier by Brad and Sherry Steiger

 


          Foshan Tecon Package Machinery Co.,Ltd.      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Foshan Tecon Package Machinery CO., LTD is a high-tech equipment manufacturer. We designed the first production line for paper bag 20 years ago, that's is about 1996, and now we are listed in the world top three in this industry and the only one in China able to design & manufacture the whole production line of  bottom sealed paper bag. The leading product of our company is the "high-speed automatic bottom-pasted bag making machine".  It is composed of a tuber machine and a bottomer machine. We have sold to these countries such as: Yemen,America,Iran,Malaysia,Syria,Togo,Rwanda,Egypt,Kazakhstan,India,Indonesia,Sri Lanka and so on. Our products have won CE certificate, and have lots of patents.
          Dissent in IS Ranks, Some Wonder Whether Al-Baghdadi in Charge      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Dissent in IS Ranks, Some Wonder Whether Al-Baghdadi in Charge

Dissent in IS Ranks, Some Wonder Whether Al-Baghdadi in Charge

Jamie Dettmer – VOA News

1

FILE - This still image from video posted on a militant website July 5, 2014, purports to show Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi delivering a sermon in Iraq.

In an extraordinary breach of the Islamic State's culture of unquestioning obedience, an IS writer calling himself Ibn Jubayr has penned a series of five scathing articles leveling direct and unprecedented criticism at the militant group's leadership, according to a respected monitoring group.

The articles come amid a growing number of dissident social media posts by apparent IS members, a stark change in a group where any suggestion of disobedience or criticism normally has been met with harsh punishment, including whippings, torture and often, execution.

The latest articles, monitored last month by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), were published on the Al-Nasihah channel on Telegram, the heavily encrypted phone messaging and social networking application used by IS supporters to communicate with each other.

Ibn Jubayr is believed to be a member of a dissenting circle of IS scholars and clerics, who have been sidelined by power struggles and are dissatisfied with the leadership. They are especially angry at the domination of the upper ranks of the terror group by Iraqis.

In his attack, Ibn Jubayr decried the "Iraqization" of the leadership and questioned whether the militants’ caliph, Abu Bakr Al-Baghdadi, is powerless and effectively excluded from decision-making.

MEMRI researchers say over the past year, the group Ibn Jubayr belongs to — all members of the organization’s so-called Bureau of Studies and Research, which is in charge of issuing religious rulings — has become embroiled in a dispute with the organization's leadership and its media department over the esoteric but theologically significant issue about who can declare apostasy in Islam.

But that obscure dispute appears to have morphed into a broader range of complaints.

“This is a series of articles from inside the Islamic State in which we try to expose the men who hold power in it, who have violated the path of the prophecy in their policies in order to attain benefits for themselves and to remain in their positions,” announced Ibn Jubayr.

Throughout the series, he suggests Al-Haj Abdallah, head of IS’s Delegated Committee, the top executive body, has pushed al-Baghdadi aside, reducing him to being merely a symbolic figurehead.

Reports of Infighting

Complaints have surfaced in recent months from other quarters within IS with accounts of clashes between different factions in Syria’s eastern province of Deir el-Zour, where IS supporters have called for al-Baghdadi’s ouster and replacement. One of the reasons given was the powerhold Iraqis have on the organization, which is the subject, too, of Ibn Jubayr’s first article.

He decries Iraqi leaders for ensuring that their countrymen maintain positions of power within IS. According to Ibn Jubayr, the policy of “Iraqization” has ensured that “positions of administration and control throughout the Islamic State are held exclusively by Iraqis, while everybody else simply carries out their directives and is subject to only their orders.”

The Iraqis claim non-Iraqis are less trustworthy, but Ibn Jubayr maintains their hold on power has caused “large internal splits in the ranks of the soldiers, to the extent that some of the jihad fighters consider the Iraqi governors to be a nationalist gang and an Iraqi mafia.”

Ibn Jubayr complains that many of the Iraqis appointed as judges or in leadership positions are unqualified, with some not knowing how to read and write, and include criminals who embezzle IS funds to enrich themselves.

“As for the caliph [Abu Bakr Al-Baghdadi], may Allah protect him, he is one of two things: Either he is kept in the dark, or he knows about this but was convinced of the necessity of this policy,” said Ibn Jubayr.

The scathing attack is reminiscent of some semi-public criticism by IS supporters in early 2016 when the terror group first started to come under serious military pressure from its foes — including U.S.-backed Syrian Kurdish forces — that eventually led the self-declared caliphate being rolled up territorially in both Syria and Iraq. IS retains a significant presence in remote and rugged areas along the Syrian-Iraqi border.

In February 2016, the widow of an IS fighter voiced rare open criticism of the terror group's leaders, complaining about the treatment of widows and families of dead fighters. Her protest letter, posted online, was circulated widely on pro-IS social media sites, and she clearly had some sympathy within the organization, according to analysts, as her online complaints weren’t deleted.

The woman calling herself al-Muhajirahm, apparently a Westerner, lamented the meager support given to some widows.

“Imagine that you’ve helped a sister who requested zakat [charity] two days ago, but you have ignored the sister who has been waiting a month before,” she writes. “She cries every night, concerned about how to feed her children as her husband is martyred. The tears that roll down her cheeks and the pain she suffers will be something you will be asked about and accountable for,” she added.

In early 2016 with battlefield setbacks mounting rapidly, there were signs of increasing dissent and defections from IS, especially by North African recruits who complained they were treated unequally, receiving less pay and a poorer share of spoils and enslaved women. The group’s leadership responded with brute force, and there were reports of ever more gruesome executions and massacres.

SWJED Thu, 08/09/2018 - 4:01pm
          Investing in Understanding Cities is Investing in National Security      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Investing in Understanding Cities is Investing in National Security

Investing in Understanding Cities is Investing in National Security by Claudia ElDib and John Spencer - The Hill

Large, dense urban areas are both the engines of our economic prosperity and the locus of future national security challenges. As the world continues to grow more and more urban, challenges to the political stability and security in many cities around the world increases our own national security concerns…

Whatever the true global urbanizations figures are, the rise in importance of cities cannot be argued. From 2014 to 2016, the 300 largest metro areas in the world accounted for 67 percent of global gross domestic product growth. China’s enormous urban growth will soon produce clusters that will be home to 110-150 million people—three times the number of people, 40 million, who live in Tokyo, the world’s largest current cluster. This has caused the Chinese government to consider reorganizing their national governance structures into urban centered super-regions.

Cities have also become vulnerable to political violence. While governments struggle to govern and secure today’s rapidly growing and complex urban environments, insurgent and terrorist organizations have learned the advantages they can gain, negating the advanced technologies and weapons of military forces by fighting among the dense populations and structures of cities. This is most recently demonstrated by the fierce urban battles against ISIS in cities across Iraq and Syria.

It is surprising that with the rise of urban conflict and importance of cities, the U.S. military does not have any schools, research institutes, or major organizations solely focused on the study of and preparation for the full range of military operations in dense urban areas…

Read on.

SWJED Thu, 08/09/2018 - 2:38pm
          China to Support Syria Along with Russia Against USA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
by Martin Armstrong COMMENT: Mr. Armstrong; You said that China would eventually send troops to the Middle East and join with Russia in Syria. China just openly told that to the ... Read more
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          TheFace: Sara Abdullah Alrumikhani, hospital customer-care manager      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
article author: 
Thu, 2018-08-09 22:17

Helping a new generation of Saudi students and graduates find their professional and personal path has become a life’s goal for Sara Abdullah Alrumikhani, a customer-care manager at Dr. Soliman Fakeeh Hospital, one of Jeddah’s leading medical facilities.

Alrumikhani, who was born to a Qassimi father and Syrian mother and raised in Jeddah, gained her master’s degree in health administration from the University of Scranton in Pennsylvania, US.

Main category: 

          #snapshot - mahmoudalyaseen      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
أين ما أنبتك الله...أزهر 🌺 #syria #damascus #دمشق #شام #سوريا photos #pic #pics #picture #pictures #snapshot #art# #beautiful #instagood #picoftheday #photooftheday #color #all_shots #exposure #composition #focus #capture #moment #love #me #photography #beautiful
          Bashar al-Assad's wife being treated for breast cancer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Asma al-Assad undergoing treatment for a malignant tumour, the Syrian government said on its social media accounts.


          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          Inzamelingsactie voor terugkerende Syriërs nog geen succes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Inzamelingsactie voor terugkerende Syriërs nog geen succes De inzamelingsactie voor Syriërs die zijn teruggekeerd naar huis loopt geen storm. Binnen een week is 160.000 euro opgehaald. “Dat is lang niet genoeg”, zegt woordvoerder Merlijn Stoffels van het Rode Kruis.
          Intelligence Testy      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
obama, obama jokes, political, humor, cartoon, conservative, hope n' change, hope and change, stilton jarlsberg, trump, intelligence, hacking, Russia, Putin, report
There are two related stories to discuss today, both on the subject of Intelligence. A word which, needless to say when referring to Washington, refers to "spying" instead of anything remotely like "smartness" or "proper brain function."

Specifically, President-elect Donald Trump has made it clear that he doesn't consider US intelligence agencies to be 100% reliable, especially when it comes to their consensus accusation that Vladimir Putin interfered with our election by disguising himself with a pair of Groucho glasses, then driving a schoolbus filled with Cossacks to various polling places in key electoral states.

But before Hope n' Change dives into the details of the "Russian hacking" story, let's look at Barack Obama's recent claim of advising Trump - strictly as a professional courtesy - that as President he should always trust the US intelligence community.

"There are going to be times," the miserable stain on the Oval Office said, "where the only way you can make a good decision is if you have confidence that the process is working, and the people that you put in charge are giving you their very best assessments."

Really, Barry? Is that how you've conducted your presidency? Not according to the Hope n' Change vault...






Let's review a few fun facts. As president, B. Hussein skipped the majority of his intelligence briefings including the one immediately following the debacle in Benghazi. Barry also had nothing but foreign policy failures, and repeatedly placed the blame on his intelligence agencies.

So why should Trump - or the rest of us - invest our trust in the intelligence agencies who failed to see the rise of Isis? Who missed nuclear weapons development by Iran during our negotiations? Who were unable to connect the dots preceding Putin's many successful aggressions - as well as those of China and North Korea.

These are the intelligence agencies whose keen insights helped bring about nightmare scenarios in Syria, Libya, and pretty much every other country which has mosques. Intelligence agencies which failed to flag September 11th as a potentially meaningful day for terrorists to attack in Benghazi.

Intelligence agencies which, at least according to the administration, found it "no big deal" that Hillary (as freaking Secretary of State) put all of our national secrets on an unguarded personal server just so she could dodge future Freedom of Information Act demands to see documents rightfully belonging to the American people.

All of which brings us back to the "Election hacking" story. The intelligence agencies have now offered up their (ahem) official report on this alleged election-changing, super-sophisticated act of cyber terror, and have found that (cue the shower-stabbing music from "Psycho") Vladimir Putin personally ordered a monumental campaign to undermine our election and put his personal buddy, Donald Trump, into office!

But there's one little problem. While the declassified report is happy to draw this apocalyptic conclusion, it offers virtually no proof. We're asked to accept this poppycock on sheer trust, which would be a lot easier if the Obama administration and intelligence agencies had even an iota of credibility anymore.

But let's look at a couple of important things the report says that we can agree with: there was no hacking or interference with any voting or vote-tallying machines, and the intelligence agencies do not assert that the alleged Russian campaign had any influence on voters or the election. Wow.

It is also noteworthy that the intelligence agencies were able to draw such detailed conclusions considering the DNC failed to cooperate with the investigation, and wouldn't grant the FBI access to their computers. And interestingly, the report fails to note that the sensitive emails eventually released by Wikileaks (again, without direct evidence of Russian involvement) weren't even obtained by "hacking," but rather by a simple "phishing" email sent to John Podesta, in which he revealed that his password (and the key to all of the DNC's documents) was..."password."

The report also states that Putin's evil plan to overthrow our election involved schemes like having Russian newscasts criticize Hillary Clinton more than Donald Trump. Which apparently made a huge impact on the many voters whose primary source of information was Russian newscasts.

We could go on and on (and already have!) but our point is this: thanks to the Obama administration our intelligence agencies no longer have a whit of credibility, nor does their preposterously politicized "Russian hacking" report.

Considering 8 years of wall-to-wall failures, it's not surprising that Americans have decided to turn their backs on alleged "Intelligence" in favor of Donald Trump's promise of common sense.


          Archaeologists fear biblical artifacts, monuments won't survive Yemen war      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Years of internal conflict and ISIS insurgency across Iraq and Syria has destroyed much of what was left of the Middle East’s pre-Islamic history, with experts now fearing that the protracted civil war in neighboring Yemen too will quietly erase its rich biblical roots.
          Russian army intercepts rebel drone in Syria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

          Laura Ingraham Fears White Genocide      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
There are few things that are more of a bitch-ass argument than the whole "white genocide" thing that racists have been screeching about. The idea isn't that there will be concentration camps of white people being exterminated by legions of blacks and Hispanics and Asians and other scary non-white groups. Oh, no. See, white genocide is a gradual process by which a combination of demographic changes, migration, and white people not having babies will eradicate whiteness, causing white culture and beliefs and whatnot to disappear. See, it's like a genocide except no one is watching their family get mutilated by machetes or sent into gas showers. So it's not like a genocide at all save for in the delusional minds of white supremacists who don't fucking get that their whiteness is a construction of so many non-white forces that they wouldn't have a culture without it.

Grow the fuck up, you pussies. This is what happens. Populations move. People fuck people of other races. That shit just happens. Look at Mexico. Not because of undocumented migrants, but because of how it dealt with an influx of another race. You know that there are over a million people of Arab descent in Mexico? No, you didn't fucking know that, you stupid assholes. A whole bunch of them are Lebanese. Did you know that? No, you didn't fucking know that because you're a dumb fuck racist fuckball. And you know why you don't hear about it? Because the people from Lebanon and Yemen and Syria and elsewhere who moved to Mexico in the 1930s and 1940s married Mexicans and they have Arab Mexican kids and that's the way shit goes, man, and no one gives a single goddamn about it anymore. The best kibbeh I ever had was in Merida, Yucatan, and it was made by the Mexican wife of a Lebanese friend. How fucking great is that? The world's a goddamn miracle when you're not a total dick about shit like this.

