Next Page: 10000

          Taylor Report: A True Peace Dividend is Possible for Eritrea and Ethiopia, Segment 1      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The new Prime Minister of Ethiopia made a wise decision, and agreed to accept a peace agreement with Eritrea that had been on the table for 20 years. Now the question is how the superpowers (looking at you Washington) will react. Eritrea has weathered hostility and sanctions but continued to develop, a study in self-reliance.

          How Peace Deals Change Horn's Political Dynamics      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
[Ethiopian Herald] Recently, presidents of Eritrea and Somalia, Isaias Afwerki and Mohamed Abdullahi Mohamed agreed to restore diplomatic ties and exchange ambassadors, ending the nearly 15 years of diplomatic hostility between the two countries. As it is the case with the Ethio-Eritrean peace deal, many have the same opinion that this agreement will also have wider implications for the peace and stability of the Horn Africa as a whole.
          Read E-book Auntie Tsehai Cooks: A Comprehensive Guide to Making Ethiopian and Eritrean Food - Tsehai Fessehatsion [PDF Free Download]       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Synopsis : none To continue please click on the following link https://semangatlead1003.blogspot.com/?book=1534775927
          8/10/2018: Gulf/region: UAE played key role in peace between Ethiopia and Eritrea      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

When the leaders of Ethiopia and Eritrea embraced in Asmara last month, promising to end the two-decade-old state of war between their two countries, it looked like a sudden breakthrough. But the rapprochement was, in fact, the culmination of a year...
          Saudi Foreign Minister meets Eritrean president in Asmara      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
President Isaias Afwerki today received at State House senior Saudi delegation led by Foreign Minister Adel Al- Jubeir.


Saudi Foreign Minister meets Eritrean president in Asmara

By Abdur Rahman Alfa Shaban | Africa News

Adel Al-Jubeir, the Foreign Minister of Saudi paid a day’s visit to Eritrea days after he met with his counterpart Osman Saleh in Riyadh.

Jubeir leading a high-level delegation to Asmara met with President Isaias Afwerki where the two sides held talks at the State House.

According to the Eritrean Information Minister, Yemane Meskel, the sides reiterated bilateral ties as well as discussed issues relating to security in the wider Horn of Africa region.

Saudi’s State Minister for African Affairs at the Foreign Ministry, Mr. Ahmed A. Qatan and other officials accompanied Foreign Minister Adel Al-Jubeir during his one day visit to Asmara.

Some of the highlights of the talks were as follows:
  • Al-Jubeir delivered to President Isaias a letter from King Salman bin Abdulaziz on enhancement of historical and brotherly ties of both countries

  • President Isaias underlined that consolidation of the historical ties between the two countries has wider ramifications, beyond mere bilateral cooperation, for regional security and stability.

  • Al-Jubeir told local press that the cooperation between the two countries was not confined to investment, trade and security sectors. “The periodic meetings between the leaders and senior officials of both counties is anchored on shared priorities”.


          Border Patrol Arrests Fugitive Eritrean Sex Offender Attempting to Enter Daycare      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Border Patrol agents assigned to the Detroit Station arrested an illegal alien from Eritrea after he attempted to gain entry to a church's childcare facility. The Eritrean national is a convicted sex offender and a fugitive, officials stated.
          Pesawat Produksi Indonesia 'Dilirik' Maskapai Ethiopia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Addis Ababa - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dr. A.M. Fachir bersama dengan delegasi PT. WIKA dan Indonesia Eximbank telah melakukan pertemuan dengan CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam, beserta jajaran manajemen ET pada tanggal 8 Agustus 2018 di Addis Ababa, Ethiopia.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah upaya konkret untuk meningkatkan kerja sama dengan Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan dengan memanfaatkan ET yang telah membuka jalur penerbangan ke Jakarta. Demikian seperti dikutip dari rilis Kemlu RI yang dimuat Liputan6.com pada Jumat (10/8/2018).

Wamenlu RI menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah promosi Indonesia melalui flyer dan video singkat mengenai potensi dan pariwisata Indonesia dalam in-flight entertainment di pesawat-pesawat ET, terutama rute menuju Jakarta.

CEO Ethiopia Airlines, Tewolde Gebremariam bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir di Addis Ababa (8/8/2018) (sumber: Kemlu RI)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Selain itu, Wamenlu RI juga ingin menjajaki kemungkinan pemanfaatan kargo ET untuk mengangkut komoditas ekspor Indonesia ke Ethiopia dan didistribusikan ke seluruh negara Afrika.

CEO ET menyambut antusias usulan Wamenlu RI dan menyatakan bahwa ET siap untuk menjadi mitra Indonesia, baik untuk mempromosikan barang-barang Indonesia ke Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan, juga membantu promosi pariwisata Tanah Air.

Ditambah lagi, ET juga berminat untuk membeli pesawat produksi Indonesia untuk penerbangan domestik, serta membangun fasilitas perakitan (assembly) pesawat di Ethiopia untuk menjadi hub distribusi ke negara lainnya.

 

Simak video pilihan berikut:

Infrastruktur Penerbangan

(ilustrasi) CN235 MPA produksi PT Dirgantara Indonesia (Foto: Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI / PTDI)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam juga mengajak Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan sejumlah infrastruktur terkait penerbangan, seperti bandara, hangar, dan fasilitas lainnya di Ethiopia dan Negara Afrika lainnya.

ET merupakan maskapai nasional Ethiopia yang didirikan sejak tahun 1945 dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Ethiopia. ET telah menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika dengan lebih dari 115 destinasi internasional.


          Pesawat Produksi Indonesia 'Dilirik' Maskapai Ethiopia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Addis Ababa - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dr. A.M. Fachir bersama dengan delegasi PT. WIKA dan Indonesia Eximbank telah melakukan pertemuan dengan CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam, beserta jajaran manajemen ET pada tanggal 8 Agustus 2018 di Addis Ababa, Ethiopia.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah upaya konkret untuk meningkatkan kerja sama dengan Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan dengan memanfaatkan ET yang telah membuka jalur penerbangan ke Jakarta. Demikian seperti dikutip dari rilis Kemlu RI yang dimuat Liputan6.com pada Jumat (10/8/2018).

Wamenlu RI menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah promosi Indonesia melalui flyer dan video singkat mengenai potensi dan pariwisata Indonesia dalam in-flight entertainment di pesawat-pesawat ET, terutama rute menuju Jakarta.

CEO Ethiopia Airlines, Tewolde Gebremariam bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir di Addis Ababa (8/8/2018) (sumber: Kemlu RI)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Selain itu, Wamenlu RI juga ingin menjajaki kemungkinan pemanfaatan kargo ET untuk mengangkut komoditas ekspor Indonesia ke Ethiopia dan didistribusikan ke seluruh negara Afrika.

CEO ET menyambut antusias usulan Wamenlu RI dan menyatakan bahwa ET siap untuk menjadi mitra Indonesia, baik untuk mempromosikan barang-barang Indonesia ke Ethiopia dan Afrika secara keseluruhan, juga membantu promosi pariwisata Tanah Air.

Ditambah lagi, ET juga berminat untuk membeli pesawat produksi Indonesia untuk penerbangan domestik, serta membangun fasilitas perakitan (assembly) pesawat di Ethiopia untuk menjadi hub distribusi ke negara lainnya.

 

Simak video pilihan berikut:

Infrastruktur Penerbangan

(ilustrasi) CN235 MPA produksi PT Dirgantara Indonesia (Foto: Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI / PTDI)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

CEO Ethiopia Airlines (ET), Tewolde Gebremariam juga mengajak Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan sejumlah infrastruktur terkait penerbangan, seperti bandara, hangar, dan fasilitas lainnya di Ethiopia dan Negara Afrika lainnya.

ET merupakan maskapai nasional Ethiopia yang didirikan sejak tahun 1945 dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Ethiopia. ET telah menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika dengan lebih dari 115 destinasi internasional.


          Eritrea has slashed conscription. Will it stem the flow of refugees?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(MENAFN - The Conversation) Ethiopia and Eritrea have signed an historic agreement to end the 20-year conflict between the two countries. The breakthrough has been widely welcomed ...
          SPORT - 9 ነሓሰ 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

ብፓየት ዝዳሎ
- ትንታኔታት ኩዕሶ እግሪ
- ታሪኽ ዕዉታት ሰባት
- ጠቓሚ ሕክምናዊ ሓበሬታታትን ካልእን ዝቐርበሉ ቻነል'ዩ ።

ብዝተፈላለየ መደባት ክትሳተፉ ብቕዓት ዘለኩም'ውን ፣ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሑ መንገዲ ጀሚርኩም ዘለኹም - ናብ payetnews@gmail.com ትሕዝቶታኩም ክትሰዱ ይዕድመኩም ።

Author: avataren61trend-videos9610
Tags: ፓየት ስፖርት ኩዕሶ እግሪ eritrean comedy eritrean music new Payet Sport ቀንዴል ስፖርት Hidmona Tv Fnan app Payet sport Champions League
Posted: 10 August 2018


          Worse than 'Fake News': The Forced Conformity of the Media!      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Helga Zepp-LaRouche giving an interview to an independent news media organization after the Schiller Institute's conference in early summer 2018. (Photo: Michelle Rasmussen / EIRNS)

by Helga Zepp-LaRouche, Chairwoman of the German political party BüSo, the Civil Rights Solidarity Party. You can follow Helga on twitter @ZeppLaRouche.

The following is an English translation of an article appearing in the German newspaper, Neue Solidarität.

Aug. 4—We should have learned from the 1920s and 1930s that the spread of cultural pessimism throughout the population has fatal consequences. But such pessimism is spreading today in many Western societies, and especially in Germany, in the face of uncertain future options, with the result that more and more citizens have completely given up the hope of being able to make a difference through their own participation, or they are joining right-wing parties that provide an outlet for anger but offer no solutions. The culprit in this development is not least the political establishment, which leads us to accept a “TINA” politics—TINA is the acronym for “there is no alternative”—and the forced conformity of the mainstream media, which suppress all messages that point to alternatives.

We are living through what is probably the greatest strategic change of all time. Under the leadership of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), the majority of the developing countries are currently focussing on close win-win cooperation, with the aim of achieving the leap to the status of industrialized nations, and a good standard of living for their entire populations as quickly as possible. The 10th BRICS Summit in Johannesburg July 25-27 included some of the largest and most important international organizations of developing countries, such as the Group of 77, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), Mercosur, and the African Union, which were there to join forces with the BRICS in what might be called the Global South initiative.

The New Silk Road is Changing Everything

China’s Belt and Road Initiative, and the idea that relations are no longer based on geopolitical confrontation but on mutual benefit, have changed the political climate in many regions of the world in a completely positive way. For example, the election victory of newly designated Pakistani Prime Minister Imran Khan has created for the first time the potential to settle the conflict between India and Pakistan. Khan promised to ensure that his country takes two steps toward India for every step that India takes towards Pakistan. The cooperation between the BRICS countries also has its impact on Pakistan; China has traditionally good relations with Pakistan, and just now the Russian and Pakistani navies had a high-level meeting, after the first-ever joint manoeuvres of Russian and Pakistani ground troops took place just one year ago.

The Horn of Africa is also embraced by the new spirit of cooperation. There the hitherto mutually hostile states of Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia are massively expanding their mutual diplomatic and economic relations, largely thanks to Chinese investment, such as in the construction of the railway from Djibouti to Addis Abeba.

And, in contrast to the consistently negative media coverage of the progress of negotiations between North and South Korea and the United States, this process is on a good track, with the option that a leading North Korean government official may speak in New York before the upcoming UN General Assembly in September.

Meanwhile, the Syrian government has begun the economic reconstruction of the province of Aleppo. The first part of a three-phase program is the reconstruction of the infrastructure, the second step is the specific provisioning of each individual family, and the third phase is the return of people to a safe environment, as the Deputy Governor of the province, Hamid Kenno, stressed. At the same time, the Russian military has helped create a refugee center in Syria that will welcome refugees returning from Jordan, Lebanon, and Turkey, and assist them in their return to their homes. An inter-ministerial coordination committee of the Russian Foreign and Defense Ministries has taken over the orderly repatriation of the refugees.

You Aren't Hearing the Good News

One might assume that these developments would dominate headlines, immediately bringing hope to all clear-thinking people that world peace has become more secure, poverty can be overcome, and the refugee crisis can be resolved in a human way. Instead, the media do not say a word about the “Global South” initiative. An article in the German national daily, Die Welt, furnished with much geopolitical spin, cites Xi Jinping’s speech at the BRICS Summit: “Africa has more development potential than any other region in the world.” And what does the author conclude? That “China is working to build its empire” and the upcoming summit between China and the African nations in Beijing this September is just Xi Jinping’s “charm offensive.”

Of course, this censorship of good news has the purpose of depicting the politics of the old neo-liberal paradigm as having no alternative. If China—incidentally, along with India, Russia and Japan—now demonstrates that Africa can indeed be industrialized, and if that were truthfully reported, then someone might think to ask why the African continent, after centuries of colonialism and decades of the IMF’s notorious credit conditionalities, is in its current precarious state, and whether this is not a major cause of the refugee crisis.

Instead of responding to China’s repeated offer to work together with the African states on their industrialization in the context of the New Silk Road, the German government is blocking Chinese investments in Germany, such as the recent acquisition of the precision machinery manufacturer Leifeld Metal Spinning, although various surveys confirm that Chinese investors have always taken care to increase the number of jobs and raise wages. Where was the government’s veto when, in recent years, dozens of American and British hedge funds have taken everything from mid-sized companies to housing companies and infrastructure, carved out the choicest portions to sell, and closed down the rest as socially unacceptable?

It is an absurd idea to think that one could halt the rise of emerging and developing countries—India and China alone account for 2.6 billion people—and impose the neo-liberal model of geopolitics as the only possible option on the rest of the world. Blair’s and Obama’s policies of converting the whole world to Western democracy through regime change and “humanitarian” interventions, as a sort of modern crusade, have clearly failed. Neither China nor Russia wants this model, and more and more developing countries see the Chinese model as the model for their own development.

The reason is that the BRICS offer a form of cooperation that focuses on mutual development, while “the West” prefers the neo-liberal model of profit maximization for the few at the expense of the many. It is also not overlooked in the rest of the world that the EU is slipping into more and more disagreement between its member states, whether in dealing with the refugee crisis; in choosing between greater integration versus emphasis on sovereignty; or in relations with China, Russia and the United States.

Looking at the world through Eurocentric glasses obscures the view that the greater part of humanity, represented by the BRICS and Global South, has drawn from the neo-liberal policies of the West the conclusion that a revision of the current system of global governance is urgently needed, and that this reorganization cannot be left to the West.

Instead of arrogantly continuing to sit on the high horse of egoism in their supposed superiority and soon landing their own populations on the margins of history, the nations of Europe, and the United States, should look to the offers from China and Russia for cooperation and co-creation of the New Paradigm. Despite the punitive tariffs imposed by Trump, China continues to offer cooperation with the United States in order to overcome the trade deficit through joint ventures in third countries. A spokeswoman for China’s Ministry of Commerce has just said, “We always believe that bad things can be turned into good ones and challenges can be turned into opportunities.”

And at the just-ended ASEAN Summit in Singapore, Russian Foreign Minister Lavrov recalled Putin’s words at the 2016 Russia-ASEAN Summit in Sochi, where he called on partner-countries to be aware of the huge geopolitical and geo-economic potential of the Eurasian continent, where the Eurasian Economic Union (EAEU), the Shanghai Corporation Organization (SCO) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) complement each other. Lavrov stressed that the door remains open to the EU, and no one should doubt that the EU should be interested in it purely for pragmatic economic and business interests.