Which gets us to Fox "news" host and noted Nazi saluter Laura Ingraham, who, you may have heard, went off about shifting racial populations in the United States last night on her show, The Ingrown Toenail. You've likely seen this quote, which sounds like something you hear before a cross is set on fire: "[I]n some parts of the country it does seem like the America that we know and love doesn't exist anymore. Massive demographic changes have been foisted upon the American people. And they are changes that none of us ever voted for and most of us don't like." Does anyone vote for demographic change? How would that work? I guess she supports keeping black people out of her neighborhood. Anyways, Ingraham had been mocking Alexandria Ocasio-Cortez, the self-professed socialist who won the Democratic nomination for Congress in a district in New York City.

But you may not have heard the other shit Ingraham said during her xenophobic rant last night. She continued, "From Virginia to California, we see stark examples of how radically in some ways the country has changed. Now, much of this is related to both illegal and in some cases legal immigration that of course progressives love." Then, after getting in the usual shots at undocumented migrants and bringing up the scary ones who committed crimes and scary sanctuary cities (also known as "cities"), Ingraham got to her real fear, which is not crime at all: "[T]his is a sure way over time to remake and reshape America. This is exactly what socialists like Ocasio-Cortez want. Eventually diluting and overwhelming your vote with the votes of others who aren't, let's face it, too big on Adam Smith and the Federalist Papers."

Oh, Laura, c'mon. You really think your viewers know jack shit about Adam Smith and the Federalist Papers (which, by the way, great name for a terrible band)? Most of them wouldn't know The Wealth of Nations if Smith himself was whispering it in their ears as he made sweet, sweaty love to them, fucking them in the ass while watching your show.

More important than the stupidity and pliable sphincter of the average Ingraham viewer is that Ingraham is using the threat of non-white immigrants voting in order to demonize those immigrants even more than crime and job-taking might. She's saying, "Understand this, my fellow racist shitheels. They will elect people with scary names like Ocasio-Cortez and then they will pass laws that will strip your whiteness of its privilege."

Isn't that what this all really is about? The gut-wrenching fear that whiteness won't be powerful in and of itself? Or maybe it's just that there are a bunch of white people who are scared shitless that they might get treated like they've treated non-white people for centuries.

Demographic changes are gonna happen. The pure white Aryan blood will become "diluted" (which is an interesting dog-whistle of a word). Wait until climate refugees start pouring into the country, along with the economic migrants and asylum seekers from increasingly violent places. The most hilarious, fucked up part of all this is that the way that the cowardly white conservatives could have kept the nation whiter would have been to help the rest of the world with economic incentives, climate action, and more. But it's too late now, you pasty motherfuckers. You shouldn't have been listening to people like Laura Ingraham all this time.

That said, this is the country we have. We're not going back. No matter how many immigrants the Trump administration gets rid of, the demographic shift is here, man. This is the America we have. I love it. I love this crazy richness of identities. It's fucking fascinating and fucking fun. Bring on the white genocide. It sounds like a party.

You don't like it? Well, there's always Russia.
          Russia Returns UN Peacekeepers to Golan       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Russian forces have ensured conditions for the resumption of the UN peacekeeping contingent in the Golan Heights, where the Syrian-Israeli conflict has been smoldering for many years. The UN peacekeeping posts suspended their activities in the Golan Heights in 2012, and this week, under the patronage of Russia and accompanied by the military police of the RF Ministry of Defense, the "blue helmets" again arrived at the Golan and carried out their first patrol in six years. Groups in the region relate to the Russian military police with confidence. It behaves as a disciplined military unit. The Russian command has decided to deploy 8 military police stations in front of the UN forces for security reasons. As the situation stabilizes, our soldiers will be replaced by soldiers of the Syrian Arab Army.
          August 10: Psalm 88; Psalms 91–92; Judges 9:1–16; Judges 9:19–21; Acts 4:13–31; John 2:1–12       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Proper 13

First Psalm: Psalm 88

Psalm 88 (Listen)

I Cry Out Day and Night Before You

A Song. A Psalm of the Sons of Korah. To the choirmaster: according to Mahalath Leannoth. A Maskil1 of Heman the Ezrahite.

88   O LORD, God of my salvation,
    I cry out day and night before you.
  Let my prayer come before you;
    incline your ear to my cry!
  For my soul is full of troubles,
    and my life draws near to Sheol.
  I am counted among those who go down to the pit;
    I am a man who has no strength,
  like one set loose among the dead,
    like the slain that lie in the grave,
  like those whom you remember no more,
    for they are cut off from your hand.
  You have put me in the depths of the pit,
    in the regions dark and deep.
  Your wrath lies heavy upon me,
    and you overwhelm me with all your waves. Selah
  You have caused my companions to shun me;
    you have made me a horror2 to them.
  I am shut in so that I cannot escape;
    my eye grows dim through sorrow.
  Every day I call upon you, O LORD;
    I spread out my hands to you.
10   Do you work wonders for the dead?
    Do the departed rise up to praise you? Selah
11   Is your steadfast love declared in the grave,
    or your faithfulness in Abaddon?
12   Are your wonders known in the darkness,
    or your righteousness in the land of forgetfulness?
13   But I, O LORD, cry to you;
    in the morning my prayer comes before you.
14   O LORD, why do you cast my soul away?
    Why do you hide your face from me?
15   Afflicted and close to death from my youth up,
    I suffer your terrors; I am helpless.3
16   Your wrath has swept over me;
    your dreadful assaults destroy me.
17   They surround me like a flood all day long;
    they close in on me together.
18   You have caused my beloved and my friend to shun me;
    my companions have become darkness.4

Footnotes

[1] 88:1 Probably musical or liturgical terms
[2] 88:8 Or an abomination
[3] 88:15 The meaning of the Hebrew word is uncertain
[4] 88:18 Or darkness has become my only companion

(ESV)

Second Psalm: Psalms 91–92

Psalms 91–92 (Listen)

My Refuge and My Fortress

91   He who dwells in the shelter of the Most High
    will abide in the shadow of the Almighty.
  I will say1 to the LORD, “My refuge and my fortress,
    my God, in whom I trust.”
  For he will deliver you from the snare of the fowler
    and from the deadly pestilence.
  He will cover you with his pinions,
    and under his wings you will find refuge;
    his faithfulness is a shield and buckler.
  You will not fear the terror of the night,
    nor the arrow that flies by day,
  nor the pestilence that stalks in darkness,
    nor the destruction that wastes at noonday.
  A thousand may fall at your side,
    ten thousand at your right hand,
    but it will not come near you.
  You will only look with your eyes
    and see the recompense of the wicked.
  Because you have made the LORD your dwelling place—
    the Most High, who is my refuge2
10   no evil shall be allowed to befall you,
    no plague come near your tent.
11   For he will command his angels concerning you
    to guard you in all your ways.
12   On their hands they will bear you up,
    lest you strike your foot against a stone.
13   You will tread on the lion and the adder;
    the young lion and the serpent you will trample underfoot.
14   “Because he holds fast to me in love, I will deliver him;
    I will protect him, because he knows my name.
15   When he calls to me, I will answer him;
    I will be with him in trouble;
    I will rescue him and honor him.
16   With long life I will satisfy him
    and show him my salvation.”

How Great Are Your Works

A Psalm. A Song for the Sabbath.

92   It is good to give thanks to the LORD,
    to sing praises to your name, O Most High;
  to declare your steadfast love in the morning,
    and your faithfulness by night,
  to the music of the lute and the harp,
    to the melody of the lyre.
  For you, O LORD, have made me glad by your work;
    at the works of your hands I sing for joy.
  How great are your works, O LORD!
    Your thoughts are very deep!
  The stupid man cannot know;
    the fool cannot understand this:
  that though the wicked sprout like grass
    and all evildoers flourish,
  they are doomed to destruction forever;
    but you, O LORD, are on high forever.
  For behold, your enemies, O LORD,
    for behold, your enemies shall perish;
    all evildoers shall be scattered.
10   But you have exalted my horn like that of the wild ox;
    you have poured over me3 fresh oil.
11   My eyes have seen the downfall of my enemies;
    my ears have heard the doom of my evil assailants.
12   The righteous flourish like the palm tree
    and grow like a cedar in Lebanon.
13   They are planted in the house of the LORD;
    they flourish in the courts of our God.
14   They still bear fruit in old age;
    they are ever full of sap and green,
15   to declare that the LORD is upright;
    he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

Footnotes

[1] 91:2 Septuagint He will say
[2] 91:9 Or For you, O Lord, are my refuge! You have made the Most High your dwelling place
[3] 92:10 Compare Syriac; the meaning of the Hebrew is uncertain

(ESV)

Old Testament: Judges 9:1–16; Judges 9:19–21

Judges 9:1–16 (Listen)

Abimelech's Conspiracy

Now Abimelech the son of Jerubbaal went to Shechem to his mother's relatives and said to them and to the whole clan of his mother's family, “Say in the ears of all the leaders of Shechem, ‘Which is better for you, that all seventy of the sons of Jerubbaal rule over you, or that one rule over you?’ Remember also that I am your bone and your flesh.”

And his mother's relatives spoke all these words on his behalf in the ears of all the leaders of Shechem, and their hearts inclined to follow Abimelech, for they said, “He is our brother.” And they gave him seventy pieces of silver out of the house of Baal-berith with which Abimelech hired worthless and reckless fellows, who followed him. And he went to his father's house at Ophrah and killed his brothers the sons of Jerubbaal, seventy men, on one stone. But Jotham the youngest son of Jerubbaal was left, for he hid himself. And all the leaders of Shechem came together, and all Beth-millo, and they went and made Abimelech king, by the oak of the pillar at Shechem.

When it was told to Jotham, he went and stood on top of Mount Gerizim and cried aloud and said to them, “Listen to me, you leaders of Shechem, that God may listen to you. The trees once went out to anoint a king over them, and they said to the olive tree, ‘Reign over us.’ But the olive tree said to them, ‘Shall I leave my abundance, by which gods and men are honored, and go hold sway over the trees?’ 10 And the trees said to the fig tree, ‘You come and reign over us.’ 11 But the fig tree said to them, ‘Shall I leave my sweetness and my good fruit and go hold sway over the trees?’ 12 And the trees said to the vine, ‘You come and reign over us.’ 13 But the vine said to them, ‘Shall I leave my wine that cheers God and men and go hold sway over the trees?’ 14 Then all the trees said to the bramble, ‘You come and reign over us.’ 15 And the bramble said to the trees, ‘If in good faith you are anointing me king over you, then come and take refuge in my shade, but if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon.’

16 “Now therefore, if you acted in good faith and integrity when you made Abimelech king, and if you have dealt well with Jerubbaal and his house and have done to him as his deeds deserved—

(ESV)

Judges 9:19–21 (Listen)

19 if you then have acted in good faith and integrity with Jerubbaal and with his house this day, then rejoice in Abimelech, and let him also rejoice in you. 20 But if not, let fire come out from Abimelech and devour the leaders of Shechem and Beth-millo; and let fire come out from the leaders of Shechem and from Beth-millo and devour Abimelech.” 21 And Jotham ran away and fled and went to Beer and lived there, because of Abimelech his brother.

(ESV)

New Testament: Acts 4:13–31

Acts 4:13–31 (Listen)

13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished. And they recognized that they had been with Jesus. 14 But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. 15 But when they had commanded them to leave the council, they conferred with one another, 16 saying, “What shall we do with these men? For that a notable sign has been performed through them is evident to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it. 17 But in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name.” 18 So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. 19 But Peter and John answered them, “Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, 20 for we cannot but speak of what we have seen and heard.” 21 And when they had further threatened them, they let them go, finding no way to punish them, because of the people, for all were praising God for what had happened. 22 For the man on whom this sign of healing was performed was more than forty years old.

The Believers Pray for Boldness

23 When they were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. 24 And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, “Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, 25 who through the mouth of our father David, your servant,1 said by the Holy Spirit,

  “‘Why did the Gentiles rage,
    and the peoples plot in vain?
26   The kings of the earth set themselves,
    and the rulers were gathered together,
    against the Lord and against his Anointed’2

27 for truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, 28 to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. 29 And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, 30 while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus.” 31 And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness.

Footnotes

[1] 4:25 Or child; also verses 27, 30
[2] 4:26 Or Christ

(ESV)

Gospel: John 2:1–12

John 2:1–12 (Listen)

The Wedding at Cana

On the third day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” And Jesus said to her, “Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come.” His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”

Now there were six stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons.1 Jesus said to the servants, “Fill the jars with water.” And they filled them up to the brim. And he said to them, “Now draw some out and take it to the master of the feast.” So they took it. When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the master of the feast called the bridegroom 10 and said to him, “Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now.” 11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory. And his disciples believed in him.

12 After this he went down to Capernaum, with his mother and his brothers2 and his disciples, and they stayed there for a few days.