But one could also find reasons for such cooperation that go beyond the pragmatic. If Europe does not want to completely forget, and lose, its humanistic and classical culture, then we could revive the ideas of Nicholas of Cusa, Leibniz and Schiller, and make our contribution to the development of humanity. You certainly will not read about it in the mainstream media. But you can read it here.

CHECK OUT HELGA'S LATEST REPORT
ON THE WORLD LANDBRIDGE


          Comment on The Abiy Phenomenon by Girmay      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Hi, Paulos thank you for bringing up European Renissance history. Many European intellectuals of that period attacked Europen feudal cultural values. That was the period when Europe successfully divorced feudal values. Ethiopia never had Ethiopian cultural Renissance period. Ethiopian intellecuals worship Ethiopia's feudal history. In my opnion Ethiopia and Eritrea will never establish sucessful political culture without cleansing the feudal values printed in our conscious.
          Comment on The Abiy Phenomenon by saay7      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Selam Aligaz: If Abiy criticized Islam the way it’s practiced in Gulf Arab countries, he is a hero to billions of Muslims in the world. If Abiy told that directly to the UAE crown prince, billions of Muslims are grateful. If Abiy made up the story in his address to Ethiopian Muslims in the US, he still spoke to their heart and practiced politics. I expect Abiy to fix whatever nuttiness IA expressed in his meeting with the Saudi official. He is Eritrea’s Minister of Fixing IA blunders. Didn’t you see how he fixed it in his meeting with UN sanctions committee and then, his delegate, fixed all insults the Eritrean delegate heaped on the UNSC? saay
          Comment on Eritrean-Ethiopian Border Crossing at Um-Hajar Closed by Saleh Johar      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Paulos, Indeed, only Herui would come with such insights,. I have so many nuggets I got from him but my favorite is this: "politics is neither clean nor dirty, those who handle it make it one of the two".
          Comment on Eritrean-Ethiopian Border Crossing at Um-Hajar Closed by saay7      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
His Fantiness and all: <blockquote> ...Tesfai and Sherif were dressed impeccably and they had that self-satisfied look that Asmarinos are famous for. When they meet you, they inspect you head-to-toe, taking mental notes to compare with some Asmarino ideal which, of course, you won’t measure up to because the ideal changes daily. Asmarinos know this, which is why they constantly laugh behind the back of every non-Asmarino. The cab driver didn’t feel comfortable at Bar Vittorio because he was not an Asmarino. He was sure that he was not one because (1)the average Asmarino knows about two hundred synonyms to the insult “Gerfaf” and the cab driver thought Gerfaf was a bus stop; (2)In talking with his male friends, he had never addressed them using female-gender-specific words; and (3) he had never said “Ketituni” or any of its derivatives, “ketitatni, ketiteya” Asmarinos spoke a strange hybrid of Tigrigna with a sprinkling of Arabic, English, Amharic, and Italian. When they want to say, “hi”, they may say “Alora” (Italian), “tadias” (Amharic) or “keif” (Arabic.) The cabbie had never developed that Tres Cool Attitude that Asmarinos are known for. The Tres Cool Attitude is an adamant refusal to be impressed by anything no matter how extraordinary and it is the zealous refusal to be humbled by anything no matter how holy or grave. As far as Asmarinos are concerned, nothing interesting goes on outside Asmara City Limits. That’s why the two most common Asmarino phrases which summarize the Tres Cool Attitude are “k’la gidefena bejaka, Y’akhi” (Oh, leave us alone, brother) and “nKali’ki belyo izi shiTara” (I am too smart for your wit.) But everyone needs a change of air so Tesfai and Sherif dragged themselves out of the bar,kicking and screaming, indignant that their leisurely Eritrea Profile reading was interrupted. “Oh, don’t worry about it,” the cabbie assured them, “Thanks to the magic of one party state, the paper is available on the radio under a different name: DimSi Hafash. And since we are going for a 30 kilometer drive, you will “read” about five pages.” ”But we have to come back by noon because, QuoSera alena.” they said. Ofcourse, thought the cabbie. Asmarinos always have quoSera, an appointment. Even if the quoSera is just to make another quoSera, by god, they have quoSera. With that, he took them for a short drive to the outskirts of Asmara, to a nameless Inda Shahi (Tea Room,)where the clientele are older, rural, illiterate andvisibly malnourished. Waiting for them there were Aboy Yusuf and Aboy Yosief, two men in their late sixties. Tesfai and Sherif joined them after instructing the cabbie to come back in about thirty minutes. Tesfai presented the letter to Aboy Yosief along with a brief update on American life.....</blockquote> excerpt from “Asmarinos & Democracy”, October 7,2000 saay
          Comment on Wisdom Of “Three Monkeys” Explains: Little Support For “Citizenship-Based Taxation” Makes Repeal Difficult by Maurice Berman      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Kevin sounds like a brain washed usa-er. Corporate stooge or some us person who can not or will not critically examine FATCA and/or the extremely unique us doctrine of tax non residents in company with Eritrea.
          UAE to build oil pipeline linking Eritrea’s port city of Assab and Addis Ababa      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Photo: Pipeline in UAE


Ethiopia, UAE agree to build oil pipeline linking Eritrea’s port city of Assab and Addis Ababa

By FBC

Ethiopia and the United Arab Emirates (UAE) have agreed to build an oil pipeline linking Eritrea’s port city of Assab and Addis Ababa.

This was revealed today during a meeting between Prime Minister Dr Abiy Ahmed and Reem Al Hashimy, UAE’s Minister of State for International Cooperation.

During the meeting, the two sides also discussed ways to implement previously concluded investment agreements, which among others, include development of real estate and resorts.

The two countries also agreed to conduct a study to build an oil pipeline linking the port of Assab and Ethiopia.

After the discussion, Reem Al Hashimy told Fana Broadcasting Corporation (FBC) that the UAE is keen to exploit the investment opportunities available in Ethiopia.

The peace deal reached between Ethiopia and Eritrea is a good opportunity for the UAE to invest in Ethiopia, she added.



          Egypt, Sudan agree to step up security cooperation      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Sudanese President Omar al-Bashir (L), Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi (R)


Two neighbors hold fifth round of military talks in Sudanese capital Khartoum

By Mohammed Amin | Anadolu Agency

The Egyptian and Sudanese militaries have agreed to work together to ensure Red Sea security, fight against terrorism and secure their shared borders.

The agreement was struck during the fifth round of Sudan-Egypt military talks, which kicked off in Khartoum on Monday with the participation of both countries’ military chiefs of staff.

After the talks, Egyptian army chief Mohamed Farid Higazi told reporters that the two sides had agreed to step up security cooperation following the recent reconciliation between Ethiopia and Eritrea and a new peace deal between South Sudan’s warring camps.

“We also agreed on the need to safeguard the Red Sea in a way that guarantees our mutual interests,” Higazi said.

“We also plan to work together in the training, military manufacturing and intelligence fields,” he added.

Sudanese Army Chief-of-Staff Kamal Abdul Maaroof, for his part, told reporters that the two sides also planned to step up coordination in the fight against terrorism, illegal migration and human trafficking.

Relations between Egypt and Sudan have improved since Sudanese President Omar al-Bashir visited Cairo in March.

The visit was reciprocated by Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi, who paid a visit to Sudan last month.



          Chauffeur ontdekt 13 verstekelingen uit Eritrea in zijn truck      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

In een vrachtwagen op industrieterrein Kerkerak in Sliedrecht zijn vanmorgen dertien illegalen aangetroffen. Ze bleken uit Eritrea te komen.

De chauffeur en zijn vrouw - die een dagje mee was - stopten om de lading te lossen. Ze hoorden gestommel. In de wagen zaten zeven mannen en zes vrouwen verstopt.

Het Spaanse echtpaar denkt dat de verstekelingen zijn ingestapt toen het stel in Antwerpen overnachtte, schrijft RTV Rijnmond.