Footnotes

[1] 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters
[2] 2:12 Or brothers and sisters. In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters

(ESV)


          Bị lừa khi nhận tiền từ nước ngoài (Phụ nữ sống ở Syria) nhờ chuyển tiền mua hộ nhà ở Việt Nam ?       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Chào văn phòng luât sư, hiện tại tôi đang rất hoang mang và lo lắng mong luật sư giải đáp giúp tôi. Chuyện là có một người phụ nữ sống ở syria.
          8月9日(木)のつぶやき その14      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

教育上いいの? 「池の水ぜんぶ抜く」の“殺生正当化” 専門家が指摘(デイリー新潮)headlines.yahoo.co.jp/article?a=2018…一般参加者1千人が池の中を踏み荒らし、在来種を含む多数の小魚が死んでしまいました。

— 北風ロビン(慌てると転ぶので注意) (@oldblue2012) 2018年8月9日 - 20:29

buzzfeed.com/jp/kotahatachi…
沖縄戦没者追悼式
翁長知事はこう考えていた
「政府と話し合いを続けても、どうにも相容れない。沖縄の現状に同情の言葉もなく、ただただ基地問題について『粛々と解決していく』と言うばかり。… twitter.com/i/web/status/1…

— Dr.サキ (@XKyuji) 2018年8月9日 - 20:02

シリアから難民となった方々と話していて「広島」「長崎」が時折話題になる。「日本はすごい。あれだけ破壊されても、発展して平和な国を築いた。僕たちもいつか日本みたいな国になりたい」。あの痛みを知っているからこそ、彼らの未来を壊す国ではなく、これからを照らす存在でありたいと今日、思う。

— 安田菜津紀 (@NatsukiYasuda) 2018年8月9日 - 08:10

名護に着いた。バスから降りたら海に浮かぶ夕日が美しかった。泳いでいる少年たちもいて、僕も海に飛び込みたくなった。 pic.twitter.com/tswbF7oNst

— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2018年8月9日 - 19:30

福島県外に今30立米の除去土壌があり、そのほとんどが1000ベクレル以下だと簡単に環境省は表現する。「管理された処分」を行うのだと。しかし、それなら100ベクレル/kgにまで減衰するのに100年近くかかる。 twitter.com/masanoatsuko/s…

— まさのあつこ (@masanoatsuko) 2018年8月9日 - 20:25

モンサント社はさらに食料となる植物の糧である「水」の支配にも乗りだしています。

「いま取り組んでいるのは、まさに食料生産全体の統合だ。
種の次は水だ!”死神企業モンサント”の業績と野望!! blog.goo.ne.jp/1shig/e/0fcba2… @56shigさんから

— ♪ちゃま♪ (@ayaryochuncha) 2018年8月9日 - 10:16

公明、山口那津男代表、辺野古移設「翁長知事も異を唱えられないと思う」(産経)sankei.com/politics/news/…
権力に魂を売り渡した人間は、ここまで醜悪になれるのか。亡くなった人が最期の瞬間まで力を振り絞り実現しようと… twitter.com/i/web/status/1…

— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) 2018年8月9日 - 18:05

長崎でも広島でも、アホぼん三世は、核兵器禁止条約への署名・批准を求める声を拒否した。それなら核兵器禁止条約への署名・批准を進める総理になるまで、招待を辞める、となぜいわないのか。死者はそれを望んでいたと思う。国会も被爆地もどんどん悪い方向に変わりつつある。

— 兵頭正俊 (@hyodo_masatoshi) 2018年8月9日 - 20:03

国土強靭化もロクにせず、移民政策を拡大しておいて、「安心して暮らすことの出来る社会」だってさ twitter.com/kantei/status/…

— 舞小海@まいこうみ (@kufuidamema) 2018年8月9日 - 18:28

平野貞夫氏が、安倍首相を告発する決意を表明した! 本気だ。

私にも何かできることはないだろうか。微力でも無力ではないはず。 twitter.com/hirano_sadao/s…

— PassyKis (@passykis) 2018年8月9日 - 21:03

何ぬかしてんだ!タコが!
翁長知事が話し合いに東京に来ても完全無視して追い返したくせに。

菅官房長官「翁長知事とは沖縄の発展話し合った」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASL89…

— ジョンレモン (@horiris) 2018年8月9日 - 18:49

本当の愛国者であった翁長雄志氏を失った事は、日本にとって、とて大きな損害です。

— エリック ・C (@x__ok) 2018年8月9日 - 18:43

法人全体の経常収支は約36億円の赤字だった。「
倒産近し」も決して大げさでない悲惨さである。運用資産251億円に対する負債は304億円の債務超過になる試算も
ameblo.jp/hirano-yukio/e…

— 番頭ワタナベ「巨悪対チンカス」発売中 (@yoswata) 2018年8月9日 - 20:19

望月記者「翁長さんは日米地位協定について政府は米軍優位の現実に反論出来ず、問題解決する当事者能力が無く、現状を変える姿勢もないとの指摘。日米地位協定の見直しを政府として本気で取り組む考えは?」
ポンコツ「過去の議事録読め」
なんだ… twitter.com/i/web/status/1…

— umekichi (@umekichkun) 2018年8月9日 - 20:17

今考えないで、管理年限の規則なしに、住民への説明もなく、100年200年管理すべき年限の概念すらなく、そこいらに「最終埋立処分」をすることのどこが「管理された処分」なのか。疑問を投げかけて、回答を待っている。 twitter.com/masanoatsuko/s…

— まさのあつこ (@masanoatsuko) 2018年8月9日 - 20:38

「しょうがない」「仕方がない」「我慢しなきゃ」。この言葉を世界の政府が民衆に自分の口から言わせるのに、どれだけの努力を費やしているか。その普段皆さんが何気なく使っている言葉それこそが、社会科学による統制の結果です。(Hermes Trism)

— デモクラシーな言葉 (@whatsdemocracy) 2018年8月9日 - 18:46

タイで東北の果物狩りPR 訪日客誘致、復興後押し | 2018/8/9 this.kiji.is/40023050618645…東北はサクランボやイチゴ、桃など果物の産地で、協議会は日本の果物が海外で高い評価を受けていることに着目。日本人… twitter.com/i/web/status/1…

— 北風ロビン(慌てると転ぶので注意) (@oldblue2012) 2018年8月9日 - 19:59

イエメンでサウジとUAEが、フーシーと戦うために数百のアルカイダを雇った! 米国の同盟軍が!
southfront.org/saudi-uae-coal…

— mko (@trappedsoldier) 2018年8月9日 - 20:26

絶賛推薦「獄友」❗️
観ていて胸が苦しくなりました。自白強要による冤罪の現実‼️😂😂 pic.twitter.com/rLwrItX2tv

— 本田 宏 (@honda_hiroshi) 2018年8月9日 - 20:57

二階俊博幹事長「何回か総裁選は経験してきたが、今回くらい穏やかで、さわやかな選挙を迎えることはないだろう」←ドス黒さが体全体に蔓延し、銭儲けで365日あくせくしてるおっさんが「穏やか・さわやか」という言葉を使ったらダメだろ!無駄に歳だけとった破廉恥野朗め!

— 空  【安倍政権打倒!】 (@kskt21) 2018年8月9日 - 20:40

東京シロアリンピックに、「ボランティア休暇の創設を」と鈴木五輪相が経済団体に呼びかけ。東京シロアリンピックは商業イベントである。国が国民や企業へ動員を呼びかけるようなものではない。いよいよこの島は狂い、国家総動員体制に移ってきた。headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180802-…

— 兵頭正俊 (@hyodo_masatoshi) 2018年8月9日 - 20:45

まず『洗脳』と聞いただけで人々は拒否反応を示す事も彼らは計算済み。
CIAが作ったとされる言葉で『陰謀論』も同じ。
一見ありえないような事柄はすべて『陰謀論』という言葉で人々が拒否反応を示すような空気をメディアを通じて作ってきた。

— M. Suzuki (@cdcreationinc1) 2018年8月9日 - 20:27

人々は直感的に『それはありえない』と思う事柄をすべて『陰謀論』という便利な言葉で全否定する。そして芸能、スポーツなどの娯楽に熱狂させて人々の意識がそれに向かないようにTVなどメディアで徹底的に煽る。
ameblo.jp/34yu0422/entry…

— M. Suzuki (@cdcreationinc1) 2018年8月9日 - 20:27

#NHK #NEWS7
安室奈美恵さん、翁長知事に追悼コメント。

NHK、7時のニュースでは肝心の箇所(↓)をカットしたね。
ここが大事なんだけど。

「沖縄の事を考え、沖縄のために尽くしてこられた翁長知事のご遺志がこの先も受け… twitter.com/i/web/status/1…

— 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2018年8月9日 - 19:46

「華々しい活躍は、ひとえにご本人のたゆまぬ努力があることは多くの県民が知るところです」

安室奈美恵がメイクを直すほど号泣した翁長知事が贈った「優しい言葉」とは?
dot.asahi.com/dot/2018080900…

— 昭和おやじ 【安倍政権を打倒せよ】 (@syouwaoyaji) 2018年8月9日 - 19:48

福島県漁連、操業再開へ goo.gl/vB5JZQ 「流通も試験操業の一環。黙って反応を探るより、動いて確かめたい」「漁師の根性を見せたい」どうやら消費者の根性を見せてやる時が来たようだな

— 4-Sea 太平洋が死んだ311に黙祷を (@4_Sea_) 2018年8月9日 - 19:52

もう同じジャンルとして分類していいよね、この2人。 pic.twitter.com/oFDlJrstvj

— 🏕インドア派キャンパー 📣ⒻⒸⓀⓁⒹⓅ🔥 (@I_hate_camp) 2018年8月9日 - 19:15

今の安倍政権は、米国の命令で自衛隊を米軍の下部組織として戦争ビジネスに利用し、米国の命令で大企業のための残業代ゼロ法案を強行採決し、米国の命令でカジノ法案も強行採決し、まるで米国のマリオネットだ。こんな政権の一体どこが「保守」なのか?どこからどう見ても「売国奴政権」ではないか!

— きっこ (@kikko_no_blog) 2018年8月9日 - 20:27

シリア南部ダルアで、13m地下から発見された大量の武器 twitter.com/Syrian_Uruk/st…

— mko (@trappedsoldier) 2018年8月9日 - 20:22
          Why Hasn't Seymour Hersh's Syria War Crimes Denial Ended His Career? - Haaretz      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Haaretz

Why Hasn't Seymour Hersh's Syria War Crimes Denial Ended His Career?
Haaretz
Seymour Hersh, the multiple award-winning journalist who broke some of the 20th century's biggest stories – the My Lai massacre, the Abu Ghraib scandal – has just released his memoirs. It has a suitably bullish title, the lone word "Reporter," and has ...


          National Children’s Choir of Great Britain, 10 Aug 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

10 Aug 2018 - Classical at Town Hall

National-children-s-choir-of-great-britain-1532247364

Don’t miss the NCCGB 20th Anniversary Concert, which will be an opportunity to hear the choirs of the National Children’s Choir of Great Britain sing a wide variety of works from classical to R&B. These will include pieces by Faure, Goodall and of course Bob Chilcott, President of NCCGB, each choir showing the range of music they have sung during the year.

The concert will end with the première of Everyday Wonders: the Girl from Aleppo, which was written by Cecilia McDowall to commemorate our anniversary year. Performed by current choir members and a group of alumni, Everyday Wonders follows the story of Nujeen Mustafa, who travelled as a child refugee from Syria to Germany, and celebrates her courage and perseverance.


          Worse than 'Fake News': The Forced Conformity of the Media!      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Helga Zepp-LaRouche giving an interview to an independent news media organization after the Schiller Institute's conference in early summer 2018. (Photo: Michelle Rasmussen / EIRNS)

by Helga Zepp-LaRouche, Chairwoman of the German political party BüSo, the Civil Rights Solidarity Party. You can follow Helga on twitter @ZeppLaRouche.

The following is an English translation of an article appearing in the German newspaper, Neue Solidarität.

Aug. 4—We should have learned from the 1920s and 1930s that the spread of cultural pessimism throughout the population has fatal consequences. But such pessimism is spreading today in many Western societies, and especially in Germany, in the face of uncertain future options, with the result that more and more citizens have completely given up the hope of being able to make a difference through their own participation, or they are joining right-wing parties that provide an outlet for anger but offer no solutions. The culprit in this development is not least the political establishment, which leads us to accept a “TINA” politics—TINA is the acronym for “there is no alternative”—and the forced conformity of the mainstream media, which suppress all messages that point to alternatives.

We are living through what is probably the greatest strategic change of all time. Under the leadership of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), the majority of the developing countries are currently focussing on close win-win cooperation, with the aim of achieving the leap to the status of industrialized nations, and a good standard of living for their entire populations as quickly as possible. The 10th BRICS Summit in Johannesburg July 25-27 included some of the largest and most important international organizations of developing countries, such as the Group of 77, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), Mercosur, and the African Union, which were there to join forces with the BRICS in what might be called the Global South initiative.

The New Silk Road is Changing Everything

China’s Belt and Road Initiative, and the idea that relations are no longer based on geopolitical confrontation but on mutual benefit, have changed the political climate in many regions of the world in a completely positive way. For example, the election victory of newly designated Pakistani Prime Minister Imran Khan has created for the first time the potential to settle the conflict between India and Pakistan. Khan promised to ensure that his country takes two steps toward India for every step that India takes towards Pakistan. The cooperation between the BRICS countries also has its impact on Pakistan; China has traditionally good relations with Pakistan, and just now the Russian and Pakistani navies had a high-level meeting, after the first-ever joint manoeuvres of Russian and Pakistani ground troops took place just one year ago.

The Horn of Africa is also embraced by the new spirit of cooperation. There the hitherto mutually hostile states of Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia are massively expanding their mutual diplomatic and economic relations, largely thanks to Chinese investment, such as in the construction of the railway from Djibouti to Addis Abeba.

And, in contrast to the consistently negative media coverage of the progress of negotiations between North and South Korea and the United States, this process is on a good track, with the option that a leading North Korean government official may speak in New York before the upcoming UN General Assembly in September.

Meanwhile, the Syrian government has begun the economic reconstruction of the province of Aleppo. The first part of a three-phase program is the reconstruction of the infrastructure, the second step is the specific provisioning of each individual family, and the third phase is the return of people to a safe environment, as the Deputy Governor of the province, Hamid Kenno, stressed. At the same time, the Russian military has helped create a refugee center in Syria that will welcome refugees returning from Jordan, Lebanon, and Turkey, and assist them in their return to their homes. An inter-ministerial coordination committee of the Russian Foreign and Defense Ministries has taken over the orderly repatriation of the refugees.

You Aren't Hearing the Good News

One might assume that these developments would dominate headlines, immediately bringing hope to all clear-thinking people that world peace has become more secure, poverty can be overcome, and the refugee crisis can be resolved in a human way. Instead, the media do not say a word about the “Global South” initiative. An article in the German national daily, Die Welt, furnished with much geopolitical spin, cites Xi Jinping’s speech at the BRICS Summit: “Africa has more development potential than any other region in the world.” And what does the author conclude? That “China is working to build its empire” and the upcoming summit between China and the African nations in Beijing this September is just Xi Jinping’s “charm offensive.”

Of course, this censorship of good news has the purpose of depicting the politics of the old neo-liberal paradigm as having no alternative. If China—incidentally, along with India, Russia and Japan—now demonstrates that Africa can indeed be industrialized, and if that were truthfully reported, then someone might think to ask why the African continent, after centuries of colonialism and decades of the IMF’s notorious credit conditionalities, is in its current precarious state, and whether this is not a major cause of the refugee crisis.

Instead of responding to China’s repeated offer to work together with the African states on their industrialization in the context of the New Silk Road, the German government is blocking Chinese investments in Germany, such as the recent acquisition of the precision machinery manufacturer Leifeld Metal Spinning, although various surveys confirm that Chinese investors have always taken care to increase the number of jobs and raise wages. Where was the government’s veto when, in recent years, dozens of American and British hedge funds have taken everything from mid-sized companies to housing companies and infrastructure, carved out the choicest portions to sell, and closed down the rest as socially unacceptable?