          Feds arrest immigrant sex offender in Detroit      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The Eritrean native was ordered to leave the U.S. in 2016         Original published: 2018-08-09 11:37:25 Read the full Detroit News here

link: Feds arrest immigrant sex offender in Detroit


          UAE plans oil pipeline from Ethiopia to Eritrea in latest Horn of Africa move      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The United Arab Emirates plans to build an oil pipeline connecting Eritrea and Ethiopia, the latest sign of the Gulf states increasing involvement in the Horn of Africa.The pipeline will run from Eritreas port city of Assab to Ethiopias capital Addis Ababa, an Ethiopian official said.Landlocked Ethiopia began extracting crude oil on a test basis from reserves in the countrys southeast in June and will need access through Eritrea in order to export it.Ethiopian broadcaster Fana first reported the pipeline plan earlier on Friday following a meeting in Addis Ababa between Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed and Reem Al Hashimy, the UAEs minister of state for international cooperation.The UAE played a behind-the-scenes role in helping Ethiopia and Eritrea end a two-decade state of war last month, Reuters reported this week.Hashimy, who last month publicly referred to herself as the UAEs policy lead on sub-Saharan Africa, said after meeting Abiy that the UAE is keen to exploit investment opportunities in Ethiopia, a country of 100 million people with the fastest growing economy in Africa, Fana reported.Abiys chief of staff, Fitsum Arega, told Reuters that the talks were largely on investment in industries, agriculture, real estate, (the) oil pipeline, (and) resorts.Most are under study, Fitsum said in a text message.REGIONAL RIVALRYThe UAE is also driven by a fear that rivals such as Iran or Qatar could gain a foothold. Both Qatar and Turkey are strong supporters of Somalias government. Earlier this year ties frayed between Mogadishu and Abu Dhabi and the two countries ended a UAE military training programme in Somalia.Abu Dhabi has a military base in Assab which it uses in its military campaign in the war in Yemen, located just across the Red Sea.Saudi Arabias Foreign Minister Adel al-Jubeir arrived in Addis Ababa on Thursday and met with Abiy, although there were no detailed announcements from the meeting.Last month, Reuters reported that Ethiopia had asked Saudi Arabia for a years supply of fuel with payment delayed for 12 months to ease severe foreign currency shortages.Eritreas foreign minister and a close adviser to President Isaias Afkwerki arrived in Ethiopia on Friday to discuss progress on implementing the agreement they signed last month.The rapprochement ended Africas longest major military stalemate and holds great potential for both economies, which were held back by the no war, no peace status quo.Though the two countries have re-opened embassies in each others capital and resumed flights, details ranging from border demarcation to war reparations have not been worked out. REUTERS RHK PS 1645
          Kansas Resettlement Agency Celebrates World Refugee Day      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The number of refugees being allowed to settle in the U.S. is at its lowest point in years. Since October of last year, Kansas has resettled about 230 refugees, most of them from Burma, Democratic Republic of Congo, and Eritrea. That’s on track to be roughly half the number settled in the state the previous fiscal year. In 2017, the Trump administration significantly lowered the cap for refugee admissions, even as the number of refugees globally has grown to more than 20 million.
          UAE to build oil pipeline between Eritrea and Ethiopia -Fana Broadcasting      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The United Arab Emirates will build an oil pipeline connecting Eritreas port city of Assab with Ethiopias capital Addis Ababa, an Ethiopian state-affiliated broadcaster said on Friday.Fana Broadcasting said the information was revealed during a meeting in Addis Ababa between Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed and Reem Al Hashimy, the UAEs state minister for international cooperation.Fana did not provide further details. REUTERS RHK PS 1514
          Afrikaner fik dom efter røverier: Ubetinget udvist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Psykotisk mand fra Eritrea er dømt for flere røverier i Odense og har fået en behandlingsdom og en ubetinget udvisning. Han ankede dommen.
          UAE ‘to build Eritrea-Ethiopia oil pipeline’      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Apparent deal comes after meeting between Ethiopia’s Prime Minister Ahmed and Emirati minister
          PokerNox no deposit       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

www.pokernox.com

25€ No Deposit Bonus

Register,send a copy of your valid ID ( Passport, ID Card )

Maximum winnings - 100€ /100$ / SEK 1000 / CHF 100
Wagering Requirement - 50x.     

Restricted Countries: Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros , Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau , Indonesia, Iran, Iraq, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Republic of Moldova, Mongolia , Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger  Nigeria, Oman, Pakistan, State of Palestine, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.


          Rohingya returns, counting the dead, and a MeToo round-up: The Cheat Sheet      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Every Friday, IRIN’s team of specialist editors offers a curation of humanitarian news, trends, and developments from around the globe.

 

On our radar:

 

The women of Syria’s war prisons

Over the past few months, the Syrian government has been quietly issuing death notices for hundreds of political prisoners who died in its jails. Many of the deaths appear to have taken place in the early years of the country’s seven year war, and analysts believe that the flurry of notices suggests president Bashar al-Assad’s regime may be signalling it is firmly in control of the country and no longer fears the anger that admitting these deaths could provoke.

 

Many thousands of detainees have gone into Syria’s notorious detention system, and among those who actually made it out is artist Azza Abo Rebieh, whose drawings of her fellow prisoners in Damascus’ Adra prison are profiled in the New York Times this week. Abo Rabieh, who painted protest murals at the start of the uprising against al-Assad and later smuggled food and medicine to displaced people, draws the women she met in detention from 2015 to 2016. She lives and draws in Beirut now, and the images she makes, as well as the stories she tells, are haunting.

 

And still the war is not over for civilians in northwestern Idlib province, where the UN estimates a looming government offensive on the last major rebel-held territory in the country could displace as many as 700,000 people. Many of Idlib’s 2.5 million civilians have already fled or been evacuated from their homes elsewhere in Syria, and the government has begun dropping leaflets over the province urging residents to cooperate with the army.

 

In search of “tangible progress” in Myanmar

 

It was billed as the first step in a long process to return Rohingya refugees to Myanmar. But two months after UN agencies signed a secretive agreement to explore repatriation with Myanmar’s government, there’s been little “tangible progress” to do just that. The UN’s refugee agency, UNHCR, and its development arm, UNDP, released a statement this week urging the government to “improve conditions” in northern Rakhine State, where a military campaign last August pushed hundreds of thousands of Rohingya people into neighbouring Bangladesh. Calling for “tangible” progress, of course, implies there has been anything but. One key takeaway: the very basis of the controversial agreement was that UNHCR and UNDP would be given access to northern Rakhine, which has largely been closed off to international aid groups for the last year. This hasn’t happened. Both UN agencies submitted travel requests to start working in mid-June; the government hasn’t replied. In the meantime, remaining Rohingya and ethnic Rakhine communities in the state continue to “live in fear of one another” and there’s been no movement at all on the core issue for most Rohingya – a clear path to citizenship.

 

The ripples of #MeToo

 

The recent scandals in aid agencies and subsequent crackdown mean more cases of sexual harassment or abuse are being dealt with, according to the Thomson Reuters Foundation. For example, the Norwegian Refugee Council and Save the Children disclosed increases in reported cases in 2018 compared to last year. Others told TRF they expected cases to rise, while some in the survey of 21 agencies gave fewer details or were unable to report numbers yet. A few more developments on #MeToo issues:

 

- An IRIN investigation in Central African Republic, “I have no power to complain”, reveals new allegations of abuse by UN peacekeepers as well as broken promises on follow-up care for victims and botched investigations

- A pattern of alleged harassment by an official of UN Women was reported by Newsweek, and the UN agency has called upon investigators to wrap up the case, without offering details

- The British Parliament issued a report on sexual exploitation in the aid sector finding "complacency verging on complicity" and more concern for reputations than victims

- UN OCHA will provide a $1 million fund to help aid agencies conduct thorough investigations

- The Geneva-based policy group, the Inter-Agency Standing Committee, has published a detailed account of measures under discussion to prevent “transgressors” being re-hired

 

The civilian cost of bombing Islamic State

It has been four years since the United States first announced it was using airstrikes against so-called Islamic State in Iraq, an operation that began near Erbil. Other countries later joined the anti-IS coalition in Iraq and Syria. Nearly 30,000 airstrikes plus plenty of ground fighting later, the militants now hold little in the way of territory and are on the back foot. But, as casualty monitor Airwars points out, civilians paid dearly for the liberation of cities like Raqqa and Mosul. Counting casualties in war is tricky, but Airwars estimates that between 6,500 and 10,000 civilians were killed in coalition air and artillery strikes. The coalition puts the numbers much lower, at just over 1,000, but Amnesty International this week said its own investigations had prompted the US-led coalition to admit that its aerial bombardments during the Raqqa offensive killed 77 civilians. And the human rights watchdog says that’s likely just “the tip of the iceberg”. Meanwhile, without any major cities to its name, IS is reverting to the horrifying tactics that first brought it notoriety: executions and kidnapping minorities.