It is an absurd idea to think that one could halt the rise of emerging and developing countries—India and China alone account for 2.6 billion people—and impose the neo-liberal model of geopolitics as the only possible option on the rest of the world. Blair’s and Obama’s policies of converting the whole world to Western democracy through regime change and “humanitarian” interventions, as a sort of modern crusade, have clearly failed. Neither China nor Russia wants this model, and more and more developing countries see the Chinese model as the model for their own development.

The reason is that the BRICS offer a form of cooperation that focuses on mutual development, while “the West” prefers the neo-liberal model of profit maximization for the few at the expense of the many. It is also not overlooked in the rest of the world that the EU is slipping into more and more disagreement between its member states, whether in dealing with the refugee crisis; in choosing between greater integration versus emphasis on sovereignty; or in relations with China, Russia and the United States.

Looking at the world through Eurocentric glasses obscures the view that the greater part of humanity, represented by the BRICS and Global South, has drawn from the neo-liberal policies of the West the conclusion that a revision of the current system of global governance is urgently needed, and that this reorganization cannot be left to the West.

Instead of arrogantly continuing to sit on the high horse of egoism in their supposed superiority and soon landing their own populations on the margins of history, the nations of Europe, and the United States, should look to the offers from China and Russia for cooperation and co-creation of the New Paradigm. Despite the punitive tariffs imposed by Trump, China continues to offer cooperation with the United States in order to overcome the trade deficit through joint ventures in third countries. A spokeswoman for China’s Ministry of Commerce has just said, “We always believe that bad things can be turned into good ones and challenges can be turned into opportunities.”

And at the just-ended ASEAN Summit in Singapore, Russian Foreign Minister Lavrov recalled Putin’s words at the 2016 Russia-ASEAN Summit in Sochi, where he called on partner-countries to be aware of the huge geopolitical and geo-economic potential of the Eurasian continent, where the Eurasian Economic Union (EAEU), the Shanghai Corporation Organization (SCO) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) complement each other. Lavrov stressed that the door remains open to the EU, and no one should doubt that the EU should be interested in it purely for pragmatic economic and business interests.

But one could also find reasons for such cooperation that go beyond the pragmatic. If Europe does not want to completely forget, and lose, its humanistic and classical culture, then we could revive the ideas of Nicholas of Cusa, Leibniz and Schiller, and make our contribution to the development of humanity. You certainly will not read about it in the mainstream media. But you can read it here.

CHECK OUT HELGA'S LATEST REPORT
ON THE WORLD LANDBRIDGE


          Waiter - SYRIAN AND LEBANESE NATIONALS ONLY - Paris Group International LLC - Dubai      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
*NO NEED TO APPLY IF YOU ARE NOT SYRIAN OR LEBANESE* *JOB SPECIFICATIONS* *YEARS & TYPE OF EXPERIENCE*: At least 2 to 3 years experience in area of...
From Indeed - Thu, 09 Aug 2018 06:04:30 GMT - View all Dubai jobs
          Texas Resettling Almost 80% Fewer Refugees      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Texas Tribune is reporting that the state of Texas has resettled almost 80% fewer refugees over the past year. From October, 2016 to March, 2017, Texas resettled 3,518 refugees. By contrast, between October, 2017, and March, 2018, Texas resettled only 736 refugees. This is a big change from the past, as Texas historically has resettled a large share of refugees, due in part to a strong economy and the ability of refugees to find work. Now, however, the refugee resettlement program has slowed considerably, largely because of Trump administration policies aimed at stopping refugees from coming to the U.S. These policies include travel bans and extreme vetting measures for all individuals seeking to enter the U.S. Most of the few refugees who are being resettled in Texas are arriving on special visas from Afghanistan; on the other hand, the U.S. government has let only 11 Syrians into the country this year.   Texas Resettling Almost 80% Fewer Refugees During his first…
          Prelate calls for international peacekeeping force on Nineveh Plains (Aid to the Church in Need)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Located in northwestern Iraq, the Nineveh Plains are the historic homeland of many Iraqi Christians; ISIS swept through the area in 2014. In calling for the international force, a Syriac Orthodox prelate said, “We want a guarantee that our freedom and our security will be upheld.”
          Comment on Christianity’s Criminal History, 82 by Spahn Ranch      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Graham writes in his review at Counter-Currents: <i>After Nero, the Imperial persecution of Christians did not recommence until nearly two centuries later, during the reign of Decius. The Decian persecution began in 250 CE, ...</i> The Catholics dispute this. Here's what they say about the reign of Marcus Aurelius (emperor 161-180 AD): <blockquote>His dealings with the Christians In his dealings with the Christians Marcus Aurelius went a step farther than any of his predecessors. Throughout the reigns of Trajan, Hadrian, and Antoninus Pius, the procedure followed by Roman authorities in their treatment of the Christians was that outlined in Trajan's rescript to Pliny, by which it was ordered that the Christians should not be sought out; if brought before the courts, legal proof of their guilt should be forthcoming. [For the much-disputed rescript "Ad conventum Asiae" (Eusebius, Church History IV.13), see ANTONINUS PIUS]. It is clear that during the reign of Aurelius the comparative leniency of the legislation of Trajan gave way to a more severe temper. In Southern Gaul, at least, an imperial rescript inaugurated an entirely new and much more violent era of persecution (Eusebius, Church History V.1.45). In Asia Minor and in Syria the blood of Christians flowed in torrents (Allard, op. cit. infra. pp. 375, 376, 388, 389). In general the recrudescence of persecution seems to have come immediately through the local action of the provincial governors impelled by the insane outcries of terrified and demoralized city mobs. If any general imperial edict was issued, it has not survived. It seems more probable that the "new decrees" mentioned by Eusebius (Church History IV.21.5) were local ordinances of municipal authorities or provincial governors; as to the emperor, he maintained against the Christians the existing legislation, though it has been argued that the imperial edict (Digests XLVIII, xxix, 30) against those who terrify by superstition "the fickle minds of men" was directed against the Christian society. Duchesne says (Hist. Ancienne de l'Église, Paris, 1906 p. 210) that for such obscure sects the emperor would not condescend to interfere with the laws of the empire. It is clear, however, from the scattered references in contemporary writings (Celsus in Origen, Against Celsus VIII; Melito, in Eusebius, Church History IV.26; Athenagoras, A Plea for the Christians 1) that throughout the empire an active pursuit of the Christians was now undertaken. In order to encourage their numerous enemies, the ban was raised from the delatores, or "denouncers", and they were promised rewards for all cases of successful conviction. The impulse given by this legislation to an unrelenting pursuit of the followers of Christ rendered their condition so precarious that many changes in ecclesiastical organization and discipline date, at least in embryo, from this reign. Another significant fact, pointing to the growing numbers and influence of the Christians, and the increasing distrust on the part of the imperial authorities and the cultured classes, is that an active literary propaganda, emanating from the imperial surrounding, was commenced at this period. The Cynic philosopher Crescens took part in a public disputation with St. Justin in Rome. Fronto, the precepter and bosom friend of Marcus Aurelius, denounced the followers of the new religion in a formal discourse (Min. Felix, "Octavius", cc. ix, xxxi) and the satirist Lucian of Samosata turned the shafts of his wit against them, as a party of ignorant fanatics. No better proof the tone of the period and of the widespread knowledge of Christian beliefs and practices which prevailed among the pagans is needed than the contemporary "True Word" of Celsus (see ORIGEN), a work in which were collected all the calumnies of pagan malice and all the arguments, set forth with the skill of the trained rhetorician, which the philosophy and experience of the pagan world could muster against the new creed. The earnestness and frequency with which the Christians replied to these assaults by the apologetic works (see ATHENAGORAS, MINUCIUS FELIX, THEOPHILUS OF ANTIOCH) addressed directly to the emperors themselves, or to the people at large, show how keenly alive they were to the dangers arising from these literary or academic foes. From such and so many causes it is not surprising that Christian blood flowed freely in all parts of the empire. The excited populace saw in the misery and bloodshed of the period a proof that the gods were angered by the toleration accorded to the Christians, consequently, they threw on the latter all blame for the incredible public calamities. Whether it was famine or pestilence, drought or floods, the cry was the same (Tertullian, "Apologeticum", V, xli): Christianos ad leonem (Throw the Christians to the lion). The pages of the Apologists show how frequently the Christians were condemned and what penalties they had to endure, and these vague and general references are confirmed by some contemporary "Acta" of unquestionable authority, in which the harrowing scenes are described in all their gruesome details. Among them are the "Acta" of Justin and his companions who suffered at Rome (c. 165), of Carpus, Papylus, and Agathonica, who were put to death in Asia Minor, of the Scillitan Martyrs in Numidia, and the touching Letters of the Churches of Lyons and Vienne (Eusebius, Church History V.1-4) in which is contained the description of the tortures inflicted (177) on Blandina and her companions at Lyons. Incidentally, this document throws much light on the character and extent of the persecution of the Christians in Southern Gaul, and on the share of the emperor therein. </blockquote> http://www.newadvent.org/cathen/02109a.htm If this is true, and one hopes it is, then it looks like our ancestors put up a better fight than Nixey gives them credit for. Marcus' distaste for the Jews was something of which the historian Ammianus Marcellinus makes note (in <i>Roman History</i>, Book XXII, V, 5), and he probably regarded the Christians as an offshoot of Judaism.
          German town stands up to neo-Nazis after swastika vandalism      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
A small eastern German town has held a vigil for a Syrian boy killed in a road accident. The community was shaken when neo-Nazis apparently celebrated his death by painting swastikas on the sidewalk.
          Syrian First Lady Asma al-Assad Diagnosed with Breast Cancer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syrian First Lady Asma al-Assad has been diagnosed with breast cancer, officials confirmed on August 8. President Bashar al-Assad’s wife was receiving

Current News: Syrian First Lady Asma al-Assad Diagnosed with Breast Cancer, breaking news on BelleNews.com.


          What Led To New York City's Legislation To Cap The Number Of Ride-Hailing Vehicles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Zimbabwe Cracks Down On Opposition After Disputed Presidential Election      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          California Wildfires Set Off Big Political Fight On Who Should Pay For Damage      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How Tribune Media's $3.9 Billion Merger With Sinclair Fell Apart      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.
          Russia downs another hostile drone approaching Khmeimim air base in Syria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Preview Russian air defenses in Syria have shot down yet another unmanned aerial vehicle, or drone, that was approaching the Khmeimim air base from terrorist-controlled territory, the military has said.
Read Full Article at RT.com
          Syrian artists transform militant-built tunnels into sculpture galleries (VIDEO)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Preview Formerly a hiding place for militants, the underground tunnels in Syria’s liberated Eastern Ghouta are now transformed into an artistic exhibition. Their walls are being turned into sculptures with scenes of battle and bravery.
Read Full Article at RT.com
           South Carolina Man Convicted For Trying To Join ISIS       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

A South Carolina teenager pleaded guilty on Wednesday to attempting to provide material support to the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Zakaryia Abdin, 19, of Ladson, South Carolina, was arrested by the FBI at Charleston International Airport on March 30, 2017 after he tried to board a plane to the Middle East with the intention of joining and supporting SIS.


           Syria: Some of Assad’s guards secretly arrested       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The Syrian regime’s intelligence service has arrested a number of officers assigned to guard President Bashar Al-Assad and his presidential motorcade, and moved others to various locations, the independent Syrian news website Human Voice reported. A security source inside the Syrian intelligence said that Assad’s special intelligence service has transferred ten of the high-ranking officers assigned to guard the presidential convoy to different areas.


          Comment on Pakistan Needs a Strong New Leader, by Eric Margolis      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
If I am to summarize, Talha, the situation in India, it's that the fringe in India is the mainstream. The extremists are the most powerful parties. The terrorists sit in government. Communalism is a part of their politics and the faultlines have been set on fire by the current government. Cow protection squads go around killing Muslims whose livelihoods have, for decades, relied on selling beef and working with beef in various ways. India during the years it marketed itself, along contemporary 21st century image-shining lines, as a 'progressive', democratic (democratic government structure makes lots of people democratic lol, Pakistan too, whoop de doo what an achievement), 'secular' etc. Their Hindutva networks have always been a kind of proper and developed deep-state with an abiding love for the racist, apartheid Israel merely because it kills Muslims. Pakistan's sins in the 1980s during our unholy alliance with the US and KSA etc, are something we paid for and the demons of which we fought. Only we. Syria had allies in its war against terror, while we fought ours alone (not the same intensity since we didn't have Israel/NATO providing the TTP air cover but it was deadly still). Pakistan's flaws and wrongdoings in the past are not India's achievements or India's credentials. India has always been what it shows itself as today. It's institutionalized, normalized, and seen as part of India's modern day nationalist rhetoric. It's a recipe for disaster. I don't know about the nuclear thing, Talha. Sorry.
          Syria recorded 68,000 deaths in 2017: registry chief      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Syria recorded 68,000 deaths in 2017: registry chief#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000Beirut: Syria’s civil registries recorded 68,000 deaths in the war-torn country in 2017, pro-regime daily Al-Watan reported its head as saying Thursday. “Last year, we confirmed 68,000 without specifying the nature of their death and 32,000 this year,” civil registries chief Ahmad Rahal said. He did not provide any additional details about those who had …
          ÖVERGÅNG: Stefan Ilic (Kontraktslös -> Syrianska FC)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Övergångar: Övriga Sverige
          Rickards: U.S. Must Turn To Russia To Contain China      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Authored by James Rickards via The Daily Reckoning,

Vladimir Putin stands accused in the media and global public opinion of rigging his recent reelection, imprisoning his political enemies, murdering Russian spies turned double-agent, meddling in Western elections, seizing Crimea, destabilizing Ukraine, supporting a murderous dictator in Syria and exporting arms to terrorist nations like Iran.

At the same time, the country of Russia is more than Mr. Putin, despite his authoritarian and heavy-handed methods. Russia is the world’s 12th-largest economy, with a GDP in excess of $1.5 trillion, larger than many developed economies such as Australia (No. 13), Spain (No. 14) and the Netherlands (No. 18).

Its export sector produces a positive balance of trade for Russia, currently running at over $16 billion per month. Russia has not had a trade deficit in over 20 years. Russia is also the world’s largest oil producer, with output of 10.6 million barrels per day, larger than both Saudi Arabia and the United States.

Russia has the largest landmass of any country in the world and a population of 144 million people, the ninth largest of any country. Russia is also the third-largest gold-producing nation in the world, with total production of 250 tons per year, about 8% of total global output and solidly ahead of the U.S., Canada and South Africa.

Russia is highly competitive in the export of nuclear power plants, advanced weaponry, space technology, agricultural products and it has an educated workforce.