Counting the dead, correctly

 

On a related and similarly morbid topic, humanitarian situations that ought to ring alarm bells don't do so because mortality data is badly calculated on the basis of a 30-year-old benchmark, according to researcher Fabrice Weissman. What makes a crisis severe is the numbers dying. As people still die of natural causes, emergency workers need to know how many deaths are above normal. To do this, they calculate the crude mortality rate (CMR) of "deaths per 10,000 per day". Many humanitarian organisations work on the basis that a rate of one or more death per 10,000 per day is an emergency. (It can get worse than that: UNHCR benchmarks say 5/10,000 per day is a "major catastrophe"). (This primer from think tank ODI can tell you more.)

 

In a new blog, MSF veteran Weissman says the 1/10,000/day threshold is based on the assumption that twice the underlying rate should count as an emergency. But he finds that the underlying rate (0.5/10,000/day) was based on a US review of routine mortality rates in various African countries in the 1980s (which may have since halved). A more careful application of the benchmark should, where possible, be set at double the real normal rate in the surrounding population but too often is not, Weissman suggests. (This is also recommended by the Sphere humanitarian standards group). Taking the example of northeastern Nigeria, he cites an MSF study where people displaced by the Boko Haram insurgency had a mortality rate of more than double the local population (0.41 compared to 0.19) but since neither passed the 1/10,000/day cutoff, field teams couldn't convince their management that the situation was as serious as it really was. Weissman writes that this issue is "highly political" as it defines what is "excessive" and therefore requiring exceptional action. He has a simple proposal: cut the threshold in half.

 

In case you missed it, 6 August-10 August

Indonesia: The death toll continues to climb after a 7.0-magnitude earthquake struck the Indonesian island of Lombok on 5 August, but the government has so far “strongly” declined international aid, according to the AHA Centre, a regional inter-governmental disaster coordination agency. The government says at least 321 people have died. Yayasan Sayangi Tunas Cilik, a local NGO, says communities an hour’s drive from the district capital in North Lombok have been cut off by landslides and are living in tents without any help.

South Sudan: Rival leaders in the world’s youngest country may have taken another step towards ending one of the world’s most brutal and devastating civil wars by signing a deal on power-sharing and governance that’s meant to pave the way for a comprehensive peace accord. President Salva Kiir and rebel leader Riek Machar expressed regret for the “untold human suffering” their rivalry has brought about since December 2013, but similar deals in the past have done nothing to end the killing, so optimism over this new document is at best “cautious”. Look out for our upcoming analysis.

United Nations: UN Secretary-General António Guterres has nominated Michelle Bachelet to be the organisation’s top human rights official. If approved by the General Assembly, the two-time president of Chile will succeed Zeid Ra’ad Al Hussein as High Commissioner for Human Rights. Zeid has been an outspoken critic of powerful countries, and chose not seek a second four-year term, saying last December that doing so “might involve bending a knee in supplication”.

Yemen: On Thursday morning, a bus carrying children in a Houthi-controlled area in northern Saada province was hit by the Saudi Arabia-led coalition, killing dozens. According to the International Committee of the Red Cross, the official toll is 51 dead, including 40 children, as well as 79 wounded, 56 of whom are children. The coalition said in a statement that the strike was a “legitimate military action” aimed at rocket launchers used to strike Saudi Arabia, and accused the Houthis of using children as soldiers and human shields.

 

 

Our weekend read:

 

Briefing: Another Ebola outbreak, this time in a conflict zone

 

The Democratic Republic of Congo has more experience than any country when it comes to tackling Ebola. The latest outbreak, announced on 1 August, is its 10th since the virus emerged in the country (near the Ebola River) in 1976. Gabon, Sudan, and Uganda would be next on that list, with three major outbreaks apiece. However, this time around, there’s an added problem: it broke out in North Kivu Province, where dozens of armed groups operate and where decades of conflict have devastated key infrastructure. Hopes are high that the vaccine that may have helped quickly contain the previous outbreak last month in Equateur Province can do the same now. But, as our weekend read spells out, tracing all those who have come into contact with suspected cases in the midst of an active warzone and then vaccinating them in time may not be possible. There are also large population centres nearby, and international borders. As of Friday, the outbreak had claimed 37 lives (nine confirmed as Ebola, 28 still being verified), but it’s worth getting up to speed now in case things get worse from here.

 

And finally:

KCNA

You can leave your hat on

 

We don’t strive to be your go-to source for sartorial matters here on the Cheat Sheet (well, sometimes we do), but we couldn’t help but take note of North Korean leader Kim Jong-un’s slimmed-down wardrobe. Pictures published in state media this week show Kim ditching his usual Mao suit for a loosely buttoned white T-shirt and a breezy hat. Blistering heat waves around the globe have also hit North Korea, which likely has something to do with Kim’s recent fashion choices. But more importantly, humanitarian groups warn the soaring heat is likely to wither crop yields in a country where chronic food insecurity and malnutrition are widespread. And, as we pointed out last month, the UN’s Food and Agriculture Organization was already projecting a 652,000-tonne cereal shortfall, in part due to low rainfall and soaring temperatures earlier this year. State media have called the heatwave an “unprecedented natural disaster”. The UN’s humanitarian aid chief, Mark Lowcock, recently warned of declining aid funds for North Korea, but such entreaties haven’t been enough for donors to overcome years of misgivings: this year’s UN-wide appeal for North Korea is only 10.8-percent funded – the second-lowest commitment to any emergency.

(TOP PHOTO: Rohingya refugees who came to Bangladesh by boat in November 2017. CREDIT: Patrick Brown/UNICEF)

bp-as-il-am/ag

un0147322.jpg News Aid and Policy Migration Conflict Politics and Economics Rohingya returns, counting the dead, and a MeToo round-up IRIN Geneva Africa DRC South Sudan United Nations HQ Asia Indonesia Myanmar North Korea Global Syria Yemen
          PokerNox no deposit       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

www.pokernox.com

25€ No Deposit Bonus

Register,send a copy of your valid ID ( Passport, ID Card )

Maximum winnings - 100€ /100$ / SEK 1000 / CHF 100
Wagering Requirement - 50x.     

Restricted Countries: Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros , Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau , Indonesia, Iran, Iraq, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Republic of Moldova, Mongolia , Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger  Nigeria, Oman, Pakistan, State of Palestine, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.


          Eritrea has slashed conscription. Will it stem the flow of refugees?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

All Eritrean men between the ages of 18 – 50 have to serve in the army for more than 20 years, forcing thousands to flee. But things look set to change.

The post Eritrea has slashed conscription. Will it stem the flow of refugees? appeared first on This Is Africa.