Russia’s government debt-to-GDP ratio is 12.6%, which is trivial compared with 253% for Japan, 105% for the United States and 68% for Germany. Russia’s external dollar-denominated debt is also quite low compared with the huge dollar-debt burdens of other emerging-market economies such as Turkey, Indonesia and China.

Under the steady leadership of central bank head Elvira Nabiullina, the Central Bank of Russia has rebuilt its hard currency reserves after those reserves were severely depleted in 2015 following the collapse in oil prices that began in 2014.

Total gold reserves rose from 1,275 tons in July 2015 to about 2,000 tons today. Russia’s gold-to-GDP ratio is the highest in the world and more than double those of the U.S. and China.

In short, Russia is a country to be reckoned with despite the intense dislike for its leader from Western powers. It can be disliked but it cannot be ignored.

Russia is even more important geopolitically than these favorable metrics suggest. Russia and the U.S. are likely to improve relations and move closer together despite the current animosity over election meddling and the attempted murders of ex-Russian spies.

The reason for this coming thaw has to do with the dynamics of global geopolitics. There are only three countries in the world that are rightly regarded as primary powers — the U.S., Russia and China. These three are the only superpowers. Some analysts may be surprised to see Russia on the superpower list, but the facts are indisputable.

More to the point, Russia is a nuclear superpower at least on par with the United States and well ahead of China, France, the U.K. and other nuclear powers.

All others are secondary powers (U.K., France, Germany, Japan, Israel, etc.) or tertiary powers (Iran, Turkey, India, Pakistan, Saudi Arabia, etc.). This strategic reality sets up a predictable three-party dynamic.

In any three-party dynamic, whether it’s a poker game or a struggle for global control, the dynamic is simple. Two of the powers align explicitly or implicitly against the third. The two-aligned powers refrain from using their power against each other in order to conserve it for use against the third power.

Meanwhile, the third power, the “odd man out,” suffers from having to expend military and economic resources to fend off adventurism by both of its opponents with no help from either.

China is the greatest geopolitical threat to the U.S. because of its economic and technological advances and its ambition to push the U.S. out of the Western Pacific sphere of influence. Russia may be a threat to some of its neighbors, but it is far less of a threat to U.S. strategic interests.

Therefore, a logical balance of power in the world would be for the U.S. and Russia to find common ground in the containment of China and to jointly pursue the reduction of Chinese power.

One of the keys to U.S. foreign policy the last 50 or 60 years has been to make sure that Russia and China never form an alliance. Keeping them separated was key, but China and Russia are forging stronger ties through the Shanghai Cooperation Organization – a military and economic treaty – and the BRICS institutions.

The BRICS analogs to the IMF and the World Bank, critical infrastructure, bilateral trade deals, bilateral currency swaps, arms sales, etc.

Meanwhile, the U.S. finds itself at odds with both Russia and China over different issues. Who’s on the losing end of that? Obviously, the United States.

This two-against-one strategic alignment of China and Russia against the U.S. is a strategic blunder by the U.S.

The United States has largely withdrawn from the Middle East while Russia has stepped in on Syria and elsewhere, China is expanding in the South China Sea, and Russia is expanding on its periphery. They have each other’s back, and the U.S. is the odd man out.

But the Russian/Chinese relationship can be exploited. China and Russia have a history of conflicting interests, despite the fact that they were both communist during the Cold War.

The two countries had a number of border skirmishes in the 1960s, and one in 1969 was particularly serious. According to a senior Soviet defector to the United States, “The Politburo was terrified that the Chinese might make a large-scale intrusion into Soviet territory.”

The Soviets even considered a preemptive nuclear attack on Chinese nuclear facilities. Soviet officials advised Washington of the possibility, but the U.S. response was firm, warning that any nuclear attack would possibly lead to World War III.

The point being, there are fissures in the Chinese-Russian relationship that the U.S. could exploit.

For another thing, the U.S. and Russia are the first and second largest energy producers in the world. Saudi Arabia is the third largest energy producer in the world. If you put the U.S., Russia, and Saudi Arabia in a loose alliance, they dominate the energy markets. They can cut you off, they can supply, they can set prices.

Who needs energy the most? China.

China has very little oil or natural gas. It does have coal, but if you’ve been to Beijing lately, you know it looks black at noon because the air is so bad and you can’t breathe it. Pulmonary disease is becoming fairly common. They’re literally choking themselves to death. So, Russia, the U.S., and Saudi Arabia acting jointly have China completely at their mercy.

But the U.S. presently has no relationship with Russia to help back up our position against China. It’s two-against-one, and the U.S. is the odd man out — thanks to U.S. political dysfunction and the media.

In a three-handed poker game, if you don’t know who the sucker is, you’re the sucker. Trump will try to make China the odd man out. Very few people seem to get this.

As China’s power expands and as U.S. power is put to the test in Asia, it is likely that the U.S. will correct its recent strategic shortsightedness and find ways to work with Russia. Or at least it should. This will not be done out of wishful thinking about the true nature of Putin or his regime but as a simple matter of geopolitical necessity.


          Comment on In India, Initially Who Implemented Traffic System? by Anonymous      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Привет всем! Класный у вас сайт! Что скажете по поводу этих новостей?: http://electek.ru/news/17226-siriya-syria-hd-palmira-tadmor-28-03-2016.html [b] Сирия Syria HD ? Пальмира Тадмор 28 03 2016 [/b] [url=http://electek.ru/news/10171-vladimira-putina-poprosili-ne-snizhat-cenu-na-vodku.html] Владимира Путина попросили не снижать цену на водку [/url] http://electek.ru/news/2068-tec-sibirskogo-himkombinata-mogut-peredat-teploenergeticheskoy-kompanii-rosatoma.html Ещё много интересного по теме нашел тут: [b] что происходит в новороссии сейчас [url=http://electek.ru/]http://electek.ru/[/url]
          The Syrian Munshids Bushra Lana Qasidah      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
the syrian munshids bushra lana qasidah
          To Syria And Back: How 2 Women Escaped Their Radicalized Husbands      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Group:

Radicalization -


Headline: To Syria And Back: How 2 Women Escaped Their Radicalized Husbands

-- Delivered by Feed43 service


          8/9/2018: WORLD: ASSAD’S WIFE STARTS BREAST CANCER TREATMENT      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syria’s first lady Asma Assad has begun treatment for breast cancer, the presidency said Wednesday. Such public announcements are uncommon in the Arab world, where cancer is considered a taboo. The presidency posted on its Facebook page a photo of...
          Why Hasn't Seymour Hersh's Syria War Crimes Denial Ended His Career? - Haaretz      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Haaretz

Why Hasn't Seymour Hersh's Syria War Crimes Denial Ended His Career?
Haaretz
Seymour Hersh, the multiple award-winning journalist who broke some of the 20th century's biggest stories – the My Lai massacre, the Abu Ghraib scandal – has just released his memoirs. It has a suitably bullish title, the lone word "Reporter," and has ...


          La lucha contra el cáncer de «la rosa del desierto»      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

«Con resaltante fuerza, confianza y fidelidad, la señora Asma Al Assad comenzó la fase de tratamiento inicial de un tumor maligno en la mama que fue descubierto temprano», estas fueron las primeras líneas del comunicado oficial difundido por la presidencia de Siria para informar del estado de salud de la primera dama, cuya enfermedad «se ha detectado tempranamente» y quien recibe atención médica en «un hospital militar de Damasco».

El texto llegó acompañado de una foto de Asma con su esposo, el presidente del país, Bashar Al Assad, en la habitación del centro médico donde recibe tratamiento. Se miran. Comparten una sonrisa de circunstancias, como lo haría cualquier otra pareja del mundo en la misma situación.

Noticia inusual

Este tipo de noticias no son nada habituales en una parte del mundo en la que las enfermedades de los altos dirigentes son una especie de tabú, como lo es todo lo que rodea a la vida privada de familias todopoderosas como la de Assad. Nacida y criada en el Reino Unido, Asma conoció a Bashar en Londres, a donde el futuro presidente viajó en 1992 para completar su especialización en Oftalmología. Sus estudios en el extranjero apenas duraron dos años, ya que en 1994 su hermano Basel, que estaba llamado a suceder en el poder al padre, Hafez, falleció en un accidente de tráfico y tuvo que regresar de urgencia a Damasco para completar su formación como futuro heredero.

El 10 de junio de 2000 su padre moría y los servicios de seguridad, el Ejército y el partido Baaz vieron en él a la persona perfecta para garantizar la estabilidad. Un mes después de enterrar a Hafez Al Assad, creador de la Siria moderna, Bashar se convertía en presidente y a su lado estaba Asma, con quien contrajo matrimonio ese mismo año 2000.

La pareja ofrecía una apariencia occidental y reformista que cautivó a la opinión pública y a las revistas del corazón. Gozaban de muy buena prensa y realizaron viajes oficiales por Europa… pero toda esta imagen se vino abajo en 2011 con el estallido de la «Primavera árabe». Cuando los primeros manifestantes se echaron a las calles de Siria, la respuesta de Assad fue contundente ante la petición de cambios y apertura por parte de la población. Desde entonces la guerra en Siria deja más de 500.000 muertos y millones de refugiados y desplazados.

El ocaso de la primera dama

La que fuera apodada como «rosa del desierto» en un artículo publicado en la revista «Vogue» en marzo de 2011, en el que se le presentaba como «la más refrescante y magnética de entre todas las primeras damas», se ha mantenido en los últimos siete años en un segundo plano informativo. En raras ocasiones aparecían imágenes suyas y solo se le ha visto realizando alguna visitas a colegios u hospitales o en compañía de su marido en algún encuentro con víctimas de la guerra. Nada que ver con aquella Asma políglota (habla inglés, francés y árabe) y siempre a la última moda, que seguía los pasos de Rania de Jordania y llenaba con su glamur páginas y páginas de «Vogue», «Elle» o «Paris Match». El ocaso de su estrella se aceleró en 2012, cuando la Unión Europea le incluyó en su lista negra por su responsabilidad en la represión que sufría la oposición siria en las calles.

Apoyo sin fisuras

Bashar y Asma tienen tres hijos: Hafez, Zen y Karim. La primera dama renunció a un futuro como ejecutiva de banca para unir su destino al del presidente de Siria, al que ha respaldado de manera firme y decidida desde el inicio de la contienda, porque, dice, «el presidente es presidente de Siria, no de una parte de Siria, y yo como primera da le apoyo en ese papel». La antaño conocida como «rosa del desierto» cumplirá 43 años mañana, un día que lo pasará en el hospital militar donde se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer.


          Rickards: U.S. Must Turn To Russia To Contain China      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Authored by James Rickards via The Daily Reckoning,

Vladimir Putin stands accused in the media and global public opinion of rigging his recent reelection, imprisoning his political enemies, murdering Russian spies turned double-agent, meddling in Western elections, seizing Crimea, destabilizing Ukraine, supporting a murderous dictator in Syria and exporting arms to terrorist nations like Iran.

At the same time, the country of Russia is more than Mr. Putin, despite his authoritarian and heavy-handed methods. Russia is the world’s 12th-largest economy, with a GDP in excess of $1.5 trillion, larger than many developed economies such as Australia (No. 13), Spain (No. 14) and the Netherlands (No. 18).

Its export sector produces a positive balance of trade for Russia, currently running at over $16 billion per month. Russia has not had a trade deficit in over 20 years. Russia is also the world’s largest oil producer, with output of 10.6 million barrels per day, larger than both Saudi Arabia and the United States.

Russia has the largest landmass of any country in the world and a population of 144 million people, the ninth largest of any country. Russia is also the third-largest gold-producing nation in the world, with total production of 250 tons per year, about 8% of total global output and solidly ahead of the U.S., Canada and South Africa.

Russia is highly competitive in the export of nuclear power plants, advanced weaponry, space technology, agricultural products and it has an educated workforce.

Russia’s government debt-to-GDP ratio is 12.6%, which is trivial compared with 253% for Japan, 105% for the United States and 68% for Germany. Russia’s external dollar-denominated debt is also quite low compared with the huge dollar-debt burdens of other emerging-market economies such as Turkey, Indonesia and China.

Under the steady leadership of central bank head Elvira Nabiullina, the Central Bank of Russia has rebuilt its hard currency reserves after those reserves were severely depleted in 2015 following the collapse in oil prices that began in 2014.

Total gold reserves rose from 1,275 tons in July 2015 to about 2,000 tons today. Russia’s gold-to-GDP ratio is the highest in the world and more than double those of the U.S. and China.

In short, Russia is a country to be reckoned with despite the intense dislike for its leader from Western powers. It can be disliked but it cannot be ignored.

Russia is even more important geopolitically than these favorable metrics suggest. Russia and the U.S. are likely to improve relations and move closer together despite the current animosity over election meddling and the attempted murders of ex-Russian spies.

The reason for this coming thaw has to do with the dynamics of global geopolitics. There are only three countries in the world that are rightly regarded as primary powers — the U.S., Russia and China. These three are the only superpowers. Some analysts may be surprised to see Russia on the superpower list, but the facts are indisputable.

More to the point, Russia is a nuclear superpower at least on par with the United States and well ahead of China, France, the U.K. and other nuclear powers.

All others are secondary powers (U.K., France, Germany, Japan, Israel, etc.) or tertiary powers (Iran, Turkey, India, Pakistan, Saudi Arabia, etc.). This strategic reality sets up a predictable three-party dynamic.

In any three-party dynamic, whether it’s a poker game or a struggle for global control, the dynamic is simple. Two of the powers align explicitly or implicitly against the third. The two-aligned powers refrain from using their power against each other in order to conserve it for use against the third power.

Meanwhile, the third power, the “odd man out,” suffers from having to expend military and economic resources to fend off adventurism by both of its opponents with no help from either.

China is the greatest geopolitical threat to the U.S. because of its economic and technological advances and its ambition to push the U.S. out of the Western Pacific sphere of influence. Russia may be a threat to some of its neighbors, but it is far less of a threat to U.S. strategic interests.

Therefore, a logical balance of power in the world would be for the U.S. and Russia to find common ground in the containment of China and to jointly pursue the reduction of Chinese power.

One of the keys to U.S. foreign policy the last 50 or 60 years has been to make sure that Russia and China never form an alliance. Keeping them separated was key, but China and Russia are forging stronger ties through the Shanghai Cooperation Organization – a military and economic treaty – and the BRICS institutions.

The BRICS analogs to the IMF and the World Bank, critical infrastructure, bilateral trade deals, bilateral currency swaps, arms sales, etc.