           UAE plans oil pipeline from Ethiopia to Eritrea in...       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
By George Obulutsa and Maggie FickNAIROBI, Aug 10 (Reuters) - The United Arab Emirates plans to build an oil pipeline connecting Eritrea and Ethiopia, the ...
          The Warrior-Poindexter Pushing Ethiopia and Eritrea to Peace      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
R. Poplak, Atlantic
An easing of cross-border tensions, a zeal for free trade, and a more globalist-minded young leader have brought change to the Horn of Africa. Can this formula catch on across the continent?
          Vuelo, de viaje sonoro      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Vuelo, de viaje sonoro Como astillas, de luz, irradiando la noche, fecundo navío incide trepidario mi voz, de luz en su coche, paciente luna que tus ojos disgrega, otoños salidos en trance, que no se doblega: heraldos, emisarios de flores sustentan, jolgorios y pasmos, donceles que acunan fugaces, el tórtolo ciego de amor que la voz eritrea, funde y solo sosiega de luto y de arte no brama, no entrega copihues de llantos de flores que roto alazán no despierta Pegaso en la noche, cual ...
          Firenze, “i milioni per l’Africa sui conti del cognato di Renzi e dei fratelli”. Ma per la riforma Orlando indagine rischia lo stop      Cache   Translate Page   Web Page Cache   


L'inchiesta, resa nota nel 2016 da La Nazione, è nata da movimenti bancari anomali segnalati dalla Banca d'Italia e dai dubbi di Monika Jephcott quando era direttrice di Play Therapy ltd Londra, la casa madre. La donna manifestò ai pm dubbi su come impiegasse i soldi Play Therapy Africa. La società aveva intanto ricevuto circa 10 milioni di dollari di donazioni: secondo la procura ne avrebbe distratti oltre 6. Ora però ai pm serve una querela delle parti offese per continuare a indagare.

Ricevevano generose donazioni da Unicef, Fondazione Pulitzer e altre onlus americane ed australiane per finanziare attività benefiche nei confronti dei bambini africani. Ma invece di spedire quei soldi in Eritrea, Burundi o Sierra Leone attraverso la Play Therapy Africa, sostiene la procura di Firenze, li giravano sui loro conti bancari. Lo avrebbero fatto con circa 6,6 dei 10 milioni di dollari ricevuti. Per questo il cognato di Renzi, Andrea Conticini, sposato con sua sorella Matilde, e i fratelli Alessandro e Luca sono indagati da due anni con l’accusa di riciclaggio e – solo Alessandro e Luca – anche di appropriazione indebita aggravata. I pm Luca Turco e Giuseppina Mione, in base alle rogatorie internazionali, hanno ricostruito l’entità e i giri delle somme dirottati prima sui conti personali e poi impiegate, sostengono, per investimenti immobiliari in Portogallo e in altri Paesi esteri.

A causa della riforma Orlando, però, buona parte dell’indagine rischia di diventare carta straccia. Perché la nuova legge prevede che il reato di appropriazione indebita sia procedibile solo per querela delle parti offese. Così, nelle scorse settimane, la procura ha dovuto fare una rogatoria verso Unicef, Fondazione Pulitzer e le altri parte offese spiegando la situazione e che, senza una loro denuncia, il procedimento non potrà andare avanti.

L’inchiesta, resa nota nel 2016 da La Nazione, è nata da movimenti bancari anomali in Emilia segnalati dalla Banca d’Italia e dai dubbi di Monika Jephcott quando era direttrice di Play Therapy ltd Londra, la casa madre. La donna manifestò ai pm dubbi su come impiegasse i soldi Play Therapy Africa, consociata fondata da Alessandro Conticini che aveva ottenuto il permesso di usare lo stesso nome e a cui successivamente, però, la direttrice revocò l’autorizzazione.

La società di Conticini aveva intanto ricevuto cospicue donazioni dagli Usa, in particolare da Unicef (3,8 milioni di dollari tra 2008 e 2013) e Fondazione Pulitzer (5,5 milioni di dollari tra 2009 e 2016 transitati dalla onlus Operations Usa). Altri 900mila dollari complessivi sarebbero arrivati dalle ong Australian High Commission, Avsi, Fxb, Mobility without barriers foundation, Oak, Undp, France Volontaires.

I pm ritengono che i 6,6 milioni di dollari finiti nei conti dell’agenzia della Cassa di Risparmio di Rimini a Castenaso sia una somma sproporzionata – anche rispetto a eventuali compensi e spese sostenuti da Alessandro Conticini per i suoi impegni con la Play Therapy Africa -, sul totale dei 10 milioni donati. E le rogatorie e altri accertamenti avrebbero ricostruito che parte dei soldi avrebbe preso vie diverse dall’Africa. Così, Andrea Conticini, cognato di Matteo Renzi, è indagato per aver prelevato soldi dai conti e averli destinati a tre società dell’inner circle renziano: la Eventi6 di Rignano (133.900 euro) riferibile proprio ai familiari dell’ex presidente del Consiglio; la Quality Press Italia (129.900 euro); oltre a 4mila euro per la Dot Media di Firenze, che organizzava la Leopolda.

Luca Conticini e Alessandro Conticini devono invece rispondere anche di appropriazione indebita perché avrebbero usato parte del denaro per un investimento immobiliare in Portogallo da 1,9 milioni di euro e per un prestito obbligazionario da 798mila euro emesso dalla società estera Red Friar Private Equity Limited Guernsey. Nei confronti di tutti e tre i fratelli, la procura ha notificato un invito a comparire per il 14 giugno scorso: nessuno di loro si è presentato negli uffici dei pm di Firenze.


“I tempi della difesa li decide la difesa”, ha risposto l’avvocato Federico Bagattini, difensore dei Conticini. “A dicembre scorso – ha aggiunto – avevamo chiesto noi di comparire davanti al pm, ma non ce lo ha concesso”. Il senatore di Rignano, invece, attraverso una nota del suo ufficio stampa annuncia di voler procedere “in sede civile e penale contro chiunque accosti il suo nome a una vicenda giudiziaria che da due anni ciclicamente viene rilanciata sulla stampa e che riguarderebbe un fratello del marito di una sorella di Renzi. I processi si fanno in aula, non sui media. Al termine del processo si fanno le sentenze. E le sentenze si rispettano. Anche quelle sui risarcimenti”.

FONTE: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/08/09/firenze-i-milioni-per-lafrica-sui-conti-del-cognato-di-renzi-e-dei-fratelli-ma-per-la-riforma-orlando-indagine-rischia-lo-stop/4549002/
          Deported criminal illegal alien tries to sneak back in to molest kids in a church      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Do you think it would be OK with the left and the media if we kick people like this guy out of the country?

I don’t agree with most of the criticisms of ICE and the Border Patrol, but let’s assume for the sake of discussion that maybe some of these criticisms are worth taking seriously. Does that justify the all-out attacks on these agencies, not to mention local police departments? The left wants ICE abolished completely. California Democrats want to make it impossible for police officers to defend themselves against lethal threats.

Apparently there is never a reason for either one to exist. No bad people sneak across the border! All immigrants are saints!

Well . . . maybe not all:

An undocumented immigrant and wanted sex offender has been arrested by U.S. Border Patrol agents and police in Detroit, officials said.

Authorities have identified the man as Yemaneh Gebremedhin, 53, an immigrant from Eritrea, a country in northeast Africa on the Red Sea coast.

Border Patrol officials said agents were called by the Detroit Police on Tuesday to help identify a man who had attempted to get into a Detroit church that has a child care facility. The facility’s workers denied the man entry because of his criminal sexual background and called police, the Border Patrol said.

Agents questioned the man and identified him as Gebremedhin, officials said. He was taken to the agency’s Detroit station to be processed.

Investigators learned Gebremedhin was convicted in 2015 of gross sexual imposition and was wanted in Cuyahoga County, Ohio, for failing to register as a sex offender.