Meanwhile, the U.S. finds itself at odds with both Russia and China over different issues. Who’s on the losing end of that? Obviously, the United States.

This two-against-one strategic alignment of China and Russia against the U.S. is a strategic blunder by the U.S.

The United States has largely withdrawn from the Middle East while Russia has stepped in on Syria and elsewhere, China is expanding in the South China Sea, and Russia is expanding on its periphery. They have each other’s back, and the U.S. is the odd man out.

But the Russian/Chinese relationship can be exploited. China and Russia have a history of conflicting interests, despite the fact that they were both communist during the Cold War.

The two countries had a number of border skirmishes in the 1960s, and one in 1969 was particularly serious. According to a senior Soviet defector to the United States, “The Politburo was terrified that the Chinese might make a large-scale intrusion into Soviet territory.”

The Soviets even considered a preemptive nuclear attack on Chinese nuclear facilities. Soviet officials advised Washington of the possibility, but the U.S. response was firm, warning that any nuclear attack would possibly lead to World War III.

The point being, there are fissures in the Chinese-Russian relationship that the U.S. could exploit.

For another thing, the U.S. and Russia are the first and second largest energy producers in the world. Saudi Arabia is the third largest energy producer in the world. If you put the U.S., Russia, and Saudi Arabia in a loose alliance, they dominate the energy markets. They can cut you off, they can supply, they can set prices.

Who needs energy the most? China.

China has very little oil or natural gas. It does have coal, but if you’ve been to Beijing lately, you know it looks black at noon because the air is so bad and you can’t breathe it. Pulmonary disease is becoming fairly common. They’re literally choking themselves to death. So, Russia, the U.S., and Saudi Arabia acting jointly have China completely at their mercy.

But the U.S. presently has no relationship with Russia to help back up our position against China. It’s two-against-one, and the U.S. is the odd man out — thanks to U.S. political dysfunction and the media.

In a three-handed poker game, if you don’t know who the sucker is, you’re the sucker. Trump will try to make China the odd man out. Very few people seem to get this.

As China’s power expands and as U.S. power is put to the test in Asia, it is likely that the U.S. will correct its recent strategic shortsightedness and find ways to work with Russia. Or at least it should. This will not be done out of wishful thinking about the true nature of Putin or his regime but as a simple matter of geopolitical necessity.


          Leaflets dropped over Syria's Idlib call for reconciliation      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Syrian military helicopters on Thursday dropped leaflets over parts of the rebel-held northwestern province of Idlib, calling on residents to reconcile with the government as warplanes pounded the region, opposition activists said.
          The Latest: UN says civil war has cost Syria $388B in damage      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Latest on developments in Syria (all times local): 8:20 p.m.
                Cache   Translate Page   Web Page Cache   
US-led Coalition Admits Responsibility for Killing 77 Civilians in Raqqa Last Summer
8 August، 2018

London, SANA- The coalition led by the US under the pretext of fighting Daesh (ISIS) admitted its responsibility for killing 77 civilians in Raqqa province last summer.

The British Daily Mail newspaper revealed that Amnesty International mentioned in a report published last June that 24 children and 25 women were among the 77 civilians killed in four massacres committed by warplanes of the “International Coalition” last summer in Raqqa.

The newspaper noted that the report of the organization drew criticism from the coalition’s officials, and later the coalition admitted its involvement in killing 77 civilians in a report which has been recently published.

R. Jazaeri / Hazem Sabbagh

                Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Syria Condemns Saudi Regime Heinous Crime Against Children in Yemen
9 August، 2018

Damascus, SANA- Syria has strongly condemned the ugly crime perpetrated by Al Saud regime coalition against a convoy carrying children in Yemen. The crime claimed the lives of a big number of the children and injured many others.

“The Syrian Arab Republic condemns, with the strongest terms, the heinous crime perpetrated by Al Saud regime coalition against a convoy carrying children in Yemen, claiming the lives of a big number of the children,” An official source at Foreign and Expatriates Ministry said in a statement on Thursday.

The source added that the crime comes within the context of the repeated crimes carried out by the Saudi Wahabi regime against Yemeni people. The act unveils the bloody and brutal nature of that regime, which is considered as a main supporter for terrorism.

The statement affirmed that Syria holds the states which supply that regime with different means of killing, on top, the US, Britain and France, responsible for the crime.

Mazen

          Cal Fire Chief Discusses How Firefighters Are Battling California Blazes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Pentagon tells troops: Turn off fitness tracker GPS when you head to warzones      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Pentagon has now made it official. Eight months after a researcher discovered that the "heatmap" feature of the Strava fitness tracking community was revealing the location of U.S. military facilities in Syria and other conflict zones as well as some troop movements, the Department of Defense has instructed troops headed to potentially hostile territory to turn off the Global Positioning System features of their fitness tracking gadgets and mobile applications.
          Making Sense of a Few Rumors About Russian Aircraft, Tanks, and Aircraft Carriers, by The Saker      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Russians are typically good at some things, and not so good at others. One of the things which Russian politicians are still terrible at, is avoiding self-inflicted PR disasters. Remember how Russian officials mismanaged the entire topic of "S-300s for Syria" (if not, then check out "part six" of this analysis)? Something similar is happening...
          Comment on Elite Closing Down Truth Tellers – Paul Craig Roberts by Greg Hunter      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Hoosier, They are not clean either. Do you find their sin "interesting"? The Iranians have 10 military bases in Syria. Is that "interesting to you? Greg
          8/9/2018: WORLD: ASSAD’S WIFE STARTS BREAST CANCER TREATMENT      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syria’s first lady Asma Assad has begun treatment for breast cancer, the presidency said Wednesday. Such public announcements are uncommon in the Arab world, where cancer is considered a taboo. The presidency posted on its Facebook page a photo of...
          Гражданская война в Сирии #16.      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Agapit: После арт-подготовки лоялы поперли в С.Хама на Al-Dahrouj Farms and Al-Alaywi
Алмасдар
          What Led To New York City's Legislation To Cap The Number Of Ride-Hailing Vehicles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Zimbabwe Cracks Down On Opposition After Disputed Presidential Election      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          HOA KỲ TĂNG NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG 2019 NHẰM KÌM HÃM TRUNG QUỐC (Thu Hằng - RFI)       Cache   Translate Page   Web Page Cache   



Thu Hằng – RFI
Đăng ngày 09-08-2018

Luật ngân sách quốc phòng Mỹ (NDAA) cho năm 2019, được Quốc Hội thông qua ngày 01/08/2018, đã tăng thêm hơn 10% so với tài khóa 2018 và đạt đến 716,3 tỉ đô la. Ngoài tăng cường một số hoạt động viễn chinh ở Afghanistan, Syria, Irak, Somalia, tăng lương cho quân nhân và hiện đại hóa lực lượng quân sự, Trung Quốc trở thành đối tượng chính bị nhắm đến trong Luật Ngân sách Quốc Phòng Mỹ, theo phân tích của nhà báo Bill Gert trên trang Washington Free Beacon ngày 08/08/2018.

Kiềm chế bành trướng quân sự

Thứ nhất, Luật ngân sách quốc phòng 2019 kêu gọi Lầu Năm Góc mở rộng bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận chung với lực lượng quốc phòng của hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Thứ hai, Luật NDAA còn kêu gọi bộ Quốc Phòng Mỹ không mời Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) tham gia cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) có quy mô lớn nhất thế giới và được tổ chức hai năm một lần, chừng nào Bắc Kinh không rút hết vũ khí khỏi các đảo ở Biển Đông và phải chứng minh được hoạt động tham gia ổn định khu vực trong suốt bốn năm trước khi được mời tham gia lại RIMPAC.

Washington đã rút lời mời Hải Quân Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018 vì Bắc Kinh tăng cường bồi đắp và quân sự hóa bất hợp pháp nhiều đảo đá đang có tranh chấp ở Biển Đông.

Lời kêu gọi không mời Trung Quốc tiếp tục tham gia RIMPAC được giải thích một phần qua nhận xét của thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jim Inhofe, thành viên danh dự của Ủy ban Quân lực, về đà gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông Jim Inhofe đã nỗ lực để Luật ngân sách quốc phòng mới tập trung đối phó mọi hành động thù nghịch của Trung Quốc, như hỗ trợ và tham gia huấn luyện các đồng minh trong khu vực, thường xuyên báo cáo hoạt động bất hợp pháp, kể cả gián điệp của Trung Quốc.

Điểm thứ ba trong Luật ngân sách quốc phòng 2019 là yêu cầu bộ Quốc Phòng Mỹ công bố nhiều hơn hành vi bức hiếp của Bắc Kinh ở Biển Đông và những nơi khác. Ví dụ các hoạt động quân sự và bồi đắp đảo của Trung Quốc trong khu vực phải được thông báo ngay lập tức cho Quốc Hội lưỡng viện Mỹ và công bố rộng rãi để nắm rõ hơn về hoạt động của Trung Quốc.

Điểm thứ tư, căn cứ vào các cuộc tấn công tin học của Trung Quốc, Luật ngân sách quốc Phòng 2019 cũng trao cho quân đội quyền được phản công đáp trả các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên hoặc Iran. Ngoài ra, bộ Quốc Phòng Mỹ còn được yêu cầu đánh giá khả năng chiến tranh điện tử với Trung Quốc và Nga.

Vẫn theo Luật ngân sách quốc phòng 2019, Lầu Năm Góc có thể tự lập kế hoạch hành động 5 năm và xác định các lực lượng cần thiết nhằm ổn định vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, hàng năm, bộ Quốc Phòng cũng phải báo cáo với Quốc Hội lưỡng viện về hoạt động xây dựng hạ tầng, căn cứ quân sự trên biển của Trung Quốc, cũng như các chiến dịch gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong các lĩnh vực truyền thông, thương mại, văn hóa…

Theo dõi chặt chẽ hoạt động thương mại của Trung Quốc

Tuy nhiên có một thiếu sót trong luật ngân sách 2019 là việc bỏ điều khoản liên quan đến việc cấm xuất khẩu công nghệ Mỹ cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc, để chắc chắn được tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Tập đoàn ZTE, sử dụng linh kiện của Mỹ và bị tình nghi có liên quan đến quân đội Trung Quốc, đã được Washington nới lỏng trừng phạt vốn được áp dụng do tập đoàn này vi phạm cấm vận đối với Iran và Bắc Triều Tiên.

Chính vì điểm này, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio đã bỏ phiếu chống luật ngân sách 2019 vì theo ông các nghị sĩ Mỹ đã nhượng bộ quá dễ dàng, « đã đến lúc phải mở to mắt. Không một nước nào do thám chúng ta và đánh cắp sở hữu trí tuệ của đất nước chúng ta như Trung Quốc và họ sử dụng các công ty truyền thông như ZTE để làm việc này ».

Một điểm mới được nêu trong Luật ngân sách quốc phòng 2019 là cứ hai năm, Ủy Ban Đầu Tư Nước Ngoài vào Mỹ thuộc bộ Ngân Khố phải lập một bản báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, như lĩnh vực đầu tư, các công ty mới lập hoặc bị mua lại có giá trị dưới 50 triệu đến 1 tỉ đô la, xác định danh tính của các công ty Trung Quốc và chi nhánh nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, cũng như số người lao động.

Chỉ một ngày sau khi Luật ngân sách quốc phòng Mỹ 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 01/08, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngay lập tức lên tiếng tố cáo « tâm lý chiến tranh lạnh » và kêu gọi chính quyền Mỹ không thông qua « những điều khoản tiêu cực liên quan đến Trung Quốc ». Luật ngân sách quốc phòng Mỹ 2019 đang chờ được tổng thống Trump phê chuẩn.







          Press Releases: Previewing the Imposition of Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Sanctions on Russia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Special Briefing
Senior State Department Officials
Via Teleconference
August 8, 2018


MODERATOR: Thank you so much. Good afternoon, everyone. And thanks so much for joining us for this background call, conference call on the imposition of Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act sanctions on Russia.

State Department officials joining us today are [Senior State Department Official Number One]. He will be referred to as Senior State Department Official Number One. Also, [Senior State Department Official Two] will be referred to as Senior State Department Official Number Two.

I’ll turn it over to [Senior State Department Official One] who will open up our call, and then we’ll take a few questions. [Senior State Department Official One], go right ahead.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Thanks, very much, [Moderator]. Thanks for joining us today, and we appreciate you listening. We’ve got some – we’ve got some things to announce as you will have probably already heard from [Moderator]’s official statement. We are today announcing that we’ve determined under something called the CBW Act, as [Moderator] mentioned, that the Government of the Russian Federation has used chemical or biological weapons against international law or against their own nationals. This is a triggering factor under the CBW Act for the imposition of mandatory sanctions.

We notified Congress today that pursuant to this act we intend to impose sanctions against the Russian Federation in a number of respects, the most significant of which is the imposition of a presumption of denial for all national security sensitive goods or technologies that are controlled by the Department of Commerce pursuant to the Export Administration Regulations. These goods are currently subject to a license – a case-by-case license determination, but we are – henceforth, when these sanctions go into effect, we will be presumptively denying such applications.

We are – in approximately the 22nd of August or so, we anticipate that a Federal Register notice will be put out that will make these official. The congressional notification has gone under the act today. So these things are being set in motion.

There are a number of carve-outs that we are making under the sanctions that are required by the act. Not everything that is mandatory under the act we will be proceeding with at this time. The carve-outs will include a – we will have a waiver for the provision of foreign assistance to Russia and to the Russian people. Our provision of foreign assistance is a tool of U.S. power and influence, and we’re not going to foreswear that just because we have the obligation to impose some sanctions against Russia. So that is going to be a carve-out under this – under these new sanctions.

We are also waiving sanctions with respect to space flight activities, because of course there are space flight actions in which we are engaged with the Russian Federation upon which we depend in some regards. Those will be free to continue on a case-by-case licensing basis. And we are also having a carve-out for safety of commercial passenger aviation because some of these national security sensitive goods in question are ones that perhaps might be important for safety of flight issues, so we are allowing ourselves the ability to continue on a case-by-case basis with those items. And there are a couple of more things like purely commercial end users for civilian end uses will be on a case-by-case basis.

Rather than under that presumption of denial, an export license is also with respect to Russian nationals that work with these sorts of goods while employed by firms in the United States as opposed to elsewhere, as well as exports to wholly-owned subsidiaries of U.S. companies and other foreign companies in Russia.