They also learned he is in the United States illegally and was ordered removed from...Read More HERE

          adderall online pharmacy 156 mg (Eritrea)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Hi there! <a href=http://online-pharmacy.website/#free-world-pharmacy>indian pharmacy online</a> excellent site.
          online pharmacy levitra 30 mg (Eritrea)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Hi there! <a href=http://online-pharmacy.website/#mexico-pharmacy-drugs>online pharmacy.com</a> great website.
          Migrationsabwehr statt Bekämpfung von Fluchtursachen      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Wie reagieren autoritäre Staaten in Afrika auf die Migrationspolitik der EU? Eine Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) fordert: Europa brauche klare Kriterien für die Mittelvergabe und müsse rote Linien in Bezug auf Menschenrechte durchsetzen. Monika Hellstern informiert. | Seit 2015 stehe das Thema Migrationssteuerung ganz oben auf der europäischen Agenda, schreiben David Kipp und Anne Koch in ihrer Einführung. Zunehmend sollen Migrationsbewegungen bereits in Staaten außerhalb der EU kontrolliert und begrenzt werden, sodass diese Europa nicht erreichen. Kipp und Koch sehen in diesem „Trend zur Externalisierung“ den kleinsten gemeinsamen Nenner der EU-Migrationspolitik.Die EU schließt sogenannte Migrationspartnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern. Dabei geht es um Kooperationen, beispielsweise im Bereich Handel, Sicherheit oder Entwicklung.Statt frühere Versprechen legaler Zuwanderungswege einzulösen, bietet die EU laut Kipp und Koch auch autoritär regierten Staaten nun zunehmend finanzielle Anreize. So werde Entwicklungspolitik unter dem Schlagwort der „Fluchtursachenbekämpfung“ der Migrationsabwehr untergeordnet.Die Hemmschwelle der EU, mit autoritären Regimen zusammenzuarbeiten, sei gesunken. Dies zeige sich insbesondere an der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zum Schutz der EU-Außengrenzen.Autoritäre Staaten in Afrika reagieren unterschiedlich auf die Kooperationsangebote der EU. Die Studie untersucht die Länder Ägypten, Algerien, Marokko, Niger sowie Sudan und Eritrea, die in unterschiedlichem Grade autoritär regiert werden.Fehlende Bekämpfung von FluchtursachenIn Ihrem Schlusskapitel urteilen die Herausgeberinnen Anne Koch, Annette Weber und Isabelle Werenfels, einige Regierungen seien proaktiv und wollten die Migrationspolitik aktiv gestalten, während reaktive Regierungen lediglich auf Angebote der EU reagierten.Zusammengefasst identifiziert die Studie fünf Faktoren, die die Haltungen der Regierungen beeinflussen: ihre staatliche Verfasstheit und Handlungsfähigkeit, der Charakter ihrer von der Kolonialgeschichte und Befreiungskämpfen geprägten Beziehungen zu europäischen Staaten, bestehende Migrations- und Auswanderungspraktiken, regionale Kontexte wie beispielsweise Konflikte sowie Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der EU.Allen untersuchten Staaten gemeinsam ist, dass ihre Reaktion auf die Angebote der EU von Machterhaltungsinteressen und Legitimationsstrategien geprägt ist. Oft geht es ihnen primär um internationale Anerkennung und die Aufhebung von Sanktionen und nicht um Geld.Aus ihren Ergebnissen leiten die Herausgeberinnen unter anderem folgende Empfehlungen an die europäische Politik ab:-Wanderungsbewegungen sollten als staatenübergreifende Migrationskomplexe verstanden werden und europäische Instrumente sollten auf regionalen Dynamiken aufbauen.-Regionale Freizügigkeit sollte gefördert und nicht durch restriktives Grenzmanagement gefährdet werden.-Um die Entfremdung von Mitteln zu repressiven Zwecken zu vermeiden, brauche die EU eine klare Gesamtstrategie für die Geldvergabe.-Staaten, für die Rücküberweisungen aus Europa ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, sind weiterhin an legalen Migrationsmöglichkeiten interessiert.-Die EU sollte eindeutige rote Linien mit Blick auf Menschenrechte definieren und durchsetzen.Während beispielsweise Marokko eine eigene Migrationspolitik verfolge und damit politisches Ansehen auf internationaler Ebene gewinnen wolle, verhalte sich Ägypten eher reaktiv und nutze die Kooperation mit der EU strategisch zur Herrschaftskonsolidierung, heißt es in der Studie.Länder wie Algerien und Eritrea seien nicht nur reaktiv, sondern auch abwehrend gegenüber Angeboten für Zusammenarbeit. Dies liege unter anderem an deren Geschichte antikolonialer Befreiungskämpfe, die zu einer Skepsis gegenüber Europas Politik geführt habe.Niger wiederum reagiere auf EU-Anreize weder strategisch noch ablehnend, sei aber sowohl an Geld als auch besserer Reputation interessiert. Letztlich steuere die EU die Politik Nigers, schreiben die Herausgeberinnen. Die Interventionen der EU seien allerdings so tiefgreifend, dass sie lokale Konflikte auslösen könnten.Wanderungsbewegungen stärken die lokale Wirtschaft im Norden des Landes, insbesondere in der Region um Agadez. Durch verstärkte Kontrollen sind diese allerdings zurückgegangen. Die Stimmung in der Bevölkerung könnte kippen, wenn die Unzufriedenheit weiter steigt.Monika Hellstern© Development and Co-operation | D+C 2018
          PokerNox no deposit       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

www.pokernox.com

25€ No Deposit Bonus

Register,send a copy of your valid ID ( Passport, ID Card )

Maximum winnings - 100€ /100$ / SEK 1000 / CHF 100
Wagering Requirement - 50x.     

Restricted Countries: Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros , Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau , Indonesia, Iran, Iraq, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Republic of Moldova, Mongolia , Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger  Nigeria, Oman, Pakistan, State of Palestine, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.


          Upheaval in Somali Region Tests Ethiopian PM’s Ability to Unify      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Tension is still running high in Ethiopia’s Somali region after federal and regional forces engaged in clashes last week that killed at least 29 people, leading to the resignation of the regional president. A temporary successor has been named, and a semblance of normalcy has returned to Jijiga, the regional capital.  But the flare-up raises important legal and political questions about Ethiopia’s system of government, known as ethnic federalism, in which the country’s nine states are defined largely by ethnicity. And the aftermath will challenge Prime Minister Abiy Ahmed’s ability to turn inspiring rhetoric into real change for communities that have endured years of violence, according to experts on the region. Inevitable showdown Friction between the federal and Somali regional governments has been building since April, when Abiy became prime minister. His reformist vision for the country — which has already led to a historic reconciliation with longtime foe Eritrea — put him at odds with Somali Regional President Abdi Illey, who is known for ruling his territory with an iron fist. Attempts to negotiate a path forward faltered, according to Zecharias Zelalem, an Ethiopian journalist who writes for OPride.com, a news site focused on the neighboring Oromia region. Conflict erupted a week ago when Abdi ordered Liyu police, a special force under his command, into Dire Dawa, a federal city outside the Somali region’s jurisdiction. That was an “illegal act,” Safia Aidid, a researcher and expert on the region, told VOA. Federal forces responded by confronting the Liyu and entering Jijiga on August 4, leading to dozens of deaths and displacing hundreds of people, according to various media reports. Across the region, Abdi is deeply unpopular, but Somali region residents reacted negatively to the federal takeover of Jijiga.  There are also questions about whether the federal government’s actions were constitutional. Ongoing conflict The clash in Jijiga is just the latest incident of conflict in the region, where armed militant groups have for years instigated violence and attacked local populations. Unrest has been so severe that close to 1 million people in the region have been displaced from their homes since April, according to the United Nations. Much of the violence has played out along ethnic lines between Somali and Oromo people, although most residents simply want to live in peace. Following the confrontation in Jijiga, Ethiopian Defense Ministry spokesperson Mohamed Tesema said efforts are underway to restore peace in the region. “The main roads in Jijiga are seeing some movements now, and some of the shops on the roads are reopening,” he said. Federal forces have entered Degehabur, Kebri Dahar and other nearby cities and are working to calm situations across the Somali region, the spokesperson added. But residents in Jijiga told VOA that their lives have been upended by the conflict. “I can say that almost 95 percent of the people [in the city] are self-employed,” a husband and father of three told VOA’s Amharic service. “All of the people have lost their companies, and their money has been looted.” Other residents described dire living conditions. “The entire city is destroyed and there is nothing left,” another resident told VOA.   New tests Even as humanitarian concerns deepen, events unfolding in the Somali region may set precedents in other parts of the country. Experts question the constitutionality of both the federal and regional governments’ moves, and the long-term effects of this past week’s actions could redefine the power structure between the nine regions and the central government. “The meaning of the federal system and how the regions relate to the federal government has been called into question,” Aidid said. Since assuming office, Abiy has garnered accolades for his uplifting, inclusive rhetoric and his tangible strides toward democratization. His language of unity has resonated with many Ethiopians, and his efforts to forge regional peace may have far-reaching repercussions. But some of the country’s fissures run deep, and it’s important to look beyond symbolic language to substantive change, Aidid said. That includes addressing what’s led to inequity that has lasted for generations. “Marginalized groups like Somalis, whose relationship to Ethiopia, historically, has been one of exclusion,” must be considered, Aidid said, and there are questions about whether this group is really part of the new Ethiopia. Rebuilding trust and addressing issues affecting Somalis will be a critical task for the prime minister, Aidid added, particularly since he has not yet resolved the displacement happening in the region. New opportunities Abdi’s replacement is part of a new generation of leaders. Ahmed Abdi Mohamed is in his early 30s and was most recently the Somali region’s minister of finance. A well-educated member of the Ethiopian Somali People’s Democratic Party (ESPDP), Ahmed has also made inflammatory remarks on social media. But the new leader can chart a new path, despite his close ties to the existing power apparatus, according to Aidid. He’ll have opportunities to do things differently and will likely find an ally in Abiy if he chooses a path of reform. Ahmed will lead on an interim basis for two months, until the party has a chance to formally restructure. Both Oromos and Somalis have called on the federal government to rein in armed groups and restore law and order, underscoring the need for regional and federal authorities to work together to address the ongoing violence. Eskinder Firew contributed to this report.
          UAE Plans Pipeline From Ethiopia To Eritrea In Latest Horn of Africa Move      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The United Arab Emirates plans to build an oil pipeline connecting Eritrea and Ethiopia.