So there are a few exceptions to this, but the basic rule we will be following the full scope of the mandatory sanctions required by the act. And we’d be happy to take any questions as you like. I should add also, for those of you familiar with the CBW Act, it – there – under its structure, if a series of criteria are not met within, I believe, 90 days from this point – if Russia does meet a series of criteria, it will be – we will have to be in a basis of considering whether or not to impose a second – or what sanctions to impose in a second tranche as specified by the structure of the statute. So hopefully we will not get to that point, but that’s really a question for Russia than for us.

MODERATOR: Okay. And with that we’ll take your questions. And a reminder, this is embargoed until the end of the call. We’ll start with Nick Wadhams from Bloomberg. Hi, Nick.

QUESTION: Thanks for doing the call. [Senior State Department Official One], can you talk a little --

QUESTION: Hi. Can you hear me? Hello?

MODERATOR: Go right ahead, Nick.

QUESTION: Hey. Can you talk a little bit about what the second round of sanctions would look like? And can you also talk about why this is happening now as far as has been reported now by NBC in particular that there had been a two month deadline for the President to make this determination and then impose the sanctions, but that deadline expired a little while ago? So what accounted for the delay? Thank you.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: I’ll take the first bit first, if I might. These things are just intrinsically complicated and hard. I think we have invoked these sanctions under the act on three – this is the third time over the years. In both previous occasions, both with Syria in 2013 and with the DPRK in connection – or resulting from North Korea’s use of a VX nerve agent in the assassination in Kuala Lumpur. In both of those cases, the deadline was also not met. So unfortunately, it is more the norm than an unusual thing for us to be slightly late. These are complicated pieces of moving equipment, if you will, inside the U.S. bureaucracy, but we took our time to do our homework right, and we are – we have made the determination that you are hearing from us about today.

MODERATOR: Okay. Next question goes to Carol Morello with The Washington Post. Oh, sorry.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Forgive me, I forgot to answer the question about the second round of sanctions. My mistake.

Obviously, we don’t forecast sanctions in advance, but simply by virtue of what the statute sets out, you will be able to see in the U.S. code that if the executive branch cannot certify that Russia has met a series of conditions within three months of the initial round of sanctions, the second round must be imposed. Those conditions are pretty demanding, but you can see them for yourself in the statute. They include, for example, that Russia is no longer using chemical or biological weapons in violation of international law, or using lethal chemical or biological weapons against its own nationals; secondly, that Russia has provided reliable assurances that it will not in the future engage in such activities; and also that Russia is willing to allow on-site inspections by United Nations observers or other internationally recognized impartial observers, or other reliable means exist to ensure that the government is not using chemical or biological weapons in violation of international law, et cetera.

So that – those are the criteria. If those criteria are not met – and as I said before, this is not something that we’re in a position to forecast, but certainly is really up to Russia to make that decision, whether they meet this criteria. The second round of sanctions under the CBW Act will require three of a number of sanctions – at least three of a number of sanctions to be imposed. They are in general more draconian than the first round. It’s designed to be a sliding scale of pressure, as I understand the creation of the law. And you can find those in Section 307(B) of the act if you’re curious.

MODERATOR: Okay. Next question goes to Carol Morello from The Washington Post.

QUESTION: Hi. Could you give us some idea about the money, the dollar value of the exports and imports that this will affect? And also can you tell us if you have notified the Kremlin of this already? Thank you.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: The last question – last bit first. Yes, we have notified the Russians. The items affected, the technologies going to – in fact, we also mentioned to our allies as well; I should make sure that’s also clear. We’ve been doing a good deal of diplomatic engagement before we talk to you today, and don’t take it personally.

The – we’re interpreting these – we are applying these sanctions against essentially all state – Russian state-owned or state-funded enterprises. That’s potentially a very great sweep of the Russian economy in terms of the potentially affected end users. I would – not sure the entire numbers, but you – the specific numbers, but it may be that – something on the order of 70 percent of their economy and maybe 40 percent of their workforce falls within those enterprises. So to the degree that they wish to acquire national security controlled goods that fall within the ambit of our prescription here, those are potentially affected. It is possible that this trade – the trade it affected could reach potentially hundreds of millions of dollars, but it also depends upon what Russia – Russian entities in fact apply to purchase. So if they don’t apply for exports of these goods, of course, we don’t have to presume – we don’t have to use the presumption of denial to deny it.

So really, it’s up to Russia how dramatic the impact is. But let me say that overall, historically something upwards of 50 percent of Commerce Department licenses for Russia have included at least one national security controlled item. So this is a non-trivial set of stuff. By dollar value, the top categories of items historically tend to be things like aero gas turbine engines, electric – electronic devices and components, integrated circuits, test and calibration equipment of various sorts, materials, production, equipment, and various things like that. The list is enormously elaborate.

MODERATOR: Okay. Next question goes to Gardiner Harris with The New York Times.

QUESTION: Hi, thanks for doing the call. Two questions. One is: Is there any new information that you have about the poisoning that led to this? What intelligence are you basing your decision on, or was it the original finding back in March that the Russians were to blame for this poisoning? And second: There has of course been this puzzling disconnect seemingly between the Trump administration writ large, the government, and President Trump himself, who keeps repeating that he wants to make ties with Russia better and that that would be a good thing. And doesn’t this action once again seem to contradict the President’s own stated desire to improve relations with Russia? Thanks.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Sorry, remind me again the first bit.

QUESTION: Oh, the first bit was, is there – what was the intelligence that you used to determine that Russia --

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Ah, right.

QUESTION: -- was guilty of providing this nerve agent? Is there new information? Is this old information? Where are you getting the conclusion that Russia is behind this Skripol poisoning?

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Certainly. I will leave it to others to characterize the current state of our understanding of the Skripol affair. We’ve been very clear that we agree with the assessment that it was a Novichok agent and that the perpetrator was ultimately the Russian Federation. I’ll leave it to others to give those kinds of details of what we currently understand. Obviously, from reading the press, it appears that their investigation is ongoing in terms of the scope and nature of the details and of its implications. But I’ll leave that to others.

With respect to our position on this, this is a question not of Russia policy per se but of implementing laws that Congress has put in place. The criteria for running the clock under the CBW Act began when we made the call back in March that we agreed that the use of chemical weapons had occurred.

This is not about different bits of the administration going in different directions. We are all one administration and we’re all on the same page here. The State Department is part of the administration, and this is all part of an overall approach that’s quite consistent. We are tough on Russia and at the same time we’re quite committed to working to maintain relations because there are important things at stake here. We work on cooperative things where it is possible to do so, and we cry foul when it’s necessary to do so. That’s been a part of our strategy all along and it’s nothing new here.

MODERATOR: Our next question goes to Nick from PBS. Sir? Okay. Well, I’ll head over to Susannah George from AP.

QUESTION: Can you hear me?

MODERATOR: Yes, we can. Go right ahead.

QUESTION: Hi, Heather, sorry, sorry. Sorry, guys. Thanks for doing this. I just had a question – just had a question about the effect of this or what you want the effect to be and what you want the goal to be. So you said that this list – engines, circuits, materials, production equipment – it’s elaborate. To sum it up, what do you expect the effect of trying to cut all of those things off from Russia to be? And what’s the goal? Is the goal to deter Russia from doing this again, or how would you put what the goal of this action is today?

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Well I think it was pretty clear when Congress passed this that the objective was to punish egregious acts as defined in the statute. We are trying to faithfully implement that. Hopefully it will have a deterrent effect in the future. You can see from the structure of the act that it is – that the second tranche of sanctions is designed to come into play unless and until Russia has done things that go to issues of remedial behavior, right, allowing – giving reliable assurances that nothing like this will happen again; allowing inspectors to verify that that is, in fact, the case. I believe there are criteria in the act with regard to restitution for victims.

So this is about partly making sure this doesn’t happen again and partly making good in response to the problem that has – to the perpetration of this act in the first place.

MODERATOR: Okay. Next question is Susannah George from AP.

QUESTION: Hey there, thanks for doing this call. Two questions. You said that you notified the Kremlin about this. In your talks with Russia, does Russia express any willingness to allow inspections to show compliance? And then if you could just describe how these sanctions are different from the other sanctions that are already in place against Russia. Thanks.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Well, it’s not my place to describe the content of diplomatic encounters, so if they wish to characterize what they think, they’re probably pretty good at doing that themselves. With respect to these particular sanctions, I mean just by way of example, I mean, the current framework for export of the goods – some of the change with respect to these technology control items, the current approach is that these are on a case-by-case basis under normal licensing procedures. That will no longer be the case for these items. They’ll be under what we call a presumption of denial. That’s a significant change, so that is a difference from where the status quo was before.

There are a number of sanctions that are in place under a variety of statutes against Russia right now and executive orders, but I will let others characterize most of those. I mean, certainly the Global Magnitsky human rights sanctions have been in place here. That’s not really my lane in the road here at the State Department, so I’m not so expert on all the other bits and pieces. But this is only one of a number of pieces, a number of instances in which we are faithfully implementing sanctions against Russia as required by U.S. law.

MODERATOR: Next question, Lesley Wroughton from Reuters. Lesley, are you there?

QUESTION: I am – I’m here, sorry. Hello. I’m looking at the actual act, and – which contains the provision for sanctions, and I’m wondering if the President has approved an exemption for Russia’s RD-180 rocket engines which NASA depends on for its Atlas rockets. Do you know – I guess the Russians are the sole supplier of those.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: (Inaudible) national security-controlled item under the EAR. However, we do have a general carve-out in these sanctions for space flight activities, government space cooperation and commercial space launch. It may be, however, that that particular engine is under a different framework.

MODERATOR: Last question goes to Laura Rozen.

QUESTION: Thank you so much for doing this. Following up on Carol Morello’s question, can you how it was communicated to the Kremlin that you are going to impose these sanctions? Who talked to who or met with who?

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: We informed them this afternoon. That’s about as much as I can say right now.

QUESTION: They often tell us on these backgrounders that the – who met with whom at the embassy or whatever.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: I don’t know what’s normal. I would just leave it at that.

QUESTION: Thanks.

MODERATOR: Okay, thanks, everybody, for joining the call. As a reminder, this is on background to a senior State Department official. The embargo has now been lifted. Have a great day; hope you’re all well.

SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Thanks very much, everyone.

MODERATOR: Thanks.


The Office of Website Management, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.


          Press Releases: Secretary Pompeo's Meeting With Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Readout
Office of the Spokesperson
Washington, DC
August 8, 2018


The below is attributable to Spokesperson Heather Nauert:‎

Secretary Michael R. Pompeo met today in Washington with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry. They discussed the strong U.S.-Egypt partnership, U.S. military assistance to Egypt, and close cooperation on bilateral and regional security issues, including Syria, Libya, and efforts to advance peace between Israel and the Palestinians. They also discussed the vital role of civil society in Egypt and the importance of the protection and promotion of human rights. Secretary Pompeo and Foreign Minister Shoukry look forward to holding the U.S.-Egypt Strategic Dialogue in Washington later this year.


The Office of Website Management, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department.
External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.


          Syrian Women Seek the Truth About Their Missing Loved Ones      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Sara Manisera

#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000
As Assad eyes victory in Syria’s brutal civil war, the fate of tens of thousands of disappeared citizens remains an unsettling mystery.

The post Syrian Women Seek the Truth About Their Missing Loved Ones appeared first on The Nation.


          Pearls of expression.      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This year, new hammer blows are following on the Reagan-Thatcher-spawned era of revived Anglo-American global leadership and domination.

The British themselves have palpably failed to cave out any secure or even plausible economic prospects for themselves in the world once they leave the EU. Iraq, Syria, Afghanistan and Libya all remain wrecked societies shattered by the repeated air strikes that Western compassion and reverence for human rights and democracy have visited upon them.[1]

I’m not sure that Reagan and Thatcher had any desire to dominate the world or lead anyone anywhere in particular. They were simply committed to the notion that government and unions come packaged with their own pathologies. And that free markets and free men got better, though hardly perfect results. That wild notion is presently known as neo-liberalism if I understand that useless term. AKA common sense, let it be said. Attica!!

The Soviet Union struck Reagan as extraordinarily pathological, not to mention that he had had direct experience with the armies of commie pukes in the Screen Actors Guild and elsewhere in Hollywood.

It's a good thing that there aren't any more scum bag ultra-leftist traitors in Hollywood any more. Otherwise we'd have movies being made that are repulsive, moronic, hostile to common sense and common decency, and an attack on all that our ancestors stood for and built.

But apart from that (and I have gone far afield from the modest point Mr. Sieff was making), it’s a witty observation.

Notes
[1] "The Death Of US And UK Neo-Colonialism." By Martin Sieff via The Strategic Culture Foundation, ZeroHedge, 8/6/18.

          NATO's misfired weaponry or airstrikes on the Baltic countries      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Spanish Eurofighter Typhoon 2000 launched an AMRAAM-type air-to-air missile over Estonian territory Tuesday afternoon. All the Estonians are very shocked. The incident occurred on Aug. 7, 2018 at around 3:44 PM local time in the Pangodi area of Estonia's Tartu County, which is situated less than 50 miles west to the country's border with Russia. The rocket is being searched by helicopters. The Estonian army has started a large-scale search. The flight path, location and status of the missile are currently under investigation. The last assumed location of the missile is roughly 40 km to the north of the city of Tartu. The AMRAAM type missile's firing range is 100 km, it is 3.7 m long, 18 cm in diameter, and carries a live warhead. The missile carried explosives of up to 10 kilograms (22 pounds). It has a built-in self-destruct for such incidents, but may have landed on the ground.Spain is forced to explain why one of its jets fired a missile during a drill in the airspace of the Baltic country and NATO ally. "A Spanish Eurofighter based in Lithuania accidentally fired a missile without causing any harm," Spain's defence ministry said in a statement, adding that the incident happened "in an area of southwest Estonia authorised for this type of exercise". "The air-to-air missile did not hit any aircraft. The defence ministry has opened investigation to clarify the exact cause of the incident," it continued. There are no known human casualties. Estonian Prime Minister Juri Ratas said on Facebook "thank God no human casualties," calling the incident "extremely regrettable." After the incident, the Spanish Eurofighter Typhoon 2000, from that country's Ala 11, or 11th Wing, based at Mor'on Air Base, safely landed at its base in Siauliai in Lithuania. So far there is no word on whether the launch was the result of any fault with the aircraft or pilot error. Whatever the case turns out to be, it's definitely embarrassing for Spain, which is among the NATO members that spends the least on defense. It's also not a great look for the Alliance as a whole, which has been under increasing pressure, especially from the United States, to reinvigorate its military capabilities after years of increasing neglect in many cases since the end of the Cold War. The Spanish jet is part of NATO's Baltic air-policing mission. Neighbouring to Russia and NATO countries Estonia, Latvia and Lithuania do not have their own fighter aircraft. Therefore the allies in the margin of the Baltic Air Policing mission since 2004 protect the Baltic airspace for their own account. Spanish Eurofighters have suffered a number of accidents dating back all the way back to 2002, when the crew of a two-seat variant ejected safely after suffering a dual engine flameout. Additional crashes occurred in 2010 and 2017, killing the pilots in both cases, but there have been no other reports of misfired weaponry. It is worth recalling the incidents caused by the errors of NATO, which led to human casualties. "MISTAKES HAPPEN" https://balticword.eu/wp-content/uploads/2018/08/1.3.png On February 22, 2010 NATO fired on a convoy of three vehicles in Gujran district of the province of Daykundi, killing at least 33 civilians including four women and one child and injuring 12 others while they were on their way to Kandahar. On April 7, 2011 A NATO airstrike hit a Libyan rebel position near the contested oil town of Brega on Thursday killing up to five people, rebel fighters and a hospital nurse said. It was the second time in less than a week that rebels said NATO had bombed their comrades by mistake. Thirteen were killed in an air strike not far from the same spot. On May 29, 2011 Afghan authorities said Sunday NATO had killed 52 people, mostly civilians, in airstrikes. In the southern province of Helmand at least 14 civilians, including women and children, were killed and six injured in an air raid. The dead included five girls, seven boys and two women. On February 13, 2013 A NATO airstrike in eastern Afghanistan has killed 10 civilians, five of them children, and wounded five other children. On July 20, 2015 At least seven Afghan soldiers were killed by a NATO air strike that mistakenly hit their post in a province south of Kabul in the midst of a battle against Taliban militants. The mistake was likely the result of poor coordination between Afghan forces and the international coalition. On July 12, 2016 A U.S. airstrike killed nearly 60 civilians, including children, in Syria after the coalition mistook them for Islamic State fighters. On April 12, 2017 An airstrike by the U.S.-led coalition in Syria mistakenly killed 18 soldiers from a U.S. The incident was the fourth time since early March that American-led airstrikes may have killed noncombatants. According to some estimates, up to 200 people died during a March 17 airstrike in Mosul, Iraq's second largest city. It was potentially the largest single loss of innocent lives to U.S.-led coalition strikes since the fight against the Islamic State began in 2014. A U.S. airstrike in a rural area of Raqqa province killed more than 20 noncombatants in a school in March. Earlier, the Syrian Observatory for Human Rights also said 42 people, most of whom were civilians, died in a U.S. bombing in the town of Al Jinah.
          For These Workers, Tariffs Are More Than An Abstract Concept      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Zimbabwe Cracks Down On Opposition After Disputed Presidential Election      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Puerto Rico Estimates It Will Cost $139 Billion To Fully Recover From Hurricane Maria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          What Led To New York City's Legislation To Cap The Number Of Ride-Hailing Vehicles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Zimbabwe Cracks Down On Opposition After Disputed Presidential Election      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          Puerto Rico Estimates It Will Cost $139 Billion To Fully Recover From Hurricane Maria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          For These Workers, Tariffs Are More Than An Abstract Concept      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          What Led To New York City's Legislation To Cap The Number Of Ride-Hailing Vehicles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          Kansas Secretary Of State Says He Will Not Recuse Himself From Election Recount       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          Cal Fire Chief Discusses How Firefighters Are Battling California Blazes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          How Tribune Media's $3.9 Billion Merger With Sinclair Fell Apart      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a...

          Israeli Aid to Syrians Offers Hope for Future Peace - Steve Postal      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          8/10/2018: WORLD: Assad’s wife is being treated for breast cancer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The British-born wife of President Bashar al-Assad of Syria is being treated for breast cancer. A photograph of Asma Assad hooked up to a drip in a hospital room was shared on the Syrian government’s official Twitter and Facebook feeds on Wednesday....
          Four Thieves Vinegar: Make your own medicine      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
https://www.aneddoticamagazine.com/wp-content/uploads/Four-Thieves-Vinegar.jpeg

 


Free Medicine for Everyone.


People are disenfranchised from access to medicine for various reasons. To circumvent these, we have developed a way for individuals to manufacture their own medications. We have designed an open-source automated lab reactor, which can be built with off-the-shelf parts, and can be set to synthesize different medications. This will save hundreds of thousands of lives.


The main reasons for people being disenfranchised from medicines are: price, legality, and lack of infrastructure. Medicines like Solvadi which costs $80,000 for a course of treatment, is beyond the reach of most people. Mifepristone and Misoprostal are unavailable in many places where abortion is illegal. Antiretroviral HIV treatments even when provided free, have no way of getting to remote locations in 3rd world countries.


The design will be published online, along with synthesis programs. The system will also have a forum system for users to communicate and contribute to the development of the system. With time, the system will become self-sustaining, much like other open source movements.


https://fourthievesvinegar.org




 


Related Post














Aneddotica Magazine - Collaborative Blog since 2012 https://www.aneddoticamagazine.com/four-thieves-vinegar-make-your-own-medicine/
          Saudi Arabia, UNHCR sign agreement to assist displaced in Syria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
RIYADH: The Saudi Fund for Development, a lending arm of the government of the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), have signed a cooperation agreement under which Saudi Arabia will provide US $ 5 million to improve the housing conditions of displaced in Syria. The agreement was co-signed by the Vice President and Managing Director of the Saudi Fund for Development, Khalid Bin
          UN Patrols Buffer Zone in Syrian Side of Golan Heights for First Time Since 2011      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
QUNEITRA PROVINCE (Sputnik) - UN troops on Friday patrolled the Syrian side of the demilitarized Golan Heights buffer zone with Israel for the first time since the war broke out in 2011, the deputy commander of Russian forces in Syria said.
          #jerusalem - muslim_life_s      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
A Palestinian child looking at the sky after the Israeli warplanes targeted the center of Sa'id al-Masahal west of Gaza City . .by:mohamed zarandah . . . . . .الاسلام#المسلمين#العرب#سوريا#فلسطين#بورما#اليمن#اطفال_سوريا#اطفال_فلسطين#اطفال_اليمن#الخليج_العربي#Islam#muslim #muslims #Jewish#Israel #Jerusalem# #fotografia #arab #arabs#arabis #syria #Palestine #Yaman
          How The Trump Administration's Travel Waiver Program Affected A Yemeni Family      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

This summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, meaning people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea, and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception: waivers.


          Assad holds talks with Putin over Syrian conflict      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syrian President Bashar Assad has met Vladimir Putin at the Russian leader’s summer residence in the Black Sea resort of Sochi. A transcript of Thursday’s meeting released by the Kremlin quoted Assad as saying that Syria is making progress in fighting “terrorism” which “opens the door to the political process”. Mr Putin’s spokesman Dmitry Peskov said Assad informed Mr Putin of his decision to “send a delegation to the UN” to discuss reforming the country’s constitution. Russia has been a key ally of Assad throughout the seven-year Syrian civil war. Moscow launched an air campaign on behalf of Assad’s forces in 2015 that tipped the conflict in his favour. Assad previously visited Russia and met Mr Putin in November 2017 and October 2015.

The post Assad holds talks with Putin over Syrian conflict appeared first on London Glossy Post.


          Mental health in Syrian children with a focus on post-traumatic stress: a cross-sectional study from Syrian schools - Perkins JD, Ajeeb M, Fadel L, Saleh G.       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
PURPOSE: Studies show that conflict can negatively affect psychological health. The Syrian crisis is 8 years old and yet little is known about the impact of the conflict on the well-being of Syrians who remain. This gap was addressed by conducting an empi...
          WATCH US, Israeli Rockets Reportedly Left Behind by Terrorists in Daraa, Syria      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
WATCH US, Israeli Rockets Reportedly Left Behind by Terrorists in Daraa, Syria by https://sputniknews.com/ The Syrian army frequently finds Western and Israeli-made munitions, armaments and equipment in weapons depots abandoned by militants and terrorist groups. – Syria’s official news agency, SANA, has published a video showing recent findings by the Syrian army in the province of Daraa. While conducting […]
          Cal Fire Chief Discusses How Firefighters Are Battling California Blazes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Copyright 2018 NPR. To see more, visit ARI SHAPIRO, HOST: Earlier this summer, the Supreme Court upheld the Trump administration's travel ban, which means people from Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, North Korea and Venezuela cannot get visas to the U.S. But there is an exception called a waiver. Kelly McEvers of the Embedded podcast is here to talk about that. Hi, Kelly. KELLY MCEVERS, BYLINE: Hey. SHAPIRO: Explain what a waiver is. MCEVERS: So basically if you are from one of these banned countries and you can show to the United States that you are not a security risk and that you would face, quote, "undue hardship" if you stayed in your country, you can apply for one of these waivers. And if you get it, you can come to the U.S. SHAPIRO: That makes it sound like this is not a total travel ban. MCEVERS: That is what the administration says. And, by the way, it's one of the reasons that the Supreme Court upheld the ban. But advocates who work with families in these banned countries
          Forced into early marriage      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Syrian refugees think they are protecting their daughters by forcing them into early marriage. For many of them, it means being raped. A significant number of them commit suicide to escape the trap.

          Comment on Places you can visit to feel like you’re in Berkeley by Braun Baer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Foreign places that feel like living in Berkeley? Try Syria. Hah!
          Robert Redford retires finally      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
So Robert Redford's announced he's retiring.  Should have happened decades ago.

He hasn't made a great film since 1975's THREE DAYS OF THE CONDOR and 1976's ALL THE PRESIDENT'S MEN.  He is not a great actor and never was.  He was a passable leading man.

Or, he was a passable leading man up until around 1983.

The women opposite him got younger and he just looked older.  We didn't need LEGAL EAGLES.  We didn't need HAVANA.  We didn't need INDECENT PROPOSAL.  I could go on and on.

As the looks faded, he began wearing that ratty wig.  We are supposed to believe, at 82, that's his thick (and ratty) and natural blond hair?  Don't make me laugh.

Paul Newman was an actor and a leading man.  Redford was just a leading man.  It's why he never won an Academy Award for acting.

If he'd ended his career in the 70s, he would have still had charisma and some strong films -- including THE WAY WE WERE.  But he kept on going and he was just an embarrassment.  He can't act strong enough to deserve being cast in anything.

When he had his looks, he was cast because he was good looking.  But he never was cast because he was a great actor.  I think he damaged his reputation by continuing to make movies.  OUR SOULS AT NIGHT really was the last straw.  He reteamed with Jane Fonda and she's giving a performance that's measured and new and daring.  Him? He's playing romantic teen wounded.  The same performance he's given forever.  It wasn't fresh or inventive in the 70s but he still had his looks.


"Iraq snapshot" (THE COMMON ILLS):
Thursday, August 9, 2018.  As the US government attempts to install Hayder al-Abadi for a second term as prime minister, is Hayder's little world falling apart?

XINHUA reports:

Four Iraqi soldiers were killed and five others injured in an overnight attack by Islamic State (IS) militants in Iraq's central province of Salahudin, a provincial security source said on Thursday.
Fierce clashes erupted late on Wednesday night when IS militants attacked an army outpost in the rugged area of Mteibijah near Salahudin's eastern provincial border with neighboring Diyala province, Major Alaa al-Saadi, from Diyala Operations Command, told Xinhua.

Early in the morning, reinforcement troops arrived to the area and began an operation to hunt down the attackers who fled the scene under the dark, Saadi said.

So much for Hayder al-Abadi's defeat of ISIS.  He thought he could run for re-election that (false) claim and that the Iraqi people would rush to vote for him.  That is not how it turned out.  He came in third.  Third.  The sitting prime minister came in third.  He did not end corruption.  He did not end ISIS.  He did not do anything.

Elections were May 12th and Iraq has still not formed a government.  Behind the scenes, the US, via Special Envoy Brett McGurk, is up to its usual tricks.


Elijah J Magnier offers:

Iraq paid $100 million of Iranian debts but is faced with the US sanctions on Iran. Iraq, under Abadi, would like to abide by the US measures. Sources in the office of the Prime Minister said “the US is trying to substitute the Iranian supply of electricity by putting pressure on two main neighbouring countries (Saudi Arabia and Kuwait) to support Iraq with its basic needs and inviting them to offer their structural capabilities to Abadi offering electricity in exchange of oil. The aim is to push Iran away and limit its influence in Mesopotamia”.
Indeed, US Ambassadors based in the Middle East and the US special presidential envoy to Iraq Brett McGurk are doing their best to convince Gulf countries of the necessity to support Haidar Abadi and Moqtada al-Sadr and promote these so they can gain power in the new government selected, and stand against Iran and its allies in Iraq. They are asking neighbouring countries (rather than Iran) to provide Iraq with electricity so that the Iranian economy does not benefit.
“US envoy Brett McGurk visited us in Baghdad and asked us to support Moqtada and Abadi in one coalition to re-elect the actual prime minister. We told him that Moqtada al-Sadr is unpredictable and can’t be considered reliable. Your (US) policy in Iraq has never been successful and your choices are not in our interest” said the highest two political Sunni authorities in Iraq visited by the US envoy. Ambassador McGurk, said the sources, apparently didn’t like this unexpected answer: if Iraqi leaders don’t abide by the US’s” recommendations”, he threatened reprisals.
“We told Ambassador Brett that if he is threatening us he will receive no collaboration from our side and will create a negative outcome for all”, said the sources. And the Sunni are not the only ones refusing to support Moqtada and Abadi. The US envoy visited Kurdistan and received similar answers from the Kurdish leaders.
The US is also calling upon Shia party leaders, especially Sayyed Ammar al-Hakim, who seems the most docile of all those contacted, and shows himself very willing to collaborate.
It seems the chances of Haidar Abadi of renewing his mandate for another four years are becoming slimmer by the minute. Iran and its allies, or perhaps the anti-US parties in Iraq among Shia, Sunni and Kurds, are prevailing. There was a time when both Iran and the US agreed on the same candidate, the actual Prime Minister Haidar al-Abadi. Today, the US has declared economic war on Iran to cripple its capabilities, affecting the Iranian people and its local currency. The embargo will seriously begin in August and will intensify in November.

On the US sanctions, yesterday some tried to claim Hayder was 'outraged.'  No.  A puppet doesn't show outrage.  REUTERS summed up his meek response correctly.



Link to headline article




He's hoping for a second term as prime minister that the US government is trying to get for him.  The voters don't want him.  He's not going to bite the hand that feeds him.