Next Page: 10000

Site Map 2018_01_14
Site Map 2018_01_15
Site Map 2018_01_16
Site Map 2018_01_17
Site Map 2018_01_18
Site Map 2018_01_19
Site Map 2018_01_20
Site Map 2018_01_21
Site Map 2018_01_22
Site Map 2018_01_23
Site Map 2018_01_24
Site Map 2018_01_25
Site Map 2018_01_26
Site Map 2018_01_27
Site Map 2018_01_28
Site Map 2018_01_29
Site Map 2018_01_30
Site Map 2018_01_31
Site Map 2018_02_01
Site Map 2018_02_02
Site Map 2018_02_03
Site Map 2018_02_04
Site Map 2018_02_05
Site Map 2018_02_06
Site Map 2018_02_07
Site Map 2018_02_08
Site Map 2018_02_09
Site Map 2018_02_10
Site Map 2018_02_11
Site Map 2018_02_12
Site Map 2018_02_13
Site Map 2018_02_14
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_16
Site Map 2018_02_17
Site Map 2018_02_18
Site Map 2018_02_19
Site Map 2018_02_20
Site Map 2018_02_21
Site Map 2018_02_22
Site Map 2018_02_23
Site Map 2018_02_24
Site Map 2018_02_25
Site Map 2018_02_26
Site Map 2018_02_27
Site Map 2018_02_28
Site Map 2018_03_01
Site Map 2018_03_02
Site Map 2018_03_03
Site Map 2018_03_04
Site Map 2018_03_05
Site Map 2018_03_06
Site Map 2018_03_07
Site Map 2018_03_08
Site Map 2018_03_09
Site Map 2018_03_10
Site Map 2018_03_11
Site Map 2018_03_12
Site Map 2018_03_13
Site Map 2018_03_14
Site Map 2018_03_15
Site Map 2018_03_16
Site Map 2018_03_17
Site Map 2018_03_18
Site Map 2018_03_19
Site Map 2018_03_20
Site Map 2018_03_21
Site Map 2018_03_22
Site Map 2018_03_23
Site Map 2018_03_24
Site Map 2018_03_25
Site Map 2018_03_26
Site Map 2018_03_27
Site Map 2018_03_28
Site Map 2018_03_29
Site Map 2018_03_30
Site Map 2018_03_31
Site Map 2018_04_01
Site Map 2018_04_02
Site Map 2018_04_03
Site Map 2018_04_04
Site Map 2018_04_05
Site Map 2018_04_06
Site Map 2018_04_07
Site Map 2018_04_08
Site Map 2018_04_09
Site Map 2018_04_10
Site Map 2018_04_11
Site Map 2018_04_12
Site Map 2018_04_13
Site Map 2018_04_14
Site Map 2018_04_15
Site Map 2018_04_16
Site Map 2018_04_17
Site Map 2018_04_18
Site Map 2018_04_19
Site Map 2018_04_20
Site Map 2018_04_21
Site Map 2018_04_22
Site Map 2018_04_23
Site Map 2018_04_24
Site Map 2018_04_25
Site Map 2018_04_26
Site Map 2018_04_27
Site Map 2018_04_28
Site Map 2018_04_29
Site Map 2018_04_30
Site Map 2018_05_01
Site Map 2018_05_02
Site Map 2018_05_03
Site Map 2018_05_04
Site Map 2018_05_05
Site Map 2018_05_06
Site Map 2018_05_07
Site Map 2018_05_08
Site Map 2018_05_09
Site Map 2018_05_15
Site Map 2018_05_16
Site Map 2018_05_17
Site Map 2018_05_18
Site Map 2018_05_19
Site Map 2018_05_20
Site Map 2018_05_21
Site Map 2018_05_22
Site Map 2018_05_23
Site Map 2018_05_24
Site Map 2018_05_25
Site Map 2018_05_26
Site Map 2018_05_27
Site Map 2018_05_28
Site Map 2018_05_29
Site Map 2018_05_30
Site Map 2018_05_31
Site Map 2018_06_01
Site Map 2018_06_02
Site Map 2018_06_03
Site Map 2018_06_04
Site Map 2018_06_05
Site Map 2018_06_06
Site Map 2018_06_07
Site Map 2018_06_08
Site Map 2018_06_09
Site Map 2018_06_10
Site Map 2018_06_11
Site Map 2018_06_12
Site Map 2018_06_13
Site Map 2018_06_14
Site Map 2018_06_15
Site Map 2018_06_16
Site Map 2018_06_17
Site Map 2018_06_18
Site Map 2018_06_19
Site Map 2018_06_20
Site Map 2018_06_21
Site Map 2018_06_22
Site Map 2018_06_23
Site Map 2018_06_24
Site Map 2018_06_25
Site Map 2018_06_26
Site Map 2018_06_27
Site Map 2018_06_28
Site Map 2018_06_29
Site Map 2018_06_30
Site Map 2018_07_01
Site Map 2018_07_02
Site Map 2018_07_03
Site Map 2018_07_04
Site Map 2018_07_05
Site Map 2018_07_06
Site Map 2018_07_07
Site Map 2018_07_08
Site Map 2018_07_09
Site Map 2018_07_10
Site Map 2018_07_11
Site Map 2018_07_12
Site Map 2018_07_13
Site Map 2018_07_14
Site Map 2018_07_15
Site Map 2018_07_16
Site Map 2018_07_17
Site Map 2018_07_18
Site Map 2018_07_19
Site Map 2018_07_20
Site Map 2018_07_21
Site Map 2018_07_22
Site Map 2018_07_23
Site Map 2018_07_24
Site Map 2018_07_25
Site Map 2018_07_26
Site Map 2018_07_27
Site Map 2018_07_28
Site Map 2018_07_29
Site Map 2018_07_30
Site Map 2018_07_31
Site Map 2018_08_01
Site Map 2018_08_02
Site Map 2018_08_03
Site Map 2018_08_04
Site Map 2018_08_05
Site Map 2018_08_06
Site Map 2018_08_07
Site Map 2018_08_08
Site Map 2018_08_09
Site Map 2018_08_10